Peta Seribu Ngawi Jaga Ruas Jalan Kabupaten Tetap Aman dan Nyaman

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan melalui Program Peta Seribu (Pemangkasan Tanaman Setiap Hari Rabu), yang dilaksanakan rutin setiap Rabu di ruas jalan kabupaten.

Program tersebut dijalankan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ngawi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan lalu lintas akibat keberadaan pohon peneduh jalan. 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, PLN, Tekom, hingga OPD lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ngawi, Muhammad Fauzi Amir Rachman, mengatakan pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pohon yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. 

“Pruning kami lakukan berdasarkan kondisi di lapangan, baik memangkas ranting yang menghalangi jalan maupun menebang pohon yang dinilai rawan tumbang,” ujar Fauzi, Rabu (21/01/2026). 

Ia menegaskan, pemangkasan difokuskan pada dahan yang menjulur ke badan jalan, sementara penebangan dilakukan terhadap pohon yang posisinya dinilai membahayakan, terutama saat cuaca ekstrem. 

“Kayu hasil penebangan tidak dibiarkan terbengkalai. Material tersebut diserahkan kepada pemerintah desa setempat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar,” jelasnya. 

Disinggung terkait penentuan lokasi, Fauzi menyebut kegiatan tersebut bersumber dari laporan warga serta hasil pemantauan rutin kondisi jalan kabupaten oleh petugas Bina Marga. 

“Jika ditemukan pohon yang dinilai berisiko, lokasi tersebut akan segera dijadwalkan untuk penanganan agar tidak menimbulkan gangguan maupun kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya. 

Melalui pelaksanaan Peta Seribu yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, Pemkab Ngawi berharap kondisi ruas jalan kabupaten tetap terjaga, aman dilalui, serta mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Fiskal Desa Ngawi 2026 Tertekan, Dana Desa dan ADD Sama-sama Susut

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan langkah penyesuaian kebijakan desa menyusul perubahan pagu Dana Desa tahun anggaran 2026 yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui sosialisasi daring bersama seluruh daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Budi Santoso, menjelaskan berdasarkan data APBN 2026, alokasi Dana Desa untuk Ngawi tercantum sebesar Rp190 miliar, turun dari pagu 2025 sebesar Rp224 miliar. 

“Penurunan tersebut mencapai sekitar 15,18 persen dan berdampak langsung pada ruang fiskal desa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran tetap tepat sasaran dan akuntabel,” terang Budi, Selasa (20/01/2026). 

Dia mengungkapkan, pada akhir 2025 Direktorat Jenderal Keuangan telah menginformasikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

“Selisih antara pagu APBN Rp190 miliar dan pagu allocated Rp72 miliar menjadi dasar kebijakan baru, yakni dialokasikan sebagai Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya. 

Masih menurutnya, dengan skema tersebut, DD yang benar-benar diterima dan dicantumkan dalam APBDes 2026 hanya Rp72 miliar. Artinya, setiap dari 213 desa yang ada di Ngawi memperoleh sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta. 

Pun ditegaskanya, penggunaan DD tetap mengacu Permendes Nomor 15 Tahun 2025, dengan prioritas ketahanan sosial seperti BLT, ketahanan pangan, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta kegiatan padat karya. 

Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat ruang belanja desa semakin sempit. Pemerintah desa diharapkan lebih selektif dalam menetapkan program, terutama yang bersifat wajib dan menyentuh kebutuhan dasar warga. 

Untuk kegiatan infrastruktur fisik, Budi menyebut tidak banyak harapan dapat direalisasikan secara optimal. Anggaran yang tersedia diperkirakan hanya cukup menopang kegiatan rutin desa. Kegiatan tersebut antara lain operasional Posyandu, honor guru PAUD, serta pembiayaan layanan dasar yang tidak mungkin ditunda pada tahun anggaran 2026. 

Selain Dana Desa, Budi juga menyinggung Anggaran Dana Desa (ADD) yang mengalami penurunan. Pada 2025, ADD Ngawi mencapai Rp140 miliar, sementara 2026 turun menjadi Rp113 miliar. 

“Penurunan ADD tersebut sekitar 19,29 persen, dipengaruhi merosotnya Transfer ke Daerah. Kondisi ini membuat APBD Ngawi harus melakukan penyesuaian agar keberlangsungan pelayanan desa tetap terjaga,” pungkanya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DLH Ngawi Rencana Tambah Tiga Desa ProKLim Usai Raih Prestasi JECA 2025

SN-Media™ Ngawi - Program Kampung Iklim atau ProKLim di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan geliat positif sepanjang 2025, sekaligus membuka peluang penambahan desa baru pada tahun mendatang melalui pembinaan berjenjang oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Tri Yuni Widayati, menyampaikan bahwa keberhasilan sejumlah wilayah meraih penghargaan provinsi menjadi pijakan kuat untuk memperluas cakupan ProKLim di desa lain. 

Capaian tahun ini menjadi modal penting. Kami menyiapkan penambahan tiga desa baru agar gerakan ProKLim semakin merata,” ujar Yuni saat dikonfirmasi, Senin, (19/01/2026). 

Sejumlah wilayah sebelumnya berhasil mengantongi Sertifikat ProKLim Utama pada ajang Jatim Environment Community Award (JECA) 2025, yakni Dusun Basri Desa Sidorejo Kecamatan Kendal, Dusun Kedungrejo 2 Desa Guyung Kecamatan Gerih, serta lingkungan RT 03 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi. 

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi warga dalam menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi iklim secara berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagi desa lain yang tengah disiapkan mengikuti ProKLim. 

“Tahun 2026, kami mengarahkan pembinaan ke Desa Munggut, Desa Jogorogo, dan Desa Ngrendeng. Saat ini masih tahap koordinasi dan pemetaan kesiapan,” jelasnya. 

Tambahnya, kesiapan desa menjadi faktor penting sebelum diusulkan mengikuti penilaian ProKLim, mulai dari pengelolaan sampah, ketersediaan sarana pendukung, hingga keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan lingkungan. 

Program ProKLim sendiri mencakup berbagai aksi penyesuaian dampak iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti pengelolaan sampah berbasis 3R, komposting, bank sampah, penghijauan, hingga pertanian rendah emisi. 

Selain itu, masyarakat juga didorong menerapkan penghematan energi, penggunaan transportasi ramah lingkungan, serta upaya pencegahan bencana seperti banjir dan kekeringan secara gotong royong di tingkat desa. 

Dapat disampaikan, dalam skema ProKLim, desa dapat naik jenjang dari Pratama, Madya, Utama, hingga Lestari sebagai tingkat tertinggi yang menunjukkan kemandirian sekaligus kemampuan membina wilayah lain. 

“Fokus kami bukan sekadar mengejar penghargaan, tetapi membangun kesadaran warga agar peduli perubahan iklim menjadi kebiasaan sehari-hari,” tegas Yuni. 

Sementara itu, JECA 2025 terbagi dalam empat kategori, yakni Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren, Program Kampung Iklim, serta Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup atau PFLH. 

DLH Ngawi berharap, penambahan tiga desa ProKLim pada tahun ini (2026) mampu memperkuat jejaring kampung iklim, sehingga aksi lingkungan benar-benar tumbuh dari desa dan berkelanjutan untuk masa depan daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok DLH Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Festival Sholawat TNI–Polri di Malang, Kodim Tulungagung Tunjukkan Prestasi Religius

SN-Media™ Malang - Festival ke-8 Sholawat Khusus TNI–Polri se-Jawa Timur kembali digelar di Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi, Bandungkebonsari, Sukun, Kota Malang, menghadirkan nuansa religius penuh kekhidmatan, Minggu (18/01/2026).

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi magnet silaturahmi aparatur negara, sekaligus ruang ekspresi seni islami prajurit dan anggota kepolisian dari berbagai satuan wilayah di Jawa Timur. 

Kodim 0807/Tulungagung turut ambil bagian dalam agenda tahunan ini dengan mengirimkan personel terbaik serta Tim Hadrah Nurul Islam yang dikenal solid dalam lantunan sholawat bernuansa tradisi pesantren. 

Partisipasi Kodim Tulungagung diwujudkan melalui keikutsertaan dua personel, PNS Fahrodin Saeroji dan Sertu M. Munir, pada cabang lomba Bilal yang diikuti perwakilan TNI–Polri se-Jawa Timur. 

Sementara itu, Tim Hadrah Nurul Islam Kodim 0807/Tulungagung yang beranggotakan 20 personel tampil penuh penghayatan, bersaing dengan sejumlah tim hadrah lain dalam festival sholawat bernilai dakwah tersebut. 

Penampilan yang kompak, suara harmonis, serta penghayatan mendalam terhadap syair sholawat menjadi kekuatan utama tim hadrah Kodim Tulungagung dalam menarik perhatian dewan juri. 

Berkat kualitas vokal dan kekhusyukan sajian, Tim Hadrah Nurul Islam Kodim 0807/Tulungagung sukses meraih Juara II kategori Suara Terbaik dalam festival sholawat tingkat provinsi tersebut. 

Pada cabang lomba Bilal, Sertu M. Munir bersama PNS Fahrodin Saeroji juga menorehkan hasil membanggakan dengan meraih Juara Harapan di tengah persaingan ketat antar satuan. 

Komandan Kodim 0807/Tulungagung, Letkol Arh. Hanny Galih Satrio, S.I.P., M.Han., menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi anggotanya dalam ajang bernuansa keagamaan tersebut. 

“Capaian tersebut mencerminkan keseimbangan prajurit dan PNS TNI antara profesionalisme tugas serta penguatan nilai spiritual dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Dandim. 

Ia berharap prestasi tersebut menjadi pemantik semangat seluruh anggota untuk terus mengembangkan potensi, baik dalam bidang kedinasan, keagamaan, maupun peran sosial kemasyarakatan. 

Festival sholawat ini dinilai menjadi wahana pembinaan mental rohani sekaligus penguat karakter humanis aparat TNI–Polri dalam mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat luas.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dpk
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dua Paket Lelang Masuk PBJ Ngawi, Total Anggaran Capai Rp912 Juta

SN-Media™ Ngawi - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ngawi mencatat, hingga pertengahan Januari 2026 baru dua paket pekerjaan yang masuk untuk diproses melalui tahapan lelang pengadaan pemerintah daerah.

Jumlah tersebut menjadi gambaran awal pelaksanaan pengadaan tahun anggaran berjalan, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesiapan dokumen sejak dini agar tahapan lelang berjalan tepat waktu. 

Kepala PBJ Setda Ngawi, Rachmat Fitrianto, mengimbau seluruh perangkat daerah segera mengajukan paket lelang apabila perencanaan dan dokumen pendukung telah benar-benar siap. 

“Percepatan pengajuan dokumen sangat dibutuhkan agar proses verifikasi, evaluasi, hingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” terang dia, saat dikonfirmasi melalui HP, Sabtu (17/01/2026). 

Lanjutnya, dua paket yang telah masuk berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. 

Paket pertama adalah pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Alun-Alun Tahap I dengan pagu anggaran sebesar Rp210 juta yang dikelola DPUPR. 

Sementara paket kedua berupa konsolidasi rehabilitasi sejumlah gedung sekolah di beberapa kecamatan dengan nilai anggaran Rp702 juta melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

“Total pagu anggaran dari dua paket tersebut mencapai Rp912 juta, meskipun hingga kini baru satu paket yang telah ditayangkan pada sistem lelang elektronik,” jelasnya. 

Ia menambahkan, dokumen lelang wajib memuat data lelang, surat penawaran, persyaratan kontrak, spesifikasi teknis, RAB, gambar teknis, serta DPA yang telah masuk APBD. 

Setelah diserahkan ke Bagian PBJ, dokumen akan diunggah ke LPSE, didistribusikan ke kelompok kerja, lalu direviu bersama PPK sebelum diumumkan secara resmi. 

Melalui mekanisme tersebut, PBJ berharap seluruh proses lelang berjalan transparan, tertib administrasi, serta mendukung kelancaran pembangunan daerah sejak awal tahun anggaran.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Keamanan Perlintasan KA Ngawi Diperkuat Penjagaan 13 Palang Pintu

SN-Media™ Ngawi - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi memastikan kesiapan pengamanan perlintasan sebidang kereta api tahun 2026 semakin optimal, seiring terpenuhinya jumlah palang pintu dan tenaga penjaga bersertifikat di setiap titik rawan kecelakaan.

Kepala Bidang Keselamatan Dishub Ngawi, Fajar Anasrul Laksminto, menyampaikan bahwa hingga 2026 telah terpasang 13 palang pintu perlintasan kereta api yang tersebar di sejumlah wilayah strategis kabupaten. 

Menurutnya, seluruh pos perlintasan kini diperkuat empat orang penjaga yang bertugas secara bergiliran, sehingga pengawasan dapat berjalan penuh selama operasional perjalanan kereta api berlangsung setiap hari. 

Tenaga penjaga tersebut berasal dari skema outsourcing Dishub Ngawi, dengan penguatan sumber daya manusia yang telah disesuaikan kebutuhan teknis keselamatan lalu lintas kereta api. 

“Seluruh petugas penjaga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan operasi palang pintu yang diselenggarakan kementerian terkait sesuai standar yang ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia,” terang dia. 

Lanjut Fajar, bahwa pelatihan tersebut menjadi prasyarat wajib sebelum bertugas di lapangan, guna memastikan setiap penjaga memahami prosedur keselamatan, pengendalian palang, serta mitigasi risiko kecelakaan di lintasan sebidang. 

Selain pelatihan, setiap petugas juga diwajibkan mengantongi sertifikat kompetensi atau sertifikat kecakapan yang diterbitkan setelah lulus uji kompetensi resmi sesuai regulasi Kementerian Perhubungan. 

Sertifikasi ini diperuntukkan bagi Petugas Penjaga Jalan Lintasan atau PJL, termasuk petugas pintu perlintasan kereta api yang berperan vital menjaga keselamatan perjalanan KA. 

Dengan sertifikasi tersebut, Dishub Ngawi menegaskan bahwa seluruh petugas dinyatakan kompeten secara administratif maupun teknis, sekaligus memenuhi standar keselamatan nasional perkeretaapian. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

 Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sidang Paripurna DPRD Ngawi Resmikan Pergantian Wakil Ketua II

SN-Media™ Ngawi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi secara resmi melantik Suntoro sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua II DPRD Ngawi melalui Sidang Paripurna di Gedung DPRD, Kamis (15/01/2026).

Rapat Paripurna tersebut digelar Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW pimpinan serta anggota DPRD Ngawi masa jabatan 2024–2029. 

Sidang dipimpin unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi dan dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, Forkopimda, serta jajaran kepala OPD Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Pelantikan ini menjadi kelanjutan proses kelembagaan setelah wafatnya Wakil Ketua II DPRD Ngawi sebelumnya, Waluyo Jati Sasono, yang meninggal dunia akibat kecelakaan pada Juni lalu. 

Sebagai pengganti, Suntoro yang sebelumnya menjabat anggota Komisi I DPRD Ngawi dari Partai Gerindra dipercaya mengemban amanah untuk melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan DPRD. 

Rangkaian rapat diawali pembukaan sidang, dilanjutkan pembacaan surat keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW, kemudian pengucapan sumpah jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Usai pelantikan, Suntoro menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan partai dan lembaga, seraya berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

Ia menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawal kebijakan dan program pemerintah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Ngawi secara nyata dan berkelanjutan. 

“Sebagai partai yang kini menjadi bagian penting pemerintahan nasional, Gerindra dituntut memberi contoh dalam menjaga soliditas, kedisiplinan, serta konsistensi mengawal kebijakan publik,” ungkap Suntoro. 

Seiring pengangkatan Suntoro, posisi anggota Komisi I DPRD Ngawi yang ditinggalkannya resmi diisi Sukarmin, kader Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan IV Kabupaten Ngawi. 

Sukarmin tercatat baru pertama kali terpilih menjadi anggota DPRD setelah tiga kali mengikuti Pemilihan Legislatif, sebuah capaian yang diraih melalui kerja panjang di akar rumput. 

“Saya menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan dan menyatakan siap beradaptasi cepat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya. 

Sukarmin yang memperoleh 561 suara pada Pileg terakhir akan bertugas di Komisi IV DPRD Kabupaten Ngawi, memperkuat peran dewan dalam pengawasan pembangunan daerah. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: A.M.Mustofa
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Setelah Lelang Rampung, Sekolah Rakyat di Ngawi Siap Masuk Tahap Konstruksi

SN-Media™ Ngawi – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi dipastikan segera dimulai setelah adanya pemenang lelang, menandai kesiapan daerah menjalankan program strategis nasional lintas kementerian yang kini memasuki tahap pelaksanaan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bonadi, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, dengan Ngawi masuk daftar penerima tahap awal. 

Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berada di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dengan dukungan lahan milik pemerintah daerah seluas kurang lebih delapan hektare atau setara 80.200 meter persegi. 

“Ngawi termasuk satu dari 104 kabupaten kota di Indonesia yang dipercaya melaksanakan Sekolah Rakyat, dan masuk dalam paket pembangunan wilayah Jawa Timur dua,” jelas Bonadi saat dikonfirmasi, Rabu (14/01/2026). 

Lebih lanjut, dia menjelaskan pemenang lelang untuk paket Jawa Timur dua telah ditetapkan, yakni PT Brantas Abipraya (Persero), dengan cakupan kontrak kerja meliputi empat kabupaten kota. 

Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, serta Kabupaten Ngawi, dengan total nilai anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp911 miliar. 

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan luasan lahan, yakni di bawah lima hektare dan di atas lima hektare, sementara Ngawi masuk kategori lahan di atas lima hektare. 

Lahan yang disiapkan Pemkab Ngawi nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan terpadu, meliputi ruang belajar, gedung serbaguna, asrama peserta didik, hingga fasilitas lapangan penunjang kegiatan. 

Ia menambahkan, dari sisi aksesibilitas, lokasi Sekolah Rakyat dinilai strategis karena berada tak jauh dari pusat Kota Ngawi, sehingga memudahkan jangkauan dan mobilitas siswa. 

“Harapanya, dengan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh pendidikan layak dan bermutu,” terangnya. 

Di Ngawi, Sekolah Rakyat dirancang melayani jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, masing-masing dua rombongan belajar, sehingga menciptakan kesinambungan pendidikan dalam satu kawasan. 

“Selain manfaat pendidikan, Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi pengungkit perekonomian masyarakat sekitar, khususnya di Desa Karangtengah Prandon dan wilayah sekitarnya,” pungkasnya.

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Opsen Pajak Kendaraan Dongkrak PAD Ngawi, Realisasi BBNKB Tembus Target

SN-Media™ Ngawi – Realisasi penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor sepanjang 2025 menjadi kabar menggembirakan bagi Kabupaten Ngawi, seiring mulai diterapkannya skema berbagi pajak antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2025 menandai fase awal pelaksanaan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang dikelola bersama antara Pemkab Ngawi dan UPT Bappenda Jawa Timur. 

Pada sektor PKB, target opsen senilai lebih dari Rp51,5 miliar berhasil didekati secara signifikan, dengan realisasi mencapai sekitar Rp48,5 miliar atau setara 94 persen hingga tutup tahun anggaran. 

Capaian lebih tinggi justru tercatat pada sektor BBNKB yang mampu melampaui target. Dari proyeksi sekitar Rp15,9 miliar, penerimaan aktual menembus Rp16,5 miliar atau mencapai 105 persen. 

Tri Pujo Handono, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor yang selama ini menopang pendapatan daerah. 

“Berbagai langkah lanjutan telah disiapkan untuk menjaga tren positif, termasuk memperkuat pengawasan serta mendorong kepatuhan wajib pajak pada tahun berikutnya,” ujarnya, Selasa (13/01/2026). 

Ia menambahkan, salah satu strategi yang direncanakan berupa pelaksanaan operasi gabungan lintas instansi untuk menertibkan administrasi kendaraan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. 

“Langkah lintas instansi ini dinilai mampu mendorong kepatuhan administratif sekaligus memberi efek jera, sehingga kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan daerah tetap terjaga,” sambungnya. 

Dapat disampaikan, capaian sepanjang 2025 menjadi pijakan penting bagi Pemkab Ngawi dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai layanan publik. 

Di sisi lain, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten terus diperkuat melalui perjanjian kerja sama pemungutan pajak dan opsen pajak daerah yang mulai diterapkan secara menyeluruh. 

Skema baru ini memungkinkan pembagian penerimaan pajak dilakukan secara otomatis sesuai persentase yang disepakati, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang sepenuhnya dikelola di tingkat provinsi. 

Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, Pemkab Ngawi berharap optimalisasi PAD dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian fiskal daerah serta meningkatnya partisipasi masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Bakeu Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT