Hari Korpri Ke-54, Turnamen Voli OPD Ngawi Jadi Ajang Soliditas ASN

SN-Media™ Ngawi - Peringatan Hari Korpri ke-54 di Kabupaten Ngawi tahun ini berlangsung meriah dengan digelarnya turnamen bola voli antar Organisasi Perangkat Daerah di GOR Bung Hatta pada 18–19 November 2025, menghadirkan puluhan ASN dari berbagai perangkat daerah.

Turnamen ini menjadi satu-satunya agenda olahraga resmi dalam rangkaian peringatan Korpri dan menarik perhatian besar karena baru pertama kali diselenggarakan secara khusus untuk mempertemukan tim OPD dalam suasana guyub serta menjunjung sportivitas yang tertib. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmika, usai membuka pertandingan siang tadi menuturkan bahwa turnamen ini menjadi ruang strategis memperkuat kerja sama lintas OPD, sekaligus memantik semangat kebersamaan agar hubungan antaraparat makin solid dan saling mendukung. 

“Turnamen voli ini kami gelar untuk menguatkan tali kebersamaan antar-OPD. Antusiasme peserta menunjukkan kegiatan seperti ini layak diteruskan dan dikembangkan sebagai wahana mempererat komunikasi ASN,” ujar Wabup Antok. 

Anrtok menjelaskan bahwa dua puluh tujuh OPD berpartisipasi dengan menurunkan tim resmi, dan setiap tim wajib murni berisi ASN dari instansi masing-masing guna menjaga keadilan serta memastikan integritas kompetisi tetap berjalan sesuai ketentuan. 

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, menilai kegiatan ini memberi ruang penyegaran bagi ASN yang saban hari berkutat dengan tugas administrasi, sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dalam suasana lebih cair dan bersahabat. 

“Agenda seperti ini menjadi jeda yang menyehatkan. ASN tidak hanya berkutat pada tumpukan berkas, namun dapat mempererat silaturahmi dan membangun keakraban melalui olahraga bersama,” terang Sekda Sodiq. 

Ia menambahkan bahwa turnamen seperti ini efektif menumbuhkan kedekatan personal antarrekan kerja sekaligus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Setiap tim terdiri enam pemain dengan komposisi tiga putra dan tiga putri dari OPD ataupun kecamatan. 

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap turnamen voli Korpri dapat terus dikembangkan sebagai agenda tahunan yang tidak hanya memeriahkan peringatan Korpri, tetapi juga memperkuat budaya kebersamaan dan semangat gotong royong aparatur di lingkungan pemerintahan daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dikbud Ngawi Petakan Gedung Regrouping, Prioritaskan Pemanfaatan Bangunan Sesuai Kebutuhan Desa

SN-Media™ Ngawi - Upaya menata kembali aset pendidikan terus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui inventarisasi bangunan sekolah hasil regrouping, demi memastikan gedung tidak terpakai dapat dimanfaatkan pemerintah desa sebagai fasilitas pelayanan masyarakat yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan inventarisasi tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, bertempat di aula dinas setempat pada Selasa (18/11/2025). Rapat turut menghadirkan unsur pemerintah desa, kecamatan, korwil pendidikan, serta organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset daerah. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, menegaskan bahwa forum ini digelar untuk menyamakan persepsi, terutama bagi desa yang di wilayahnya terdapat bangunan sekolah hasil regrouping dan berpotensi dihibahkan guna mendukung kebutuhan layanan publik. 

Menurut dia, proses hibah tidak boleh dilakukan serampangan sehingga desa harus menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap agar pemanfaatan aset berjalan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Ia menjelaskan bahwa pendataan lapangan dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Keuangan bagian aset, sehingga seluruh data dapat dihimpun secara komprehensif dan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait arah pemanfaatan bangunan. 

“Setelah permohonan dinilai lengkap serta memenuhi persyaratan, barulah hibah aset dapat diproses. Desa kemudian memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perbaikan, penataan, maupun pengalokasian bangunan bagi kebutuhan layanan masyarakat setempat,” terangnya. 

Rapat koordinasi ini juga mendorong pemerintah desa agar tidak menunda pengajuan, mengingat bangunan yang dibiarkan kosong berpotensi mengalami kerusakan lebih berat dan dapat menghambat rencana pemanfaatan. Melalui inventarisasi dan penataan aset regrouping, pemerintah berharap tercipta efisiensi pengelolaan sarana pendidikan sekaligus membuka ruang baru bagi desa dalam mengembangkan kegiatan sosial, pemberdayaan, hingga pelayanan publik. 

Mendasar data sementara, terdapat 62 bangunan sekolah dasar yang kini kosong akibat regrouping. Sebagian besar kondisinya menurun karena lama tidak ditempati, sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai aset yang siap dialihkan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Validasi Data Bantuan Diperketat, Pastikan Program Pengentasan Kemiskinan di Ngawi Tepat Sasaran

SN-Media™ Ngawi - Pemkab Ngawi kembali mempertegas langkah strategis guna menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama terkait percepatan penurunan kemiskinan serta pencegahan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan setempat.

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menekankan bahwa penguatan akurasi data sosial menjadi fondasi penting untuk memastikan berbagai program bantuan tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah. 

Menurutnya, meskipun Pemerintah Pusat telah meluncurkan berbagai skema bantuan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan, masih banyak keluhan masyarakat mengenai tumpang tindih penerima manfaat yang akhirnya memengaruhi pemerataan serta efektivitas program. 

Pemkab Ngawi mendorong penataan data penerima manfaat agar benar-benar tepat sasaran. Tumpang tindih penerima bantuan harus dihentikan supaya program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif,” tegas Wabup Antok, Senin (17/11/2025). 

Penerapan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menuju DTSEN yang divalidasi berlapis, sehingga pada 2026 tersedia basis data terpadu yang representatif dan menjadi rujukan nasional secara menyeluruh. 

Selain itu, evaluasi berkala diberlakukan terhadap penerima manfaat, mencakup kondisi penghasilan, perubahan strata ekonomi, hingga temuan aktivitas perjudian daring, dan jika memenuhi parameter tertentu maka data penerima dapat dihapus dari daftar bantuan. 

Dia kembali menegaskan bahwa penataan data ini bukan semata tindakan administratif, tetapi upaya menciptakan keadilan sosial agar bantuan tersalurkan kepada kelompok rentan yang selama ini membutuhkan intervensi pemerintah secara konsisten. 

“Seluruh langkah kebijakan ini kami jalankan untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Ini bagian dari komitmen kami mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting di Ngawi,” jelasnya. 

Pemkab Ngawi juga memberi perhatian khusus kepada kelompok lansia dan warga tidak produktif melalui program makanan bergizi, bantuan langsung tunai, layanan kesehatan terpadu, serta renovasi rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian keluarga rentan. 

Bagi warga miskin usia produktif, pemerintah daerah mendorong kemandirian ekonomi dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, dukungan permodalan, serta pembinaan berkelanjutan agar warga memiliki usaha sendiri dan pendapatan keluarga dapat meningkat. 

Pemkab Ngawi turut menata wilayah yang selama ini termasuk kantong kemiskinan melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan infrastruktur pendukung, terutama akses menuju areal pertanian yang menjadi tumpuan hidup banyak warga. 

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah daerah optimistis percepatan pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih terukur, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat agar Ngawi terus tumbuh sebagai daerah yang inklusif, berdaya saing, dan sejahtera. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ADV Bappeda Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Gurihnya Entung Jati, Hidangan Musiman Ngawi Yang Layak Dicicipi Penikmat Kuliner

SN-Media™ Ngawi - Musim kepompong ulat jati kembali ramai diburu warga Ngawi, terutama di Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren, dengan aktivitas pencarian yang makin meningkat seiring munculnya entung jati di bawah tegakan hutan jati Perhutani.

Fenomena tahunan ini lazim terjadi menjelang peralihan kemarau menuju penghujan, ketika pohon jati yang sebelumnya meranggas mulai bertunas kembali dan daun mudanya menjadi sumber pakan utama bagi ulat sebelum berubah menjadi kepompong. 

Dalam kurun waktu singkat tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyisir kawasan hutan, mencari kepompong yang jatuh di sela-sela guguran daun maupun menempel pada ranting muda, dengan ketelatenan yang diwariskan turun-temurun. 

Khususnya para ibu rumah tangga terlihat paling giat, membawa wadah kecil sembari bergerak perlahan di antara rimbunan pohon, memastikan setiap sudut tanah tak terlewat demi mendapatkan entung jati berkualitas bagus. 

Harga jualnya terbilang menggiurkan, karena satu gelas entung jati mencapai sekitar dua puluh ribu rupiah, membuat banyak warga menjadikannya pemasukan tambahan musiman yang cukup membantu kebutuhan dapur harian. 

Nilai ekonominya meningkat lantaran masa kemunculan kepompong sangat terbatas, hanya beberapa pekan sebelum akhirnya berubah menjadi kupu-kupu, sehingga mendorong warga memanfaatkan peluang selama stok dihutan masih melimpah. 

Selain dijual, entung jati juga menjadi bahan pangan favorit masyarakat sekitar, karena cita rasanya gurih dan teksturnya renyah setelah diolah dengan cara sederhana namun dikenal mampu menggugah selera. 

Proses pengolahan dimulai dengan membersihkan kepompong menggunakan air mengalir sampai kotorannya hilang, lalu ditiriskan agar bumbunya mudah meresap saat proses pencampuran dilakukan sebelum digoreng. Bumbu yang dipakai pun umum ditemukan di dapur warga, cukup bawang putih yang dihaluskan, garam secukupnya, serta sedikit penyedap, kemudian seluruh kepompong dibaluri hingga permukaannya terlapisi merata. 

Minyak panas lalu disiapkan untuk tahap penggorengan, dan entung jati dimasukkan ketika suhu benar-benar tinggi agar teksturnya cepat mengeras tanpa membuat bagian dalamnya hancur atau terlalu kering. Waktu penggorengan cukup singkat, sekitar lima sampai sepuluh menit saja, hingga warna kepompong berubah cokelat keemasan dan aromanya yang khas mulai tercium dari dapur warga sekitar. 

Hidangan ini lazim disajikan sebagai lauk pendamping makan malam, tetapi sebagian warga lebih menyukainya sebagai camilan hangat yang digemari karena sensasi renyahnya serta rasa gurih alami yang melekat. Keberadaan entung jati tak hanya menjadi bagian dari tradisi kuliner lokal, namun juga memperkuat keterikatan masyarakat dengan kawasan hutan yang selama ini memberi sumber penghidupan musiman.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm/Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dikbud Ngawi Inventarisir Aset Sekolah Regrouping untuk Optimalisasi Layanan Desa

SN-Media™ Ngawi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mulai melakukan inventarisasi bangunan sekolah hasil regrouping untuk memastikan aset yang tidak lagi digunakan dapat dimanfaatkan pemerintah desa sebagai fasilitas pelayanan masyarakat secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menegaskan langkah pendataan ini dilakukan menyeluruh demi memastikan aset pendidikan yang tidak terpakai tetap memberi nilai guna bagi warga desa. 

“Inventarisasi ini kami lakukan supaya bangunan sekolah hasil regrouping tidak mangkrak, namun bisa kembali memberi manfaat bagi masyarakat,” terangnya. 

Kabul menambahkan bahwa pengajuan pemanfaatan hanya dapat diproses apabila pemerintah desa menyampaikan permohonan resmi yang disertai rencana penggunaan terukur, bukti kepemilikan, dan dokumentasi kondisi terkini bangunan. 

“Desa wajib menyampaikan permohonan resmi beserta peruntukan yang jelas, lengkap dengan bukti kepemilikan dan kondisi terkini bangunan,” lanjutnya. 

Ia menekankan pentingnya ketertiban administrasi untuk menghindari persoalan hukum dan memastikan setiap tahapan berjalan pada jalur regulasi yang tepat. “Kami ingin prosesnya tertib, tidak grusa-grusu, dan sesuai aturan,” ujar Kabul sekaligus menegaskan bahwa setiap pengajuan harus melewati mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. 

Usulan pemanfaatan gedung regrouping ditujukan kepada bupati dengan tembusan kepada Badan Keuangan, Dikbud, DPMD, Inspektorat, serta camat setempat sebagai bagian dari alur koordinasi lintas perangkat daerah yang harus ditempuh desa pengusul. Dikbud menargetkan seluruh proses pendataan aset regrouping rampung pada 2025 untuk memberikan kepastian pemanfaatan bagi desa yang sudah menyiapkan administrasi secara lengkap. 

“Harapan kami, pendataan tuntas tahun 2025 sehingga desa yang siap bisa segera menggunakan aset tersebut untuk pelayanan warga,” jelas Kabul. 

Sebagai bagian percepatan, Dikbud telah mengumpulkan seluruh kepala koordinator wilayah pendidikan di tiap kecamatan untuk menyamakan metode inventarisasi, termasuk penyusunan dokumen yuridis serta data fisik bangunan agar validitas informasi tidak diragukan.

Para koordinator wilayah selanjutnya diminta menjalin komunikasi aktif dengan camat dan kepala desa guna memastikan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi serta menyesuaikan rencana pemanfaatan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. 

Koordinasi bersama perangkat daerah lainnya seperti DPMD, Badan Keuangan, dan Inspektorat turut diperkuat untuk menjamin proses hibah aset berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan beban administrasi tambahan bagi pemerintah desa maupun kabupaten. 

Dengan pendataan yang lebih terstruktur dan keterlibatan berbagai pihak, Pemkab Ngawi berharap bangunan sekolah hasil regrouping dapat kembali difungsikan secara produktif, memberi manfaat nyata, serta mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Monitoring Bapanas, Rantai Distribusi Ngawi Aman Jelang Akhir Tahun

SN-Media™ Ngawi - Tinjauan lapangan dilakukan Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) di sejumlah titik pantauan peredaran beras di Kabupaten Ngawi, Selasa (10/11/2025), sebagai upaya memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok menjelang akhir tahun dengan kondisi pasar yang relatif dinamis dan rentan mengalami perubahan.

Kepala Dinas Perdagangan, Pasar dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, yang turut mendampingi tim Bapanas, menyebut pemantauan ini dilakukan pada beberapa lokasi strategis yang masuk dalam jaringan pemantauan distribusi pangan dan menjadi rujukan data lapangan guna menjaga stabilitas kebutuhan pokok. 

Menurutnya, sasaran pengawasan difokuskan pada kios dan pedagang yang terdaftar dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, sehingga data yang dihimpun dapat menjadi acuan valid untuk membaca tren pasar serta langkah pengendalian yang diperlukan di tingkat daerah. 

Selain pedagang ritel, tim juga mendatangi toko, agen beras hingga perusahaan pengolahan guna memastikan alur pasokan tetap terjaga, terutama menghadapi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat pada momentum akhir tahun yang jamak memicu kecenderungan kenaikan harga di beberapa titik pantauan. 

Nilam menegaskan bahwa hasil pemantauan Bapanas menunjukkan situasi pasar masih terkendali. “Dari hasil tinjauan bersama tim Bapanas, kondisi stok maupun harga beras di Ngawi masih aman dan tidak ada selisih berarti antara harga pedagang dengan ketentuan HET,” terang Nilam. 

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mencermati dinamika pasar. “Kami terus memantau pergerakan harga, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya memicu perubahan. Koordinasi dengan Bapanas penting agar distribusi tetap lancar dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar,” imbuhnya. 

Pemantauan turut mencakup kesesuaian penerapan harga eceran tertinggi (HET) baik untuk beras SPHP kategori medium maupun beras kualitas premium. Dari rangkuman hasil lapangan, kondisi di Kabupaten Ngawi dinilai sudah sesuai dengan ketentuan HET pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat indikasi gejolak harga yang berpotensi memberatkan masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: TiM
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kolaborasi Digital, SMSI Ngawi Gelar Latber E-Katalog Versi 6 Mini Kompetisi

SN-Media™ Ngawi - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ngawi terus meneguhkan komitmennya dalam mendukung transparansi serta inovasi digital di tingkat daerah. Melalui kegiatan Latihan Bersama (Latber) E-Katalog Versi 6 Mini Kompetisi yang berlangsung di ruang data Pendopo Wedya Graha, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, atau yang akrab disapa Antok, dan mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Menurutnya, langkah SMSI Ngawi yang aktif berkolaborasi lintas sektor merupakan bentuk nyata dukungan terhadap percepatan transformasi digital di bidang konstruksi serta pengadaan barang dan jasa. 

Dalam sambutannya, Antok menyampaikan bahwa penerapan sistem digital bukan semata tentang efisiensi, melainkan juga wujud keterbukaan informasi publik yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. 

“SMSI Ngawi telah mengambil langkah strategis dengan menggelar Latber E-Katalog Versi 6 ini. Ke depan, sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta diharapkan terus tumbuh secara positif,” ujarnya menegaskan.

E-Katalog Versi 6 yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disebut sebagai tonggak baru dalam sistem pengadaan elektronik. Melalui sistem ini, pelaku usaha, khususnya penyedia jasa konstruksi, dapat bersaing secara sehat, terbuka, dan profesional. 

Sebanyak puluhan peserta dari 11 asosiasi perusahaan konstruksi di Ngawi turut ambil bagian dalam kegiatan yang dikemas dalam format mini kompetisi tersebut. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas PUPR M. Sadli, Kepala Dinas Kominfo Mahmud Rosadi, Kabid PBJ Sekretariat Daerah Ngawi Rachmat Fitrianto, serta beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. 

Sementara itu, Ketua SMSI Ngawi, Kundari Pri Susanti, dalam laporannya menuturkan bahwa media siber memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan transparan. Ia juga mengajak pelaku usaha konstruksi di Ngawi untuk beradaptasi dengan sistem digital agar mampu mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. 

“Melalui e-katalog, seluruh proses dapat ditelusuri dengan mudah dan lebih transparan. Kami berharap Latber ini menjadi pemantik semangat bagi penyedia jasa dalam memahami serta menerapkan sistem digital secara menyeluruh,” terangnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Red
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemdes Dero Tuntaskan Pavingisasi Jalan Dasem, Lancarkan Mobilitas Petani dan Warga

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa (Pemdes) Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, pada tahun 2025 ini kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan desa. Melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) sebesar Rp169.885.000, Pemdes Dero melaksanakan kegiatan pavingisasi lanjutan Jalan Dasem di Dusun Kaliwangon RT 01 dengan volume 2x285 meter.

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah desa (Musdes) yang menetapkan peningkatan akses jalan sebagai prioritas utama tahun 2025. Dengan perbaikan jalan, diharapkan warga dapat menikmati jalur transportasi yang lebih layak serta menunjang kelancaran aktivitas harian masyarakat desa. 

Kepala Desa Dero, Ariyadi, menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan warga. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Dero menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, sehingga akses jalan yang baik akan sangat membantu kelancaran kegiatan ekonomi desa. 

“Dengan jalan yang sudah dipaving, mobilitas warga menjadi lancar, terutama dalam mengangkut hasil panen ke pasar. Dampaknya, biaya angkut menurun dan waktu tempuh lebih singkat,” ungkap Kades Ariyadi. 

Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan partisipatif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Semua keputusan diambil berdasarkan hasil Musdes, di mana masyarakat turut berperan aktif menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan desa. 

“Kami ingin setiap program yang dijalankan benar-benar berakar dari aspirasi warga dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tambahnya. 

Dia juga menilai, pavingisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi turut memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan masyarakat. Dengan kondisi jalan yang kini lebih tertata dan bersih, warga menjadi lebih bersemangat menjaga kebersihan serta turut bergotong royong merawat hasil pembangunan bersama. 

Masyarakat Dusun Kaliwangon sendiri menyambut antusias program pavingisasi tersebut. Mereka menilai langkah Pemdes Dero merupakan bukti nyata komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Melalui kegiatan pavingisasi Jalan Dasem ini, Pemdes Dero berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah desa berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar secara berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing desa di wilayah Kecamatan Bringin.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dampak Cuaca Ekstrem, Hasil Panen Tembakau Ngawi Tak Maksimal

SN-Media™ Ngawi – Cuaca yang tak menentu sejak awal musim tanam berdampak nyata terhadap hasil panen tembakau di Kabupaten Ngawi. Sekalipun belum sampai pada kategori gagal panen, kualitas dan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut kian terasa bagi para petani yang baru memasuki masa panen akhir Oktober hingga awal November, lantaran intensitas hujan tinggi menyebabkan kadar air dalam daun meningkat. Dampaknya, mutu tembakau menurun dan berimbas langsung terhadap harga jual di pasaran. 

Dwi Rahayu Puspitaningrum, Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, mengungkapkan bahwa penurunan produktivitas tahun ini cukup terasa di hampir seluruh wilayah penghasil tembakau di Ngawi. 

“Pada 2024 lalu, produktivitas tembakau kita mencapai rata-rata 1,7 ton per hektar. Namun, tahun 2025 ini hanya berada di kisaran 1,2 hingga 1,3 ton per hektar,” terang Ayu. 

Ia menambahkan, datangnya musim hujan yang lebih awal menjadi faktor utama menurunnya hasil tersebut. Menurutnya, curah hujan yang tinggi membuat proses pengeringan tembakau terganggu, sehingga memengaruhi kualitas akhir daun. 

Harga di pasaran pun ikut menurun, terutama untuk hasil panen yang terjadi pada awal hingga pertengahan Oktober. “Harga tembakau akhir panen hanya sekitar Rp45 ribu per kilogram, sedangkan yang panen lebih awal dengan kualitas bagus bisa mencapai Rp55 ribu per kilogram,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Ayu menjelaskan, luas tanam tembakau di Ngawi pada 2025 tercatat mencapai 1.456 hektar. Angka tersebut masih di bawah target Pemerintah Kabupaten Ngawi yang semula ditetapkan sebesar 2.000 hektar. 

Menurutnya, kondisi iklim dan pergeseran pola tanam menjadi penyebab capaian itu belum maksimal. Meski demikian, Ayu menegaskan bahwa kondisi ini tidak termasuk gagal panen. Hanya saja, perlu ada langkah antisipatif agar petani mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca ekstrem yang kini makin sering terjadi. 

 “Perlu ada sinergi antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi adaptif dan pola tanam yang lebih sesuai kondisi iklim,” tandasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT