Sinergi TNI dan Warga Warnai Pra TMMD Trenggalek Lewat Renovasi RTLH

SN Media™ Trenggalek – Program Pra TMMD ke-128 tahun ini mulai digulirkan Kodim 0806/Trenggalek dengan menitikberatkan sasaran fisik berupa renovasi rumah tidak layak huni milik warga Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Jumat (03/04/2029).

Seperti rilis yang diterima redaksi Sinar Ngawi, langkah awal itu menjadi bagian percepatan pekerjaan sebelum pembukaan resmi TMMD. Sejumlah personel TNI bersama masyarakat tampak mulai bergerak menyiapkan tahapan pembangunan secara bertahap dan terukur. 

Fokus utama diarahkan pada sembilan unit RTLH yang masuk daftar prioritas. Program ini dinilai menyentuh kebutuhan mendasar warga, terutama kalangan berpenghasilan rendah yang mendambakan hunian lebih layak dan sehat. 

Dari target tersebut, satu rumah warga sudah mulai dibongkar lebih dulu. Kegiatan ini melibatkan personel Satgas Pra TMMD bersama warga sekitar yang turun langsung membantu proses pengerjaan. Babinsa setempat, 

Serda Anas Tauvik, terlihat memimpin jalannya gotong royong. Warga bahu-membahu melepas bagian atap, dinding, hingga memilah material lama yang masih bisa dimanfaatkan kembali. 

“Pembongkaran dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar material yang masih layak tidak terbuang percuma. Selain efisiensi, langkah ini juga membantu menekan kebutuhan bahan dalam tahap pembangunan selanjutnya,” ungkap Serda Anas. 

Masih menurut Anas, tahapan pra-TMMD memang difokuskan pada persiapan matang sebelum kegiatan inti dimulai. Hal ini penting agar pelaksanaan nantinya berjalan lancar sesuai target waktu. Ia menambahkan, keterlibatan warga menjadi kunci percepatan pekerjaan. 

Semangat kebersamaan yang tumbuh di lapangan membuat proses renovasi terasa lebih ringan dan terarah. Sejak pagi, suasana kerja tampak guyub dan penuh keakraban. Personel TNI dan warga saling berbagi tugas tanpa sekat, mencerminkan kuatnya nilai gotong royong di tengah masyarakat desa. 

“Kegiatan tersebut tak hanya berdampak pada percepatan fisik pembangunan. Lebih dari itu, interaksi langsung antara aparat dan warga turut mempererat hubungan sosial yang selama ini terjalin,” katanya kemudian.

Program RTLH dalam TMMD ke-128 di Gandusari diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Warga tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga merasakan manfaat kebersamaan dalam pembangunan desa. 

“Ke depan, sinergi seperti ini diharapkan terus terjaga. Selain meningkatkan kualitas hunian, kebersamaan warga dan TNI menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BPBD Ngawi Imbau Warga Siaga Hadapi Cuaca Tak Menentu Selama Pancaroba

SN Media™ Ngawi - Memasuki Maret hingga April 2026, warga Jawa Timur dihadapkan pada masa pancaroba, fase peralihan musim yang kerap memunculkan cuaca tak menentu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kemarau datang lebih awal dengan kondisi lebih kering.

Sebelum kemarau benar-benar tiba, perubahan atmosfer pada masa pancaroba membuat kondisi langit kerap berubah cepat. Pagi bisa terasa terik, namun sore hari mendadak diguyur hujan deras disertai angin kencang bahkan badai. 

Kasi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menyampaikan bahwa periode pancaroba perlu dicermati serius oleh masyarakat. Ia menilai, dinamika cuaca yang ekstrem dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan gangguan hingga risiko kebencanaan di sejumlah wilayah. 

“Hujan lebat berdurasi singkat kerap terjadi dan memicu genangan, terutama di jalur protokol. Selain itu, angin kencang hingga puting beliung juga rawan muncul tiba-tiba, dengan sasaran utama bangunan semi permanen,” ujar Partoyo, Kamis (02/04/2026). 

Dia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dengan mulai memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Warga diminta memangkas ranting pohon rapuh, menguatkan atap rumah, serta menghindari aktivitas luar ruang saat cuaca mulai berubah drastis. 

“Selain hujan dan angin, ancaman lain yang patut diantisipasi adalah sambaran petir. Warga diingatkan tidak berteduh di bawah pohon atau berada di area terbuka saat hujan turun demi menghindari risiko yang tidak diinginkan,” sambungnya. 

Fenomena hujan es juga sesekali muncul saat pancaroba. Meski tidak berlangsung lama, kejadian ini berpotensi merusak atap rumah, kendaraan, hingga tanaman warga, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. 

“Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan lebih sigap membaca perubahan cuaca. Terlebih, kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan kering akibat pengaruh El Niño, sehingga kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : ilustrasi SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

LKPJ Bupati Ngawi 2025 Dibahas, DPRD Bentuk Pansus untuk Kajian Selama Satu Bulan

SN Media™ Ngawi - DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, di ruang paripurna, Selasa (31/03/2026).

Paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Ngawi yang mengikuti jalannya pembahasan dengan penuh perhatian. 

Dalam penyampaiannya, Bupati Ony membeberkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk realisasi program dan kegiatan yang sudah dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Ia juga menegaskan, arah kebijakan pembangunan ke depan masih difokuskan pada pemerataan antarwilayah, sekaligus menguatkan ekonomi daerah lewat sektor pertanian berkelanjutan yang menjadi andalan Ngawi selama ini. 

Di sisi lain, Ketua DPRD Ngawi yang akrab disapa King menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ tidak berhenti di forum paripurna, melainkan akan dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus untuk pendalaman lebih lanjut. 

“Pansus ini nanti yang akan mengupas LKPJ Bupati, mulai dari capaian, catatan evaluasi hingga apresiasi, sebelum dilaporkan kembali ke pimpinan untuk dibawa ke paripurna berikutnya,” terang dia. 

Ia menambahkan, bahwa proses pembahasan oleh pansus dijadwalkan berjalan sekitar satu bulan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar apakah LKPJ tersebut diterima atau masih perlu perbaikan ke depan. 

“Melalui rangkaian pembahasan ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif bisa semakin nyambung, sehingga penyelenggaraan pemerintahan makin berkualitas dan pembangunan di Ngawi berjalan merata serta berkelanjutan,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dam-Tim As
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPPTK Ngawi Tekankan Peluang Kerja Inklusif di Tengah Masuknya Investasi Asing

SN Media™ Ngawi - Masuknya perusahaan asing di Kabupaten Ngawi membawa dampak positif terhadap perluasan lapangan kerja, terutama hingga penghujung Maret 2026 dengan tren penyerapan tenaga kerja yang terus menunjukkan peningkatan.

Data sementara menunjukkan, dari total sekitar 9.000 tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor industri, peluang kerja kian terbuka luas seiring bertambahnya aktivitas produksi di sejumlah perusahaan. 

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi menilai, keberadaan 16 perusahaan asing menjadi momentum penting untuk mendorong penerapan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Kepala Bidang Tenaga Kerja DPPTK Ngawi, Supriyadi, menyampaikan bahwa peluang kerja perlu terus diperluas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

“Perusahaan yang masuk di Ngawi diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja secara umum, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok yang selama ini masih terbatas aksesnya,” ujarnya. 

Ia menegaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan tenaga kerja disabilitas dengan target minimal satu persen dari total pekerja di setiap perusahaan. 

"Target kami, tenaga kerja disabilitas bisa terserap setidaknya satu persen di masing-masing perusahaan, sehingga ada pemerataan kesempatan kerja yang lebih adil,” imbuhnya. 

Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar pemenuhan angka, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara bagi semua kalangan. 

Selain mendorong perusahaan, DPPTK juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. 

Dengan sinergi berbagai pihak, keberadaan investasi asing di Ngawi diharapkan tidak hanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menghadirkan keadilan kesempatan kerja secara merata.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Tim-Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemkab Ngawi Optimistis Percepat Pembakuan Nama Wilayah Lewat Pendataan Tematik

SN Media™ Ngawi - Upaya penataan administrasi kewilayahan melalui penelitian dan penyusunan dokumen rupabumi atau toponim di Kabupaten Ngawi terus digencarkan. Langkah ini difokuskan untuk mendata, memverifikasi, serta membakukan nama unsur geografis secara tertib.

Ragam unsur yang didata mencakup sungai, gunung, desa, hingga jembatan. Penamaan dilakukan sesuai kaidah resmi agar tidak menimbulkan tumpang tindih, sekaligus memudahkan tata kelola administrasi berbasis data geospasial yang akurat. 

Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi Badan Informasi Geospasial dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagai pijakan hukum pelaksanaan di daerah. 

Kepala Bidang Tata Pemerintahan Setda Ngawi, Hangga Agung Otto Fandian, menyampaikan target pembakuan di Jawa Timur pada 2026 mencapai 2.170 unsur. Namun, hingga kini baru 57 nama yang berhasil ditetapkan resmi. 

“Proses pembakuan nama rupabumi ini memang tidak bisa instan, karena harus melalui tahapan verifikasi berjenjang mulai daerah, provinsi, hingga pusat. Kami terus memperkuat validasi agar usulan yang diajukan benar-benar siap,” terangnya, Senin (30/03/2026).

Ia menambahkan, Kabupaten Ngawi telah melakukan survei terhadap 8.901 data atau sekitar 53,78 persen dari keseluruhan potensi nama rupabumi. Capaian ini menjadi modal awal untuk mempercepat proses pembakuan ke depan. 

Pada tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi melalui pendataan tematik sektor pendidikan. Cakupannya meliputi sekolah dasar, menengah, hingga madrasah guna mempermudah proses input data. 

“Kami optimistis pendekatan tematik ini mampu mendorong percepatan pembakuan. Dukungan lintas perangkat daerah sangat diperlukan agar proses di tingkat provinsi dan pusat tidak mengalami kendala berarti,” imbuhnya. 

Meski demikian, capaian pembakuan masih tergolong rendah. Dari total 2.170 unsur di 19 kecamatan dan 217 desa maupun kelurahan, baru sekitar 0,34 persen yang berhasil ditetapkan secara resmi. 

Kondisi ini turut dipengaruhi proses telaah di tingkat provinsi sebelum masuk verifikasi Badan Informasi Geospasial. Alur yang cukup panjang membuat sejumlah usulan membutuhkan waktu lebih lama untuk ditetapkan. 

Dapat diinformasikan, dalam pelaksanaannya, pemerintah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi atau SINAR untuk mendukung penginputan serta pemantauan data secara sistematis dan terintegrasi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sekarputih Gelar Musdessus, Fokus Sinkronisasi APBDes 2026 dengan Kinerja Pembangunan Desa

Sinar Ngawi Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menyesuaikan arah kebijakan anggaran tahun 2026. Forum ini menjadi langkah cepat merespons regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Musdessus tersebut difokuskan pada perubahan Peraturan Kepala Desa terkait penjabaran APBDes 2026. Penyesuaian dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa. 

Kegiatan berlangsung di balai desa dengan melibatkan unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Suasana forum berjalan dinamis dengan berbagai masukan yang mengedepankan kebutuhan warga. 

Dalam pembahasannya, pemerintah desa menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan indikator kinerja pembangunan. Hal ini bertujuan agar setiap alokasi anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. 

Kepala Desa Sekarputih, Sukiman, menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan desa. Ia menyebut, regulasi baru membawa konsekuensi penyesuaian yang harus segera dilakukan. 

“Musdessus ini menjadi ruang bersama untuk memastikan anggaran desa benar-benar menjawab kebutuhan riil warga. Kami ingin setiap program memiliki arah jelas dan terukur,” ujar Sukiman dalam forum tersebut. 

Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa kini semakin menuntut akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, seluruh elemen desa diharapkan aktif memberikan masukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak meleset dari prioritas. 

Selain itu, pembahasan juga menyoroti sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi desa. Semua dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang berkembang. 

Pun Musdessus ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap program sebelumnya. Sejumlah kegiatan yang dinilai kurang efektif akan disesuaikan, sementara program yang terbukti bermanfaat akan diperkuat alokasinya. 

Dengan adanya perubahan Perkades ini, diharapkan pelaksanaan APBDes 2026 dapat berjalan lebih terarah dan adaptif. Pemerintah desa optimistis kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. 

Forum ditutup dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penetapan perubahan Perkades. Seluruh peserta berharap hasil Musdessus dapat menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih responsif.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kasipers Kasrem 081 Tekankan Peran Strategis PSHT dalam Menjaga Persatuan Bangsa

SN-Media™ Madiun – Pengukuhan Pengurus Pusat dan Lembaga Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang dirangkai Halal Bihalal berlangsung khidmat di Padepokan Agung PSHT, Kota Madiun. Kegiatan tersebut dihadiri Kasipers Kasrem 081/DSJ Mayor Cke Kasihono bersama jajaran dan undangan lainnya, Sabtu (28/03/2026).

Seperti rilis yang disampaikan ke redaksi Sinar Ngawi, dalam kesempatan itu Kasipers menegaskan pentingnya peran PSHT sebagai salah satu perguruan silat besar di Indonesia yang memiliki basis massa luas, bahkan menjangkau mancanegara. Ia menilai kekuatan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga persatuan bangsa. 

“Keberadaan PSHT tidak hanya sebatas organisasi pencak silat, namun juga memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta memperkuat ikatan kebangsaan. Hal ini dinilai relevan di tengah dinamika sosial yang kerap memunculkan potensi perpecahan,” terangnya. 

Ia menyampaikan PSHT diharapkan mampu tampil sebagai pelopor dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, khususnya di wilayah Madiun Raya. Dengan jumlah anggota yang besar, pengaruh organisasi ini dinilai sangat strategis dalam menjaga stabilitas daerah. 

Lebih lanjut, Kasipers juga menggarisbawahi pentingnya peran warga PSHT untuk senantiasa menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia mengimbau agar seluruh anggota tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif yang berpotensi memecah belah persaudaraan. 

Dalam suasana yang penuh keakraban tersebut, ia juga menekankan bahwa kondusivitas wilayah tidak dapat terwujud tanpa adanya kerja sama berbagai pihak. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan dinilai sebagai kunci utama. 

Menurutnya, hubungan harmonis yang telah terjalin selama ini perlu terus dirawat dan ditingkatkan. Dengan komunikasi yang baik serta komitmen bersama, stabilitas keamanan di wilayah Madiun Raya diyakini dapat terus terjaga secara berkelanjutan. 

“Kami mengajak seluruh elemen, termasuk warga PSHT, untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai. Kami berharap semangat kebersamaan terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang rukun, tertib, dan kondusif ke depan,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Terminal Kertonegoro Ngawi Tunjukkan Tren Penumpang Menurun Pasca Puncak Lebaran 2026

SN-Media™ Ngawi - Laporan produksi harian angkutan Lebaran 2026 di Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi memperlihatkan pergerakan armada dan penumpang yang cukup dinamis, baik pada masa arus mudik maupun arus balik. Aktivitas transportasi terpantau masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang relatif mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi, Ery Sadewo, mengungkapkan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, produksi bus mengalami kenaikan sebesar 7,4 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan layanan transportasi darat yang tetap terjaga selama momentum Lebaran. 

“Peningkatan ini mencerminkan kesiapan armada dalam melayani lonjakan mobilitas masyarakat, sekaligus menjadi indikator bahwa layanan angkutan Lebaran tahun ini berjalan lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ery Sadewo, Jumat (27/03/2026). 

Ia menambahkan, bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah armada bus juga mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen. Kondisi tersebut menandakan mobilitas angkutan masih tergolong tinggi, khususnya pada fase arus balik yang masih berlangsung di wilayah Ngawi dan sekitarnya. 

Sementara itu, berdasarkan data pergerakan penumpang naik dan turun, tren peningkatan mulai terlihat sejak H-8 Lebaran. Lonjakan tersebut terus berlanjut hingga mencapai titik puncak pada H+3 dengan jumlah penumpang menembus lebih dari 4.000 orang. 

Setelah melewati fase tersebut, jumlah penumpang mulai mengalami penurunan pada H+4, lalu bergerak fluktuatif hingga H+5 dengan kisaran sekitar 3.900 penumpang. Meski demikian, pada H+5 tercatat adanya penurunan jumlah penumpang sebesar 4,3 persen dibandingkan hari sebelumnya. 

Penurunan ini menjadi indikator bahwa arus balik mulai berangsur landai seiring berakhirnya periode puncak perjalanan Lebaran. 

“Secara umum, operasional angkutan Lebaran di Terminal Kertonegoro tetap optimal. Armada memadai, meski jumlah penumpang mulai menurun usai puncak mobilitas,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ramai Perbincangan Soal PPPK, Begini Penjelasan BKPSDM Ngawi

SN-Media™ Ngawi - Ramainya kabar terkait rencana penghapusan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu belakangan ini mulai menjadi perbincangan luas. Situasi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai, terlebih informasi yang beredar belum sepenuhnya jelas sumber maupun kepastiannya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait penghapusan PPPK dari pemerintah pusat. 

Sekretaris BKPSDM Ngawi, Dhiyan Kenop Tri Kuncoro, menyampaikan bahwa pihaknya masih berpedoman pada regulasi yang berlaku. 

Ia memastikan belum ada surat edaran maupun instruksi tertulis mengenai penghentian PPPK. Di sisi lain, ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran penggajian PPPK hingga akhir 2026. Hal ini menjadi jaminan bahwa hak pegawai tetap terpenuhi. 

“Pemerintah daerah tidak memiliki rencana untuk merumahkan PPPK. Selama belum ada kebijakan baru dari pusat, status pegawai tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Dhiyan Kenop, Kamis (26/03/2026). 

Artinya, lanjut dia, untuk para PPPK di Ngawi masih tetap menjalankan tugas dan fungsi seperti biasa. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah. 

Namun demikian, Dhiyan tidak menampik kemungkinan adanya perubahan kebijakan pada tahun 2027 mendatang. Ia menyebut, seluruh skenario masih terbuka bergantung pada keputusan pemerintah pusat. 

Menurutnya, masih ada peluang bagi PPPK untuk tetap bekerja seperti biasa, kecuali jika nantinya muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mengatur sebaliknya. 

“Yang jelas hingga saat ini, pihak Pemkab Ngawi belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghapusan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” jelasnya. 

Pun kondisi tersebut menunjukkan bahwa status PPPK di Ngawi masih relatif aman, setidaknya sampai adanya keputusan resmi yang bersifat mengikat dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga terus memantau dinamika kebijakan dari pusat, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada keberlangsungan PPPK di daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: kun
Editor : Asy
Foto/iLst : ilustrasi - SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT