Insan Pers Ngawi Didorong Siap Hadapi Tantangan Berat Era Digital Informasi

SN-Media™ Ngawi – Tantangan bagi pelaku pers semakin kompleks seiring perkembangan era digital yang berlangsung cepat. Insan pers di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, didorong menyiapkan kesiapan menghadapi perubahan pola penyebaran informasi masyarakat.

Wartawan dituntut mengedepankan profesionalisme serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Komitmen tersebut kembali diteguhkan insan pers Ngawi dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional di Kecamatan Paron, Senin (09/02/2026). 

"Di era serba digital informasi menyebar begitu cepat. Keberadaan media sosial memberi peluang bagi setiap orang untuk menjadi pewarta. Hal ini jadi tantangan berat untuk wartawan dan pers," ungkap Kundari Pri Susanti, wartawan Ngawi. 

Ia menilai tantangan pers di tengah perkembangan digital bukan lagi sekadar persoalan kecepatan penyampaian informasi. Namun lebih menitikberatkan pada upaya menjaga kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurutnya, apabila mampu menghadapi tantangan tersebut, pers khususnya di daerah berpeluang semakin memperkuat peran strategis. Media lokal berpotensi menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid dan terpercaya. 

Pers memiliki fungsi penting sebagai penjernih arus informasi yang kerap simpang siur. Media diharapkan mampu menyajikan berita akurat, jujur, berimbang, serta bertanggung jawab demi menjaga kualitas informasi publik. 

"Pers di era digital ini harus mampu kembali ke marwah yakni menyebarkan informasi akurat terpercaya, melakukan edukasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kontrol sosial yang berpihak pada kepentingan publik," ujarnya. 

Ia juga menyampaikan, wartawan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan berbagai platform baru dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi, namun tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. 

"Perlu dipahami bahwa kunci berita itu verifikasi, utamakan apa yang paling benar dan bukan apa yang paling cepat. Verifikasi ketat adalah benteng melawan hoaks," tambahnya. 

Selain itu, wartawan dituntut terus memperluas wawasan serta meningkatkan literasi digital. Kemampuan tersebut diperlukan agar pers mampu menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif dan memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Pers juga diharapkan tetap menjadi penyampai aspirasi, kritik, serta saran kepada pemerintah. Peran tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga marwah toleransi dan inklusivisme di tengah keberagaman masyarakat. 

"Era digital adalah kesempatan untuk menjadikan pers semakin berperan. Jadi memang akan enuntut seorang wartawan untuk berupaya keras agar medianya jadi rujukan terpercaya di tengah "hutan" informasi," tegasnya. 

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Ngawi, Mahmud Rosadi, turut menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Pers Nasional ke-80. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah bersinergi bersama insan pers dalam penyebaran informasi terpercaya. 

"Pemerintah Ngawi tak pernah alergi kritik, kita sadari bahwa media dan wartawan adalah mitra, penyeimbang bagi pemerintah dalam penyebaran informasi ke masyarakat," ungkap Mahmud. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: TiM-Red
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Program Strategis TNI Buka Konektivitas Antar Desa Terpisah Sungai di Balong Ponorogo

SN-Media™ Ponorogo - Upaya memperkuat konektivitas wilayah di Kecamatan Balong, Ponorogo, segera terealisasi. Desa Jalen dan Desa Dadapan dalam waktu dekat bakal tersambung jembatan gantung melalui program Jembatan Perintis Garuda yang digagas pemerintah.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan memudahkan mobilitas warga dua desa yang selama ini terpisah aliran sungai. Infrastruktur penghubung itu diproyeksikan menjadi akses vital guna menunjang aktivitas sosial serta pergerakan ekonomi masyarakat setempat. 

Selama ini, warga harus menempuh perjalanan memutar cukup jauh ketika hendak beraktivitas antar desa. Kondisi tersebut semakin menyulitkan saat debit sungai meningkat, sehingga penyeberangan tradisional tidak memungkinkan dilakukan secara aman. 

Babinsa Desa Jalen, Sertu Erwin, menuturkan, warga sebenarnya terbiasa menyeberangi sungai ketika kemarau. Namun saat musim penghujan, aliran air meluap sehingga masyarakat terpaksa memutar melalui jalur raya dengan jarak perjalanan lebih panjang. 

“Tidak sedikit warga Desa Jalen yang memiliki lahan pertanian berada di wilayah Desa Dadapan. Kehadiran jembatan gantung dinilai bakal memperlancar distribusi hasil panen serta mempersingkat waktu tempuh petani,” jelas Sertu Erwin, Minggu (08/02/2026). 

Masih menurutnya, selain mendukung aktivitas pertanian, pembangunan jembatan tersebut diyakini memberi manfaat sektor pendidikan. Banyak pelajar dari Desa Dadapan dan kawasan sekitarnya menempuh pendidikan di MTs maupun MA Ma’arif Desa Jalen. 

Terpisah, Danrem 081/DSJ, Kolonel Arm Untoro Hariyanto, menegaskan, program Jembatan Perintis Garuda dirancang guna menekan keterbatasan aksesibilitas masyarakat. Menurutnya, konektivitas wilayah menjadi kunci mempercepat pemerataan pembangunan antar desa. 

“Peningkatan akses transportasi tersebut tidak hanya memudahkan aktivitas harian, tetapi juga diharapkan memacu pertumbuhan sektor pertanian, pendidikan, hingga penguatan roda perekonomian desa secara berkelanjutan," Tegas Danrem. 

Lebih lanjut, Untoro menyebut, pembangunan jembatan serupa tidak hanya berlangsung di Ponorogo. Pada wilayah Korem 081/DSJ, terdapat enam lokasi lain yang menjadi sasaran program strategis tersebut. 

“Satu jembatan di Desa Bendosewu, Kabupaten Blitar, telah rampung. Sementara beberapa titik lain masih dikerjakan, masing-masing berada di Pacitan, Ngawi, Trenggalek, serta Nganjuk, sekaligus diharapkan segera memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya. 

Pun, pembangunan jembatan gantung penghubung Jalen dan Dadapan diharapkan menjadi solusi jangka panjang, mempererat interaksi sosial warga, serta membuka peluang pengembangan potensi desa yang selama ini terkendala keterbatasan akses transportasi. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok A
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun KM 576 Tol Ngawi–Solo, Penumpang Alami Luka Ringan

SN-Media™ Ngawi - Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di ruas Tol Ngawi–Solo KM 576 B, wilayah Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua korban mengalami luka ringan, Sabtu (07/02/2026).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Ngawi, Iptu Agus Hariyanto, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas, serta mengumpulkan keterangan awal guna memastikan kronologi peristiwa kecelakaan yang terjadi saat itu. 

“Kendaraan paling belakang kurang memperhatikan arus lalu lintas, sehingga menabrak mobil CR-V yang kemudian terdorong menabrak truk buah hingga berlanjut ke bus di depannya,” kata Iptu Agus Hariyanto. 

Insiden itu juga menyebabkan sebuah truk pengangkut sekitar dua ton buah durian terguling hingga menutup sebagian badan jalan tol. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian sempat membuat pengguna jalan di lokasi kaget dan meningkatkan kewaspadaan. 

Berdasarkan informasi di lapangan, kecelakaan bermula saat arus kendaraan dari arah timur menuju barat melambat. Kondisi tersebut dipicu adanya penyempitan jalur akibat pekerjaan perbaikan jalan yang tengah berlangsung di sekitar lokasi kejadian. 

Kendaraan yang berada di barisan depan berupaya menyesuaikan laju kendaraan. Namun, kendaraan di belakang diduga kurang menjaga jarak aman, sehingga tabrakan beruntun tidak dapat dihindari di jalur tol yang sedang padat aktivitas kendaraan.

Terkonfirmasi, empat kendaraan yang terlibat masing-masing bus Rosalia Indah bernomor polisi AD 7295 OF yang dikemudikan Dalyanto (55), warga Surakarta, serta mobil Honda CR-V bernomor polisi L 1923 FJ yang dikemudikan Suhadi (57), warga Sidoarjo. 

Selain itu, terdapat truk pengangkut durian bernomor polisi AA 9631 BP yang dikemudikan Lunianto (30), warga Wonosobo, serta bus Bagong bernomor polisi B 7228 FGB yang dikemudikan Indafi Sabilillah (33), warga Malang. 

Akibat benturan beruntun tersebut, seluruh kendaraan mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda. Bus Rosalia Indah mengalami kerusakan pada bagian depan kiri, mobil CR-V ringsek bagian depan dan belakang, sementara truk durian terguling. 

Bus Bagong juga mengalami kerusakan pada bagian belakang akibat benturan kendaraan sebelumnya. Material muatan truk sempat berserakan di badan jalan sehingga memperlambat proses normalisasi jalur tol di lokasi kejadian. 

Dua penumpang mobil CR-V mengalami luka ringan dan segera mendapatkan penanganan petugas. Korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan medis dan memastikan kondisi kesehatan tetap stabil. 

Peristiwa kecelakaan tersebut sempat menyebabkan arus kendaraan dari arah timur menuju barat tersendat lebih dari satu jam. Kasus kecelakaan masih ditangani kepolisian guna memastikan penyebab pasti serta mencegah kejadian serupa.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok M
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

BAZNAS Ngawi Perkuat Kompetensi, Unsur Pimpinan Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Nasional

SN-Media™ Ngawi – Penguatan kapasitas kelembagaan terus digencarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi bagi jajaran pimpinan lembaga pengelola zakat setempat.

Kegiatan strategis tersebut merupakan bagian dari program nasional peningkatan mutu pengelolaan zakat yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BAZNAS Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

"Sertifikasi profesi menjadi pijakan penting dalam memperkuat kredibilitas lembaga zakat agar semakin dipercaya masyarakat luas, khususnya para muzakki yang menyalurkan kewajiban zakat melalui lembaga resmi," terang ketua BAZNAS Ngawi, Samsul Hadi, jumat (06/02/2026).

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas lembaga, sekaligus memperkuat tata kelola penghimpunan serta pendistribusian zakat secara profesional. 

Dapat diinformasikan, seluruh pimpinan BAZNAS Kabupaten Ngawi ambil bagian dalam pelatihan tersebut yang berlangsung selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Januari 2026, bertempat di BAZNAS Institute, Matraman, Jakarta Timur. 

Peserta pelatihan melibatkan unsur pimpinan, meliputi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta Wakil Ketua IV, yang mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran sebagai bentuk keseriusan meningkatkan standar kompetensi pengelolaan zakat daerah. 

Pelatihan menghadirkan sejumlah asesor dan praktisi berpengalaman di bidang tata kelola zakat. Materi yang disampaikan tidak hanya mengedepankan teori, tetapi juga praktik lapangan serta evaluasi kompetensi peserta secara langsung. 

Proses asesmen dilakukan menggunakan skema sertifikasi resmi BNSP guna memastikan kemampuan peserta selaras dengan standar nasional profesi pengelola zakat, sekaligus meneguhkan profesionalitas lembaga amil zakat. 

Program tersebut juga menjadi momentum pembelajaran bagi pimpinan BAZNAS Ngawi dalam memperdalam strategi penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. 

Dengan diraihnya sertifikasi kompetensi, diharapkan BAZNAS Ngawi mampu memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pemdes Begal Tuntaskan Tahapan Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Secara Internal

SN-Media™ Ngawi – Proses seleksi dan mutasi perangkat Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa berlangsung tertib dan terbuka di kantor pemerintah desa setempat, Kamis (05/02/2026).

Kegiatan ini diikuti sepuluh perangkat desa dari berbagai unsur, meliputi tiga Kaur, tiga Kasi, serta empat kepala dusun, sebagai bagian dari penataan organisasi pemerintahan desa. 

Pelaksanaan seleksi dilakukan melalui tahapan ujian yang disusun panitia sesuai ketentuan, dengan tujuan menjaring figur yang dinilai memiliki kompetensi administrasi, pemahaman tata kelola desa, serta kemampuan koordinasi pelayanan masyarakat. 

Dari seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi, Fitra Salma yang sebelumnya menjabat kaur keuangan, dinyatakan lulus dan berhak menduduki jabatan Sekretaris Desa Begal setelah memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian panitia. 

Ketua panitia seleksi, Muqid, menjelaskan bahwa tahapan ujian dilaksanakan secara sederhana, objektif, dan sesuai pedoman, tanpa menambah maupun mengurangi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. 

“Proses seleksi difokuskan pada kemampuan dasar perangkat desa, terutama pemahaman administrasi pemerintahan, tata naskah dinas, serta ketepatan dalam menyusun laporan kegiatan desa,” jelasnya. 

Muqid menegaskan, seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang sama sejak awal, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan ujian, sehingga hasil akhir benar-benar mencerminkan kemampuan masing-masing perangkat desa.

Pun Pemerintah Desa Begal berharap pengisian jabatan Sekretaris Desa melalui mekanisme seleksi internal ini mampu memperkuat kinerja pelayanan, meningkatkan tertib administrasi, serta mendukung kelancaran roda pemerintahan desa. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Rekonstruksi Kepatihan Disiapkan, DPUPR Ngawi Jaga Arsitektur Lama

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan langkah rekonstruksi bangunan cagar budaya kawasan Kepatihan dengan pagu anggaran Rp 1,6 miliar pada tahun ini. Upaya tersebut ditempuh menyusul kondisi fisik bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat.

Program pemugaran itu menjadi bagian komitmen daerah menjaga warisan sejarah sekaligus mempertahankan identitas arsitektur lama yang selama ini menjadi penanda perkembangan pemerintahan serta budaya lokal di pusat kota Ngawi. 

Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Konstruksi DPUPR Ngawi Yesi Widyarti menyampaikan, alokasi anggaran rekonstruksi difokuskan pada pengembalian bentuk bangunan mendekati kondisi awal sesuai karakter bangunan bersejarah yang masih tersisa hingga kini. 

“Kami menyiapkan rekonstruksi dengan anggaran Rp 1,6 miliar karena kerusakan bangunan sudah cukup parah,” jelas Yesi. 

Menurutnya, pemugaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena bangunan tersebut berstatus cagar budaya yang dilindungi. Seluruh tahapan pekerjaan wajib mengedepankan prinsip pelestarian, termasuk mempertahankan nilai sejarah pada konstruksi bangunan. 

Dia kembali menegaskan, proses rekonstruksi akan mengikuti bentuk arsitektur asli bangunan. Penggunaan material juga harus disesuaikan, mulai jenis kayu, warna cat, hingga ornamen dekoratif yang menjadi ciri khas bangunan bersejarah tersebut. 

“Semua material, warna, hingga aksesoris harus menyesuaikan bentuk asli dan mengacu kajian tenaga ahli cagar budaya,” terangnya. 

Saat ini, DPUPR Ngawi tengah menyiapkan dokumen administrasi sebagai bagian awal pelaksanaan proyek. Penyusunan dokumen tersebut meliputi perencanaan teknis, spesifikasi pekerjaan, hingga kelengkapan persyaratan pengadaan sesuai ketentuan berlaku. 

Pemerintah daerah menargetkan tahapan lelang segera dilaksanakan setelah dokumen persiapan dinyatakan lengkap. Dengan begitu, proses rekonstruksi diharapkan cepat berjalan agar kerusakan bangunan tidak semakin meluas serta menjaga stabilitas struktur lama. 

Dapat diinformasikan, bahwa pelestarian kawasan Kepatihan dinilai memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu jejak sejarah tata kelola pemerintahan di Ngawi. Selain menjaga nilai budaya, rekonstruksi juga diharapkan mendukung potensi edukasi serta wisata sejarah daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

PPPK Ngawi Sumbang Kasus Perceraian Terbanyak, BKPSDM Ungkap Penyebabnya

SN-Media™ Ngawi – Fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara dan PPPK lingkup Pemkab Ngawi terus bertambah. BKPSDM mencatat sedikitnya 30 aparatur mengajukan perceraian yang berasal dari permohonan baru 2025 serta pengajuan awal 2026.

Kepala BKPSDM Ngawi, Idham Karima, membenarkan jumlah tersebut merupakan akumulasi perkara dari sisa pengajuan 2024, permohonan baru sepanjang 2025, serta tambahan permohonan yang mulai masuk pada 2026. 

Dari keseluruhan kasus yang tercatat, lebih dari separuh berasal dari kalangan PPPK. Tercatat sebanyak 16 permohonan cerai berasal dari kelompok tersebut dengan dominasi gugatan cerai diajukan pihak perempuan. 

Idham menjelaskan, perceraian aparatur ditengarai karena perubahan kondisi kehidupan setelah pasangan merasa lebih mapan secara ekonomi. Situasi tersebut kerap memicu perubahan cara pandang dalam membina rumah tangga. 

“Faktor kemapanan ekonomi dan perubahan status ditengarai penyebab konflik rumah tangga. Tidak sedikit pasangan mengalami perubahan pola hubungan setelah kondisi ekonomi mereka meningkat,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Selasa (03/02/2026). 

Ia menambahkan, perubahan keseimbangan peran dalam keluarga sering menimbulkan ketegangan. Ketika komunikasi tidak berjalan harmonis, konflik rumah tangga berpotensi berkembang hingga berujung pada keputusan perceraian. 

Selain faktor ekonomi, Idham menyebut perubahan harapan hidup pasangan turut memengaruhi keharmonisan keluarga. Perbedaan pandangan terhadap masa depan kerap menjadi pemicu renggangnya hubungan rumah tangga. 

Menurutnya, setiap pengajuan perceraian aparatur, lanjutnya, tetap harus melalui proses administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut menjadi bagian pendataan kondisi keluarga aparatur di lingkungan pemerintah daerah.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pengusaha Hotel dan Resto Ngawi Menyayangkan Agenda Pemerintah yang Kerap ke Luar Kota

SN-Media™ Ngawi – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Ngawi menyayangkan masih adanya agenda Pemerintah Kabupaten Ngawi yang digelar di luar kota, di tengah kondisi usaha hotel dan rumah makan yang belum menunjukkan pemulihan berarti.

Minimnya kegiatan pemerintahan di dalam daerah dinilai berdampak langsung pada tingkat hunian hotel serta transaksi rumah makan, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan usaha. 

Ketua PHRI Kabupaten Ngawi, Sutopo, mengungkapkan hingga awal 2026 kondisi usaha perhotelan dan rumah makan masih tertekan, seiring melemahnya daya beli masyarakat yang belum kunjung membaik. 

Ia menyebut, harapan pelaku usaha terhadap membaiknya iklim ekonomi ternyata belum terwujud, bahkan sejumlah indikator menunjukkan tren penurunan aktivitas usaha dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tambahnya, penurunan tersebut turut dipengaruhi minimnya kegiatan dan pemesanan dari instansi pemerintahan daerah, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama keberlangsungan usaha hotel dan gedung pertemuan di Ngawi. 

“Kebijakan efisiensi anggaran serta berbagai pertimbangan lain berdampak langsung pada berkurangnya agenda rapat, bimtek, maupun acara resmi yang biasanya dilaksanakan di wilayah Ngawi,” jelasnya kemudian. 

Ia juga menyayangkan, bahwa di awal tahun ini masih ditemukan sejumlah kegiatan pemerintah daerah yang justru digelar di luar kota, meski fasilitas perhotelan dan gedung pertemuan di Ngawi dinilai telah memadai. 

PHRI menilai, seharusnya kegiatan pemerintahan dapat dioptimalkan terlebih dahulu di daerah sendiri sebelum memilih lokasi luar kota, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. 

Sutopo yang juga pemilik Resto Milangkori menjelaskan, PHRI Ngawi saat ini memiliki sekitar 60 anggota terdaftar, namun yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha dan organisasi hanya berkisar 30 anggota. 

“Dalam pertemuan anggota PHRI bulan lalu, mayoritas pelaku usaha menyampaikan keprihatinan serupa terkait sepinya tingkat hunian hotel dan berkurangnya transaksi rumah makan, baik skala besar maupun pelaku UMKM,” terang dia, Senin (02/02/2026). 

Dia menandaskan, bahwa di Ngawi tersedia berbagai ruang pertemuan, aula, hingga hotel dengan kapasitas beragam yang layak digunakan untuk rapat, pelatihan, maupun agenda resmi pemerintahan. 

Lebih lanjut, selain menunjang aktivitas pemerintahan, pemanfaatan fasilitas lokal juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, hingga jasa pendukung lainnya. 

PHRI berharap kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Ngawi, mengingat sebagian besar anggota masih sangat bergantung pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagai sumber pendapatan utama. 

Tak hanya hotel dan gedung pertemuan, Sutopo juga menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan daerah terhadap keberlangsungan UMKM Ngawi agar ekosistem usaha lokal tetap bertahan dan tumbuh berkelanjutan. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

TNI Bersama BPBD Tulungagung Bergerak Cepat Tangani Dampak Banjir Panggungkalak

SN-Media™ Tulungagung – Penanganan pascabanjir akibat luapan sungai di Dusun Dlodo, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, dilakukan secara gotong royong oleh unsur TNI, pemerintah kecamatan, dan BPBD Kabupaten Tulungagung, Minggu (1/2/2026).

Anggota Koramil Tipe B 0807/19 Pucanglaban bersama Forkopimcam dan BPBD turun langsung membersihkan lingkungan permukiman warga yang terdampak genangan, lumpur, serta material sisa banjir yang menghambat aktivitas harian masyarakat. 

Fokus karya bakti diarahkan pada pembersihan jalan kampung, halaman rumah warga, serta saluran air yang tersumbat akibat timbunan sampah dan lumpur kiriman dari aliran sungai meluap saat hujan deras. 

Pgs Danramil Tipe B 0807/19 Pucanglaban Kapten Inf Sugeng Supriyanto menyampaikan bahwa keterlibatan TNI merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak, seraya berharap kebersamaan ini mampu mempercepat pemulihan lingkungan dan aktivitas warga kembali normal. 

“Selain kerja bakti, tim gabungan juga menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pokok kepada warga terdampak sebagai bentuk dukungan moril, sekaligus meringankan beban masyarakat pasca terjadinya bencana banjir,” jelasnya. 

Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI–Polri, BPBD Kabupaten Tulungagung, pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta warga setempat yang bahu membahu menyelesaikan pekerjaan secara swadaya dan terkoordinasi. 

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai efektif dalam mempercepat proses penanganan dampak bencana, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang terdampak musibah alam. 

Di tengah upaya pemulihan, masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan di wilayah Kecamatan Pucanglaban masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. 

Melalui sinergi berkelanjutan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penanganan bencana ke depan dapat dilakukan lebih cepat, tanggap, dan terukur di wilayah Kabupaten Tulungagung. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT