sinar ngawi

Selasa, 18 Agustus 2026

HUT ke-81 RI, Bupati Ngawi Serahkan Remisi Simbolis kepada Warga Binaan Lapas

SN Media™ Ngawi – Sebanyak 217 warga binaan Lapas Kelas IIB Ngawi menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan proses pembinaan yang telah dijalani selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Kasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIB Ngawi, Suwarno, mengatakan pemberian pengurangan masa pidana tersebut diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penilaian mencakup perilaku selama menjalani hukuman serta keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pihak lapas.

“Remisi ini diberikan kepada warga binaan yang selama menjalani masa pidana menunjukkan perilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh,” kata Suwarno.

Berdasarkan data Lapas Kelas IIB Ngawi, jumlah penghuni saat ini mencapai 304 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 orang berstatus tahanan, sedangkan 268 lainnya merupakan narapidana yang sedang menjalani masa pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Baca Juga:

Pada momentum remisi tahun ini, terdapat 217 narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat memperoleh pengurangan masa hukuman. Sebagian besar penerima masuk kategori Remisi Umum I (RU I), yakni sebanyak 208 orang.

RU I diberikan dalam bentuk pemotongan sebagian masa pidana. Dengan demikian, penerimanya belum dapat mengakhiri masa hukuman dan tetap menjalani sisa pidana sesuai ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas IIB Ngawi.

Selain itu, terdapat sembilan warga binaan yang memperoleh Remisi Umum II (RU II). Dalam kategori tersebut, pengurangan masa pidana dapat berpengaruh langsung terhadap berakhirnya hukuman yang sedang dijalani.

Dari sembilan penerima RU II, empat orang dinyatakan dapat langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Mereka selanjutnya berkesempatan kembali berkumpul dengan keluarga serta menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Sementara lima penerima lainnya masih harus menjalani pidana pengganti atau masa subsider. Artinya, pengurangan masa pidana yang diterima belum membuat seluruh kewajiban hukum mereka berakhir sehingga proses pembinaan tetap berlangsung sampai ketentuan pidana dipenuhi.

Penyerahan remisi pada peringatan kemerdekaan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai proses penting sebelum warga binaan kembali ke lingkungan sosial.

“Harapannya, remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menjaga perilaku, mengikuti pembinaan, dan mempersiapkan diri agar setelah bebas nanti bisa kembali diterima masyarakat,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : dok R
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 17 Agustus 2026

HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bupati Ony Ungkap Target Infrastruktur dan Layanan Dasar Kabupaten Ngawi

SN Media™ Ngawi – Detik-detik Proklamasi menjadi bagian khidmat dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-alun Merdeka Ngawi. Prosesi tersebut berlangsung dengan tertib dan diikuti peserta dari berbagai unsur masyarakat serta instansi, Senin (17/08/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memimpin jalannya peringatan kemerdekaan bersama 40 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Ngawi. Barisan peserta upacara terdiri atas jajaran TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), mahasiswa, hingga pelajar.

Usai upacara, Ony menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui komitmen bersama dalam membangun daerah. Menurutnya, kemandirian dan gotong royong harus tumbuh ketika pemerintah daerah menjalankan amanah secara optimal serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

“Indonesia berdaulat dan makmur ini harus menjadi komitmen bersama. Tidak hanya pemerintah, kita selaku warga bangsa juga harus berusaha, berkomitmen dan berkontribusi pada pembangunan,” kata Ony.

Ia mengatakan, pembangunan di Kabupaten Ngawi diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari ketahanan pangan, infrastruktur, layanan air bersih, pendidikan hingga investasi yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran.

Baca Juga:

Pun pada sektor ketahanan pangan, Ony menyebut Ngawi telah memiliki capaian dalam produksi padi dan jagung. Pemerintah daerah juga terus mendorong komoditas ubi yang disebutnya memiliki produktivitas tinggi di Jawa Timur.

Sementara infrastruktur jalan dan jembatan saat ini disebut berada pada kisaran 95 persen. Pemerintah daerah menargetkan cakupan tersebut meningkat menjadi sekitar 97 hingga 98 persen pada tahun ini. Untuk layanan air bersih, ketercakupan telah mencapai sekitar 98 persen dan ditargetkan menuju 100 persen.

Di bidang pendidikan, ketercukupan prasarana jenjang SD, SMP dan SMA masih sekitar 87 persen. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan yang perlu dikejar agar seluruh kebutuhan fasilitas pendidikan dapat terpenuhi secara merata.

Selain itu, investasi menjadi salah satu prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung berbagai Program Strategis Nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Ngawi.

“Ketika kita bisa mendukung dan memfasilitasi secara optimal visi Presiden serta program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan KDKMP, maka kemanfaatannya akan bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Ngawi secara optimal,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Pemkab Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 16 Agustus 2026

Hadapi Musim Kemarau, TNI dan BPBD Kirim 8.000 Liter Air ke Desa Duren

SN Media™ Trenggalek – Sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan kepada warga Desa Duren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di tengah dampak musim kemarau. Bantuan tersebut disalurkan Koramil 0806-09/Tugu bersama BPBD Trenggalek pada Sabtu (15/08/2026).

Baca Juga:

Distribusi air dilakukan melalui dua titik penampungan di Dusun Gebang dan Dusun Gajah. Selain mengisi tempat penampungan, petugas gabungan juga membagikan air secara langsung kepada warga yang membutuhkan agar bantuan dapat diterima secara merata. Masyarakat telah menyiapkan galon maupun wadah air di depan rumah masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperlancar proses pembagian sekaligus memudahkan petugas menjangkau warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama kemarau.

Babinsa Desa Duren, Sertu Komarudin, mengatakan keterlibatan TNI bersama pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi perhatian selama musim kemarau berlangsung.

“TNI bersama pemerintah akan selalu hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat. Bantuan air bersih ini merupakan bentuk nyata kepedulian kami agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” ujar Komarudin.

Ia menjelaskan, pola distribusi langsung ke rumah warga dilakukan supaya bantuan tidak hanya terkonsentrasi pada titik penampungan. Dengan cara tersebut, masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pasokan air tanpa harus pergi jauh. Selain menyalurkan bantuan, personel Koramil 0806-09/Tugu bersama BPBD Trenggalek juga memantau kondisi wilayah.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebutuhan air bersih sekaligus mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Musim kemarau dapat menyebabkan sumber air warga mengalami penurunan debit hingga mengering.

Kondisi itu berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga distribusi air menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan pasokan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga Desa Duren selama kemarau.

Koordinasi antara Koramil 0806-09/Tugu dan BPBD Trenggalek juga akan terus dilakukan guna memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Sinergi kedua pihak diharapkan mampu mempercepat respons apabila kebutuhan air bersih kembali meningkat.

Pemantauan kondisi masyarakat pun menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Dengan distribusi yang dilakukan langsung maupun melalui titik penampungan, bantuan air diharapkan menjangkau warga secara tepat sasaran.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk respons terhadap persoalan ketersediaan air bersih selama musim kemarau.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dokbr /> *** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 14 Agustus 2026

Maxim Siapkan 81 Mobil Bertema Kemerdekaan, Pengguna Berpeluang Naik Gratis

SN Media™ Jakarta – Maxim Indonesia menghadirkan program khusus untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyiapkan 81 unit Maxim Car berdesain kepulauan Indonesia yang beroperasi di 19 kota. Pengguna berkesempatan memperoleh perjalanan gratis pada 17 Agustus 2026.

Kesempatan tersebut berlaku bagi pengguna yang secara kebetulan mendapatkan salah satu mobil dengan desain kemerdekaan saat melakukan pemesanan. Sementara itu, pengguna yang belum memperoleh kendaraan khusus tetap dapat menikmati potongan harga sebesar 17 persen mulai 11 hingga 21 Agustus 2026.

Baca Juga:

Masyarakat di 19 kota dapat melakukan pemesanan Maxim Car seperti biasa melalui aplikasi. Sistem akan menentukan kendaraan yang menerima pesanan, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pemesanan khusus untuk mendapatkan mobil yang telah dihias dengan tema kemerdekaan Indonesia.

Jika pada 17 Agustus pengguna mendapatkan mobil berdesain khusus tersebut, perjalanan akan diberikan secara gratis. Sebanyak 81 mobil itu beroperasi di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Ambon, Makassar, Kendari, Cilegon, Serang, Kupang, Balikpapan, Bandar Lampung, Batam, Palembang, Jayapura, Malang, Pekanbaru, Timika, Bukittinggi, dan Bau-bau.

Jangkauan program tersebut mencakup sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Setiap kendaraan dihiasi stiker bergambar kepulauan Indonesia yang menjadi simbol keberagaman sekaligus persatuan masyarakat dalam bingkai kemerdekaan nasional.

Head of Subdivision Maxim Jakarta Muhammad Richie Rafsanjani mengatakan, program tersebut merupakan bentuk sederhana perusahaan untuk ikut merayakan kemerdekaan bersama masyarakat Indonesia. Menurutnya, momentum 17 Agustus menjadi kesempatan berbagi kebahagiaan melalui layanan transportasi yang dekat dengan aktivitas warga.

“ Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah momen untuk merayakan persatuan dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia,” kata Richie dalam keterangan terkait program kemerdekaan Maxim yang disampaikan kepada publik.

Richie mengatakan, perjalanan gratis dengan mobil yang tampil berbeda diharapkan memberikan pengalaman tersendiri bagi pengguna pada momentum 17 Agustus. Melalui program tersebut, Maxim ingin berbagi kebahagiaan sekaligus ikut membangun suasana perayaan kemerdekaan di berbagai kota Indonesia.

Dia menambahkan, kehadiran Maxim di sebuah kota tidak semata-mata berkaitan dengan operasional layanan transportasi. Perusahaan juga berupaya menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat, termasuk ketika warga memperingati berbagai momentum nasional yang berlangsung setiap tahun di daerah.

Ke depan, Maxim menyatakan akan terus mengintegrasikan berbagai inisiatif sosial dan budaya dalam aktivitas perusahaan. Bagi Maxim, luasnya jangkauan layanan di berbagai wilayah Indonesia bukan hanya bagian dari perkembangan bisnis, tetapi juga kesempatan mempererat hubungan antarmasyarakat serta berkontribusi dalam momen berarti.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Siaran Pers
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok Maxim
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 13 Agustus 2026

Tiga Poktan di Ngawi Dapat Combine Harvester, Kanang Tekankan Pengelolaan Bersama

SN Media™ Ngawi – Tiga kelompok tani di Kabupaten Ngawi menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa combine harvester dalam kegiatan reses dan penyerapan aspirasi anggota Komisi VI DPR RI, Ir Budi Sulistyono Kanang, Selasa (11/08/2026).

Penyerahan tiga unit mesin panen tersebut berlangsung di Kecamatan Kwadungan. Bantuan diterima langsung oleh ketua masing-masing kelompok tani yang selama ini menjadi penggerak kegiatan pertanian di wilayahnya.

Tiga penerima bantuan itu yakni Kelompok Tani Ingasrejo, Desa Beran, Kecamatan Ngawi; Kelompok Tani Sri Makmur, Desa Purwosari, Kecamatan Pangkur; serta Kelompok Tani Sri Agung, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas.

Bantuan combine harvester tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani menghadapi persoalan tenaga kerja yang kerap muncul ketika memasuki masa panen. Terlebih, waktu panen sejumlah lahan biasanya berlangsung hampir bersamaan.

“Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kegiatan panen tidak mengalami keterlambatan,” kata Kanang.

Menurut dia, keberadaan mesin panen menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pekerjaan di lapangan. Dengan penggunaan alat tersebut, kelompok tani memiliki sarana yang dapat mendukung efisiensi waktu sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jumlah tenaga kerja manual saat panen berlangsung.

Baca Juga:

Meski demikian, Kanang meminta bantuan alsintan itu tidak hanya dimanfaatkan oleh sebagian anggota. Pengelolaannya perlu dilakukan secara kolektif agar keberadaan combine harvester benar-benar memberi manfaat bagi seluruh anggota kelompok tani.

Selain penggunaan secara bersama, perawatan mesin juga menjadi perhatian. Kondisi alsintan harus dijaga supaya tetap siap digunakan ketika musim panen tiba. Pemeliharaan yang rutin dinilai penting agar usia pakai alat dapat lebih panjang dan biaya perbaikan tidak membebani kelompok.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan, bantuan tersebut harus dipandang sebagai sarana penunjang produktivitas, bukan sekadar tambahan peralatan kelompok. Karena itu, pengurus diminta menyusun pola pemanfaatan yang jelas dan adil.

Ia menilai pengelolaan yang tertib akan memudahkan kelompok mengatur jadwal penggunaan alat, khususnya saat permintaan meningkat dan beberapa wilayah memasuki panen pada periode berdekatan. Dengan demikian, pemanfaatannya berlangsung bergiliran tanpa menimbulkan persoalan antaranggota kelompok.

Kanang berharap bantuan combine harvester dapat memperkuat kemampuan kelompok tani dalam menghadapi musim panen, sekaligus membantu menjaga kelancaran pekerjaan pertanian di Kabupaten Ngawi.

“Alat ini harus dirawat dengan baik dan digunakan bersama sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan seluruh anggota kelompok,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok internal
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 12 Agustus 2026

Omzet Turun 70 Persen, Pedagang Musiman Bendera Asal Garut Akhiri Dagangan di Ngawi

SN Media™ Ngawi – Pedagang musiman bendera dan umbul-umbul asal Garut, Jawa Barat, mengakhiri aktivitas berjualan di Ngawi, Rabu (12/8/2026). Pun sepekan menjelang HUT ke-81 RI, omzet yang mereka peroleh turun sekitar 70 persen dibandingkan tahun lalu.

Salah satunya Rahman, yang bersama rombongannya beberapa hari terakhir berjualan di sejumlah ruas trotoar Ngawi kota. Lapak mereka berada di Jalan Thamrin, Jalan JA Suprapto, dan Jalan Yos Sudarso dengan menjajakan bendera, umbul-umbul, hingga pernak-pernik Agustusan.

Hari ini menjadi penutup aktivitas mereka di Ngawi. Setelah lapak dibongkar, Rahman bersama rombongannya akan mengemasi barang dagangan yang tersisa sebelum kembali ke Kabupaten Garut. Rahman mengaku penjualan tahun ini tidak seramai tahun lalu.

Jika pada 2025 omzet sehari masih bisa menyentuh sekitar Rp1 juta, kini hasil penjualan yang didapat hanya berkisar Rp300 ribu per hari.

“Kalau tahun lalu bisa sampai Rp1 juta sehari, sekarang ya paling Rp300 ribuan. Memang jauh berkurang,” ujar Rahman.

Menurut dia, sepinya pembeli kemungkinan terasa karena masyarakat sekarang punya pilihan lebih banyak untuk membeli kebutuhan Agustusan. Salah satunya melalui belanja online yang dinilai lebih praktis.

Baca Juga:

“Mungkin sekarang banyak yang belanja online. Terus kondisi ekonomi juga mungkin berpengaruh, jadi orang belanjanya lebih pilih-pilih,” katanya.

Meski begitu, pembeli yang datang langsung ke lapak masih ada. Beberapa warga memilih melihat dan membandingkan barang terlebih dahulu, terutama ketika mencari bendera atau umbul-umbul dengan ukuran dan bahan tertentu.

Keberadaan pedagang musiman tersebut turut mewarnai suasana Ngawi menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan dipajang di sepanjang trotoar yang menjadi lokasi mereka berjualan.

Bagi Rahman, momen Agustusan memang menjadi waktu untuk berjualan secara musiman dengan berpindah daerah. Ngawi menjadi salah satu tujuan mereka sebelum akhirnya kembali ke Garut setelah menyelesaikan aktivitas tahun ini.

Setelah lapak dibereskan, rombongan tersebut bersiap membawa barang dagangan yang masih tersisa untuk perjalanan pulang. Hasil penjualan selama beberapa hari di Ngawi juga menjadi bagian dari rezeki yang mereka bawa kembali ke daerah asal.

“Ya sudah, hari ini terakhir. Besok kami pulang. Mudah-mudahan tahun depan lebih ramai lagi,” ujar Rahman.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 11 Agustus 2026

50 Sekdes PNS Ngawi Dihadapkan Pilihan Status, Batas Penyesuaian hingga Maret 2028

SN Media™ Ngawi – Sebanyak 50 sekretaris desa (sekdes) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Ngawi masih menjalankan tugas di pemerintahan desa. Kondisi tersebut kini perlu disesuaikan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Ngawi, Arif Syarifudin, mengatakan regulasi terbaru itu mengatur kedudukan aparatur yang menjabat sebagai sekdes sekaligus memberikan waktu untuk menentukan keberlanjutan tugasnya.

“Sekdes PNS yang memilih tetap menjadi sekretaris desa harus mengundurkan diri sebagai PNS,” kata Arif.

Keberadaan PNS yang mengisi jabatan sekdes tidak terlepas dari kebijakan setelah terbit PP Nomor 45 Tahun 2007. Pada masa itu, sejumlah sekdes diangkat menjadi PNS, sementara sebagian lainnya merupakan pegawai yang ditugaskan pemerintah kabupaten untuk mengisi jabatan tersebut.

Baca Juga:

Pengangkatan sekdes menjadi PNS saat itu dilakukan tanpa mekanisme pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, bagi perangkat desa yang terkendala usia untuk diangkat sebagai PNS, pemerintah kabupaten dapat menugaskan pegawai negeri guna mengisi kekosongan posisi sekretaris desa.

Skema tersebut membuat sejumlah pegawai tetap menjalankan tugas di desa hingga sekarang. DPMD Ngawi mencatat terdapat 50 sekdes yang masih berstatus PNS dan aktif menjalankan pelayanan pemerintahan di desa.

Persoalan pun kembali mengemuka setelah PP Nomor 16 Tahun 2026 terbit pada Maret lalu. Regulasi yang menjadi aturan pelaksanaan Undang-Undang Desa itu turut mengatur keberadaan PNS yang menduduki jabatan sekretaris desa.

Melalui aturan terbaru, Sekdes PNS dihadapkan pada dua pilihan. Tetap bertugas sebagai sekdes dengan konsekuensi melepas status kepegawaiannya, atau kembali menjalankan tugas sebagai PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.

DPMD Ngawi telah berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaannya. Pembahasan mencakup proses administrasi serta penyesuaian hak dan kewajiban, sehingga keputusan masing-masing dapat dilakukan secara jelas dan sesuai regulasi.

Arif menyebut proses tersebut tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah masih memiliki waktu dua tahun sejak PP diterbitkan untuk menyiapkan mekanisme sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka menentukan arah tugasnya.

“Masih ada waktu sampai Maret 2028. Kami bersama BKPSDM akan menyiapkan mekanismenya, sehingga para sekdes PNS bisa menentukan pilihan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas dia.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 10 Agustus 2026

Terbentur Anggaran, Dishub Ngawi Belum Bisa Perluas Layanan Angkutan Sekolah Gratis

SN Media™ Ngawi - Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi memperluas layanan angkutan sekolah gratis belum dapat diwujudkan. Penyebab utamanya, dukungan anggaran untuk menambah layanan tersebut hingga kini belum tersedia.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Zainal Arifin, mengatakan perluasan layanan dipersiapkan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar saat berangkat maupun pulang sekolah.

“Tujuannya untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Namun, untuk memperluas layanan, saat ini masih terbentur anggaran yang belum tersedia,” ujar Zainal Arifin.

Saat ini, menurut dia, layanan angkutan sekolah gratis ditopang 15 angkutan desa dan dua bus sekolah milik Dishub. Armada tersebut melayani sejumlah rute, antara lain Pangkur, Kwadungan, Geneng, Sidowayah hingga wilayah Kota Ngawi.

Baca Juga:

Dalam sehari, layanan itu diperkirakan mengantar dan menjemput sekitar 150 pelajar yang bersekolah di kawasan kota.

Sembari menunggu dukungan anggaran, Dishub juga memetakan armada bus umum dan angkutan desa yang masih aktif di Kedunggalar, Karangjati, serta Jogorogo.

“Menunggu anggaran tersedia, kami tetap memetakan potensi armada yang dapat mendukung perluasan layanan angkutan sekolah,” kata Arifin.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 09 Agustus 2026

Baru 5 Persen Warga Ngawi Aktifkan IKD, Disdukcapil Libatkan Pemerintah Desa

SN Media™ Ngawi – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ngawi hingga pertengahan 2026 baru berada di kisaran 5 persen dari jumlah wajib KTP. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30 persen.

Capaian itu menunjukkan penggunaan IKD di Ngawi masih perlu digenjot. Terlebih, jumlah penduduk yang masuk kategori wajib memiliki KTP di daerah tersebut mencapai sekitar 780.000 jiwa. Sebelumnya, sepanjang 2025 tingkat pemanfaatan IKD di Ngawi tercatat hanya 4,23 persen dari penduduk yang telah memenuhi ketentuan kepemilikan KTP elektronik.

Artinya, kenaikan hingga pertengahan tahun ini belum terlalu signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya. Hasan mengatakan, rendahnya angka aktivasi tersebut menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ngawi.

Sejumlah langkah pun disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan IKD, terutama dengan melibatkan pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa.

“Cakupan IKD terus kami dorong supaya semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi. Ke depan, IKD akan semakin penting karena berkaitan dengan integrasi data kependudukan dan berbagai layanan pemerintah,” ujar Hasan.

Sejatinya, IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas penduduk dalam bentuk digital. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun satu data kependudukan yang terhubung dengan berbagai dokumen administrasi milik masyarakat. Di dalam IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah dokumen kependudukan, mulai KTP elektronik dalam bentuk digital, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat pindah hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Baca Juga:

Disdukcapil Ngawi pun telah menyampaikan surat kepada pemerintah kecamatan agar diteruskan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong aparatur desa ikut mengajak warga melakukan aktivasi IKD.

Pun demikian, perluasan penggunaan IKD masih menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital. Sebab, aktivasi maupun akses IKD dilakukan melalui telepon seluler sehingga pemahaman warga menjadi bagian penting dalam penerapannya.

Hasan menambahkan, peningkatan cakupan IKD juga berkaitan dengan arah kebijakan integrasi data pemerintah. Menurut dia, semakin lengkap data digital masyarakat, semakin mudah pula proses pemanfaatan layanan yang membutuhkan validasi data kependudukan.

“IKD ini nantinya menjadi salah satu kunci dalam pelayanan pemerintah, termasuk ketika data kependudukan digunakan sebagai dasar penyaluran program atau bantuan pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan segera mengaktifkannya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com