Sambut Mudik Lebaran 2026, Terminal Kertonegoro Ngawi Perketat Pengawasan Armada

SN-Media™ Ngawi – Jajaran Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kertonegoro di Kabupaten Ngawi mulai mematangkan sejumlah persiapan menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Upaya ini dilakukan demi menjamin kenyamanan sekaligus keamanan penumpang selama arus mudik dan balik Lebaran di Ngawi.

Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi, Ery Sadewo, menyampaikan pihaknya telah mendirikan Posko Pengamanan Angkutan Lebaran di area pelayanan terminal. 

“Posko tersebut difungsikan sebagai pusat koordinasi, pengawasan, serta layanan aduan masyarakat sepanjang periode angkutan hari raya,” ujar Sadewo, Selasa (03/03/2026). 

Masih menurutnya, petugas terminal Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi menggencarkan rampcheck terhadap armada yang melakukan pemberangkatan awal dari Terminal Kertonegoro. 

“Pemeriksaan mencakup kelayakan teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan kru bus agar perjalanan tetap aman, tertib, dan sesuai ketentuan keselamatan,” sambungnya. 

Pun di dalam kawasan pelayanan, jajaran terminal Ngawi juga memasang sejumlah signage atau papan petunjuk tambahan. Penataan ini bertujuan memperlancar arus pergerakan penumpang, mencegah penumpukan, serta memudahkan calon pemudik menemukan jalur keberangkatan dan fasilitas pendukung. 

Sebagai langkah antisipasi lonjakan tarif, pihak Terminal Tipe A Kertonegoro Ngawi memasang tabel resmi tarif bus AKDP dan AKAP ke berbagai jurusan. Informasi tersebut menjadi rujukan penumpang apabila ditemukan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar saat puncak arus mudik. 

Tak hanya angkutan bus, daftar tarif layanan ojek pangkalan dan bentor di lingkungan terminal Ngawi turut dipasang secara terbuka. Transparansi ini diharapkan mampu menekan potensi pungutan berlebih sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi lanjutan. 

Untuk mendukung aspek kesehatan, Satuan Pelayanan Terminal Kertonegoro Ngawi menjalin nota kesepahaman dengan RS AT Tiin Husada terkait penanganan medis dan kegawatdaruratan. 

“Kerja sama tersebut memungkinkan respons cepat apabila terdapat penumpang yang mengalami gangguan kesehatan di area terminal maupun saat perjalanan berlangsung,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

DPMD Ngawi Sebut Dana Desa 2026 Belum Bisa Disalurkan, Tunggu Musdes

SN-Media™ Ngawi – Memasuki awal bulan Maret, Penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2026 di Kabupaten Ngawi hingga kini belum tersalurkan. Pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian menyusul terbitnya PMK 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa, sementara pagu alokasi untuk Ngawi turun signifikan menjadi Rp72 miliar.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi, Arif Syarifudin, menjelaskan bahwa sejumlah regulasi teknis harus diselaraskan terlebih dahulu. Salah satu tahapan krusial yakni penetapan skala prioritas penggunaan Dana Desa melalui musyawarah desa. 

“Hingga awal bulan ini (Maret 2026), sebanyak 213 desa di Ngawi masih dalam proses menyiapkan pelaksanaan musyawarah desa atau Musdes, sebagai landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa 2026,” ungkap Arif, Senin (02/03/2026). 

Ia memaparkan, dalam PMK 7 Tahun 2026 ditegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus memperhatikan kebutuhan riil desa, sekaligus mempertimbangkan indikator kinerja. 

Mekanisme  diatur melalui Aplikasi OM-SPAN TKD yang terintegrasi dengan sistem pusat. Tak hanya itu, regulasi anyar tersebut turut mengatur tata cara pelaporan, monitoring, serta evaluasi penggunaan anggaran. 

Dapat diinformasikan. medasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir 2025 telah menginformasikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Kabupaten Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

Angka ini menurun tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan skema tersebut, Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDes 2026 seluruh desa di Ngawi secara total tetap Rp72 miliar. Secara rata-rata, masing-masing desa diperkirakan menerima kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta, menyesuaikan formula yang berlaku. 

Kondisi ini membuat pemerintah desa perlu cermat menyusun prioritas. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga diharapkan tetap menjadi perhatian utama, kendati ruang fiskal lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Sinergi SMSI dan DPPTK Ngawi Stabilkan Harga di Bulan Ramadan

SN-Media™ Ngawi – Operasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Ngawi di halaman Kantor Kecamatan Widodaren diserbu warga. Seluruh komoditas kebutuhan pokok yang disediakan habis terjual sebelum waktu berbuka puasa, Sabtu (28/02/2028).

Kegiatan yang berkolaborasi antara SMSI Kabupaten Ngawi dengan DPPTK setempat tersebut menjadi bagian dari langkah konkret menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Pasar murah digelar untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat tetap terjangkau. 

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ngawi, Kundari Pri Susanti, mendorong agar pelaku UMKM diberi ruang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pasar serupa. Pelibatan UMKM dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

“Kehadiran UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan penguat distribusi berbasis lokal. Selain membantu pemasaran produk warga sendiri, langkah itu juga menumbuhkan daya saing usaha kecil agar tetap bertahan di tengah fluktuasi harga,” ujar Kundari, Minggu (01/03/2026). 

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menegaskan operasi pasar murah merupakan instrumen pengendalian inflasi daerah yang terus diperkuat pemerintah. 

“Selain menjaga daya beli masyarakat, kegiatan tersebut bertujuan menekan potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Stabilitas pasokan menjadi kunci agar tidak terjadi gejolak di tingkat konsumen maupun pedagang,” jelas Nilam. 

Pada gelaran di Widodaren, sedikitnya sepuluh distributor ambil bagian. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, beras medium dan premium, minyak goreng, gula kemasan maupun gula polos, hingga telur ayam. 

Tak hanya itu, tersedia pula brambang bawang, cabai, aneka sayur mayur, mie instan, terigu, serta kebutuhan pokok lainnya. Seluruh barang dijual dengan harga di bawah pasaran untuk meringankan beban warga. 

Sejak dibuka pukul 13.30 WIB, antrean warga mengular di halaman kecamatan. Hingga menjelang berbuka puasa sekitar pukul 16.15 WIB, seluruh stok telah terjual tanpa tersisa. 

Pemkab Ngawi memastikan kegiatan serupa akan terus digelar di sejumlah titik lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga, memperkuat distribusi, sekaligus memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Posko THR Dibuka, Perusahaan Swasta Ngawi Diingatkan Taat Aturan

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi para pekerja maupun karyawan perusahaan swasta tetap mengacu pada ketentuan pengupahan nasional, sembari menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, Supriyadi, menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri sesuai regulasi yang berlaku. 

“Ketentuan tersebut menjadi pijakan utama bagi seluruh perusahaan di daerah. Pemerintah daerah mengingatkan agar kewajiban itu dipenuhi tepat waktu sehingga hak para pekerja tidak tertunda menjelang momentum Lebaran,” terang Supriyadi, Minggu (28/02/2026). 

Masih menurut dia, meski edaran dari pemerintah pusat belum diterbitkan, DPPTK Ngawi telah bergerak lebih awal. Upaya jemput bola dilakukan dengan mendatangi sejumlah pabrik besar guna menyampaikan imbauan secara langsung. 

Langkah persuasif tersebut ditempuh agar perusahaan menyiapkan anggaran sejak dini. Dengan kesiapan itu, para karyawan diharapkan dapat menerima haknya tanpa kendala administrasi maupun alasan teknis lainnya. 

Selain melakukan pemantauan lapangan, DPPTK juga membuka posko pengaduan THR di kantor dinas. Fasilitas ini disediakan untuk menampung laporan dari pekerja maupun karyawan perusahaan yang merasa dirugikan. 

Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan pembinaan tetap dikedepankan agar persoalan dapat diselesaikan secara proporsional tanpa memicu ketegangan antara manajemen dan karyawan. 

“Secara umum terdapat sekitar 30 perusahaan besar di Ngawi dalam daftar pemantauan, termasuk swasta, BUMN, dan rumah sakit,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Kabar Lega, THR Ngawi Rp 52,3 Miliar dan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Kebagian

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan alokasi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 telah disiapkan. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 52,3 miliar untuk seluruh pegawai lingkup Pemkab Ngawi.

Anggaran tersebut mencakup ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkab menegaskan kesiapan fiskal daerah agar hak pegawai terpenuhi menjelang hari raya, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di momentum lebaran. 

Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyohadi, menerangkan bahwa rencana pencairan THR dijadwalkan pada awal Maret 2026. Proses administrasi tengah dirampungkan agar penyaluran berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan. 

“Untuk ASN dan PPPK penuh waktu, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 47 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi ribuan pegawai aktif yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah, mulai dari sektor pendidikan hingga layanan teknis,” ujar Mulat, Jumat (27/02/2026). 

Masih menurut dia, untuk PPPK paruh waktu juga dipastikan menerima hak yang sama. Baik yang menduduki jabatan pengelola umum operasional maupun operator layanan operasional, seluruhnya telah masuk perhitungan anggaran pemerintah daerah tahun berjalan. 

Khusus PPPK paruh waktu, nilai alokasi yang disiapkan mencapai Rp 5,3 miliar. Pemerintah daerah menegaskan tidak ada pembedaan hak selama status kepegawaian tercatat aktif dan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. 

“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran THR tahun ini menembus Rp 52,3 miliar. Kebijakan tersebut diharapkan memberi rasa lega bagi pegawai sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal menjelang perayaan hari besar keagamaan, “ pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Jalur Ngawi–Mantingan Kembali Terjadi Kecelakaan, Lima Orang Luka

SN-Media™ Ngawi - Arus lalu lintas di ruas Ngawi–Mantingan terganggu setelah dua truk terlibat kecelakaan di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Meski tak ada korban jiwa, namun dipastikan lima orang mengalami luka, Kamis (26/2/2026).

Empat korban di antaranya sempat terjepit di dalam kabin yang mengalami kerusakan berat. Proses penyelamatan membutuhkan waktu karena rangka kendaraan ringsek dan sulit dibuka secara manual oleh warga sekitar. 

Berdasarkan data kepolisian, kendaraan yang terlibat ialah truk dump Hino N 8321 VW bermuatan tanah urug dikemudikan Joko Nur Cahyono, warga Kasreman, serta Mitsubishi Canter R 8717 ET pengangkut telur yang disopiri Dimas Axliano Diziana, asal Kota Madiun. 

Kasatlantas Polres Ngawi, AKP Yuliana Plantika, menjelaskan kedua truk melaju searah dari timur menuju barat. Sesampainya di lokasi, truk dump mengurangi kecepatan karena hendak berbelok ke kanan. 

“Dalam waktu hampir bersamaan, truk telur dari belakang berusaha mendahului kendaraan roda empat di depannya dengan mengambil sisi kanan. Jarak yang terlalu dekat membuat pengemudi sulit menghindari benturan,” terangnya. 

Dapat diinformasikan, bahwa tabrakan keras terjadi di sisi kanan truk dump. Mitsubishi Canter kemudian kehilangan kendali dan menghantam pohon di tepi jalan, sementara truk dump terdorong hingga oleng lalu masuk ke selokan. 

Kerasnya benturan menyebabkan kabin kedua kendaraan rusak parah. Para korban terhimpit material besi yang terlipat, sehingga memerlukan bantuan alat berat dan mobil derek untuk proses evakuasi. 

Petugas gabungan bersama warga bahu-membahu mengevakuasi korban dari dalam kendaraan. Setelah berhasil dikeluarkan, lima korban segera dibawa ke RS At-Tin Husada Ngawi guna mendapatkan penanganan medis, dan penanganan perkara kini dilakukan Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : m
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Dishub Ngawi Berlakukan BLUe Full Cycle, Kendaraan Mangkir KIR Dua Tahun Terblokir

SN-Media™ Ngawi - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi resmi memberlakukan sistem BLUe Full Cycle dalam layanan pengujian kendaraan bermotor. Penerapan ini dimulai sejak Januari 2026 sebagai tindak lanjut kebijakan nasional dari Kementerian Perhubungan.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa aplikasi BLUe Full Cycle telah dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat dan berlaku serentak di seluruh Indonesia tanpa perbedaan standar layanan. 

“Sistem tersebut merupakan digitalisasi pengujian kendaraan bermotor yang menggantikan buku uji KIR konvensional. Kini, pemilik kendaraan memperoleh smart card disertai stiker hologram berkode QR sebagai bukti kelulusan uji,” jelas Arifin, Rabu (25/02/2026). 

 Ia menambahkan bahwa melalui integrasi nasional, seluruh data kendaraan tersimpan dalam jaringan terpusat sehingga memudahkan pengawasan dan meminimalkan potensi manipulasi. Validitas informasi lebih terjamin karena dapat diverifikasi secara elektronik kapan pun dibutuhkan. 

“Program BLUe Full Cycle juga mencakup penghapusan pungutan PNBP untuk penerbitan kartu uji berbasis smartcard. Selain itu, terdapat penyesuaian jenjang jabatan penguji guna meningkatkan profesionalitas serta kualitas pelayanan publik,” jelasnya lagi. 

Upaya lain yang digenjot yakni penertiban kendaraan over dimensi dan over load atau ODOL. Pengawasan dilakukan lebih ketat melalui sistem digital yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan serta terhubung lintas daerah. 

Zainal juga menekankan bahwa kendaraan yang tidak melakukan uji berkala selama dua tahun berturut-turut berpotensi terblokir otomatis dalam sistem. 

“Konsekuensinya, pemilik wajib melengkapi kembali administrasi sebelum status uji dapat diaktifkan kembali,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun/Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ngabuburit Seru di Senja Ramadan Ngawi, Pengunjung Dimanjakan Aneka Takjil

SN-Media™ Ngawi - Senja Ramadan kembali menyapa warga Kabupaten Ngawi. Seperti sebelumnya, gelaran tahunan ini seakan menjadi etalase kebahagiaan sore hari, memanjakan masyarakat yang ngabuburit sembari berburu takjil pada Ramadan 1447 Hijriah.

Bertempat di halaman Kantor disparpora setempat, kegiatan tersebut dipadati pengunjung sejak petang. Warga tumplek blek menikmati suasana, menanti waktu berbuka dengan aneka sajian menggoda selera. 

 Kepala Disparpora Ngawi, Wiwien Purwaningsih, menegaskan Senja Ramadan bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang pemberdayaan ekonomi kreatif yang terus diperkuat setiap tahun pelaksanaannya. 

“Selama periode 19 hingga 23 Februari 2026, Disparpora memberikan dukungan penuh melalui koordinasi lintas OPD. Kepolisian, Satpol PP, Dishub, dan Diskominfo turut dilibatkan demi kelancaran kegiatan,” jelas Wiwien, Selasa (24/01/2026). 

Masih menurutnya, untuk fasilitas dasar seperti penyediaan listrik, air bersih, hingga lokasi representatif disiapkan matang. Pengamanan aset pedagang juga difasilitasi lewat layanan penitipan gerobak agar pelaku usaha merasa aman dan nyaman. 

“Dari sisi pemasaran, promosi dilakukan secara intensif melalui media daring. Disparpora juga menggandeng sejumlah sponsor, di antaranya Bank Jatim, Geprekinaja, Cimory, MPM Motor, serta BSI,” tambahnya. 

Dapat diinformasikan, sebanyak 75 pedagang mengisi kapasitas ruang tetap yang disediakan panitia. Tercatat terjadi rotasi tujuh pelaku usaha selama lima hari, memberi kesempatan merata bagi pelaku UMKM lainnya. 

Ragam produk yang ditawarkan cukup variatif, mulai kerajinan tangan, makanan berat, minuman segar, hingga aneka takjil dan camilan khas Ramadan yang laris diburu pengunjung. Berdasarkan rekapitulasi panitia, total estimasi pengunjung mencapai sekitar 3.313 orang. 

Angka tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat Ngawi yang tinggi terhadap kegiatan berbasis ekonomi kerakyatan. Dari sisi perputaran uang, akumulasi omzet selama lima hari menyentuh Rp157.185.161. Rata-rata pendapatan harian menembus lebih dari Rp31 juta, menandakan geliat ekonomi lokal bergerak cukup kencang. 

“Capaian tersebut memperlihatkan Senja Ramadan bukan hanya ajang hiburan ngabuburit, namun juga penguat ekosistem jualan pelaku usaha kecil, sekaligus menjadi denyut ekonomi musiman yang dinanti warga setiap tahunnya,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Anggaran Penataan Alun-alun Ngawi Digeser, Pemkab Prioritaskan Jalan Rusak

SN-Media™ Ngawi - Rencana penataan sisi timur Alun-alun Ngawi yang berada di pusat pemerintahan resmi ditangguhkan. Anggaran sekitar Rp20 miliar dialihkan untuk perbaikan jalan kabupaten yang dinilai lebih mendesak dan berskala prioritas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, Mohammad Sadli, membenarkan pergeseran alokasi tersebut. 

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan utama karena menyangkut mobilitas warga dan distribusi perekonomian daerah. 

“Masih banyak titik jalan kabupaten membutuhkan penanganan segera agar tidak semakin parah. Pertimbangan teknis dan manfaat langsung bagi masyarakat menjadi dasar utama pengalihan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk penataan kawasan,” jelas Sadli, Senin (24/02/2026). 

Sebelumnya, pengajuan anggaran penataan sisi timur alun-alun telah dilakukan sejak 2024. Saat itu muncul rencana perombakan menyeluruh atau face off Alun-alun Ngawi pada 2025 sehingga pelaksanaan proyek dipertimbangkan ulang. 

Namun rencana penataan skala besar itu akhirnya belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah menilai kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan, lebih strategis dan berdampak luas bagi aktivitas harian masyarakat Ngawi. 

Selain itu, di DPUPR terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus sekitar Rp12 miliar yang bersumber dari aspirasi, serta sejumlah proyek infrastruktur, namun dikerjakan pemerintah pusat, sementara daerah tinggal menerima hasil pembangunannya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT