Ngawi Matangkan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Regulasi Nasional Terbaru

SN-Media™ Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar penguatan kapasitas pengadaan barang dan jasa selama tiga hari di Yogyakarta sebagai langkah strategis memperdalam pemahaman regulasi dan kesiapan perangkat daerah menghadapi pelaksanaan anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung Senin hingga Rabu, 26–28 Januari 2026, di Hotel Abadi Yogyakarta tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, dan diikuti peserta lintas unsur pengelola keuangan serta pengadaan daerah. 

Sekda Sodiq, menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pengadaan menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas belanja daerah agar setiap program pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Pengadaan harus menyesuaikan regulasi sekaligus menjaga kualitas belanja daerah demi kemanfaatan masyarakat,” ujarnya. 

Pun Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Rachmat Fitrianto, menyampaikan bahwa keseragaman pemahaman regulasi menjadi kunci agar tahapan pengadaan tahun 2026 berjalan efektif, tertib administrasi, dan minim risiko. 

“Kesamaan persepsi menjadi kunci agar pengadaan lebih efisien dan tertib administrasi,” jelas Rachmat. 

Sedangkan, narasumber kegiatan, Dr. H. Fahrurrazy, M.Si, selaku Advisor Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan Ketua DPD IAPI Jawa Barat, menekankan pentingnya kesiapan sejak tahap awal perencanaan. 

“Penetapan personel, pematangan dokumen, akselerasi pemilihan penyedia, dan kontrak ideal menentukan efektivitas serta manfaat pengadaan,” paparnya. 

Dapat diinformasikan, bahwa dalam Bimtek ini peserta kegiatan berasal dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran seluruh organisasi perangkat daerah, aparatur pengawasan intern pemerintah, serta pokja pemilihan dan pejabat pengadaan lingkup Pemkab Ngawi. 

Materi utama yang dibahas mencakup tugas dan kewenangan para pihak dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa, guna memperkuat sinergi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintah. 

Pembahasan juga mengulas peran pelaku pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, mulai pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, hingga penyedia dan penyelenggara swakelola. 

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tambahan tugas dan kewenangan pengguna anggaran berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, khususnya penyesuaian prosedur, metode, dan bentuk kontrak dalam proses pengadaan. 

Materi lanjutan juga membahas pengembangan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pada kementerian, lembaga, perangkat daerah, hingga pemerintah desa dengan sumber pendanaan APBN, APBD, APB Desa, termasuk pinjaman dan hibah. 

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap seluruh perangkat daerah mampu menerapkan pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan, serta selaras dengan arah pembangunan dan pelayanan publik. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Waspada PMK di Ngawi, Peternak Diminta Perketat Sanitasi dan Vaksinasi Sapi

SN-Media™ Ngawi - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK pada sapi di Kabupaten Ngawi kembali terdeteksi dan menyita perhatian dinas terkait, seiring adanya laporan baru dari sejumlah wilayah sentra peternakan rakyat.

Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Ngawi mencatat hingga 26 Januari 2026 terdapat 34 kasus PMK yang tersebar di 11 kecamatan dan 16 desa, dengan laporan dominan mengarah pada kesembuhan ternak. 

Kabid Kesehatan Hewan DPP setempat, Toni Wibowo, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan kematian sapi akibat PMK, serta kondisi lapangan masih dapat dikendalikan melalui pemantauan rutin. 

“Setiap hari kami lakukan pembaruan data, mulai jumlah kasus, potong paksa, sembuh, hingga perkembangan lapangan, dan sejauh ini laporan yang masuk mayoritas sapi berangsur pulih,” ujar dia, Selasa (27/01/2026). 

Masih menurutnya, dari total 19 kecamatan di Ngawi, penyebaran PMK baru terdeteksi di 11 kecamatan, terutama wilayah yang berdekatan dengan pasar hewan dan daerah perbatasan. 

Beberapa wilayah tersebut di antaranya berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan serta kawasan selatan Karanganyar yang berdekatan dengan Sragen, sehingga mobilitas ternak menjadi faktor risiko utama penularan. 

Untuk pencegahan pada sapi sehat, dinas mendorong vaksinasi dengan dua skema, yakni vaksin gratis dari pemerintah daerah dan vaksin mandiri yang dapat diakses peternak melalui dokter hewan terdekat. 

Skema vaksinasi gratis diberikan melalui pendaftaran peternak ke perangkat desa setempat, dengan ketersediaan vaksin dinyatakan aman untuk kebutuhan dua bulan sambil menunggu bantuan pusat. 

Selain vaksinasi, DPP Ngawi juga melakukan pengawasan langsung di Pasar hewan, meliputi skrining kesehatan sapi, penyemprotan disinfektan pada ternak, serta sterilisasi kendaraan pengangkut. 

Pun peternak juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap faktor pemicu PMK seperti angin kencang dan cuaca ekstrem, yang dapat memperpanjang daya tahan virus di lingkungan kandang. 

“Langkah mandiri yang dianjurkan meliputi sanitasi dan higienisasi kandang secara rutin, penyemprotan disinfektan, serta peningkatan imunitas sapi melalui pakan tambahan dan ramuan herbal tradisional,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Tiga Tahun Terakhir, Pernikahan di Ngawi Turun Tipis di Tengah Tren Nasional

SN-Media™ Ngawi - Tren pernikahan di Kabupaten Ngawi menunjukkan penurunan tipis dalam tiga tahun terakhir, meski secara umum kondisinya relatif stabil dan tidak sedrastis tren nasional yang terus melandai sejak beberapa tahun terakhir.

Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kemenag Ngawi, Chusnul Amin, menyebut fenomena tersebut masih dalam batas wajar. 

“Secara nasional memang turun, namun di Ngawi penurunannya tidak begitu signifikan,” ujarnya. 

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 6.093 peristiwa pada 2023, kemudian turun menjadi sekitar 5.723 pada 2024, dan kembali menurun menjadi 5.693 pada 2025. 

Penurunan tersebut dinilai terjadi secara bertahap dan konsisten, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapan mental, ekonomi, serta pentingnya pendidikan sebelum memasuki jenjang pernikahan. 

Dia kembali menjelaskan, pengetatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 turut berpengaruh terhadap pola pernikahan masyarakat. 

“Aturan ini bertujuan menekan pernikahan dini dan melindungi hak anak, terutama perempuan,” katanya. 

Menurutnya, anak perempuan kini didorong menyelesaikan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga usia menikah cenderung bergeser. 

Sementara bagi laki-laki, kesiapan menjadi tulang punggung keluarga menjadi pertimbangan utama. Kondisi ekonomi keluarga dan tuntutan kemandirian finansial juga berperan besar dalam keputusan menunda pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda yang mulai lebih realistis memandang masa depan rumah tangga. 

Dengan tren yang relatif stabil tersebut, Kemenag Ngawi optimistis kualitas pernikahan masyarakat akan semakin baik, meski angka kuantitatif mengalami penurunan secara perlahan dari tahun ke tahun. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Danrem Malang Pastikan Jembatan Gantung Garuda Dukung Mobilitas Warga Desa

SN-Media™ Malang – Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir meninjau Jembatan Gantung Garuda di Dusun Turus, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Sabtu, sebagai wujud pengawalan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Jembatan gantung penghubung antar desa tersebut telah rampung seratus persen dan dirancang untuk memperkuat konektivitas wilayah, khususnya kawasan yang selama ini terkendala akses akibat kondisi geografis. 

Infrastruktur ini dihadirkan guna membuka keterisolasian desa, mempercepat mobilitas warga, serta menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat setempat. 

Kolonel Inf Kohir menyampaikan bahwa konektivitas menjadi kunci pemerataan pembangunan, seraya menegaskan, “Akses yang lebih dekat dan aman akan meningkatkan aktivitas ekonomi, pendidikan, serta interaksi sosial warga sebagai bentuk kehadiran negara,” ujarnya, Sabtu (24/01/2026). 

Keberadaan Jembatan Gantung Garuda memungkinkan warga menempuh perjalanan lebih singkat tanpa harus memutar melalui jalan raya yang padat dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. 

Selain mempermudah mobilitas harian, jembatan ini juga mendukung distribusi hasil pertanian dan memudahkan akses masyarakat menuju fasilitas umum serta layanan dasar pemerintahan. 

Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang memprioritaskan penguatan infrastruktur pedesaan sebagai fondasi penggerak ekonomi kerakyatan. 

Melalui pengawalan TNI, setiap tahapan pembangunan diharapkan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. 

Sinergi antara pemerintah, aparat, dan warga dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur, agar konektivitas antar wilayah terus terpelihara dan berdampak nyata. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Penrem083
Editor : Asy
Foto/iLst : Penrem083
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Angin Kencang Trenggalek Tumbangkan Trembesi, Jalur Nasional Durenan Sempat Lumpuh

SN-Media™ Trenggalek – Hembusan angin kencang melanda Kabupaten Trenggalek dan menyebabkan pohon trembesi berukuran besar tumbang, menutup total Jalan Nasional Durenan–Trenggalek, tepatnya di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Sabtu (24/01/2026).

Peristiwa tersebut terjadi secara mendadak saat arus lalu lintas masih ramai. Batang pohon roboh melintang di tengah badan jalan, membuat kendaraan dari dua arah tidak dapat melintas sama sekali. 

Tumbangnya pohon trembesi turut menimpa sejumlah kendaraan yang melintas, di antaranya satu truk bermuatan pasir, sebuah mobil pribadi, serta sepeda motor milik warga sekitar lokasi kejadian. 

Selain merusak kendaraan, kejadian ini juga berdampak pada terputusnya jaringan kabel listrik di sekitar lokasi, sehingga kondisi jalan semakin berbahaya dan rawan bagi pengguna jalan. 

Mendapat laporan warga, Koramil 0806-03/Durenan bersama Polsek Durenan dan BPBD Kabupaten Trenggalek bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan area. 

Petugas gabungan segera mengatur lalu lintas dan mensterilkan lokasi guna mencegah potensi kecelakaan susulan, mengingat posisi pohon menutup penuh seluruh badan jalan nasional. 

Bati Tuud Koramil 0806-03/Durenan, Peltu Wasito, menyampaikan bahwa pohon trembesi roboh tepat di tengah jalur utama sehingga arus lalu lintas dari dua arah sempat terhenti total. 

“Pohon tumbang ini mengenai truk pasir dan sepeda motor, serta memutus kabel listrik. Kondisi cukup berisiko, sehingga evakuasi segera kami lakukan bersama unsur terkait,” terang Peltu Wasito. 

Proses evakuasi dilakukan secara gotong royong menggunakan gergaji mesin, sabit, dan peralatan seadanya. Meski medan cukup berat, petugas bekerja sigap agar jalan segera dapat dilalui kembali. 

Sinergi TNI, Polri, BPBD, dan warga sekitar tampak solid selama penanganan berlangsung. Warga turut membantu menyingkirkan dahan serta membersihkan sisa material pohon.

Dalam kejadian tersebut, seorang pengendara sepeda motor bernama Saiful Amin mengalami sesak napas akibat benturan setir dan langsung dilarikan ke Puskesmas Durenan untuk mendapatkan perawatan. 

Kerugian materiil meliputi kerusakan kaca depan truk pecah, pintu kanan melengkung, spion rusak, serta sepeda motor korban mengalami kerusakan bodi dan rangka bengkok. 

Peltu Wasito mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca ekstrem dan segera melaporkan potensi bahaya demi keselamatan bersama.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Di 2026, Dinas Perkim Ngawi Proses Appraisal Lahan Makam Baru Wilayah Kota

SN-Media™ Ngawi - Pemkab Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyiapkan pengadaan lahan pemakaman umum baru guna mengatasi kepadatan makam di empat kelurahan wilayah kota.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, menyebut lahan yang direncanakan berada di Kelurahan Margomulyo dengan luas sekitar 1,8 hektare untuk menambah daya tampung pemakaman. 

Dengan luasan tersebut, lahan baru diperkirakan mampu menampung hingga 3.000 makam, sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan pemakaman warga dalam beberapa tahun ke depan. 

“Empat kelurahan yang akan dilayani meliputi Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah, karena kondisi lahan pemakaman di wilayah itu sudah penuh,” ujar Maftuh, Jumat (23/01/2026). 

Menurut dia, pengadaan lahan dilakukan agar pelayanan pemakaman tetap berjalan tertib, sekaligus mencegah penumpukan antrean pemakaman yang kerap terjadi saat kebutuhan meningkat. 

Saat ini, proses pengadaan tanah masih berada pada tahapan penunjukan langsung appraisal untuk penilaian harga tanah, sebagai dasar perhitungan nilai pembelian yang akan diajukan. 

“Setelah penilaian selesai, kami menargetkan pada Maret hingga April sudah bisa masuk tahap pembayaran, sepanjang proses likuidasi dan persetujuan dengan pemilik tanah berjalan lancar,” tambahnya. 

Pemkab Ngawi menekankan bahwa seluruh tahapan akan mengikuti ketentuan pengadaan tanah, mulai dari appraisal, negosiasi harga, hingga penetapan kesepakatan dengan pemilik lahan. 

Dengan tambahan lahan ini, Pemkab Ngawi optimistis kebutuhan pemakaman dapat tertangani lebih tertib, sambil menunggu evaluasi berkala terhadap kapasitas dan kebutuhan jangka menengah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Uji Coba Retribusi Pasar Besar Ngawi Direncanakan 2026, Aset Masih Tahap Proses

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mematangkan rencana penerapan retribusi Pasar Besar Ngawi ( PBN), sebagai bagian penataan pengelolaan pasar dan penguatan pendapatan daerah berkelanjutan.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menyampaikan uji coba retribusi direncanakan mulai 2026, mengikuti arahan Kementerian Keuangan serta mempertimbangkan kesiapan teknis lapangan. 

“Penerapan ini tidak langsung penuh, tetapi melalui tahap uji coba agar sistem berjalan tertib dan pedagang dapat menyesuaikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/01/2026). 

Tahap uji coba diproyeksikan menjadi ruang evaluasi kesiapan pengelolaan, kepatuhan pedagang, serta dampak ekonomi, sehingga kebijakan tidak menimbulkan gejolak dan tetap berpihak pada aktivitas perdagangan. 

Sementara, proses pengalihan aset PBN hingga kini masih berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum, seiring adanya perubahan nomenklatur yang membutuhkan penyesuaian administrasi lintas instansi. 

Pemkab Ngawi memastikan proses pengalihan tersebut terus dikawal agar segera tuntas, demi memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pasar ke depan. 

Penerapan retribusi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mengoptimalkan pembiayaan perawatan sarana prasarana, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan perdagangan rakyat. 

Dengan dukungan pendanaan yang lebih terukur, pengelolaan pasar diharapkan semakin profesional, responsif, dan mampu meningkatkan kualitas layanan publik bagi pedagang maupun pengunjung. 

Nilam pun menegaskan, sebelum kebijakan diberlakukan, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada para pedagang dan pemangku kepentingan terkait. 

“Kami akan sosialisasikan terlebih dahulu agar pedagang memahami tujuan dan mekanismenya, sekaligus membuka ruang dialog,” Pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : DokM
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Peta Seribu Ngawi Jaga Ruas Jalan Kabupaten Tetap Aman dan Nyaman

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan melalui Program Peta Seribu (Pemangkasan Tanaman Setiap Hari Rabu), yang dilaksanakan rutin setiap Rabu di ruas jalan kabupaten.

Program tersebut dijalankan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ngawi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan lalu lintas akibat keberadaan pohon peneduh jalan. 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, PLN, Tekom, hingga OPD lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ngawi, Muhammad Fauzi Amir Rachman, mengatakan pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pohon yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. 

“Pruning kami lakukan berdasarkan kondisi di lapangan, baik memangkas ranting yang menghalangi jalan maupun menebang pohon yang dinilai rawan tumbang,” ujar Fauzi, Rabu (21/01/2026). 

Ia menegaskan, pemangkasan difokuskan pada dahan yang menjulur ke badan jalan, sementara penebangan dilakukan terhadap pohon yang posisinya dinilai membahayakan, terutama saat cuaca ekstrem. 

“Kayu hasil penebangan tidak dibiarkan terbengkalai. Material tersebut diserahkan kepada pemerintah desa setempat agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar,” jelasnya. 

Disinggung terkait penentuan lokasi, Fauzi menyebut kegiatan tersebut bersumber dari laporan warga serta hasil pemantauan rutin kondisi jalan kabupaten oleh petugas Bina Marga. 

“Jika ditemukan pohon yang dinilai berisiko, lokasi tersebut akan segera dijadwalkan untuk penanganan agar tidak menimbulkan gangguan maupun kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya. 

Melalui pelaksanaan Peta Seribu yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, Pemkab Ngawi berharap kondisi ruas jalan kabupaten tetap terjaga, aman dilalui, serta mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Fiskal Desa Ngawi 2026 Tertekan, Dana Desa dan ADD Sama-sama Susut

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan langkah penyesuaian kebijakan desa menyusul perubahan pagu Dana Desa tahun anggaran 2026 yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui sosialisasi daring bersama seluruh daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Budi Santoso, menjelaskan berdasarkan data APBN 2026, alokasi Dana Desa untuk Ngawi tercantum sebesar Rp190 miliar, turun dari pagu 2025 sebesar Rp224 miliar. 

“Penurunan tersebut mencapai sekitar 15,18 persen dan berdampak langsung pada ruang fiskal desa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran tetap tepat sasaran dan akuntabel,” terang Budi, Selasa (20/01/2026). 

Dia mengungkapkan, pada akhir 2025 Direktorat Jenderal Keuangan telah menginformasikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

“Selisih antara pagu APBN Rp190 miliar dan pagu allocated Rp72 miliar menjadi dasar kebijakan baru, yakni dialokasikan sebagai Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya. 

Masih menurutnya, dengan skema tersebut, DD yang benar-benar diterima dan dicantumkan dalam APBDes 2026 hanya Rp72 miliar. Artinya, setiap dari 213 desa yang ada di Ngawi memperoleh sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta. 

Pun ditegaskanya, penggunaan DD tetap mengacu Permendes Nomor 15 Tahun 2025, dengan prioritas ketahanan sosial seperti BLT, ketahanan pangan, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta kegiatan padat karya. 

Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat ruang belanja desa semakin sempit. Pemerintah desa diharapkan lebih selektif dalam menetapkan program, terutama yang bersifat wajib dan menyentuh kebutuhan dasar warga. 

Untuk kegiatan infrastruktur fisik, Budi menyebut tidak banyak harapan dapat direalisasikan secara optimal. Anggaran yang tersedia diperkirakan hanya cukup menopang kegiatan rutin desa. Kegiatan tersebut antara lain operasional Posyandu, honor guru PAUD, serta pembiayaan layanan dasar yang tidak mungkin ditunda pada tahun anggaran 2026. 

Selain Dana Desa, Budi juga menyinggung Anggaran Dana Desa (ADD) yang mengalami penurunan. Pada 2025, ADD Ngawi mencapai Rp140 miliar, sementara 2026 turun menjadi Rp113 miliar. 

“Penurunan ADD tersebut sekitar 19,29 persen, dipengaruhi merosotnya Transfer ke Daerah. Kondisi ini membuat APBD Ngawi harus melakukan penyesuaian agar keberlangsungan pelayanan desa tetap terjaga,” pungkanya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT