Komisi I DPRD Bahas Polemik Seleksi Perangkat Desa Tirak Kecamatan Kwadungan

SN-Media™ Ngawi – Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum, serta Camat Kwadungan guna menelusuri polemik seleksi perangkat Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan, yang menuai sorotan publik usai pelaksanaan rekrutmen pada 26 Oktober 2025 lalu.

Ketua Komisi I DPRD Ngawi, Anas Hamidi, memimpin langsung rapat tersebut didampingi Wakil Ketua Heru Kusnindar. Hadir untuk memberikan penjelasan, Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso, Plt Kepala Bagian Hukum Suyanto, dan Camat Kwadungan Didik Hartanto. RDP difokuskan pada klarifikasi alur seleksi, dasar hukum, serta sejumlah temuan yang berkembang di masyarakat. 

 “Kami baru selesai melakukan RDP membahas persoalan pengisian formasi perangkat Desa Tirak. Banyak informasi yang masuk, mulai dari proses pendaftaran, tahapan ujian, hingga penetapan peserta terpilih. Semua harus diperjelas agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda,” ujar Anas usai rapat, Selasa (04/11/2025). 

Seleksi perangkat desa tersebut membuka tiga formasi, yakni sekretaris desa, kepala urusan kesejahteraan, dan kepala urusan pemerintahan. Dari ketiga formasi, posisi sekretaris desa menjadi sorotan karena dinilai menimbulkan ketegangan di tingkat warga. 

Polemik bermula setelah peserta yang terpilih sebagai sekretaris desa disebut memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat, ditambah adanya riwayat hukum tertentu yang masih menjadi pembahasan dan belum terverifikasi secara terbuka. Selain itu, penggunaan dokumen administrasi yang berbeda antara peserta, termasuk SKCK, turut menjadi pemicu kecurigaan masyarakat. 

Seiring dengan berkembangnya isu, sejumlah pihak menyoroti rujukan regulasi yang digunakan, terutama Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 dan Nomor 103 Tahun 2022, yang dinilai belum secara jelas mengatur beberapa aspek seleksi, termasuk persyaratan tertentu bagi calon peserta. 

“Setelah mendengar paparan dari semua pihak, kami meminta camat segera mengeluarkan rekomendasi yang tidak memperkeruh suasana, mengingat potensi sengketa tetap terbuka. Harapannya, keputusan nantinya bisa diterima masyarakat dan meredakan ketegangan,” tegas Anas. 

Ia juga menilai, celah aturan masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan perdebatan serupa di kemudian hari, terutama terkait syarat kelayakan calon perangkat desa. 

“Masalahnya ada pada ketegasan regulasi, khususnya soal riwayat hukum calon peserta. Kalau di daerah lain sudah diatur jelas, di Ngawi masih bertumpu pada Perbup,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: AM Mustofa
Editor : Asy
Foto/iLst : Screen
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Susut Drastis, Rencana DBHCHT Ngawi 2026 Harus Lebih Terukur dan Transparan

SN-Media™ Ngawi – Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026, menyusul turunnya pagu anggaran daerah yang cukup signifikan dibanding alokasi tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, menegaskan bahwa pengelolaan DBHCHT tidak boleh berhenti pada pemenuhan laporan, namun harus berwujud manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. 

“Pengelolaan DBHCHT harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sebatas memenuhi prosedur penyerapan anggaran,” tegas Sekda Sodiq. 

Ia mengingatkan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan memiliki beban pertanggungjawaban yang ketat. “Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan lengkap dan terukur, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya. 

Rakor berlangsung dua hari, 30 hingga 31 Oktober 2025, dan diikuti Inspektorat, Badan Keuangan, Bappeda, serta perangkat daerah pengelola DBHCHT. Acara dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Totok Sudaryanto, yang menekankan pentingnya penyelarasan langkah antarperangkat daerah sejak tahap awal. 

“Rakor ini kita jadikan ruang penyamaan arah, supaya penyusunan program DBHCHT tidak jalan sendiri-sendiri dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Totok. 

Ia menambahkan bahwa kondisi alokasi yang menurun menuntut penyusunan rencana lebih selektif. “Dengan anggaran yang menurun, kita dituntut lebih teliti menyusun prioritas, memastikan setiap kegiatan punya dampak terukur,” tambahnya. 

Pada hari pertama, peserta menerima materi teknis dari Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ngawi, serta Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. Hari kedua dilanjutkan dengan desk penyusunan RKP DBHCHT 2026 agar sinkron dengan ketentuan pusat dan provinsi. 

Dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT. Adapun peruntukan anggaran terdiri dari bidang kesejahteraan masyarakat 50 persen, penegakan hukum 10 persen, dan bidang kesehatan 40 persen. 

Selain itu, kebijakan pagu mengacu surat Setda Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.14.3/37257/021.3/2025. Dalam surat tersebut, pagu DBHCHT Kabupaten Ngawi tahun 2026 tercatat sebesar Rp 22.510.443.000, turun dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp 41.511.495.000. Dengan komposisi tetap 50-10-40, perangkat daerah diminta mengatur ulang skala prioritas program tanpa melanggar batasan penggunaan anggaran. 

Pun dalam hal ini, kolaborasi lintas perangkat daerah adalah keharusan agar penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan terkawal. Ia menyebut tata kelola yang rapi dan transparan menjadi syarat agar DBHCHT tetap memberi manfaat, meski anggaran mengalami penyusutan. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Perekonomian-Sekdakab Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Operasi Pasar Murah di Kendal, Pemkab Ngawi Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) kembali menggelar Operasi Pasar Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatan kali ini dipusatkan di Lapangan Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Senin (03/11/2025).

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa pemerataan distribusi komoditas menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan belanja rumah tangga. Menurutnya, stabilitas harga dan kecukupan pasokan merupakan bagian penting dalam menjaga ritme ekonomi masyarakat. 

Wabup Antok, begitu sapaan akrabnya, kembali menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar murah tidak hanya diarahkan untuk warga di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke tingkat kecamatan agar pemerataan akses bahan pokok lebih terjamin. 

“Skema ini dipilih untuk menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terdampak fluktuasi harga pangan menjelang akhir tahun,” jelas Wabup Antok.

Pun kegiatan ini melibatkan berbagai pelaku usaha, mencakup BUMN, BUMD, hingga UMKM setempat yang menyediakan beragam kebutuhan pokok dengan harga terkontrol. Kolaborasi lintas lembaga tersebut turut menggandeng Bakorwil serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga terlaksana melalui sinergi kebijakan yang terarah. 

Sejumlah bahan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, serta beragam kebutuhan dapur lainnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi sebagai dinas pengendali inflasi daerah dengan memastikan ketersediaan pasokan sesuai bahkan ada yang di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). 

“Penyelenggaraan di tingkat kecamatan dinilai lebih tepat sasaran karena langsung menyentuh warga yang membutuhkan,” ujar Nilam. 

Ditambahkannya, dengan pola distribusi yang mendekat ke masyarakat desa, Pemkab Ngawi berharap pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terukur dari lapisan bawah, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. 

“Kami memastikan setiap kegiatan operasi pasar murah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, dan akan terus digelar secara berkala sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Hingga Penghujung Oktober, DPMD Ngawi Sebut Puluhan Formasi Perangkat Desa Terisi

SN-Media™ Ngawi – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi memastikan sepanjang tahun 2025 hingga akhir Oktober, setidaknya terdapat sekitar 30 desa yang telah melaksanakan ujian perangkat desa. Dari proses tersebut, tercatat kurang lebih 60 formasi jabatan berhasil terisi melalui mekanisme seleksi terbuka.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi, Arif Syarifudin, menyampaikan bahwa pelaksanaan rekrutmen berjalan dengan lancar dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Menurutnya, mekanisme seleksi dilakukan, ada yang menerapkan Computer Assisted Test (CAT) maupun ujian manual. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, proses seleksi ini masih berpeluang berlanjut hingga penghujung tahun 2025, mengingat sejumlah desa masih menyiapkan tahapan administrasi untuk pengisian formasi perangkat yang kosong. Pun ditegaskannya, pelaksanaan rekrutmen akan terus dikawal agar menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat desa. 

“Masih ada kemungkinan beberapa desa akan membuka kembali seleksi perangkat menjelang akhir tahun. Kami berharap semuanya dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Arif saat dikonfirmasi, Jumat (31/10/2025). 

Ia juga menambahkan, bagi perangkat desa yang telah dinyatakan lolos seleksi dan resmi dilantik, diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya. Penyesuaian ini penting agar kinerja pemerintahan desa dapat langsung optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, Arif menyoroti bahwa tidak semua perangkat yang terpilih merupakan warga desa setempat. Hal tersebut dimungkinkan karena aturan pendaftaran pengisian perangkat desa memang memperbolehkan peserta dari luar wilayah desa bersangkutan. Meski begitu, DPMD tetap mendorong agar mereka yang baru menjabat mampu berbaur dan memahami karakter masyarakat di tempat tugasnya. 

“Dengan demikian, pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Ngawi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Bupati Ony Harapkan Peran Pers Jadi Penguat Informasi dan Branding Daerah Ngawi

SN-Media™ Ngawi – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Ngawi menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Kolaborasi Media, bertempat di Hoky Cafe Ngawi. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers untuk memperkuat sinergi penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai asosiasi jurnalis yang ada di Kabupaten Ngawi. Dalam forum tersebut, Diskominfo SP menekankan pentingnya peran media dalam mendukung keterbukaan informasi serta mengawal jalannya program layanan publik agar lebih transparan dan akuntabel. 

“Media dan pemerintah daerah adalah mitra, sehingga segala bentuk harapan maupun kebutuhan dari kedua belah pihak dapat disinergikan serta dikomunikasikan dengan baik,” ujar Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, saat FGD berlangsung. 

Lebih lanjut, Ony mengibaratkan hubungan antara Pemkab Ngawi dan media seperti keluarga yang harmonis. Dalam sebuah keluarga, terkadang muncul perbedaan pandangan, namun jika masing-masing pihak mampu melihat sisi positif satu sama lain, maka gesekan kecil dapat tereduksi secara alami. 

Ia menegaskan, masukan dan kritik konstruktif dari media merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ony pun menyoroti fokus pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. 

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian, agar Ngawi dapat menjadi contoh daerah dengan pelayanan publik yang semakin maju dan inovatif. 

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa Ngawi tak ingin lagi sekadar menjadi daerah transit. “Kami ingin Ngawi menjadi tempat stay, bukan hanya dilalui, melainkan menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan dijadikan tempat tinggal,” imbuhnya. 

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan peningkatan sektor ekonomi melalui investasi, penguatan pariwisata, serta optimalisasi branding daerah sebagai kota budaya dan destinasi wisata. Oleh karena itu, kolaborasi dengan media dan dukungan penyebaran informasi berbasis fakta menjadi langkah penting dalam memperkuat citra positif Kabupaten Ngawi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Melalui APBD 2025, Pemkab Ngawi Benahi Pasar Beran Secara Bertahap

SN-Media™ Ngawi – Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi mulai menggulirkan penataan kembali Pasar Beran setelah tidak lagi masuk dalam program pembangunan berskala nasional. Melalui APBD Tahun 2025, dinas tersebut mengalokasikan anggaran sebesar Rp193 juta untuk melaksanakan pembenahan pasar secara bertahap.

Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, yang akrab disapa Nilam, mengatakan, “Bawasannya saat ini Pasar Beran tidak masuk lagi dalam Proyek Strategis Nasional. Sehingga kami upayakan sedikit demi sedikit ada pembenahan,” katanya. 

Menurutnya, proses perbaikan saat ini difokuskan pada pembangunan los bagi pedagang di sisi timur, belakang, dan utara pasar. Kegiatan ini tengah berlangsung melalui tahap perakitan besi di workshop sebelum nantinya dirakit di lokasi. 

Ia menjelaskan, konsep los baru tersebut dibuat dengan model terbuka tanpa sekat di dalamnya. Struktur bangunan dirancang menggunakan rangka besi hulu dengan atap berbahan spandek, sehingga terkesan lebih lapang dan memudahkan sirkulasi udara bagi para pedagang. 

Untuk mempercepat pengerjaan sekaligus meminimalkan dampak terhadap aktivitas jual beli, seluruh proses perakitan dikerjakan di workshop. 

 “Pekerjaan dilakukan di luar area pasar agar tidak mengganggu pedagang. Setelah rangka siap, baru dirakit di lokasi secara bertahap,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Red-TiM
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Tour de Museum Trinil 2025, Dorong Pelajar Kenali Fosil Manusia Purba dan Warisan Dunia

SN-Media™ Ngawi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menggelar kegiatan Tour de Museum Trinil 2025 selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2025, sebagai upaya mengenalkan nilai sejarah dan peradaban dunia kepada pelajar di berbagai jenjang pendidikan.

Kegiatan ini dibuka pada Selasa (28/10/2025) dan diikuti oleh pelajar Pramuka gugus Widya Bakti dari rayon Paron, Pitu, Kedunggalar, dan Ngawi. Hari kedua dijadwalkan untuk pelajar sekolah dasar, sedangkan hari ketiga diikuti oleh pelajar sekolah menengah pertama dari sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi. 

Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi sejarah kepada generasi muda agar mengenal lebih dekat Museum Trinil, yang menjadi lokasi penemuan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus atau dikenal sebagai Homo erectus, hasil temuan Eugene Dubois pada akhir abad ke-19. Penemuan ini menempatkan Trinil, Ngawi, sebagai salah satu situs penting dalam peta peradaban manusia dunia. 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Muhammad Fachrudin, menjelaskan bahwa kegiatan Tour de Museum Trinil merupakan langkah konkret untuk menanamkan kesadaran sejarah kepada generasi muda melalui pembelajaran langsung di lapangan. 

Menurutnya, museum bukan hanya tempat menyimpan benda kuno, melainkan ruang terbuka bagi pelajar untuk memahami nilai budaya dan peradaban manusia. “Kami ingin anak-anak tidak hanya mengenal sejarah dari buku, tetapi juga menyaksikan langsung bukti peninggalan manusia purba yang menjadi kebanggaan Ngawi,” ujar Fachrudin. 

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini, pelajar dapat belajar bagaimana fosil Homo erectus di Trinil menjadi bukti ilmiah penting tentang evolusi manusia, serta memahami bahwa Ngawi memiliki kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dunia. 

Fachrudin berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai wisata edukatif semata, tetapi mampu menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Ia juga mendorong agar para peserta menjadi duta kecil Museum Trinil, yang menyebarkan semangat pelestarian sejarah di lingkungan keluarga dan sekolah. 

Sementara itu, Pamong Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Daud Salepang, menuturkan bahwa kegiatan tersebut menjadi ajang pembelajaran lapangan yang menyenangkan sekaligus bermakna. Peserta tidak hanya mengenal fosil manusia purba, tetapi juga memahami koleksi artefak, alat batu, serta temuan lain yang menggambarkan kehidupan awal manusia.

“Pelajar dapat belajar langsung mengenai warisan budaya dan pentingnya menjaga peninggalan sejarah sebagai identitas bangsa,” ungkap Daud. 

Lebih lanjut disampaiakan, keberadaan Museum Trinil menjadi simbol kekayaan sejarah yang dimiliki Kabupaten Ngawi dan harus dijaga bersama. 

“Melalui Tour de Museum Trinil 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen memperkuat karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga berakar pada nilai budaya, sejarah, dan jati diri bangsa,” pungkas Daud.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Realisasi Pajak Air Tanah Ngawi Capai 94 Persen Jelang Akhir Tahun 2025

SN-Media™ Ngawi – Realisasi Pajak Air Tanah (PAT) di Kabupaten Ngawi tahun 2025 menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah, hingga 13 November 2025 penerimaan pajak ini telah mencapai 94 persen dari target Rp 425 juta. Adapun batas akhir pelunasan pajak tersebut jatuh pada akhir Desember mendatang.

Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat, terdapat 93 titik pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang menjadi objek pajak. 

Objek tersebut meliputi kegiatan pemanfaatan air tanah oleh individu maupun badan usaha yang menggunakan untuk kepentingan produksi atau komersial. Dasar hukum pungutan PAT diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, serta Perda Nomor 4 Tahun 2015 sebagai perubahannya. 

Sementara penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagai acuan pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2024, yang menetapkan nilai pajak per kubik air tanah yang dimanfaatkan. 

Kabid Pengelolaan Pendapatan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Suseno, menjelaskan bahwa proses pengawasan dan pelaporan dilakukan secara berimbang antara wajib pajak dan petugas lapangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembinaan agar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat. 

“Dalam monitoring, wajib pajak melaporkan sendiri jumlah pemanfaatan air tanahnya. Selain itu, petugas juga melakukan sampling untuk mengukur volume dan penggunaan aktual sebagai dasar penetapan nilai pajak,” terang Suseno. 

Ia menambahkan, pajak ini tidak berlaku untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan, maupun peternakan. Hanya kegiatan yang bersifat komersial atau industri yang dikenakan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Bimtek Kades Ngawi 2025, Usung Kolaborasi dan Transparansi dalam Pemerintahan Desa

SN-Media™ Ngawi – Bimbingan teknis (bimtek) bagi kepala desa se-Kabupaten Ngawi dibuka langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, di The Sunan Hotel. Kegiatan yang digelar hingga 26 Oktober 2025 itu mengusung tema Sinergi, Solusi, dan Transparansi Menuju Desa Berkeadilan, sebagai upaya memperkuat kapasitas kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

Kegiatan bimtek diselenggarakan melalui kerja sama antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ngawi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Vox Populi, dan LSM Galang. Kolaborasi ini menjadi upaya memperkuat kemampuan kepala desa dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tengah tuntutan keterbukaan serta digitalisasi administrasi publik yang terus berkembang. 

Para Kades mendapatkan pembekalan mengenai hukum dan administrasi pemerintahan desa sebagai bekal dalam menjalankan tanggung jawabnya di lapangan. Hal ini dirasa penting karena berbagai tantangan masih dihadapi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efektif bagi masyarakat desa. 

Bimtek juga menghadirkan pembahasan khusus mengenai restorative justice, penerapan aplikasi Jaga Desa, serta peran para legal dalam membantu penyelesaian permasalahan di tingkat lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan kepala desa mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif dan memanfaatkan teknologi dalam mendukung pelayanan pemerintahan. 

Selain aspek hukum, kegiatan ini juga menekankan penguatan administrasi pemerintahan desa. Tema tersebut diangkat karena masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sistem perizinan bangunan gedung yang belum berjalan optimal di beberapa wilayah. 

Sesi tentang tata kelola administrasi desa diisi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi. Kedua instansi ini berperan memberikan pembinaan dan arahan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan. 

Ketua PWI Kabupaten Ngawi, Zainal Abidin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. 

“Peningkatan kapasitas aparatur desa memerlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi wartawan dan lembaga hukum. Kolaborasi ini penting agar tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel,” ujar Zainal. 

Ia menambahkan, melalui bimtek ini diharapkan para kepala desa dapat memperluas wawasan serta memperkuat kerja sama lintas sektor untuk membangun desa yang berkeadilan. 

“Kami berharap para kepala desa di Ngawi mampu menghadirkan inovasi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi warganya, sesuai semangat transparansi dan profesionalisme,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok PWI Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT