Penguatan Produk Lokal, DPMPTSP Ngawi Fasilitasi Kemitraan UMKM dengan Pasar Modern

SN-Media™ Ngawi – Upaya memperkuat geliat ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian UMKM kembali menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi melalui gelaran Sosialisasi Fasilitasi Kemitraan tahun 2025 yang berlangsung di Kurnia Convention Hall Ngawi, Rabu (03/12/2025).

Yoga Nugroho selaku Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Ngawi membenarkan pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa sekitar delapan puluhan UMKM hadir mengikuti rangkaian pembekalan serta penjajakan kemitraan dengan salah satu jaringan pasar modern di Ngawi. 

“Forum ini dirancang sebagai ruang mempertemukan pelaku UMKM yang kerap terkendala pemasaran dengan pihak ritel modern, sehingga peluang produk lokal dapat terserap pasar semakin terbuka lebar dan lebih berkelanjutan,” terang Yoga. 

Selain mengenalkan pola kemitraan, lanjut dia, peserta turut digugah untuk memaksimalkan strategi pemasaran digital melalui platform media sosial maupun marketplace, yang kini dinilai makin relevan demi mendongkrak visibilitas produk secara konsisten.

Dalam kesempatan itu, pelaku UMKM juga mendapat wawasan tentang pengemasan yang menarik, pemilihan nama produk yang mudah dikenali, serta cara menonjolkan keunggulan lokal guna meningkatkan daya saing di ranah digital. 

Yoga menambahkan bahwa kerja sama pemasaran bukan satu-satunya pola yang bisa ditempuh. Pelaku UMKM tetap dapat mengoptimalkan kanal pribadi melalui media sosial agar jangkauan konsumen makin bertambah dari berbagai segmen. 

Sementara itu, DPMPTSP menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral demi mempercepat perkembangan UMKM. Keterlibatan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, hingga DPPTK Ngawi dinilai sangat strategis untuk menopang kebutuhan teknis di lapangan. 

Sinergi tersebut juga membuka peluang pendampingan lebih lanjut bagi UMKM yang membutuhkan digitalisasi, baik dari sisi produksi, distribusi maupun akses pasar yang lebih adaptif terhadap perubahan pola belanja masyarakat. 

Dengan adanya fasilitasi ini, pemerintah daerah berharap UMKM Ngawi makin berdaya, mampu menembus pasar modern, serta siap bersaing dalam ekosistem dagang yang terus bergerak menuju digitalisasi terpadu.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sejumlah Fasum Alun-alun Ngawi Menua, Disparpora Rumuskan Penataan 2026

SN-Media™ Ngawi – Kondisi Alun-alun Ngawi yang berada tepat di jantung pemerintahan, berdampingan dengan Pemkab dan gedung DPRD, kembali menjadi sorotan setelah legislatif menyinggung keberadaan fasilitas umum yang tampak tidak terawat, terutama di sisi timur. Kawasan yang menjadi ruang publik utama warga ini dinilai membutuhkan perhatian serius agar tetap mencerminkan wajah kota yang tertata.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Ngawi, Wiwien Purwaningsih, menyampaikan bahwa inventarisasi yang dilakukan dinasnya menunjukkan sejumlah fasum di kawasan alun-alun memang membutuhkan pembenahan. Hasil pemetaan lapangan memperlihatkan beberapa titik mulai mengalami penurunan kualitas hingga dianggap tidak layak melayani aktivitas masyarakat. 

“Salah satu yang kondisinya paling parah adalah kamar ganti dan toilet di lapangan basket, yang dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan sehingga memerlukan tindakan perbaikan yang menyeluruh,” terang Wiwien, saat dikonfirmasi lewat aplikasi chat, Selasa (02/12/2025). 

Ia melanjutkan, upaya pengajuan anggaran sebenarnya sudah dilakukan sejak 2024. Namun, pada saat itu muncul rencana perombakan atau face off Alun-alun Ngawi pada 2025. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan agar pekerjaan tidak dilakukan berkali-kali, Disparpora memilih menunggu proses tersebut. Hanya saja, rencana besar itu akhirnya ditangguhkan karena pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak dan bersifat strategis. 

Wiwien menambahkan bahwa koordinasi lanjutan dengan Dinas PUPR telah ditempuh untuk memastikan fasum yang rusak, termasuk fasilitas di lapangan basket dan tenis, tetap memperoleh penanganan. Koordinasi itu juga dimaksudkan agar tahapan penataan bisa berjalan serasi dengan agenda pembangunan infrastruktur kota. 

“Rencana perbaikan akan dilaksanakan pada 2026 bersamaan dengan pekerjaan pembangunan trotoar keliling alun-alun, sehingga pembaruan fisik kawasan dapat berjalan terpadu dan hasilnya lebih tertata,” ujarnya. 

Harapannya, langkah tersebut tidak hanya memulihkan kenyamanan pengunjung, namun juga mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini menjadi titik temu warga. Dengan pembenahan yang terencana, alun-alun sebagai ikon kota diharapkan kembali teduh, layak, serta sedap dipandang sebagai pintu masuk wajah Ngawi.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Danrem Apresiasi Pemantauan Pembangunan KDMP Melalui Sistem Pengawasan CCTV

SN-Media™ Nganjuk - Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk mendapat perhatian langsung Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto yang menilai langkah Dandim 0810/Nganjuk sebagai inovasi patut dicontoh wilayah lainnya.

Dalam kunjungan kerjanya di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Danrem menerima laporan bahwa tiga titik pembangunan KDKMP telah dipasang sistem CCTV sehingga perkembangan kegiatan dapat dipantau harian secara transparan dan lebih akurat. 

“Pemanfaatan teknologi tersebut sebagai langkah maju yang mendorong efisiensi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, terutama dalam mengantisipasi potensi hambatan teknis di lapangan yang mungkin muncul sewaktu-waktu,” ujarnya. 

Keyakinan Danrem terhadap penyelesaian tepat waktu semakin kuat setelah melihat sistem pengawasan yang diterapkan, sekaligus menilai pola kerja tersebut mampu mempercepat koordinasi antara petugas lapangan dan jajaran komando kewilayahan. 

Selain meninjau progres KDKMP, Kolonel Untoro juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang posisinya berdekatan sehingga dapat saling menopang program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat setempat. 

“Keberadaan koperasi di kawasan tersebut akan memperkuat rantai penyediaan kebutuhan bahan pangan program pemerintah sehingga pelaksanaan layanan gizi bisa berlangsung lebih tertata dan berkelanjutan di tingkat desa,” sambungnya. 

Sebelum menuju Nglawak, Danrem lebih dulu memeriksa areal rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Desa Salamrojo, Kecamatan Berbek, guna memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan strategis tersebut. 

Peninjauan dilakukan untuk mengecek kelayakan area yang telah diproyeksikan sebagai lokasi basis teritorial baru, khususnya terkait akses, bentang lahan, dan potensi pengembangan fasilitas penunjang. 

Danrem menjelaskan bahwa pemeriksaan serupa juga dilakukan sebelumnya di Pacitan, sebagai bagian dari rangkaian upaya memastikan seluruh rencana pembangunan Yon TP benar-benar memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. 

Kolonel Untoro menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Korem 081/DSJ dalam mendukung percepatan realisasi program pemerintah demi memperkuat pelayanan masyarakat dan stabilitas wilayah jajarannya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pelatihan Upskilling Dihadiri Pekerja Linting dari Berbagai Pabrik di Kabupaten Ngawi

SN-Media™ Ngawi – Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi kembali menginisiasi peningkatan kompetensi pekerja industri hasil tembakau melalui Workshop Up Skilling Pelintingan Rokok yang digelar 28–30 November 2025 di Hotel Nata Ngawi.

Kegiatan dibuka langsung Sekretaris DPPTK Muhammad Arif Arifin, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat produktivitas tenaga kerja lokal melalui penguatan keterampilan teknis yang berhubungan langsung dengan mutu produksi rokok skala kecil. 

Dalam sambutannya, Muhammad Arif Arifin menyampaikan bahwa peningkatan keterampilan bukan sekadar kebutuhan industri, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha masyarakat. 

“Harapan kedepan, para pekerja linting memiliki kemampuan stabil dan kompetitif,” ujarnya. 

Workshop menghadirkan pemateri dari GAPEROMA Malang yang memberikan pembekalan komprehensif mengenai teknik linting manual, penguasaan ritme pekerjaan, serta strategi menjaga kualitas batang rokok agar tetap konsisten sesuai standar perusahaan. 

Sebanyak 35 peserta dari PR Krido Tani, PR Among Tani, PR Sugiyati Nalami, PT Dewi Murni Abadi, dan PT Dadi Mulyo Sejati mengikuti kegiatan secara penuh untuk meningkatkan kapabilitas kerja masing-masing. 

Materi awal menekankan pentingnya presisi dan ketelitian dalam tahapan linting, mengingat proses manual sangat mengandalkan keterampilan individu. Peningkatan kemampuan pekerja turut mempengaruhi stabilitas produksi serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. 

Peserta juga dipandu memahami pemilihan bahan baku, termasuk karakter tembakau dan kertas linting, karena kualitas bahan sangat menentukan hasil akhir. Pemahaman mendalam tentang bahan dinilai penting untuk mendukung konsistensi mutu produksi harian. 

Selain teknis linting, narasumber memaparkan peluang peningkatan usaha melalui skema maklon produk yang kini menjadi alternatif pengembangan industri rumahan. Peserta diperkenalkan pada pola kerja sama produksi yang lebih terstruktur dan efisien. 

Pembekalan mengenai perizinan, penyusunan etiket merek, serta persyaratan pendirian pabrik rokok turut disampaikan agar pelaku usaha lokal mampu berkembang secara legal dan kompetitif dalam persaingan pasar yang semakin terbuka. 

“Penguatan kompetensi pekerja menjadi pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan industri. Ia menilai pelatihan rutin diperlukan agar pekerja tidak tertinggal kebutuhan pasar yang semakin menuntut ketelitian,” Terang Arif . 

Peserta menyambut baik pelatihan karena memberikan pengalaman langsung yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari, terutama dalam menyeimbangkan ketelitian dan kecepatan agar hasil linting tetap seragam dalam jumlah produksi besar. 

DPPTK berharap workshop semacam ini menjadi dorongan bagi industri rokok lokal untuk naik kelas, lebih tertata, dan mampu menghadapi persaingan dengan tetap mengedepankan kualitas serta tata kelola usaha yang lebih profesional. 

Melalui pendampingan berkelanjutan, pemerintah daerah optimistis kompetensi pekerja linting di Ngawi semakin meningkat, sehingga industri rokok skala kecil dapat tumbuh sehat, memberikan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemanfaatan Aset SD Eks-Regrouping Ngawi Didorong Jadi Fasilitas Publik Desa

SN-Media™ Ngawi – Pemkab Ngawi tengah menata kembali pemanfaatan aset bangunan sekolah dasar eks-regrouping yang tersebar di sejumlah desa, menyusul meningkatnya kebutuhan fasilitas publik yang lebih adaptif terhadap dinamika pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Akhmad Arwan Arifiyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bakeu Ngawi, menegaskan bahwa bangunan SD tersebut sah tercatat sebagai aset milik Pemkab yang pengelolaannya berada di Dinas Pendidikan, sementara lahan tempat berdirinya bangunan merupakan aset desa. 

Arwan menjelaskan, terdapat total 61 bangunan SD eks-regrouping yang secara regulasi dimungkinkan untuk dihibahkan ke desa setempat, sehingga tiap desa bisa mengoptimalkan kembali bangunan tersebut sesuai kebutuhan layanan publik. 

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 61 desa diperkirakan bakal mengajukan permohonan hibah, dengan mekanisme pengajuan melalui Bupati dan dikoordinir Dinas Pendidikan dab Kebudayaan, sebelum nantinya diteruskan kepada Bakeu setelah mendapat disposisi resmi. 

Hingga kini, tercatat baru lima permohonan hibah yang masuk ke Bupati, dan dari jumlah itu hanya tiga permohonan yang telah masuk ke Bakeu, sedangkan dua lainnya masih dalam proses pemenuhan dokumen serta verifikasi awal. 

Menurut Arwan, tahapan hibah harus ditempuh secara tertib administrasi agar pemindahtanganan aset benar-benar sesuai ketentuan, sekaligus memastikan bahwa bangunan yang beralih ke kewenangan desa tetap dapat dipertanggungjawabkan kebermanfaatannya. 

“Ke depan, bangunan SD eks-regrouping yang telah sah dihibahkan diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti kantor bumdes, ruang pelayanan terpadu, atau fasilitas sosial desa lainnya yang memperkuat tata kelola serta dinamika ekonomi lokal,” ungkan Arwan. 

Dia menambahkan, pemanfaatan kembali aset tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan publik desa, mengingat bangunan yang sebelumnya tidak difungsikan kini bisa menjadi sarana yang lebih produktif dan dekat dengan kebutuhan warga.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Minimnya Ramp Check Jadi Sorotan Dishub Ngawi di Tengah Aktivitas Wisata Sekolah

SN-Media™ Ngawi – Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi kembali menekankan urgensi pengecekan ramp kendaraan sebagai langkah awal memastikan keamanan rombongan sekolah yang menjalankan kegiatan karyawisata. Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada kelaikan teknis armada serta kelengkapan administrasi yang wajib dipenuhi penyedia jasa angkutan.

Meski layanan tersebut diberikan tanpa biaya, sejumlah sekolah di wilayah Ngawi masih terpantau luput dari kewajiban mengajukan pemeriksaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan keselamatan bagi siswa, guru, maupun tenaga pendamping perjalanan. 

Kabid Angkutan Dishub Ngawi, Zainal Arifin, menegaskan kesiapan jajarannya memberikan pendampingan penuh bagi satuan pendidikan yang memerlukan pengecekan kendaraan sebelum keberangkatan kegiatan luar kota, termasuk tur pendidikan dan studi wisata tahunan. 

“Sebetulnya mekanisme pengajuan fasilitas pemeriksaan cukup sederhana, yakni sekolah mengirimkan surat permohonan yang kemudian dijadwalkan untuk dilakukan pengecekan terpadu oleh petugas teknis Dishub tanpa pungutan apa pun,” terang dia. 

Zainal melanjutkan bahwa ramp check gratis ini telah diperkenalkan secara berkala, dan sepanjang 2025 tercatat tujuh sekolah dari berbagai jenjang sudah memanfaatkan layanan tersebut untuk memastikan armadanya benar-benar laik jalan. 

Harapannya, memasuki 2026 semakin banyak sekolah yang menjadikan pemeriksaan keselamatan sebagai prosedur wajib sebelum menempuh perjalanan luar daerah, sehingga risiko gangguan keselamatan dapat ditekan secara signifikan. 

Namun demikian, Zainal menyayangkan masih adanya rombongan sekolah yang berangkat dengan armada tanpa pemeriksaan kelayakan, padahal langkah tersebut sangat menentukan keamanan seluruh penumpang, termasuk awak kendaraan yang bertugas. 

Dalam pemeriksaan itu, petugas menelusuri kelengkapan administratif seperti SIM pengemudi, surat kendaraan, dan bukti uji berkala, sebelum beralih pada pengecekan fisik untuk memastikan komponen utama kendaraan bekerja optimal. 

Aspek teknis yang diperiksa mencakup fungsi rem, kondisi ban, lampu penerangan, serta fitur keselamatan lain yang wajib tersedia pada bus pariwisata yang akan membawa rombongan dalam perjalanan jarak menengah hingga jauh. Meskipun saat ini masih berupa anjuran, 

Dishub berharap sekolah tidak menganggap ramp check sebagai formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin perjalanan berlangsung aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan transportasi.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ngawi Perkuat Literasi Hukum Warga melalui Pembentukan Kadarkum dan Posbakum Bertahap

SN-Media™ Ngawi – Langkah konkrit memperkuat pemahaman hukum masyarakat kembali digiatkan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui sosialisasi pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan Pos Bantuan Hukum yang digelar selama tiga hari secara bertahap.

Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan merata agar pesan hukum dapat menjangkau perangkat desa hingga unsur kecamatan, sehingga penyebaran informasi dapat berlangsung lebih tertib, terarah, dan bersandar pada kebutuhan riil lapisan masyarakat. 

Agenda hari pertama pada 18 November menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri, DPMD, dan Bagian Hukum dengan peserta Kasi Pemerintahan Kecamatan serta kepala desa dari lima puluh lima Desa Sadar Hukum. 

Sesi tersebut menekankan penguatan fungsi desa sebagai garda depan edukasi hukum, terutama dalam memadukan ruang keluarga sebagai titik awal pembiasaan perilaku yang patuh terhadap norma dan aturan yang berlaku. Berlanjut pada 19 November, kegiatan menghadirkan materi dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri, DPMD, dan Kanwil Kemenkumham Jatim dengan peserta camat dan kepala desa dari seratus lima puluh delapan Desa Binaan. 

Paparan hari kedua menyoroti kesiapan desa dalam mendampingi warganya menghadapi proses hukum, sambil memastikan perangkat wilayah memahami batas kewenangan agar tidak salah langkah dalam pelayanan administratif. 

Sementara itu, hari ketiga pada 20 November diikuti Kasi Pemerintahan Kecamatan dan seratus lima puluh delapan sekretaris desa, kembali menghadirkan narasumber dari instansi penegak hukum dan lembaga teknis provinsi. 

Pada sesi ini digarisbawahi pentingnya pengelolaan data hukum desa sebagai modal dasar penyusunan langkah antisipatif maupun edukatif agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi sengketa berkepanjangan. 

Plt Kabag Hukum Setda Ngawi, Suyanto, menyampaikan bahwa penguatan Kadarkum dan Posbakum diharapkan mampu membuat warga lebih paham posisi hukumnya, sehingga keputusan yang diambil selalu berdasar aturan dan tidak merugikan diri sendiri. 

Dia menambahkan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum menjadi sarana memperluas akses keadilan, khususnya bagi warga kurang mampu yang membutuhkan pendampingan tanpa memikul beban biaya proses hukum. 

“Keberadaan Posbakum akan menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga tidak ada warga yang merasa ditinggalkan atau kesulitan memahami prosedur hukum dasar,” jelasnya. 

Melalui rangkaian sosialisasi ini, Pemkab Ngawi berharap lahir jejaring edukasi hukum desa yang lebih kokoh, membuat masyarakat semakin percaya diri menghadap persoalan hukum dengan pemahaman yang memadai dan saluran pendampingan yang jelas. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Tiga Jabatan Strategis Desa Widodaren Resmi Terisi, Kades Tegaskan Komitmen Pelayanan

SN-Media™ Ngawi – Pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, pada 18 November 2025 menandai pengisian tiga formasi penting demi memperkuat pelayanan administrasi yang selama ini menjadi sandaran warga setempat.

Formasi yang kini resmi terisi meliputi Kasi Pemerintahan, Kaur Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Dusun Widodaren Lor, sehingga struktur kelembagaan desa kembali lengkap untuk menunjang roda pemerintahan harian. 

Kepala Desa Widodaren, Woko Supriyanto, menegaskan bahwa perangkat yang baru dikukuhkan diharapkan segera memahami alur kerja dan ritme pelayanan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat ditangani tanpa jeda berkepanjangan. 

“Kami minta mereka langsung gas kerja dan menyesuaikan dengan tata layanan desa, supaya apa yang dibutuhkan warga bisa cepat terlayani,” ungkapnya. 

Dia menambahkan, perangkat baru hendaknya menunjukkan komitmen kerja yang selaras dengan karakter Widodaren sebagai desa yang terus membenahi pelayanan dasar, dengan tetap mengikuti aturan kerja yang berlaku secara tertib. 

Kades Woko kembali menekankan bahwa amanah ini bukan semata jabatan struktural, melainkan tanggung jawab moral yang mesti dijalankan sepenuh hati, agar masyarakat merasakan perubahan yang nyata dan terukur dalam pelayanan. 

“Yang jelas kami ingin pelayanan makin cetha, tidak mbulet, dan setiap perangkat paham tugasnya,” tandasnya. 

Dapat diinformasikan, pelantikan berlangsung di balai desa dengan dipimpin langsung kepala desa, disaksikan jajaran perangkat, tokoh masyarakat, serta unsur Muspika yang turut memberikan dukungan atas penataan kelembagaan tingkat desa tersebut.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Pan
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kursi Wakil Ketua DPRD Ngawi Terisi, Struktur Pimpinan Dewan Kembali Menguat

SN-Media™ Ngawi – Kursi Wakil Ketua DPRD Ngawi yang sebelumnya kosong akhirnya resmi terisi melalui rapat paripurna pada 19 November 2025 di aula gedung dewan setempat, menjadikan struktur pimpinan kembali lengkap untuk memperkuat tata kerja kelembagaan.

Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang telah menerbitkan SK pemberhentian sekaligus pengangkatan wakil ketua dari PKB, yakni Anas Hamidi, menggantikan Khoirul Anam Mu’min yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. 

“Dengan terisinya posisi ini, kami berharap ritme kerja dewan semakin mantap serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menuntut kinerja lebih cepat dan terukur,” ujarnya King, sapaan akrabnya. 

Pengucapan sumpah jabatan dilakukan dalam paripurna dan langsung mengesahkan Anas Hamidi sebagai Wakil Ketua I DPRD Ngawi, sehingga roda kedewanan kembali berjalan normal tanpa hambatan struktural yang berpotensi mengurangi efektivitas alat kelengkapan pimpinan dalam menjalankan fungsi legislasi maupun pengawasan. 

Dengan pengisian kursi tersebut, DPRD Ngawi kini hanya menyisakan satu formasi wakil pimpinan yang menjadi jatah Partai Gerindra, sehingga dewan berharap partai terkait segera mengusulkan nama agar komposisi pimpinan dapat sepenuhnya terisi dan kegiatan legislatif berjalan lebih padu. 

Usai paripurna, Anas Hamidi menjelaskan bahwa mekanisme kerja alkap pimpinan dalam DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga dirinya akan mengikuti kebijakan ketua dewan dan mendukung setiap agenda strategis yang memerlukan penguatan koordinasi antar unsur pimpinan untuk menjaga stabilitas kinerja parlemen. 

Ia menegaskan, “Kami akan bekerja sejauh garis kebijakan ketua, dan setiap keputusan tetap ditempuh melalui musyawarah agar langkah dewan tidak keluar dari koridor kelembagaan.” 

Dia menambahkan bahwa penunjukan dirinya merupakan tindak lanjut dari struktur DPC PKB periode 2021–2026, sementara dinamika internal partai, termasuk kemungkinan perubahan susunan pimpinan, akan ditentukan melalui muscab yang digelar bergelombang sesuai jadwal dari DPD PKB sebagai pemegang kewenangan organisasi. 

Dengan kehadiran wakil ketua baru, DPRD Ngawi menegaskan kembali komitmennya menjaga marwah lembaga dan memastikan penyelenggaraan fungsi persidangan, pembahasan anggaran, hingga penyusunan regulasi daerah berlangsung selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan kebersamaan di lingkungan legislatif.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT