SMSI Ngawi Gelar Aksi Sosial Ramadhan, Bantu Pedagang Kawasan Bugar Food

SN-Media™ Ngawi – Memperingati hari jadi ke-9 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sekaligus mengisi semangat berbagi pada Ramadhan 1447 H, SMSI Kabupaten Ngawi menggelar aksi sosial bertajuk SMSI Berbagi di Bulan Ramadhan, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan sosial tersebut berlangsung di kawasan sekitar GOR Ngawi dengan menyalurkan bantuan kepada puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bugar Food, sebagai wujud kepedulian insan pers kepada pelaku usaha kecil. 

Ketua SMSI Kabupaten Ngawi, Kundari Pri Susanti, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama para anggota. Bantuan diberikan kepada sekitar 20 pedagang yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di kawasan GOR Ngawi. 

“Kegiatan berbagi ini tidak sekadar memperingati ulang tahun organisasi, namun juga menjadi ruang kebersamaan untuk mempererat hubungan antara insan media dengan masyarakat kecil yang berjuang menjalankan usaha,” ujar Kundari. 

Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dapur yang saat ini banyak dibutuhkan para pedagang, terutama bawang dan cabai, yang belakangan mengalami kenaikan harga cukup terasa di pasaran. 

“Kami sengaja menyalurkan bahan kebutuhan dapur seperti bawang dan cabai agar dapat membantu pedagang menghadapi naiknya harga bahan pokok,” ungkap dia. 

Di sisi lain, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bugar Food juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh SMSI Kabupaten Ngawi melalui kegiatan sosial tersebut. 

Ketua Paguyuban Bugar Food, Arif Didik Suprianto, berharap keberadaan kawasan kuliner tersebut ke depan juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ia mengusulkan agar di area tempat para pedagang berjualan dapat disediakan fasilitas panggung hiburan sederhana, sehingga pengunjung yang datang tidak hanya menikmati kuliner, tetapi juga dapat bersantai bersama keluarga. 

Didik menambahkan, kawasan Bugar Food berada di jalur protokol antar provinsi yang cukup strategis dan sering dilalui masyarakat dari berbagai daerah yang melintas di wilayah Kabupaten Ngawi. 

Dapat diinformasikan, para pedagang di lokasi tersebut menyajikan beragam makanan halal dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kebersihan dan kehigienisan sajian agar tetap aman dan nyaman bagi para pengunjung. 

Pun kegiatan berbagi yang digelar SMSI ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara insan pers dengan masyarakat, sekaligus memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil di Ngawi melalui kolaborasi bersama DPPTK Ngawi dan PT Pinguin Indo Logistic.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok SMSI Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Redistribusi Tanah Kini Melalui Badan Bank Tanah, Proses Lahan Eks Hutan Ngawi Berpotensi Mundur

SN-Media™ Ngawi – Proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan di Kabupaten Ngawi masih berjalan bertahap. Meski SK Biru pelepasan kawasan telah terbit, tahapan lanjutan tetap menunggu penyesuaian kebijakan baru yang berkaitan dengan skema Bank Tanah.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita, menjelaskan bahwa terbitnya SK Biru menjadi dasar awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan sekaligus verifikasi teknis melalui tim daerah. 

“Langkah tersebut merupakan bagian dari program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan atau PPTPKH. Program pemerintah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikuasai masyarakat di kawasan hutan,” jelas Wahyudi, Kamis (12/03/2026). 

Masih menurut Wahyudi, Kementerian Kehutanan sebelumnya telah melakukan pematokan ulang batas kawasan hutan yang baru. Melalui penetapan tersebut, sebagian wilayah yang sebelumnya tercatat berada dalam kawasan hutan kini telah dilepas melalui penerbitan SK Biru. 

“Proses pelepasan lahan juga telah disertai data by name by address. Pendataan tersebut terutama mencakup wilayah Desa Suruh dan Desa Dampit Kecamatan Bringin serta Desa Kauman Kecamatan Widodaren,” jelasnya lagi. 

Meski demikian, Wahyudi mengingatkan masyarakat agar tetap bersabar menunggu tahapan lanjutan. Hal ini karena kebijakan redistribusi tanah saat ini tengah diintegrasikan melalui Badan Bank Tanah sebagai bagian dari strategi reforma agraria nasional. 

Dengan adanya penyesuaian regulasi tersebut, proses penerbitan sertifikat tanah belum dapat dilakukan dalam waktu cepat. Pemerintah daerah masih menunggu peninjauan kembali sesuai mekanisme yang berlaku dalam kebijakan terbaru. 

Ia juga menyebut kemungkinan tahapan administrasi dapat bergeser dari jadwal semula meskipun SK Biru sudah terbit. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berharap proses kepastian hukum lahan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. 

Pemkab Ngawi menilai penataan kawasan hutan tetap penting untuk memberikan kejelasan status lahan masyarakat. Selain itu, kepastian hukum diharapkan mampu mendorong penataan ruang desa yang lebih tertib sekaligus mendukung kesejahteraan warga. 

Dapat diinformasikan, di Kabupaten Ngawi luas lahan yang masuk proses kepastian hukum mencapai sekitar 16,7 hektare. Wilayah tersebut meliputi Desa Dampit dan Desa Suruh di Kecamatan Bringin serta Desa Kauman di Kecamatan Widodaren.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Disperkim Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Hanya Satu Titik, DKPP Ngawi Alokasikan Pembangunan JUT Sekarjati Tahun 2026

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mulai menyiapkan rencana pembangunan jalan usaha tani di Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar. Program tersebut menjadi satu-satunya kegiatan pembangunan JUT pada tahun anggaran 2026.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan, menjelaskan saat ini prosesnya masih berada pada tahap perencanaan. Kegiatan pembangunan tersebut dialokasikan menggunakan anggaran sekitar Rp165 juta yang bersumber dari APBD. 

“Pembangunan jalan usaha tani itu merupakan usulan yang sebelumnya telah diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2024 lalu. Usulan tersebut kemudian masuk dalam perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran ini (2026),” jelas Hendro, Rabu (11/03/2026). 

Ia menegaskan bahwa pada tahun berjalan pembangunan maupun rehabilitasi jalan usaha tani hanya satu titik lokasi. Desa Sekarjati menjadi wilayah yang memperoleh prioritas pengerjaan program tersebut. 

Sebagai informasi, jalan usaha tani merupakan prasarana transportasi yang berada di kawasan lahan pertanian. Keberadaannya dirancang untuk memudahkan mobilitas alat dan mesin pertanian yang digunakan petani dalam proses budidaya. 

Selain itu, akses tersebut juga mempermudah distribusi berbagai sarana produksi seperti pupuk dan bibit. Dengan jalur yang lebih memadai, proses pengiriman kebutuhan pertanian dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. 

Tidak hanya berhenti pada distribusi sarana produksi, jalan usaha tani juga membantu memperlancar pengangkutan hasil panen. Petani dapat membawa hasil pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan atau pasar dengan lebih mudah. 

Kondisi akses yang baik juga berdampak langsung pada efisiensi waktu dan biaya operasional petani. Aktivitas pertanian yang sebelumnya terhambat karena medan sulit dapat berjalan lebih lancar.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Musrenbang RKPD 2027 Ngawi Satukan Arah Pembangunan Daerah dengan Program Nasional

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Wedya Graha. Forum ini menjadi ruang penyelarasan arah pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas program strategis tahun mendatang, Selasa (10/03/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok marginal, hingga perwakilan pemerintah provinsi serta kepala daerah sekitar. 

Musrenbang RKPD 2027 mengangkat tema ekspansi program unggulan dan integrasi sistem menuju kemandirian ekonomi berbasis keberlanjutan. Agenda ini menjadi momentum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran. 

Selain dikenal sebagai daerah penopang produksi pangan nasional, Kabupaten Ngawi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung wilayah perdagangan. Letak geografis tersebut menjadikan Ngawi sebagai titik penting bagi arus distribusi barang maupun mobilitas ekonomi kawasan. 

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah isu strategis, terutama upaya menurunkan angka kemiskinan serta memastikan program strategis nasional berjalan optimal di wilayah Ngawi. 

“Beberapa program yang perlu didorong implementasinya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh kebijakan itu diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Ony. 

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas harus dibarengi sistem pemerintahan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya good governance. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan agar sejalan dengan dokumen perencanaan daerah. 

“Melalui forum ini, pemerintah daerah menetapkan sejumlah variabel prioritas yang merujuk pada RPJMD 2025–2029, meliputi penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan,” paparnya saat membuka acara. 

Pun narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, menyampaikan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sehingga seluruh kebijakan pembangunan perlu disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. 

Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi kunci penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Kominfo Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Silaturahmi Kodim 0805/Ngawi dan Media, Dandim Paparkan Progres Jembatan Garuda

SN-Media™ Ngawi – Kodim 0805/Ngawi menggelar silaturahmi sekaligus buka puasa bersama awak media di Kabupaten Ngawi. Acara bertema TNI bersama awak media melahirkan sinergi, menguatkan informasi untuk menjaga negeri itu berlangsung di Pendopo Joglo Nely, Alas Pecah, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Senin (09/03/2026).

Acara ini dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media di Ngawi. Tampak pula unsur Forkopimda, di antaranya Kajari dan Kapolres Ngawi, yang ikut hadir mempererat kebersamaan dalam suasana Ramadan. 

Dandim 0805/Ngawi Letkol Arh Setu Wibowo menyampaikan, pertemuan dengan insan pers menjadi momentum memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. 

“Sinergi TNI dan awak media menjadi bagian penting menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat. Dengan pemberitaan yang berimbang, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait berbagai program pemerintah,” jelas Dandim, yang merupakan alumni Akmil 2024. 

Ia juga menjelaskan program pembangunan jembatan yang digagas pemerintah melalui TNI AD. Program ini dilaksanakan melalui satgas khusus yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat. Program yang dikenal sebagai Jembatan Garuda itu difokuskan membantu daerah dengan akses terbatas, termasuk wilayah terdampak bencana. 

Jenisnya meliputi jembatan Bailey, Armco hingga jembatan gantung perintis. Di Kabupaten Ngawi, Jembatan Gantung Perintis Garuda sudah terealisasi di Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe. Infrastruktur ini kini dimanfaatkan warga untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. 

Selain itu, jembatan serupa juga telah rampung di Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe dengan panjang sekitar 25 meter. Keberadaan jembatan ini menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat pedesaan. 

“Sementara pembangunan Jembatan Garuda lainnya masih berlangsung di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati. Proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat setempat,” jelas Letkol Arh Setu Wibowo. 

Dapat diinformasikan, secara nasional pembangunan jembatan dalam program ini mencapai lebih dari seribu titik. Hingga Maret (2026), ratusan jembatan telah rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat. 

“Harapannya, keberadaan jembatan gantung Garuda dapat memperlancar konektivitas wilayah. Selain memudahkan aktivitas warga, infrastruktur ini juga membantu memangkas waktu tempuh, terutama bagi pelajar menuju sekolah,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Musyawarah Desa Khusus Widodaren Tinjau Ulang Kegiatan APBDes Menyesuaikan Kebijakan Dana Desa 2026

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus guna membahas penyesuaian Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes tahun berjalan di kantor desa setempat.

Musyawarah dihadiri unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Kepala Desa Widodaren, Woko Supriyanto, memimpin jalannya pembahasan yang difokuskan pada penataan kembali dokumen perencanaan anggaran desa tersebut. 

Forum musyawarah khusus tersebut digelar sebagai langkah pemerintah desa menata ulang arah belanja pembangunan agar tetap selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait pengelolaan Dana Desa tahun anggaran berjalan ini. 

Menurut Kepala Desa Woko Supriyanto, perubahan regulasi pengelolaan Dana Desa menuntut pemerintah desa mencermati kembali rencana kegiatan yang sebelumnya telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa tahun ini secara bersama. 

“Melalui Musdessus ini pemerintah desa berupaya menyamakan pemahaman seluruh unsur desa mengenai aturan baru tata kelola Dana Desa sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan tertib transparan berpihak pada kebutuhan warga,” jelas Kades Woko. 

Pemerintah desa lanjutnya tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan prioritas terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga serta mendukung keberlanjutan pembangunan desa ke depan. 

Sejumlah rencana kegiatan yang sebelumnya tercantum dalam dokumen perencanaan desa ditelaah kembali melalui forum musyawarah agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan terbaru serta tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Selain membahas penyesuaian anggaran forum tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah desa BPD dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan masukan serta pandangan mengenai arah pembangunan desa pada tahun berjalan ini. 

Musyawarah desa khusus ini digelar setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang mengatur tata kelola Dana Desa pada tahun anggaran mendatang nasional. 

Aturan tersebut membawa sejumlah penyesuaian mekanisme pengelolaan Dana Desa sehingga pemerintah desa di berbagai daerah termasuk Widodaren perlu menata kembali prioritas kegiatan dan skema penggunaan anggaran agar tetap sesuai ketentuan. 

“Melalui Musdessus ini pemerintah desa berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dapat menjadi dasar bersama dalam menjalankan program pembangunan desa secara tertib akuntabel serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Widodaren kedepan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Inspektorat Ngawi Reviu Pelayanan Kesehatan 2026, Pastikan Layanan Publik Bebas Gratifikasi dan Pungli

SN-Media™ Ngawi – Inspektorat Kabupaten Ngawi melakukan reviu kinerja pelayanan publik pada sektor kesehatan tahun 2026. Kegiatan pengawasan ini difokuskan untuk memastikan layanan kesehatan berjalan transparan serta terbebas dari praktik penyuapan, gratifikasi, maupun pemerasan di fasilitas kesehatan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pengawasan internal pemerintah daerah dalam menjaga mutu pelayanan publik. Terutama pada sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. 

“Pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap pelayanan yang ramah, cepat, serta menjunjung tinggi integritas aparatur. Prinsip pelayanan bersih menjadi fondasi penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya, saat dikonfirmasi lewat aplikasi chat, Minggu (08/03/2026). 

Masih menurutnya, reviu pelayanan publik tersebut dilaksanakan pada awal tahun oleh Tim Inspektorat Pembantu Wilayah II. Tim turun langsung ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk melihat proses pelayanan secara nyata, sekaligus mencermati berbagai potensi kendala yang muncul di lapangan. 

Kegiatan tersebut tidak semata berfokus pada pemeriksaan dokumen administrasi. Petugas juga meninjau bagaimana alur pelayanan berlangsung, mulai dari penerimaan pasien hingga proses pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat. 

Pendekatan lapangan dipilih agar gambaran kondisi pelayanan dapat terlihat secara utuh. Dengan begitu, Inspektorat dapat mengetahui apakah standar pelayanan sudah berjalan sesuai ketentuan serta memastikan tidak ada praktik pungutan yang merugikan warga. 

Selain melakukan penilaian, tim pengawas juga berdialog dengan petugas kesehatan maupun pengelola fasilitas layanan. Diskusi tersebut menjadi ruang evaluasi bersama untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. 

Inspektorat memandang sektor kesehatan sebagai salah satu layanan publik yang memerlukan pengawasan konsisten. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan pemerintah daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Melalui reviu tersebut, Inspektorat juga memotret sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pelayanan. Catatan evaluasi itu nantinya menjadi bahan rekomendasi untuk mendorong perbaikan nyata di tingkat pelaksana. 

Langkah pengawasan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih terbuka. Masyarakat pun diharapkan semakin mudah memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan prosedural maupun praktik yang tidak semestinya. 

“Dengan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi terus meningkat. Pelayanan yang bersih, cepat, dan responsif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Desa Banyubiru Ngawi Gelar Musdessus Menata Program Pembangunan Mengikuti Regulasi Dana Desa 2026

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna membahas penyesuaian Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes tahun berjalan. Pertemuan berlangsung di kantor desa setempat.

Kepala Desa Banyubiru, Kundari, mengatakan forum Musdessus menjadi sarana penting bagi pemerintah desa bersama unsur masyarakat untuk menata kembali dokumen perencanaan anggaran agar selaras dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. 

Menurut Kades Kundari, perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa membuat pemerintah desa perlu meninjau ulang sejumlah rencana kegiatan yang sebelumnya telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa. 

“Melalui Musdessus ini kami menyamakan pemahaman seluruh unsur desa mengenai aturan baru pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa tetap memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Kades Kundari saat ditemui awak media. 

Ia menambahkan, penyesuaian program pembangunan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan warga serta kesinambungan kegiatan desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Musyawarah desa digelar setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola Dana Desa pada tahun anggaran 2026. 

Aturan dari pemerintah pusat menegaskan bahwa perencanaan anggaran desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperhatikan target capaian pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. 

Selain itu, mekanisme penyaluran Dana Desa kini dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN TKD yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah pusat. Penggunaan sistem digital itu diharapkan mampu memperkuat keterbukaan sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. 

Pemerintah pusat juga menetapkan sekitar 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dialokasikan untuk mendukung implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelumnya menyampaikan pagu Dana Desa reguler untuk Kabupaten Ngawi diperkirakan sekitar Rp72 miliar. 

Jumlah itu mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Secara rata-rata, setiap desa diperkirakan menerima Dana Desa dalam kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta. Besaran alokasi dana dihitung melalui sejumlah indikator, di antaranya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kinerja pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. 

Kondisi anggaran yang lebih terbatas membuat pemerintah desa harus semakin cermat menentukan prioritas pembangunan agar program yang dijalankan tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

PMK Nomor 7 Tahun 2026 Terbit, Pemdes Walikukun Ngawi Gelar Musdessus Penyesuaian APBDes

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk membahas perubahan Perkades mengenai penjabaran APBDes tahun berjalan. Kegiatan tersebut bertempat di kantor desa setempat sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan terbaru terkait pengelolaan Dana Desa.

Musdessus digelar menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026. Regulasi ini menegaskan bahwa perencanaan anggaran desa harus diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat sekaligus indikator kinerja pembangunan. 

Selain itu, dalam aturan baru tersebut mekanisme penyaluran Dana Desa juga diatur melalui aplikasi OM-SPAN TKD. Sistem ini terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Kepala Desa Walikukun, Mustahmid Saiful Ichwan, menjelaskan bahwa Musdessus menjadi forum penting bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan dokumen perencanaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh program desa tetap sejalan dengan ketentuan terbaru pemerintah pusat. 

Menurutnya, perubahan regulasi tersebut menuntut pemerintah desa menata kembali rencana kegiatan yang sebelumnya telah disusun. Sejumlah program perlu diselaraskan ulang agar penggunaan Dana Desa tetap tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. 

“Melalui Musdessus ini kami menyamakan persepsi seluruh unsur desa terkait perubahan aturan tersebut. Pemerintah desa tetap berupaya agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” terang Kades Walikukun saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (07/03/2026). 

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah desa dalam mendukung pembangunan. Penyesuaian perencanaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta keberlanjutan program desa. 

Dapat diinformasikan, pemerintah menetapkan bahwa sebesar 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dialokasikan secara khusus untuk mendukung implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Berdasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir 2025 telah menyampaikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Kabupaten Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

Nilai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pun secara rata-rata, setiap desa diperkirakan menerima Dana Desa dalam kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta. 

Begitu juga sejumlah indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kinerja pemerintah desa. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan. 

Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat diharapkan tetap menjadi perhatian utama meskipun ruang fiskal desa relatif lebih terbatas. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT