SN Media™ Ngawi – Sebanyak 60 perangkat desa dari 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 13-15 November 2026, di Hotel Rejeki Sarangan 1, Kabupaten Magetan.
Kegiatan yang dibuka Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, Budi Santoso, tersebut menjadi upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mulai dari perencanaan, administrasi, pelayanan masyarakat hingga pengelolaan keuangan dan aset desa.
Budi mengatakan, penguatan kapasitas diperlukan agar perangkat desa semakin memahami tugas dan fungsinya. Hal ini penting mengingat penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap perangkat desa semakin memahami tugas dan fungsinya, sehingga mampu menjalankan pemerintahan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujar dia.
Selain itu, materi juga mencakup Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Untuk mengukur pemahaman peserta, kegiatan dilengkapi pre-test, post-test, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bagian dari penerapan materi yang telah diterima.
Dalam pelaksanaannya, DPMD menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum, serta DPMD Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, serta DPPA DPMD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Ngawi, Chandraningsih Tri Widyaningrum, menekankan pentingnya pemahaman regulasi bagi perangkat desa. Terutama dalam menjalankan administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa.
"Pemahaman terhadap aturan menjadi bekal penting agar perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan tidak keluar dari koridor hukum. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan tertib dan memberikan kepastian hukum," pungkasnya.
Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News
Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM