Meski Sampah Capai 35 Ton per Bulan, DLH Pastikan TPA Selopuro Masih Aman

SN-Media™ Ngawi – Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, setiap bulan menanggung rata-rata 32 hingga 35 ton sampah, yang didominasi limbah rumah tangga dari kawasan permukiman perkotaan maupun desa penyangga.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Ngawi, Bulkis Hani Restu Luhur, menyampaikan bahwa daya tampung TPA Selopuro saat ini masih relatif aman untuk menyangga beban sampah dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

“Dengan kondisi operasional yang berjalan sekarang, usia layanan diperkirakan masih mampu bertahan sekitar sepuluh tahun ke depan, sambil terus ditekan melalui pengurangan timbulan dan penguatan program pengelolaan berkelanjutan dari hulu,” terangnya. 

Bulkis menekankan bahwa langkah tersebut sejalan dengan target pengurangan residu secara bertahap, hingga cita-cita zero waste yang dicanangkan daerah pada 2040, dengan menempatkan pengolahan awal sebagai kunci pengendalian beban lingkungan. 

Jenis sampah yang paling mendominasi berasal dari rumah tangga, baik organik maupun anorganik, yang dalam beberapa tahun terakhir telah dipilah sejak sumber, kemudian diproses lanjutan di area pengelolaan. 

“Di lokasi pengolahan, keberadaan pemulung turut berperan memilah material bernilai, memperpanjang umur layanan, sekaligus membuka ruang ekonomi sirkular yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat,” jelasnya. 

Menurutnya, perubahan cara pandang menjadi kunci utama, sebab sampah memiliki nilai ekonomi ketika dikelola secara tepat, mulai dari kompos dan pupuk organik cair berbahan fraksi organik, hingga daur ulang material anorganik. 

Untuk mendukung kebersihan lingkungan, DLH Ngawi juga merencanakan penambahan landasan kontainer di sejumlah titik pengumpulan, sehingga alur pengangkutan dari masyarakat menuju lokasi akhir menjadi lebih tertib dan efisien. 

Selain itu, melalui SE Bupati Ngawi tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah, aparatur sipil negara didorong menjadi teladan, dengan imbauan membawa tumbler dan wadah pakai ulang, mengurangi kemasan plastik dan styrofoam, serta mengutamakan bahan ramah lingkungan. 

“Upaya ini diharapkan menumbuhkan budaya bertanggung jawab menuju Ngawi yang bersih dan berkelanjutan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Penegakan Perda Ngawi Utamakan Pendekatan Humanis di Ruang Publik

SN-Media™ Ngawi – Memasuki pertengahan Januari 2026, penegakan peraturan daerah menjadi penyangga utama dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kepastian hukum di Kabupaten Ngawi, sekaligus menandai kesinambungan tata kelola ruang publik.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Ngawi, Sukoco, menjelaskan bahwa sepanjang beberapa bulan terakhir tahun 2025, puluhan kegiatan penegakan perda telah dilaksanakan secara konsisten dan terukur. 

“Fokus pengawasan diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga, terutama ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi cerminan awal kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” terang dia, Jumat (09/01/2026). 

Dalam ranah ketertiban sosial, petugas melakukan penertiban pengemis dan pengamen di sejumlah titik keramaian, dengan pendekatan persuasif yang disertai pendataan sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan. 

Pun, pengawasan terhadap usaha tempat kos juga digencarkan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, sekaligus menjaga keharmonisan lingkungan permukiman dari potensi gangguan sosial. 

“Dari kegiatan lapangan, petugas menemukan beberapa pasangan yang tidak dapat menunjukkan status hubungan sah, kemudian dilakukan pembinaan lanjutan melalui mekanisme sesuai peraturan daerah,” jelasnya. 

Sementara itu, penegakan perda juga menyasar aktivitas berisiko melalui pendataan dan pemeriksaan terpadu terhadap pekerja seks komersial bersama instansi teknis terkait. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus yang memerlukan penanganan medis lanjutan, sekaligus menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara terstruktur. 

Selain aspek sosial dan kesehatan, penataan pedagang kaki lima turut menjadi perhatian, khususnya di ruas jalan yang menghambat pejalan kaki dan arus kendaraan, dengan mengarahkan pedagang ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. 

Di bidang tata kota, pengawasan reklame dilakukan dengan mencabut izin papan reklame yang telah habis masa berlakunya, terutama di simpang jalan dan kawasan lalu lintas padat. 

“Langkah ini diambil untuk menjaga estetika kota serta meminimalkan potensi gangguan keselamatan pengguna jalan akibat reklame yang tidak lagi laik fungsi,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Menuju Adminduk Mandiri, Dukcapil Ngawi Pacu Peningkatan Identitas Kependudukan Digital

SN-Media™ Ngawi - Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Kabupaten Ngawi terus didorong seiring meningkatnya kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Noor Hasan Muntaha, menilai IKD menjadi instrumen penting dalam mendekatkan layanan adminduk berbasis digital kepada warga secara lebih efisien. 

“Sepanjang tahun 2025, capaian penggunaan IKD di Ngawi tercatat baru menyentuh angka 4,23 persen dari total penduduk yang telah memenuhi syarat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik,” terang Noor Hasan, Kamis (08/01/2026). 

Tambahnya, bahwa capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, mengingat besarnya manfaat IKD dalam mendukung transformasi pelayanan publik, khususnya pada sektor administrasi kependudukan yang kini kian mengandalkan sistem daring. 

Disinggung target 2026, Dinas Dukcapil Ngawi menargetkan peningkatan penggunaan IKD hingga mencapai kisaran delapan sampai sepuluh persen dari total wajib KTP masyarakat Kabupaten Ngawi. 

“Untuk mencapai target tersebut, Dukcapil mengoptimalkan peran operator di tiap kecamatan dengan kewajiban menyetorkan sedikitnya lima akun IKD sebagai langkah awal percepatan implementasi,” katanya. 

Ia mengharap, melalui mekanisme tersebut, operator tidak hanya melakukan aktivasi akun, namun sekaligus menjadi penggerak sosialisasi manfaat IKD kepada masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. 

“Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman warga bahwa IKD merupakan identitas resmi yang sah, aman, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi secara digital,” sambungnya. 

Dapat disampaikan, IKD dinilai mampu memangkas ketergantungan masyarakat terhadap layanan manual, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk mengakses dan mengelola data kependudukan secara mandiri. 

Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator Dukcapil di kecamatan dalam mengurus dokumen kependudukan sehari-hari. 

Dukcapil Ngawi menegaskan bahwa transformasi digital adminduk merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. 

“Melalui optimalisasi IKD, pemerintah daerah berharap tercipta layanan kependudukan yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga Ngawi di era digital,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ngawi Aman Superflu, Dinkes Jalankan Pemantauan SKDR Menyeluruh di Faskes

SN-Media™ Ngawi - Laporan nasional kesehatan pada Desember 2025 mencatat sebanyak 62 kasus influenza A subtipe H3N2 atau dikenal sebagai superflu,  terdeteksi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi memastikan situasi kesehatan daerah masih terkendali dan relatif aman, tanpa temuan lonjakan kasus serupa, berdasarkan hasil pemantauan rutin yang terus diperbarui. 

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Dinkes Ngawi, drg. Retno Dewi Sulistiorini, MM, menyampaikan bahwa hingga kini belum ditemukan indikasi penularan superflu di wilayah Ngawi. 

Menurutnya, kewaspadaan tetap dijaga mengingat momentum libur Natal dan Tahun Baru yang meningkatkan mobilitas masyarakat, baik antarwilayah maupun aktivitas kerumunan dalam skala cukup besar. 

“Sebagai langkah antisipatif, Dinkes Ngawi mengaktifkan pemantauan intensif melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR, yang berfungsi mendeteksi gejala penyakit menular secara real time,” terang dia, Rabu (07/01/2026). 

Ditegaskannya, bahwa pemantauan tersebut difokuskan pada Influenza-like Illness atau ILI, yakni kumpulan gejala yang menyerupai influenza, guna memastikan setiap potensi kasus dapat teridentifikasi sejak dini. 

Seluruh fasilitas layanan kesehatan dilibatkan, mulai dari 24 puskesmas hingga lima rumah sakit yang tersebar di wilayah Ngawi, untuk melakukan pencatatan kasus dengan diagnosis mendekati flu biasa. 

“Semua data dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang agar kondisi kesehatan masyarakat tetap terpantau, sekaligus menjadi dasar respons cepat bila diperlukan,” terang drg. Retno. 

Ia menambahkan, hingga saat ini kasus yang tercatat masih didominasi keluhan flu musiman, tanpa indikasi peningkatan ke arah influenza berat atau komplikasi serius. 

Meski kondisi relatif aman, Dinkes Ngawi tetap mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan umum dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. 

Langkah sederhana seperti rutin mencuci tangan, menerapkan etika batuk, serta membatasi mobilitas yang tidak mendesak dinilai efektif menekan risiko penularan penyakit pernapasan. 

Apabila harus beraktivitas di tempat ramai, masyarakat disarankan menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan tambahan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. 

Dapat disampaikan, superflu sendiri merupakan jenis influenza A dengan tingkat penularan lebih cepat dibanding flu musiman, berpotensi menimbulkan gejala lebih berat, sehingga kewaspadaan dini menjadi kunci pencegahan di masyarakat. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Curah Hujan Tinggi, Dinas Perikanan dan Peternakan Pantau Kesehatan Ternak Ngawi

SN-Media™ Ngawi - Cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi sejak akhir 2025 hingga memasuki awal 2026 mulai berdampak nyata pada sektor peternakan di Kabupaten Ngawi, terutama terhadap kesehatan dan keberlangsungan populasi ternak.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, menyampaikan bahwa kondisi cuaca lembap berkepanjangan berisiko memicu berbagai gangguan kesehatan pada sapi dan kambing milik peternak. 

Salah satu penyakit yang kerap muncul pada musim hujan adalah bloat atau perut kembung, yang disebabkan perubahan pakan serta lingkungan kandang yang basah dan kurang higienis. 

“Apabila bloat tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berujung pada kematian ternak, sehingga peternak diminta lebih waspada dalam pengelolaan pakan dan kebersihan kandang,” jelas Yudo, Selasa (03/01/2026). 

Selain gangguan pencernaan, Yudo juga menyinggung potensi munculnya Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK, meski hingga kini belum ada laporan resmi yang tercatat secara administrasi. 

“Namun berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, indikasi PMK memang sempat ditemukan, terutama di wilayah barat Kabupaten Ngawi yang memiliki konsentrasi ternak relatif tinggi,” jelasnya. 

Setiap temuan, lanjut Yudo, langsung ditindaklanjuti melalui pengobatan, penyemprotan disinfektan, serta pendampingan kepada peternak agar penyebaran penyakit dapat ditekan. 

Pun, Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi juga terus meningkatkan pengawasan lapangan guna memastikan kondisi kesehatan ternak tetap terpantau selama musim hujan berlangsung. 

Di sisi lain, Yudo mengungkapkan bahwa populasi ternak di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan sekitar 20 persen berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik. Dari populasi sebelumnya yang mencapai sekitar 72 ribu ekor, jumlah ternak tercatat menyusut, yang diduga kuat merupakan dampak lanjutan wabah PMK beberapa tahun lalu. 

“Meski demikian, kondisi saat ini mulai menunjukkan perbaikan, seiring meningkatnya kesadaran peternak terhadap kesehatan hewan dan pendampingan yang terus dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Prof Yuddy Tegaskan Gubernur Penentu Sinkronisasi Pembangunan Nasional dan Daerah

SN-Media™ Nasional - Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi dipandang memiliki posisi strategis dalam arsitektur pembangunan nasional, karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan kesinambungan kebijakan lintas wilayah.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI. 

“Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan pusat dan daerah, sehingga kepala daerah provinsi dituntut memahami secara utuh arah rencana besar pembangunan nasional,” ungkap Menurut Prof. Yuddy, Senin, (05/01/2025). 

Ia menegaskan, pelaksanaan program strategis membutuhkan keterpaduan sistem serta garis komando yang searah dari pusat, agar kebijakan tidak tersendat oleh perbedaan tafsir maupun dinamika politik di tingkat lokal. 

“Dalam kerangka tersebut, gubernur idealnya merupakan figur pilihan Presiden yang memiliki kecakapan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang kuat, serta visi pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional,” jelasnya kemudian. 

Pun, Prof. Yuddy memandang posisi gubernur sebagai pembantu Presiden setingkat menteri, dengan tugas mengoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota agar roda pembangunan berjalan serasi dan saling menguatkan. 

Dengan peran strategis tersebut, mekanisme penunjukan atau pemilihan gubernur dinilai dapat dilakukan langsung oleh Presiden, dengan tetap melibatkan persetujuan DPRD provinsi sebagai pijakan legitimasi politik daerah. 

Persetujuan DPRD, lanjutnya, penting untuk membangun dukungan moral sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, sehingga calon gubernur yang diajukan benar-benar memiliki penerimaan sosial di wilayahnya. 

Ia menekankan, sosok gubernur harus mampu menjadi penghubung kepentingan pusat dan daerah, termasuk mengawal aspirasi pembangunan lokal agar tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. 

Dalam perspektif demokrasi, persetujuan DPRD bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sarana memastikan calon pemimpin provinsi memiliki rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang memadai. 

"Calon gubernur yang ideal adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohannya, teruji integritasnya, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan roda pemerintahan," pungkasnya.(***)

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

***
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Awal Januari Diterpa Cuaca Ekstrem, Sejumlah Titik di Ngawi Terdampak

SN-Media™ Ngawi - Kabupaten Ngawi kembali diguyur hujan deras di awal Januari 2026. Curah hujan tinggi disertai angin kencang dan kilatan petir memicu gangguan aktivitas warga serta sejumlah kejadian kebencanaan di beberapa titik.

Hujan deras terjadi pada Minggu, 4 Januari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB. Dampaknya, pohon tumbang menutup akses jalan, menimpa rumah warga, serta satu rumah dilaporkan tersambar petir.

 Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Partoyo, memastikan seluruh kejadian dipicu hujan deras yang berlangsung cukup lama, disertai angin kencang dan petir di sejumlah wilayah kecamatan.

“Pohon tumbang yang menutup akses lalu lintas tercatat di Jalan Kesongo–Kedungputri Desa Kedungputri, Dusun Krajan Desa Semen, serta Dusun Cung Belut Desa Semen Kecamatan Paron,” terang Partoyo, saat dikonfirmasi melalui aplikasi chat, Minggu (04/01/2026). 

Selain mengganggu akses jalan, pohon tumbang juga menimpa rumah warga di Dusun Cung Belut Desa Semen serta Dusun Gebang Sewu RT 002 RW 013 Desa Semen Kecamatan Paron dengan kerusakan ringan. 

Partoyo juga menambahkan, satu kejadian sambaran petir dilaporkan terjadi di Dusun Bangsal RT 002 RW 004 Desa Widodaren Kecamatan Gerih. Tidak ada korban jiwa dalam seluruh peristiwa tersebut. 

"BPBD Ngawi bersama sejumlah OPD terkait, relawan, dan masyarakat setempat melakukan penanganan dan pengkondisian. Proses evakuasi berjalan aman dan lancar hingga akses lalu lintas kembali normal," jelasnya.

Sementara, kondisi cuaca di Ngawi sejalan dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo terkait potensi cuaca ekstrem di Jawa Timur. 

BMKG Juanda merilis kewaspadaan cuaca ekstrem periode 1 hingga 10 Januari 2026, dengan potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang, petir, dan risiko bencana hidrometeorologi. 

Potensi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer aktif, termasuk gangguan Low Frequency dan Madden Julian Oscillation, suhu muka laut Selat Madura yang hangat, serta kondisi atmosfer lokal yang labil. 

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan, membatasi aktivitas saat hujan lebat, serta rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

SMSI Perjuangkan Podcast Masuk Ekosistem Pers Nasional yang Berpayung Hukum Jelas

SN-Media™ Nasional – Isu pengakuan podcast sebagai media pers yang diperjuangkan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut menjadi perhatian pelaku media daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, seiring berkembangnya ekosistem media digital lokal.

Dorongan tersebut diperjuangkan SMSI sepanjang Oktober hingga Desember 2025 melalui rangkaian dialog nasional, menyusul pesatnya perkembangan podcast yang hingga kini belum memiliki payung regulasi serta perlindungan hukum memadai. 

Saat ini, podcast beroperasi di ruang abu-abu hukum karena belum diatur dalam sistem pers nasional, sehingga rawan dikenai pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 

 Dalam UU ITE, larangan utama berkaitan dengan distribusi konten yang mengandung hasutan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun serta denda maksimal satu miliar rupiah. 

Kondisi tersebut kerap berujung kriminalisasi terhadap suara kritis, lantaran podcast masih dikategorikan sebagai media non-pers berbasis elektronik, tanpa mekanisme hak jawab maupun koreksi jurnalistik. 

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menyebut podcast sebagai media baru yang paling dinamis, dengan karakter personal, dialogis, biaya produksi rendah, serta diminati publik lintas profesi dan keahlian. 

“Pengakuan podcast sebagai media pers merupakan langkah strategis agar ekosistem media digital tetap bertanggung jawab, berimbang, serta tunduk pada etika jurnalistik dan mekanisme pengawasan Dewan Pers,” ungkap Firdaus. 

Ia menegaskan, jika podcast ditetapkan sebagai institusi pers, maka seluruh operasionalnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk penerapan hak jawab dan hak koreksi. 

“Perbedaan mendasar antara media pers dan non-pers terletak pada verifikasi informasi, standar kerja jurnalistik, serta perlindungan hukum yang tidak dimiliki media non-pers saat terjadi sengketa pemberitaan,” sambungnya. 

Senada, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, menilai situasi tersebut berbahaya bagi kebebasan berekspresi, terlebih ketika kritik publik justru berhadapan langsung dengan jerat pidana. 

“Secara prinsip, podcast telah menjalankan fungsi jurnalistik melalui wawancara, pelaporan mendalam, serta narasi berbasis data, sebagaimana praktik jurnalisme digital global,” katanya. 

Terkonfirmasi, sepanjang akhir 2025, SMSI melibatkan akademisi, Dewan Pers, pejabat negara, hingga praktisi podcast dalam dialog nasional guna merumuskan arah regulasi media baru tersebut. 

SMSI pun menyatakan siap menjadi wadah pembinaan, advokasi, serta verifikasi podcast yang menerapkan prinsip jurnalistik, agar media ini tidak terus berada di wilayah gelap hukum yang berpotensi merugikan publik.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
ILst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Danrem 081/DSJ Tinjau Sawah Tempuran, Optimisme Panen Padi Ngawi Meningkat

SN-Media™ Ngawi – Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mendatangi kawasan pertanian padi di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, guna melihat langsung perkembangan tanaman menjelang masa panen, Jumat (02/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Danrem turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, untuk melihat kondisi tanaman padi yang mulai menguning dan menunjukkan kesiapan menuju masa panen. 

“Hamparan sawah yang terbentang luas tampak terawat dengan baik. Areal pertanian di wilayah tersebut mencapai kurang lebih 698 hektare dan menjadi salah satu sentra produksi padi yang cukup diperhitungkan di Ngawi,” ungkap Danrem Untoro. 

Pun mendasarkan hasil pengamatan di lapangan, potensi panen di kawasan tersebut diperkirakan berada pada kisaran 8,5 hingga 9,1 ton per hektare, mencerminkan hasil budidaya yang berjalan optimal. 

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan sektor pertanian, sekaligus memperkuat peran Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan di tingkat nasional. 

Danrem menyampaikan rasa bangganya atas kerja keras para petani yang terus menjaga kualitas lahan dan tanaman, meski dihadapkan pada berbagai tantangan cuaca maupun dinamika pertanian. 

“Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, serta dukungan lintas sektor yang selama ini berjalan cukup solid dan berkesinambungan,” jelasnya. 

Ia berharap capaian hasil panen di Desa Tempuran dapat menjadi contoh bagi wilayah lain, sekaligus mendorong semangat petani untuk terus meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. TNI AD, lanjutnya, berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan melalui pendampingan yang terarah, mulai dari proses tanam hingga masa panen tiba. 

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga stabilitas produksi pertanian di tengah berbagai tantangan yang berkembang. 

Kabupaten Ngawi selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional yang memiliki peran strategis dalam menopang kebutuhan pangan masyarakat luas. 

“Dengan sinergi yang terus terjaga, sektor pertanian di Ngawi diharapkan mampu tumbuh berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional ke depan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT