sinar ngawi

Kamis, 24 September 2026

Ketidakcukupan Pangan Ngawi Capai 9,35 Persen, Asupan Energi Warga Masih Jadi Perhatian

SN Media™ Ngawi - Kabupaten Ngawi berada di urutan ke-28 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam indikator ketidakcukupan pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU). Berdasarkan data BPS, angkanya mencapai 9,35 persen, menunjukkan masih ada bagian masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan energi dan gizi secara optimal.

Angka tersebut sempat turun 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena dalam lima tahun terakhir PoU Ngawi sempat mengalami penurunan hingga 3,4 persen, sementara sekitar satu dari 10 masyarakat masih belum memenuhi kecukupan energi dan gizi secara optimal.

“PoU bukan berarti masyarakat tidak makan, tetapi energi yang dikonsumsi belum mencukupi atau komposisi gizinya belum seimbang. Jadi indikator ini lebih melihat kecukupan energi dari makanan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Kabid Keamanan dan Diversifikasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi Denny Apriyanto.

Baca Juga:

Pun dia kembali menyebut, bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kekurangan energi dan ketidakseimbangan konsumsi pangan dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas gizi masyarakat. Jika tidak ditangani, persoalan kecukupan gizi juga berpotensi berkaitan dengan munculnya masalah gizi buruk maupun stunting.

Terlebih Ngawi merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Artinya, persoalan pangan tidak hanya dilihat dari ketersediaan bahan pangan, tetapi juga bagaimana masyarakat mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

“Kalau melihat indikator PoU, masih ada kesenjangan dalam konsumsi pangan masyarakat, terutama untuk karbohidrat, protein, pangan hewani dan sumber nutrisi lainnya. Karena dalam menentukan PoU ada banyak variabel yang dikombinasikan,” jelas Denny.

Kondisi tersebut menarik karena berbanding dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Berdasarkan data DKPP Ngawi, nilai PPH konsumsi masyarakat Ngawi justru tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hasil antara indikator PoU dengan PPH konsumsi.

Perbedaan tersebut terjadi karena PoU dan PPH konsumsi menggunakan variabel serta pendekatan pengukuran yang berbeda. PoU merupakan indikator yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), sehingga variabel dan indikator yang digunakan tidak sepenuhnya sama dengan penghitungan PPH konsumsi oleh daerah.

Untuk mencari benang merah dari kondisi tersebut, DKPP Ngawi terus mendorong diversifikasi pangan di masyarakat. Sejumlah program telah dilakukan, seperti Gerakan Makan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (Gemaparut), Teras Pangan B2SA, serta Aman Kartonyono.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Dengan begitu, capaian PPH konsumsi yang tinggi dapat berjalan seiring dengan perbaikan indikator PoU.

“Kami berharap melalui penguatan diversifikasi pangan yang terus dilakukan, angka PoU Ngawi bisa terangkat dan semakin mendekati capaian PPH konsumsi yang saat ini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 23 September 2026

Korem 081/DSJ Renovasi Panti Asuhan di Ngawi, Anak Berkebutuhan Khusus Ikut Mendapat Perhatian

SN Media™ Ngawi – Korem 081/DSJ kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui Karya Bakti TNI dengan merenovasi Panti Asuhan Ngawi Al Munawwarah di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut ditandai peletakan batu pertama oleh Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto, Rabu (23/09/2026).

Renovasi panti asuhan ini menjadi lanjutan kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan Korem 081/DSJ di Panti Asuhan Kanzul Huda, Ponorogo. Program tersebut diarahkan untuk membantu memperbaiki fasilitas sosial sekaligus menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi penghuni panti.

Kolonel Untoro mengatakan, Karya Bakti TNI merupakan bagian dari kepedulian TNI AD terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan yang ada di wilayah. Melalui kegiatan tersebut, keberadaan TNI diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Karya Bakti yang kita laksanakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan yang terjadi di wilayah masing-masing,” kata Kolonel Untoro usai kegiatan.

Pada tahap renovasi kali ini, pekerjaan difokuskan pada pembenahan teras bagian depan dan pembangunan kanopi. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus memberikan ruang yang lebih terlindungi bagi pengurus maupun anak-anak panti.

Menurutnya, meskipun pembenahan yang dilakukan tidak berskala besar, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Teras dan kanopi yang lebih baik akan mendukung kenyamanan penghuni ketika menjalankan berbagai kegiatan di lingkungan panti. Karya Bakti Korem 081/DSJ juga tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilakukan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan. Kolonel Untoro menilai akta kelahiran menjadi dokumen penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Dokumen itu dapat membantu proses pengurusan berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, serta administrasi kependudukan lainnya. Panti Asuhan Ngawi Al Munawwarah sendiri merupakan yayasan sosial yang memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus.

Karena itu, dukungan terhadap fasilitas maupun administrasi dinilai menjadi bagian penting dalam menunjang kebutuhan para penghuninya.

“Kehadiran program ini sekaligus menjadi bentuk sinergi untuk memperkuat perhatian terhadap kelompok yang membutuhkan dukungan, sehingga keberadaan fasilitas dan dokumen penting dapat memberi manfaat secara berkelanjutan bagi kehidupan mereka ke depan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 22 September 2026

HUT ke-81 TNI, Korem 081/DSJ Gelar Bazar Kebutuhan Pokok dan Produk UMKM

SN Media™ Madiun – Korem 081/DSJ menggelar Bazar TNI untuk memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pahlawan Business Center (PBC), Kota Madiun. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai kebutuhan pokok sekaligus produk UMKM binaan, Selasa (22/09/2026).

Bazar dibuka untuk masyarakat umum dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Sejumlah pelaku UMKM binaan di wilayah Madiun serta satuan jajaran Korem 081/DSJ turut ambil bagian dengan menawarkan beragam produk kepada pengunjung.

Baca Juga:

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin turut meninjau pelaksanaan bazar secara langsung. Dalam kunjungannya, ia melihat sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari maupun produk usaha masyarakat.

Kehadiran Pangdam menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang tidak hanya diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka ruang pemasaran bagi pelaku UMKM di wilayah Madiun.

Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mengatakan, pelaksanaan bazar melibatkan UMKM binaan yang berada di wilayah Madiun serta satuan-satuan dalam jajaran Korem 081/DSJ.

“Dalam kegiatan ini kami melibatkan UMKM binaan di wilayah Madiun dan juga dari satuan-satuan di jajaran kami,” kata Kolonel Untoro ditemui di lokasi.

Menurutnya, pelibatan UMKM dalam kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT TNI, bazar tersebut juga diarahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga.

Berbagai bahan kebutuhan sehari-hari disediakan agar masyarakat memiliki pilihan berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah kebutuhan yang tersedia meliputi beras, minyak goreng, gula, tepung, mi instan, serta aneka makanan dan minuman olahan.

Produk UMKM binaan juga menjadi bagian yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan serupa digelar serentak oleh satuan jajaran TNI di berbagai daerah Indonesia. Selain menyemarakkan HUT ke-81 TNI, bazar tersebut menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dengan pelaku UMKM binaan.

Untoro menilai keberadaan UMKM mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian nasional sehingga dukungan melalui ruang promosi dan pemasaran perlu terus diberikan agar pelaku usaha dapat berkembang.

“UMKM saat ini merupakan salah satu pilar penting bagi perekonomian bangsa. Tentunya, kita harus terus memberikan ruang dan dukungan agar UMKM dapat semakin berkembang dan maju,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 21 September 2026

Ratusan PPPK Paruh Waktu Ngawi Perpanjang Kontrak, Anggaran Dipastikan Aman

SN Media™ Ngawi – Sekitar 726 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak pada pertengahan September 2026. Perpanjangan dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi.

Jumlah tersebut tercatat dalam Dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan PPPK Paruh Waktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya.

Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyohadi, mengatakan kebutuhan anggaran PPPK Paruh Waktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah.

“Untuk anggaran PPPK Paruh Waktu tahun 2026 aman. Termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan,” ujarnya.

Baca Juga:

Dalam proses perpanjangan, penilaian kinerja dari masing-masing OPD maupun BKPSDM menjadi salah satu pertimbangan utama. Evaluasi digunakan untuk melihat pelaksanaan tugas, kedisiplinan, serta kinerja pegawai selama menjalankan kewajiban sesuai perjanjian kerja.

Selain penilaian kinerja, setiap PPPK Paruh Waktu harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Berkas yang dikumpulkan meliputi perjanjian kerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), rekapitulasi absensi kehadiran, serta Surat Keterangan Aktif Bekerja.

Kelengkapan dokumen tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum perpanjangan kontrak dilakukan. Masing-masing OPD melakukan pengecekan terhadap data dan berkas pegawai untuk memastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi.

Tahapan itu sekaligus memastikan data PPPK Paruh Waktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tetapi juga hasil pelaksanaan tugas sebelumnya.

Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD. Dokumen, hasil evaluasi kinerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan.

Sementara pembiayaan PPPK Paruh Waktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai.

Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu.

“Perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 20 September 2026

Sepuluh Paket Jalan PUPR Ngawi Masuk Perubahan APBD 2026, Ini Rinciannya

SN Media™ Ngawi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi menyiapkan anggaran Rp29,775 miliar untuk 10 paket pekerjaan jalan melalui Perubahan APBD 2026. Selain itu, pengalihan anggaran penataan sisi timur Alun-alun Ngawi digunakan untuk pekerjaan landasan dan akses jalan menuju Pasar Hewan Ngawi di Desa Kandangan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi Mohammad Sadli mengatakan, pekerjaan tersebut akan diproses dengan metode pengadaan minikom. Pilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tinggal beberapa bulan.

“Karena waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan, kita dorong menggunakan metode minikom agar prosesnya lebih cepat. Dengan begitu, pekerjaan bisa segera berjalan dan waktu yang tersedia sampai akhir tahun dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Baca Juga:

Terkonfirmasi, bahwa sepuluh paket pekerjaan jalan tersebut memiliki total pagu fisik Rp29,775 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pemeliharaan berkala Jalan Keras-Kayut sebesar Rp6,11 miliar, disusul rekonstruksi Jalan Nglondan-Mengger Rp4,81 miliar dan Jalan Ngawi-Pitu Rp4,8 miliar.

Berikutnya, pemeliharaan berkala Jalan Ploso-Kendung mendapatkan pagu Rp4,6 miliar. Jalan Kedunggalar-Jatigembol memperoleh Rp3,6 miliar, sedangkan peningkatan Jalan Watualang-Gelung dialokasikan Rp2,07 miliar. Paket lainnya meliputi rekonstruksi Jalan Soco-Gondanglegi sebesar Rp1,565 miliar dan peningkatan Jalan Gemarang-Jeblogan Rp1,16 miliar.

Kemudian peningkatan Jalan Dawu-Beran mendapat Rp625 juta dan Jalan Jatipuro-Sidorejo sebesar Rp435 juta. Di luar 10 paket tersebut, PUPR Ngawi juga akan mengerjakan landasan dan akses jalan menuju Pasar Hewan Ngawi di Desa Kandangan. Pekerjaan itu dibiayai melalui pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penataan sisi timur Alun-alun Ngawi.

Pengalihan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian penggunaan anggaran dalam perubahan APBD. Anggaran penataan kawasan alun-alun yang dialihkan kemudian diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur kawasan Pasar Hewan Ngawi.

Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat dirampungkan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026. Pelaksanaannya akan menyesuaikan tahapan administrasi dan waktu yang tersedia agar kegiatan tidak menumpuk menjelang tutup tahun.

“Kita pastikan pekerjaan yang sudah mendapatkan anggaran ini segera berjalan dan dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 19 September 2026

Pemkab Ngawi Percepat Pemenuhan Indikator MCSP-RBS 2026, Tujuh Area Jadi Fokus Pengawasan KPK

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi mematangkan pemenuhan indikator Monitoring Controlling Surveillance for Prevention Risk Based System (MCSP-RBS) Tahun 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi di Command Center Setda Ngawi, Selasa (1/9/2026), dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto selaku Penanggungjawab MCSP-RBS bersama Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha selaku Wakil Penanggungjawab.

Forum tersebut membahas kesiapan dokumen sekaligus langkah percepatan pemenuhan indikator yang menjadi bagian penilaian KPK. Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto mengatakan, penyederhanaan area, indikator dan dokumen dalam MCSP-RBS 2026 perlu diikuti dengan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi setiap persyaratan.

Menurut dia, proses tersebut harus dilakukan secara terukur agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Yang paling penting adalah bagaimana setiap perangkat daerah memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian menyiapkan data dan dokumen secara tepat. Dengan begitu, proses pemenuhan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menumpuk di akhir tahapan,” ujarnya.

BACA JUGA:

Pada 2026, KPK memfokuskan pelaksanaan MCSP-RBS pada tujuh area. Ketujuhnya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi Noor Hasan Muntaha menambahkan, perangkat daerah diminta segera memastikan kelengkapan data serta dokumen sesuai indikator pada masing-masing area. Langkah tersebut diperlukan agar proses penginputan dan tahapan berikutnya tidak mengalami kendala.

“Pemenuhan indikator bukan hanya soal melengkapi dokumen, tetapi juga memastikan data yang disampaikan benar, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam proses ini,” kata Hasan.

Dapata diinformasikan, bahwa tahapan MCSP-RBS 2026 diawali pengumpulan dan validasi data pada triwulan II. Selanjutnya, penginputan dokumen ke dalam sistem MCSP berlangsung 1 Agustus hingga 30 September 2026. Setelah itu, KPK melakukan verifikasi, analisis dan asesmen risiko pada 1 sampai 15 Oktober 2026.

Melalui MCSP-RBS, Pemkab Ngawi mendorong pengawasan pemerintahan semakin terukur, terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyaraka

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Inspektorat Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 18 September 2026

Lima Jembatan Garuda Direncanakan Dibangun di Ponorogo, Tiga Sudah Mulai Dikerjakan

SN Media™ Ponorogo – Pembangunan Jembatan Garuda terus berlanjut di wilayah jajaran Korem 081/DSJ untuk membuka akses masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Di Kabupaten Ponorogo, lima jembatan direncanakan dibangun, dengan tiga di antaranya kini mulai dikerjakan.

Baca Juga:

Ketiga jembatan tersebut berada di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Desa Tanjunggunung, Kecamatan Badegan, dan Desa Bareng, Kecamatan Pudak. Kehadiran infrastruktur itu diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung berbagai kebutuhan sehari-hari.

Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto mengatakan, pembangunan Jembatan Garuda diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Jembatan tidak hanya menjadi penghubung antarkawasan, tetapi juga membuka peluang aktivitas warga agar berjalan lebih mudah.

“Harapannya, adanya jembatan ini mampu membuka akses dan mempermudah aktivitas warga. Baik untuk anak-anak menuju sekolah, mengangkut hasil pertanian, menggerakkan perekonomian, hingga mempermudah akses ke pusat-pusat pelayanan sosial,” ujarnya.

Manfaat tersebut menjadi salah satu alasan pembangunan Jembatan Garuda terus dilakukan di sejumlah daerah dalam jajaran Korem 081/DSJ. Sebelumnya, jembatan serupa telah dibangun di berbagai wilayah dan dirasakan masyarakat sebagai sarana penting untuk memperbaiki keterhubungan antarwilayah.

Bagi warga di daerah dengan kondisi akses yang belum memadai, keberadaan jembatan dapat memangkas hambatan perjalanan. Mobilitas menuju sekolah, fasilitas kesehatan, maupun lokasi kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur yang sebelumnya terbatas.

Di sektor pertanian, jembatan juga memiliki fungsi strategis karena dapat membantu kelancaran pengangkutan hasil produksi dari lahan menuju titik pengumpulan atau pasar. Akses yang semakin terbuka diharapkan ikut mendukung perputaran ekonomi desa dan memperkuat aktivitas masyarakat.

Dengan akses yang lebih baik, masyarakat juga memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Kehadiran jembatan diharapkan memperkuat hubungan antarwarga, mempercepat pelayanan, serta menciptakan konektivitas yang mendukung perkembangan desa secara bertahap dan merata.

Pembangunan tiga jembatan yang kini berjalan di Ponorogo menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat tersebut. Sementara dua jembatan lainnya yang masuk rencana pembangunan diharapkan dapat menyusul sesuai tahapan yang telah disiapkan.

Untoro menilai keberadaan Jembatan Garuda bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya mendorong kemajuan wilayah melalui peningkatan aksesibilitas.

“Kami optimis keberadaan Jembatan Garuda dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 17 September 2026

Menyoal Peluang PPPK Ikut CPNS, Ini Penjelasan BKPSDM Ngawi

SN Media™ Ngawi – Peluang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), termasuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, masih menunggu kepastian aturan pemerintah pusat. Hingga kini, belum tersedia regulasi maupun petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya di daerah.

Pemerintah daerah masih menunggu ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aturan tersebut nantinya menjadi acuan mengenai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengatakan, belum diketahui apakah PPPK yang mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS nantinya harus melalui tahapan seleksi atau menggunakan mekanisme lain.

“Belum ada regulasi maupun juklak juknisnya. Jadi apakah nanti perlu melalui seleksi atau langsung, kami belum bisa memastikan,” ujarnya.

Menurut Kenop, hal serupa berlaku untuk PPPK paruh waktu yang berpeluang berubah menjadi penuh waktu. Ketentuan mengenai proses, persyaratan, dan tahapan perubahan status tersebut juga belum ditetapkan.

Pun, ruang lingkup kebijakan masih belum diketahui. Kesempatan tersebut belum dapat dipastikan apakah hanya menyasar PPPK pada bidang pendidikan, khususnya guru, atau berlaku bagi seluruh kelompok PPPK.

Lanjutnya, kondisi itu membuat pemerintah daerah belum dapat menyusun langkah teknis terkait kebijakan tersebut. Pelaksanaan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang diterbitkan pemerintah pusat.

Regulasi tersebut diharapkan sekaligus memberikan kejelasan mengenai kelompok PPPK yang dapat mengikuti seleksi CPNS maupun skema perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Untuk sementara, PPPK di Ngawi masih harus menunggu aturan resmi sebelum mengetahui tahapan dan persyaratan yang akan diberlakukan. Informasi lanjutan akan disampaikan setelah ketentuan tersebut diterbitkan.

“Setelah ada kepastian sesuai regulasi dari pusat, baru kami bisa menindaklanjuti. Sekarang kami menunggu aturan tersebut keluar,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 16 September 2026

Peternak Kambing Ngawi Kelimpungan, Harga Jual Ternak Kini Jauh Menurun dari Sebelumnya

SN Media™ Ngawi - Sejumlah peternak kambing di Kabupaten Ngawi mengeluhkan penurunan harga jual ternak dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak mulai kelimpungan karena nilai jual kambing kini lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Harga kambing di tingkat peternak saat ini berada pada kisaran Rp250 ribu hingga Rp700 ribuan, bergantung ukuran dan kondisi ternak. Padahal, sebelumnya harga kambing untuk ukuran tertentu masih dapat menembus Rp1 juta lebih, sehingga penurunan tersebut turut dirasakan peternak.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nurcahyo, mengatakan kondisi harga tidak terlepas dari populasi kambing yang masih cukup tinggi. Populasi kambing di Ngawi mencapai lebih dari 80 ribu ekor, sementara domba berada di kisaran 40 ribu ekor.

“Kalau kambing ini sebenarnya lebih banyak menjadi tabungan masyarakat. Jadi ketika membutuhkan uang, ternaknya bisa dijual. Namun, saat harga turun, jangan sampai peternak melakukan panic selling atau menjual ternaknya karena panik,” ujar Yudo.

Baca Juga:

Menurutnya, kambing memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan karena selama ini lebih banyak dipelihara sebagai aset atau tabungan. Ternak tersebut dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan nilai sekaligus sumber dana ketika ada kebutuhan tertentu.

Karena itu, peternak diharapkan tidak terburu-buru melepas kambing hanya karena harga sedang mengalami penurunan. Keputusan penjualan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ternak, kebutuhan ekonomi, serta perkembangan permintaan pasar.

Di sisi lain, DPP Ngawi menilai kondisi peternakan kambing secara umum masih cukup baik. Populasi yang tetap tinggi menunjukkan kemampuan peternak dalam mengembangkan ternak masih berjalan, meskipun harga jual saat ini menghadapi tekanan.

Kambing juga dinilai relatif mudah dikembangbiakkan dan memiliki pilihan pakan yang beragam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat usaha peternakan kambing masih dapat dipertahankan masyarakat, termasuk ketika menghadapi musim kemarau panjang.

Untuk kebutuhan pakan saat kemarau, peternak dapat memanfaatkan berbagai sumber pakan alternatif. Salah satunya silase yang dapat disiapkan sebagai cadangan ketika ketersediaan hijauan mulai berkurang akibat kondisi cuaca.

“Jadi peternak tidak perlu melakukan panic selling. Kambing tetap menjadi aset atau tabungan masyarakat, sementara dari sisi pemeliharaan juga cukup mudah karena pilihan pakannya banyak, termasuk silase untuk menghadapi kemarau,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com