sinar ngawi

Kamis, 06 Agustus 2026

Bangunrejo Kidul Ngawi Tingkatkan Kesadaran Warga Melalui Rembug Pencegahan Stunting Berkelanjutan

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, menggelar rembug stunting sebagai upaya memperkuat pencegahan kasus stunting di tingkat desa. Kegiatan tersebut diikuti tenaga kesehatan, Forkopimcam, BPD, tokoh masyarakat, serta warga untuk menyamakan langkah dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Rembug stunting menghadirkan petugas dari Puskesmas setempat yang memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Materi yang disampaikan juga menekankan peran keluarga dalam mencegah stunting sejak dini.

Kepala Desa Bangunrejo Kidul, Suparno, mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, rembug stunting menjadi sarana menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

"Melalui rembug stunting ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Dengan keterlibatan semua pihak, upaya menekan angka stunting akan lebih optimal," ujarnya.

Pun dapat diinformasikan, bahwa kelompok yang menjadi sasaran utama intervensi meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita usia 0–23 bulan, remaja putri, serta calon pengantin. Masing-masing kelompok memerlukan pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhannya.

Baca Juga:

Ibu hamil diimbau memenuhi kebutuhan gizi, seperti asam folat, zat besi, dan protein, serta rutin menjalani pemeriksaan kehamilan. Sementara ibu menyusui didorong memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Selain itu, bayi dan balita diharapkan memperoleh makanan pendamping ASI yang bergizi serta dipantau pertumbuhannya secara berkala melalui Posyandu. Edukasi juga diberikan kepada remaja putri dan calon pengantin agar menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah anemia sebelum memasuki masa kehamilan.

Suparno menambahkan, pemerintah desa akan terus mendukung berbagai upaya pencegahan stunting melalui kegiatan edukasi dan pendampingan masyarakat.

"Harapannya, kepedulian seluruh warga terus tumbuh sehingga stunting dapat dicegah sejak dini dan anak-anak di Bangunrejo Kidul bisa tumbuh sehat," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 05 Agustus 2026

Realisasi Pembangunan Pasar Beran Ngawi Fokus di Eks Rumdin Wakil Bupati

SN Media™ Ngawi - Wacana pembangunan Pasar Beran Ngawi akhirnya terealisasi pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran Rp9,469 miliar dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk membangun pasar baru yang mendukung aktivitas perdagangan.

Pembangunan tahap awal akan dilakukan di lahan bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Lokasi tersebut dipilih karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk membangun Pasar Beran secara keseluruhan. Dengan skema itu, pedagang tetap bisa berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi selama proses pembangunan berlangsung.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan, pembangunan tahun anggaran 2026 difokuskan pada penyediaan fasilitas pasar kering yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan.

"Pada tahap ini kami membangun 60 kios untuk skema pasar kering. Selain itu juga disiapkan area parkir kendaraan roda dua dan roda empat agar kendaraan yang selama ini menggunakan bahu jalan dapat tertata dengan baik," ujar Nilam.

Baca Juga:

Pun, selain kios dan area parkir, pasar baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang mengacu pada standar nasional. Di antaranya kantor pengelola pasar, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang tera, mushala, tempat pengolahan sampah TPS3R hingga fasilitas pengolahan limbah.

Menurut Nilam, pemilihan lokasi pembangunan di eks rumah dinas Wakil Bupati juga menjadi solusi agar tidak diperlukan relokasi pedagang selama proses konstruksi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Pasar Beran tetap berjalan normal sehingga tidak mengganggu mata pencaharian para pedagang.

Keberadaan pasar baru itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul, terutama keberadaan pedagang yang berjualan hingga meluber ke badan dan bahu jalan sehingga memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Lebih jauh, Pasar Beran juga diproyeksikan menjadi pasar hub yang menghubungkan distribusi komoditas, khususnya sayur dan buah dari Kabupaten Magetan menuju wilayah sekitar Ngawi, seperti Blora, Cepu, dan Bojonegoro. Pasar tersebut sekaligus diharapkan menjadi ruang promosi bagi produk UMKM di kawasan sekitar.

"Harapannya, Pasar Beran mampu menata aktivitas perdagangan, menjadi pusat distribusi komoditas, mendorong perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu pembangunan dilakukan bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," tutup dia.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 04 Agustus 2026

Lama Kosong, Pemkab Ngawi Kembali Buka Seleksi Direktur PDAM Definitif

SN Media™ Ngawi – Kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) atau PDAM Kabupaten Ngawi yang telah berlangsung cukup lama mendorong Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali membuka proses seleksi. Penjaringan dilakukan untuk mendapatkan pimpinan definitif yang mampu membawa perusahaan daerah berkembang lebih baik.

Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Perumdam Kabupaten Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan penjaringan kembali dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperoleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman manajerial. Seluruh tahapan seleksi, kata dia, diselenggarakan secara profesional, objektif, dan transparan.

"Seleksi ini dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan. Kami berharap proses ini mampu menjaring figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta pengalaman memimpin perusahaan sehingga mampu membawa Perumdam berkembang lebih baik," ujar Maftuh.

Pendaftaran seleksi dibuka mulai 29 Juli hingga 10 Agustus 2026 pada hari kerja di Sekretariat Panitia Seleksi, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya sebagai bentuk komitmen terhadap proses rekrutmen yang akuntabel.

Baca Juga:

Selain membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat, panitia menetapkan sejumlah kriteria untuk menjaring calon direktur sesuai kebutuhan perusahaan. Pelamar diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah strata satu atau S1 serta sertifikat manajemen air minum minimal tingkat madya yang masih berlaku.

Tidak hanya itu, calon direktur juga harus memiliki pengalaman kerja sedikitnya lima tahun di bidang manajerial pada perusahaan berbadan hukum, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun perusahaan swasta. Pengalaman tersebut dinilai penting sebagai bekal dalam mengelola perusahaan daerah.

Maftuh menjelaskan proses seleksi tidak hanya mengacu pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta pemahaman calon terhadap tata kelola perusahaan. Dengan demikian, direktur yang terpilih diharapkan mampu membawa Perumdam semakin adaptif menghadapi tantangan pelayanan publik.

Untuk menjaga independensi, panitia seleksi terdiri atas lima orang yang berasal dari berbagai unsur, yakni dua perwakilan Pemerintah Kabupaten Ngawi, praktisi profesional, dan akademisi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan menghasilkan proses penilaian yang objektif sekaligus menjaring calon direktur yang benar-benar berkualitas.

"Harapan kami, seleksi ini menghasilkan direktur yang profesional, berintegritas, dan mampu meningkatkan pelayanan Perumdam kepada masyarakat," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 03 Agustus 2026

Pemkab Ngawi Bahas Insentif Tata Ruang, Pelanggaran Berpotensi Dikenai Denda dan Pembatasan Fasilitas

SN Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Tata Ruang. Sebelum ditetapkan, regulasi tersebut akan melalui tahapan konsultasi publik yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi, Jarot Kusumo Yudo, mengatakan konsultasi publik menjadi bagian penting karena substansi Perbup tidak hanya menyangkut aspek tata ruang, tetapi juga berdampak pada kebijakan finansial maupun sosial.

“Dalam proses penetapan Perbup nantinya akan dilakukan konsultasi publik karena ini merupakan kebijakan yang sangat krusial. Baik aspek finansial maupun sosial harus diperhitungkan sehingga perlu melibatkan masyarakat,” ujar Jarot, Senin (03/08/2026).

Dia menjelaskan, skema insentif dan disinsentif merupakan salah satu instrumen penegakan tata ruang yang telah diamanatkan dalam Perda Tata Ruang. Selain penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), regulasi tersebut juga memuat indikasi program serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme pemberian penghargaan maupun sanksi.

Baca Juga:

Menurut Jarot, insentif diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang memanfaatkan ruang sesuai ketentuan dan telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Bentuknya masih akan dirumuskan lebih lanjut dalam Perbup, namun dapat berupa kemudahan dalam pengurusan izin berikutnya maupun keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, disinsentif disiapkan sebagai perangkat pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pelanggaran dapat berupa pembangunan yang dilakukan sebelum penetapan aturan maupun ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin tata ruang yang telah diterbitkan.

Sebagai contoh, apabila koefisien dasar bangunan yang diizinkan hanya 50 persen dari luas lahan, namun hasil pemantauan menunjukkan bangunan telah menutup hingga 70 persen lahan, maka pelanggaran tersebut dapat dikenai disinsentif sesuai ketentuan yang akan diatur dalam Perbup.

“Disinsentif nantinya tidak selalu berupa denda uang atau fresh money. Instrumen lain juga dapat diterapkan, seperti pembatasan fasilitas tertentu, misalnya layanan listrik atau air. Seluruh mekanisme itu masih akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan secara rinci dalam Perbup sehingga memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” tutupnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 02 Agustus 2026

Ngawi Masuk 20 Besar Nasional Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja APBD Tiga Besar Jatim

SN Media™ Surabaya – Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 21 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi agar penyusunan perubahan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel.

Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Hilman Rosada, serta perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk menyamakan persepsi dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam forum itu, pemerintah pusat menyampaikan berbagai kebijakan terkait penyusunan Perubahan APBD, strategi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga langkah menghadapi dinamika fiskal sampai akhir tahun anggaran. Daerah juga diminta menjaga kualitas pengelolaan keuangan agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai target.

Hilman Rosada menegaskan, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan.

"Perubahan APBD harus disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika yang berkembang, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Setiap daerah juga perlu mempercepat realisasi pendapatan dan belanja agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan yang sama dipaparkan capaian realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah secara nasional berdasarkan data per 17 Juli 2026. Kabupaten Ngawi mencatat hasil membanggakan dengan masuk dalam 20 besar kabupaten di Indonesia untuk realisasi pendapatan daerah.

Baca Juga:

Tak hanya itu, di lingkup Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi juga menempati posisi tiga besar kabupaten dengan realisasi belanja daerah tertinggi. Capaian tersebut menjadi indikator komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBD melalui percepatan penyerapan anggaran yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja yang tinggi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terpisah, Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulat Setyo Hadi, mengatakan keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut memberikan berbagai informasi strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Hasil rapat ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan APBD yang adaptif dan tepat sasaran. Koordinasi dengan seluruh perangkat daerah juga akan terus diperkuat agar kualitas penganggaran tetap terjaga serta kinerja realisasi anggaran Kabupaten Ngawi dapat dipertahankan," ujarnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 01 Agustus 2026

Krisis Air Bersih Tak Cuma Ngawi, Warga Desa Ngrencak Trenggalek Terima Bantuan TNI

SN Media™ Trenggalek – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur tak hanya dirasakan Kabupaten Ngawi. Memasuki puncak musim kemarau, warga Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, juga mulai menghadapi keterbatasan pasokan air bersih sehingga mendapat bantuan distribusi air dari lintas instansi, Sabtu (01/08/2026).

Sebagai langkah tanggap darurat, Koramil 0806-11/Panggul bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas serta PDAM Trenggalek menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak berkurangnya debit sumber air. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau berlangsung.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 8.000 liter air bersih diangkut dan didistribusikan langsung ke Desa Ngrencak. Penyaluran dipimpin Bati Wanwil Koramil 0806-11/Panggul, Serma Suhardjo, bersama personel BBWS Brantas dan PDAM Trenggalek agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Serma Suhardjo menjelaskan kehadiran TNI dalam penyaluran bantuan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan teritorial sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak kekeringan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu pihak sehingga diperlukan kerja sama lintas lembaga.

"TNI akan selalu hadir di tengah masyarakat, terlebih saat warga menghadapi kesulitan. Bersama pemerintah dan seluruh unsur terkait, kami berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kami kepada rakyat," ujarnya.

BACA JUGA:

Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah, BBWS Brantas, PDAM Trenggalek, serta pemerintah desa akan terus dilakukan guna memantau perkembangan kondisi di lapangan. Apabila musim kemarau masih berlangsung dan kebutuhan air meningkat, distribusi bantuan akan kembali diupayakan sesuai kemampuan pasokan yang tersedia.

Bantuan tersebut disambut antusias masyarakat Desa Ngrencak. Warga memanfaatkan air bersih yang diterima untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan konsumsi sehari-hari.

Proses distribusi berlangsung tertib dengan melibatkan aparat desa dan warga setempat sehingga pembagian air dapat berjalan lancar serta menjangkau penerima secara merata.

Kolaborasi antara TNI, BBWS Brantas, PDAM Trenggalek, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat penanganan dampak kekeringan. Sinergi tersebut menjadi wujud kepedulian bersama dalam menjaga ketersediaan air bersih sekaligus membantu masyarakat bertahan menghadapi musim kemarau yang masih berlangsung.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Arw
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 31 Juli 2026

Dampak Kemarau Mulai Terasa di Ngawi, Warga Kiyonten Andalkan Air dari Dasar Sungai

SN Media™ Ngawi - Sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau, salah satunya Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman. Selama sebulan terakhir, lebih dari 10 kepala keluarga mengalami krisis air bersih setelah sumur-sumur mereka mengering dan tidak lagi dapat digunakan.

Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa mencari sumber air alternatif. Sebagian memilih menggali lubang di dasar sungai untuk memperoleh rembesan air, sementara lainnya mengambil air dari sendang yang berada di kawasan hutan karena menjadi sumber air yang masih tersedia. Air yang diperoleh dari dasar sungai umumnya tampak keruh.

Meski demikian, warga tetap memanfaatkannya karena tidak memiliki pilihan lain. Setibanya di rumah, air tersebut terlebih dahulu diendapkan dan disaring sebelum digunakan untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci.

Salah seorang warga, Sutini, mengatakan kesulitan memperoleh air bersih sudah berlangsung sekitar satu bulan. Menurutnya, seluruh sumur di sekitar permukiman telah mengering sehingga warga bergantung pada rembesan air di dasar sungai.

"Sampai rumah nanti disaring karena kotor. Sudah sebulan ini sulit air," ujar Sutini.

Baca Juga:

Selain menggali dasar sungai, sebagian warga juga mengambil air dari sendang yang berada di tengah hutan. Mereka rela menempuh jarak lebih jauh agar kebutuhan air keluarga tetap terpenuhi. Hingga kini, warga mengaku belum menerima bantuan air bersih sehingga harus bertahan dengan sumber air yang ada.

Menanggapi kondisi tersebut, Camat Kasreman Shodiq Jumari Effendy mengatakan pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Permintaan bantuan tandon air telah diajukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap musim kemarau. Salah satunya melalui usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh DPRKP.

"Kami sudah mengajukan permintaan tandon air kepada BPBD dan DPRKP untuk membantu kebutuhan air bersih warga. Ke depan, kami juga akan mengusulkan pembangunan infrastruktur SPAM agar masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih memadai sehingga persoalan serupa dapat diminimalkan ketika musim kemarau kembali terjadi," kata Shodiq.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok-jec
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 30 Juli 2026

Jaga Kesehatan Anabul, Ngawi Gelar Posyandu Kucing Gratis dengan Beragam Layanan Pemeriksaan

SN Media™ Ngawi - Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 diisi kegiatan Posyandu Kucing yang memberikan layanan kesehatan hewan secara gratis bagi warga Kabupaten Ngawi. Kegiatan digelar Dinas Perikanan dan Peternakan di Gedung Laboratorium Kesehatan Hewan.

Layanan tersebut ditujukan bagi para pencinta kucing untuk memastikan kondisi kesehatan hewan peliharaan sekaligus meningkatkan kesadaran pemilik agar rutin melakukan pemeriksaan. Sejumlah layanan disediakan, mulai General Check Up, pemeriksaan USG kucing, vaksinasi, pemberian vitamin, hingga pengobatan penyakit kulit.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Eko Yudo Nurcahyo mengatakan, Posyandu Kucing menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sekaligus sarana mendekatkan layanan kesehatan hewan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, pencinta kucing bisa mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaannya secara langsung. Pemeriksaan secara rutin penting dilakukan agar kesehatan kucing tetap terjaga,” ujar Eko, Kamis (30/07/2026).

Menurut dia, perhatian terhadap kesehatan kucing tidak hanya berkaitan dengan kondisi hewan, tetapi juga memiliki dampak terhadap kesehatan pemilik. Sebab, kucing termasuk hewan yang berpotensi membawa penyakit zoonosis yang dapat menular antara hewan dan manusia.

Baca Juga:

Karena itu, pemilik kucing diimbau aktif memeriksakan hewan peliharaannya, baik melalui Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan maupun dokter hewan secara mandiri.

“Zoonosis merupakan penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Maka, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan sekaligus menjaga kesehatan lingkungan keluarga,” jelasnya.

Pun pada pelaksanaan Posyandu Kucing kali ini, panitia menargetkan sebanyak 25 pemilik kucing untuk mendapatkan layanan. Setiap pemilik diperbolehkan membawa maksimal dua ekor kucing untuk diperiksa.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan dari warga yang memanfaatkan layanan untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Salah satunya Bahrul Setiawan, warga Desa Jeblogan, Kecamatan Paron, yang sengaja membawa kucingnya untuk mengikuti pemeriksaan.

Menurut Bahrul, layanan pemeriksaan gratis tersebut memberikan kesempatan bagi pemilik hewan untuk lebih mudah mengontrol kesehatan kucing. Selain pemeriksaan, pemilik juga dapat memperoleh informasi mengenai kondisi dan perawatan hewan peliharaan.

“Senang bisa ikut kegiatan ini, karena kami bisa mengontrol kesehatan kucing peliharaan. Jadi bisa mengetahui kondisinya dan lebih memperhatikan perawatannya,” kata Bahrul.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 29 Juli 2026

Sekolah Rakyat Ngawi Diperkuat 14 Guru Reguler, Penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI

SN Media™ Ngawi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler untuk diperbantukan sementara mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Ngawi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) RI menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Kabul Tunggul Winarno mengatakan, penugasan guru tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat di Ngawi. Penugasan guru ini telah disiapkan agar proses pembelajaran di sekolah asal tetap berjalan normal, sehingga pelayanan kepada peserta didik tidak terganggu," katanya.

Baca Juga:

Kabul merinci, 14 guru yang diperbantukan terdiri atas tiga guru jenjang sekolah dasar (SD) dan 11 guru sekolah menengah pertama (SMP). Guru SD meliputi guru kelas, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta guru olahraga. Sementara itu, guru SMP berasal dari berbagai mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di Sekolah Rakyat sejak awal operasional.

Pun dalam pemilihan tenaga pendidik dilakukan dengan mempertimbangkan sistem zonasi. Guru yang diperbantukan diprioritaskan berdomisili paling dekat dengan lokasi Sekolah Rakyat maupun sekolah asal sehingga mobilitas lebih efisien dan penyesuaian jadwal mengajar lebih mudah dilakukan.

Selain faktor domisili, pengaturan jadwal juga menjadi perhatian Dikbud Ngawi. Guru yang ditugaskan tetap menjalankan kewajibannya di sekolah asal sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah reguler tidak mengalami perubahan maupun kekurangan tenaga pengajar. Status para tenaga pendidik tersebut adalah guru bantu.

Hingga kini, Dikbud Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos RI mengenai tambahan insentif bagi guru yang diperbantukan. Ketentuan tersebut juga akan mengatur mekanisme penugasan, termasuk waktu mulai bertugas dan lamanya masa penempatan di Sekolah Rakyat.

"Prinsipnya, pelaksanaan di daerah akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemensos. Yang terpenting, kebutuhan guru di Sekolah Rakyat terpenuhi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah reguler," pungkas Kabul.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com