Pemkab Ngawi Optimistis Percepat Pembakuan Nama Wilayah Lewat Pendataan Tematik

SN Media™ Ngawi - Upaya penataan administrasi kewilayahan melalui penelitian dan penyusunan dokumen rupabumi atau toponim di Kabupaten Ngawi terus digencarkan. Langkah ini difokuskan untuk mendata, memverifikasi, serta membakukan nama unsur geografis secara tertib.

Ragam unsur yang didata mencakup sungai, gunung, desa, hingga jembatan. Penamaan dilakukan sesuai kaidah resmi agar tidak menimbulkan tumpang tindih, sekaligus memudahkan tata kelola administrasi berbasis data geospasial yang akurat. 

Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi Badan Informasi Geospasial dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai pijakan hukum pelaksanaan di daerah. 

Kepala Bidang Tata Pemerintahan Setda Ngawi, Hangga Agung Otto Fandian, menyampaikan target pembakuan di Jawa Timur pada 2026 mencapai 2.170 unsur. Namun, hingga kini baru 57 nama yang berhasil ditetapkan resmi. 

“Proses pembakuan nama rupabumi ini memang tidak bisa instan, karena harus melalui tahapan verifikasi berjenjang mulai daerah, provinsi, hingga pusat. Kami terus memperkuat validasi agar usulan yang diajukan benar-benar siap,” terangnya, Senin (30/03/2026).

Ia menambahkan, Kabupaten Ngawi telah melakukan survei terhadap 8.901 data atau sekitar 53,78 persen dari keseluruhan potensi nama rupabumi. Capaian ini menjadi modal awal untuk mempercepat proses pembakuan ke depan. 

Pada tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi melalui pendataan tematik sektor pendidikan. Cakupannya meliputi sekolah dasar, menengah, hingga madrasah guna mempermudah proses input data. 

“Kami optimistis pendekatan tematik ini mampu mendorong percepatan pembakuan. Dukungan lintas perangkat daerah sangat diperlukan agar proses di tingkat provinsi dan pusat tidak mengalami kendala berarti,” imbuhnya. 

Meski demikian, capaian pembakuan masih tergolong rendah. Dari total 2.170 unsur di 19 kecamatan dan 217 desa maupun kelurahan, baru sekitar 0,34 persen yang berhasil ditetapkan secara resmi. 

Kondisi ini turut dipengaruhi proses telaah di tingkat provinsi sebelum masuk verifikasi Badan Informasi Geospasial. Alur yang cukup panjang membuat sejumlah usulan membutuhkan waktu lebih lama untuk ditetapkan. 

Dapat diinformasikan, dalam pelaksanaannya, pemerintah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi atau SINAR untuk mendukung penginputan serta pemantauan data secara sistematis dan terintegrasi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sekarputih Gelar Musdessus, Fokus Sinkronisasi APBDes 2026 dengan Kinerja Pembangunan Desa

Sinar Ngawi Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menyesuaikan arah kebijakan anggaran tahun 2026. Forum ini menjadi langkah cepat merespons regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Musdessus tersebut difokuskan pada perubahan Peraturan Kepala Desa terkait penjabaran APBDes 2026. Penyesuaian dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa. 

Kegiatan berlangsung di balai desa dengan melibatkan unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Suasana forum berjalan dinamis dengan berbagai masukan yang mengedepankan kebutuhan warga. 

Dalam pembahasannya, pemerintah desa menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan indikator kinerja pembangunan. Hal ini bertujuan agar setiap alokasi anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. 

Kepala Desa Sekarputih, Sukiman, menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan desa. Ia menyebut, regulasi baru membawa konsekuensi penyesuaian yang harus segera dilakukan. 

“Musdessus ini menjadi ruang bersama untuk memastikan anggaran desa benar-benar menjawab kebutuhan riil warga. Kami ingin setiap program memiliki arah jelas dan terukur,” ujar Sukiman dalam forum tersebut. 

Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa kini semakin menuntut akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, seluruh elemen desa diharapkan aktif memberikan masukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak meleset dari prioritas. 

Selain itu, pembahasan juga menyoroti sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi desa. Semua dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang berkembang. 

Pun Musdessus ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap program sebelumnya. Sejumlah kegiatan yang dinilai kurang efektif akan disesuaikan, sementara program yang terbukti bermanfaat akan diperkuat alokasinya. 

Dengan adanya perubahan Perkades ini, diharapkan pelaksanaan APBDes 2026 dapat berjalan lebih terarah dan adaptif. Pemerintah desa optimistis kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. 

Forum ditutup dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penetapan perubahan Perkades. Seluruh peserta berharap hasil Musdessus dapat menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih responsif.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kasipers Kasrem 081 Tekankan Peran Strategis PSHT dalam Menjaga Persatuan Bangsa

SN-Media™ Madiun – Pengukuhan Pengurus Pusat dan Lembaga Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang dirangkai Halal Bihalal berlangsung khidmat di Padepokan Agung PSHT, Kota Madiun. Kegiatan tersebut dihadiri Kasipers Kasrem 081/DSJ Mayor Cke Kasihono bersama jajaran dan undangan lainnya, Sabtu (28/03/2026).

Seperti rilis yang disampaikan ke redaksi Sinar Ngawi, dalam kesempatan itu Kasipers menegaskan pentingnya peran PSHT sebagai salah satu perguruan silat besar di Indonesia yang memiliki basis massa luas, bahkan menjangkau mancanegara. Ia menilai kekuatan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga persatuan bangsa. 

“Keberadaan PSHT tidak hanya sebatas organisasi pencak silat, namun juga memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta memperkuat ikatan kebangsaan. Hal ini dinilai relevan di tengah dinamika sosial yang kerap memunculkan potensi perpecahan,” terangnya. 

Ia menyampaikan PSHT diharapkan mampu tampil sebagai pelopor dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, khususnya di wilayah Madiun Raya. Dengan jumlah anggota yang besar, pengaruh organisasi ini dinilai sangat strategis dalam menjaga stabilitas daerah. 

Lebih lanjut, Kasipers juga menggarisbawahi pentingnya peran warga PSHT untuk senantiasa menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia mengimbau agar seluruh anggota tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif yang berpotensi memecah belah persaudaraan. 

Dalam suasana yang penuh keakraban tersebut, ia juga menekankan bahwa kondusivitas wilayah tidak dapat terwujud tanpa adanya kerja sama berbagai pihak. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan dinilai sebagai kunci utama. 

Menurutnya, hubungan harmonis yang telah terjalin selama ini perlu terus dirawat dan ditingkatkan. Dengan komunikasi yang baik serta komitmen bersama, stabilitas keamanan di wilayah Madiun Raya diyakini dapat terus terjaga secara berkelanjutan. 

“Kami mengajak seluruh elemen, termasuk warga PSHT, untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai. Kami berharap semangat kebersamaan terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang rukun, tertib, dan kondusif ke depan,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Terminal Kertonegoro Ngawi Tunjukkan Tren Penumpang Menurun Pasca Puncak Lebaran 2026

SN-Media™ Ngawi - Laporan produksi harian angkutan Lebaran 2026 di Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi memperlihatkan pergerakan armada dan penumpang yang cukup dinamis, baik pada masa arus mudik maupun arus balik. Aktivitas transportasi terpantau masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang relatif mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi, Ery Sadewo, mengungkapkan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, produksi bus mengalami kenaikan sebesar 7,4 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan layanan transportasi darat yang tetap terjaga selama momentum Lebaran. 

“Peningkatan ini mencerminkan kesiapan armada dalam melayani lonjakan mobilitas masyarakat, sekaligus menjadi indikator bahwa layanan angkutan Lebaran tahun ini berjalan lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ery Sadewo, Jumat (27/03/2026). 

Ia menambahkan, bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah armada bus juga mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen. Kondisi tersebut menandakan mobilitas angkutan masih tergolong tinggi, khususnya pada fase arus balik yang masih berlangsung di wilayah Ngawi dan sekitarnya. 

Sementara itu, berdasarkan data pergerakan penumpang naik dan turun, tren peningkatan mulai terlihat sejak H-8 Lebaran. Lonjakan tersebut terus berlanjut hingga mencapai titik puncak pada H+3 dengan jumlah penumpang menembus lebih dari 4.000 orang. 

Setelah melewati fase tersebut, jumlah penumpang mulai mengalami penurunan pada H+4, lalu bergerak fluktuatif hingga H+5 dengan kisaran sekitar 3.900 penumpang. Meski demikian, pada H+5 tercatat adanya penurunan jumlah penumpang sebesar 4,3 persen dibandingkan hari sebelumnya. 

Penurunan ini menjadi indikator bahwa arus balik mulai berangsur landai seiring berakhirnya periode puncak perjalanan Lebaran. 

“Secara umum, operasional angkutan Lebaran di Terminal Kertonegoro tetap optimal. Armada memadai, meski jumlah penumpang mulai menurun usai puncak mobilitas,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ramai Perbincangan Soal PPPK, Begini Penjelasan BKPSDM Ngawi

SN-Media™ Ngawi - Ramainya kabar terkait rencana penghapusan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu belakangan ini mulai menjadi perbincangan luas. Situasi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai, terlebih informasi yang beredar belum sepenuhnya jelas sumber maupun kepastiannya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait penghapusan PPPK dari pemerintah pusat. 

Sekretaris BKPSDM Ngawi, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro, menyampaikan bahwa pihaknya masih berpedoman pada regulasi yang berlaku. 

Ia memastikan belum ada surat edaran maupun instruksi tertulis mengenai penghentian PPPK. Di sisi lain, ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran penggajian PPPK hingga akhir 2026. Hal ini menjadi jaminan bahwa hak pegawai tetap terpenuhi. 

“Pemerintah daerah tidak memiliki rencana untuk merumahkan PPPK. Selama belum ada kebijakan baru dari pusat, status pegawai tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Dhiyan Kenop, Kamis (26/03/2026). 

Artinya, lanjut dia, untuk para PPPK di Ngawi masih tetap menjalankan tugas dan fungsi seperti biasa. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah. 

Namun demikian, Dhiyan tidak menampik kemungkinan adanya perubahan kebijakan pada tahun 2027 mendatang. Ia menyebut, seluruh skenario masih terbuka bergantung pada keputusan pemerintah pusat. 

Menurutnya, masih ada peluang bagi PPPK untuk tetap bekerja seperti biasa, kecuali jika nantinya muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mengatur sebaliknya. 

“Yang jelas hingga saat ini, pihak Pemkab Ngawi belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghapusan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” jelasnya. 

Pun kondisi tersebut menunjukkan bahwa status PPPK di Ngawi masih relatif aman, setidaknya sampai adanya keputusan resmi yang bersifat mengikat dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga terus memantau dinamika kebijakan dari pusat, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada keberlangsungan PPPK di daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: kun
Editor : Asy
Foto/iLst : ilustrasi - SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DLH Ngawi Catat Kenaikan Sampah Saat Lebaran, Didominasi Limbah Rumah Tangga

SN-Media™ Ngawi - Lonjakan volume sampah di Kabupaten Ngawi terjadi selama periode H-4 hingga H+3 Hari Raya Idul Fitri 2026. Peningkatan tersebut terlihat cukup signifikan dibandingkan hari normal yang rata-rata berkisar 30 hingga 35 ton per hari.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Ngawi, Bulkis Hani Restu Luhur, menjelaskan bahwa pengelolaan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) TPA Selopuro, Kecamatan Pitu, tetap berjalan optimal meski terjadi kenaikan beban sampah. 

“Meski ada peningkatan volume, pengelolaan di TPST Selopuro masih terkendali. Sistem yang berjalan mampu mengimbangi lonjakan sampah selama momentum Lebaran,” terang Bulkis, Rabu (24/03/2026). 

Selama masa sebelum Lebaran, volume sampah sempat berada di kisaran tinggi hingga menyentuh angka sekitar 50 ton bahkan mendekati 60 ton, mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. 

Memasuki hari raya hingga setelahnya, fluktuasi volume sampah sempat terjadi. Ada penurunan cukup tajam di satu waktu, namun kemudian kembali merangkak naik hingga di atas 50 ton seiring aktivitas warga yang kembali normal. 

Menurut Bulkis, komposisi sampah yang masuk masih didominasi limbah rumah tangga, seperti sisa makanan, plastik kemasan, hingga bahan sekali pakai yang meningkat selama momentum Lebaran. 

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas aman. Pasalnya, kapasitas TPA Selopuro diperkirakan masih mampu menampung beban sampah hingga sekitar sepuluh tahun ke depan jika pengelolaan dilakukan secara konsisten. 

Lebih jauh, pihaknya terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak memandang sampah sebagai beban semata, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. 

“Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, pupuk organik cair, atau pakan maggot. Sementara sampah anorganik dapat didaur ulang maupun dijual kembali,” jelasnya. 

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan bisa terlibat aktif dalam sistem ekonomi sirkular, sekaligus membantu menekan volume sampah, khususnya saat momen dengan potensi lonjakan tinggi seperti Lebaran. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Aparat Gabungan Pastikan Keamanan Wisatawan di Pantai Karanggongso Selama Libur Lebaran

SN-Media™ Trenggalek - Sinergitas aparat TNI dan Polri bersama unsur pendukung kembali tampak nyata dalam menjaga situasi kamtibmas selama libur Lebaran 2026. Pengamanan dilakukan melalui patroli gabungan di kawasan wisata Pantai Karanggongso, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Selasa (24/03/2026).

Seperti rilis yang disampaikan redaksi Sinar Ngawi, kegiatan ini melibatkan personel Koramil 0806-07/Watulimo, Polsek Watulimo, serta stakeholder terkait yang turun langsung menyisir area wisata. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya arus kunjungan wisatawan sejak memasuki momentum libur Hari Raya Idul Fitri. 

Pantai Karanggongso yang dikenal sebagai destinasi unggulan pesisir selatan Trenggalek menjadi perhatian khusus aparat. Tingginya mobilitas pengunjung dari berbagai daerah mendorong perlunya pengawasan ekstra guna memastikan aktivitas wisata tetap berjalan aman dan tertib. 

Petugas gabungan melakukan pemantauan di sejumlah titik strategis, mulai pintu masuk kawasan, kantong parkir, pusat keramaian pengunjung, hingga area bibir pantai yang rawan kepadatan. Langkah ini sekaligus sebagai upaya preventif mengantisipasi potensi gangguan keamanan. 

Bati Tuud Koramil 0806-07/Watulimo Pelda Supriyo menegaskan, keterlibatan lintas unsur merupakan bentuk tanggung jawab bersama menjaga kondusivitas wilayah binaan selama libur panjang. Pengamanan juga ditujukan memberi rasa aman bagi masyarakat yang tengah berwisata. 

“Kami bersama tim rutin melaksanakan patroli keamanan bagi para pengunjung wisata pantai di wilayah Kecamatan Watulimo,” ujarnya saat memantau kondisi di lokasi. 

Ia menambahkan patroli dilakukan secara mobile dan berkala agar situasi tetap terkendali. Selain pengamanan, petugas juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan langsung kepada pengunjung. 

Pun masyarakat diingatkan untuk menjaga barang bawaan, mengawasi anak-anak, serta mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama. 

Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah desa, pengelola wisata, hingga relawan menjadi kunci kelancaran pengamanan. Patroli gabungan akan terus digelar selama libur berlangsung guna menjaga kenyamanan wisata sekaligus mendukung citra positif pariwisata Trenggalek. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemdes Kawu Kedunggalar Bahas Penyesuaian RKP Desa dan Prioritas Dana Desa 2026

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) sekaligus Musrenbangsus guna menetapkan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, serta menyesuaikan RKP Desa pada awal pekan memasuki Maret 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Kawu, Ali Imron, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola Dana Desa agar lebih tertib, tepat guna, dan akuntabel dalam pelaksanaannya. 

Dalam forum tersebut, pemerintah desa bersama unsur terkait menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan desa agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengesampingkan program prioritas yang telah dirancang sebelumnya. 

Musyawarah yang digelar di balai desa itu dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Forkopimcam Kedunggalar, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan semangat gotong royong dan partisipasi warga dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. 

Kepala Desa Kawu, Ali Imron, dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan prioritas penggunaan Dana Desa harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar penyesuaian administratif semata. 

“Penetapan ini bukan hanya mengikuti aturan baru, tetapi bagaimana kita memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan,” ujarnya. 

Ia juga menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga setiap program yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

“Dana Desa harus dikelola dengan bijak. Harapannya, setiap kegiatan yang direncanakan mampu meningkatkan kesejahteraan warga serta memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan,” imbuhnya. 

Dalam pembahasan musyawarah, sejumlah sektor menjadi perhatian utama, di antaranya pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial di tingkat desa. 

Berbagai usulan dari peserta turut mengemuka, mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga pengembangan potensi lokal yang dinilai mampu mendorong roda perekonomian desa agar lebih mandiri dan berdaya saing. 

Melalui Musdessus dan Musrenbangsus ini, diharapkan arah pembangunan Desa Kawu semakin terarah, adaptif terhadap kebijakan terbaru, serta tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat sebagai prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Satu Warga Binaan Lapas Ngawi Langsung Bebas Usai Terima Remisi Khusus Idul Fitri

SN-Media™ Ngawi – Ngawi - Sebanyak 204 warga binaan di Lapas Kelas IIB Ngawi menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai bentuk apresiasi atas sikap kooperatif dan kepatuhan selama mengikuti program pembinaan yang berjalan tertib.

Remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga dua bulan pengurangan masa pidana. Dari total penerima, satu orang di antaranya mendapatkan Remisi Khusus II dan langsung menghirup udara bebas pada hari itu. 

Pemberian hak warga binaan tersebut dipandang sebagai bagian dari sistem pembinaan berkelanjutan. Selain mendorong disiplin, kebijakan ini juga menjadi sarana evaluasi atas keterlibatan aktif warga binaan dalam berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian. 

Kalapas Ngawi, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa remisi bukan sekadar pengurangan hukuman, namun bentuk penghargaan atas perubahan sikap. Ia menyebut, konsistensi dalam mengikuti pembinaan menjadi kunci utama bagi warga binaan untuk memperoleh hak tersebut. 

“Harapannya, momentum ini mampu menjadi penyemangat bagi warga binaan lainnya untuk terus menjaga perilaku baik serta mengikuti seluruh program pembinaan dengan sungguh-sungguh,” ujar Iwan saat memberikan keterangan di sela kegiatan. 

Penyerahan remisi dilaksanakan secara khidmat pada Sabtu, 21 Maret 2026, bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan dipimpin langsung Kabid Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, didampingi Kalapas Ngawi dan jajaran pejabat struktural. 

Suasana berlangsung tertib dan penuh haru. Warga binaan yang menerima remisi tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, terlebih bagi mereka yang mendapatkan pengurangan masa pidana cukup signifikan hingga langsung bebas. 

Melalui pemberian remisi ini, pihak lapas berharap warga binaan dapat menjadikannya sebagai bekal moral saat kembali ke tengah masyarakat. Pembinaan yang telah dijalani diharapkan mampu menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Humas Lapas Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT