BPBD Ngawi Petakan 11 Desa Rawan Kekeringan Hadapi Musim Kemarau 2026

SN Media™ Ngawi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul rilis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau di Jawa Timur lebih kering dan panjang.

Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur diprakirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi memiliki potensi terdampak kekeringan saat curah hujan menurun secara signifikan. 

Berdasarkan hasil mitigasi dan pemetaan yang dilakukan BPBD Ngawi, terdapat 11 desa di lima kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Pitu, Sine, Bringin, Kasreman, dan Kecamatan Ngawi. 

Desa yang masuk dalam daftar tersebut meliputi Desa Banjarbanggi, Desa Cantel, Desa Pitu, Desa Ngancar, dan Desa Papungan di Kecamatan Pitu. Kemudian Desa Jagir di Kecamatan Sine, serta beberapa desa lainnya yang telah dipetakan BPBD. 

Selain itu terdapat Desa Suruh, Desa Sumberbening, dan Desa Kenongorejo di Kecamatan Bringin. Sementara wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan yakni Desa Gunungsari di Kecamatan Kasreman serta Desa Kerek dan Desa Ngawur Purba di Kecamatan Ngawi. 

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna menghadapi potensi dampak musim kemarau tahun ini. Menurutnya, kesiapsiagaan dilakukan sejak dini agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi apabila terjadi kekeringan. 

“Berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak kekeringan dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan,” ujar Partoyo. 

Selain menyiapkan kebutuhan air bersih, BPBD Ngawi juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung. Upaya tersebut dilakukan bersama Perum Perhutani KPH Ngawi melalui pembuatan sekat bakar. Pembuatan sekat bakar melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat ketika musim kemarau berlangsung dalam durasi cukup panjang. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan di Kabupaten Ngawi. 

Pun haal ini juga bertujuan memperkuat kesiapan personel dan sumber daya apabila diperlukan penanganan bencana. Partoyo menjelaskan, berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus. 

Meski demikian, sejumlah wilayah yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan kini telah memiliki dukungan infrastruktur penyediaan air bersih. Dukungan tersebut berasal dari sumur Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Ngawi sehingga membantu ketersediaan air bagi masyarakat. 

“Keberadaan sumur Pamsimas cukup membantu masyarakat di daerah rawan kekeringan. Namun kami tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan segera melapor apabila mulai terjadi kesulitan air bersih,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Persyaratan Calon Aparatur Diperjelas, Ranperda Perangkat Desa Ngawi Dimatangkan

SN Media™ Ngawi - Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi, Arif Syarifudin, mengatakan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Desa menjadi kebutuhan mendesak karena harus menyesuaikan perkembangan regulasi serta dinamika yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, berbagai pengalaman dalam proses pengisian perangkat desa selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu yang dinilai paling krusial adalah terkait persyaratan calon perangkat desa yang masih berpotensi menimbulkan multi tafsir. 

"Selama ini dalam perda hanya ditegaskan syarat berkelakuan baik. Ke depan akan ada penegasan yang lebih rinci, salah satunya calon perangkat desa tidak sedang menjalani hukuman. Penegasan ini diperlukan agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda ketika proses pengisian perangkat desa berlangsung," ujar Arif. 

Dia menjelaskan, terdapat empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yakni Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa. 

Namun demikian, Ranperda tentang Kepala Desa dan BPD untuk sementara tidak menjadi prioritas pembahasan. Hal tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kedua substansi tersebut pada April 2026 lalu. 

"Sejatinya Ranperda Kepala Desa dan BPD sudah masuk dalam pembahasan Prolegda. Namun karena pada April 2026 telah terbit PP yang mengatur keduanya, maka perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap materi yang akan dimuat dalam perda," terangnya. 

Karena itu, lanjutnya, pembahasan yang saat ini diprioritaskan adalah Ranperda tentang Perangkat Desa dan Ranperda tentang BUMDes. Kedua rancangan regulasi tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan. 

"Untuk Ranperda Perangkat Desa dan Ranperda BUMDes, saat ini diktumnya sudah disusun. Drafting juga telah tersusun pasal demi pasal dan selanjutnya akan kami usulkan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak," katanya. 

Terkait Ranperda BUMDes, Arif menegaskan bahwa regulasi yang saat ini berlaku dinilai sudah perlu disesuaikan. Sebab, perda yang ada masih mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, sementara pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur mengenai BUMDes. 

"Dalam perda yang ada saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian agar regulasi daerah sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mengakomodasi perkembangan pengelolaan BUMDes," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Pertanian Ramah Lingkungan Perkuat Produktivitas Padi Petani Kabupaten Ngawi

SN Media™ Ngawi – Produksi padi di Kabupaten Ngawi selama periode Januari hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Meski luas panen mengalami penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, hasil produksi justru bertambah berkat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik yang diinterpretasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mencatat luas panen padi Januari–Mei 2026 mencapai 52.290 hektare. Angka tersebut berkurang 231 hektare atau 0,44 persen dibandingkan Januari–Mei 2025 yang mencapai 52.521 hektare. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kualitas budidaya pertanian semakin baik. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi indikator bahwa berbagai program pendampingan dan penguatan sektor pertanian mulai memberikan hasil nyata di lapangan. 

“Pada periode Januari–Mei 2026, produksi padi Kabupaten Ngawi tercatat mencapai 315.918 ton. Jumlah tersebut meningkat 1.234 ton atau sekitar 0,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 314.684 ton,” rinci Supardi. 

Pun kenaikan produksi tersebut ditopang oleh meningkatnya produktivitas padi. Jika pada Januari–Mei 2025 produktivitas berada di angka 5,99 ton per hektare, maka pada periode yang sama tahun 2026 meningkat menjadi 6,04 ton per hektare atau naik sekitar 0,83 persen. 

“Peningkatan produktivitas ini menjadi faktor penting yang mampu menutup dampak berkurangnya luas panen. Dengan hasil per hektare yang lebih tinggi, total produksi tetap dapat bertambah meskipun area panen mengalami penyusutan dalam skala terbatas,” selanya lagi. 

Sementara, DKPP Ngawi menilai capaian tersebut tidak lepas dari semakin luasnya penerapan Program Perluasan dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan atau PRLB. Program ini mendorong petani menerapkan teknik budidaya yang lebih efisien sekaligus menjaga kesuburan lahan secara berkelanjutan. 

Selain itu, pemahaman petani mengenai pemupukan berimbang juga terus meningkat. Penggunaan unsur hara yang lebih tepat membuat kebutuhan tanaman dapat terpenuhi secara optimal sehingga pertumbuhan dan hasil panen menjadi lebih baik. Faktor lain yang turut mendukung adalah menguatnya kemandirian petani dalam mengelola usaha tani. Mulai dari perencanaan budidaya hingga pemanfaatan sarana produksi pertanian dilakukan lebih efektif sehingga biaya dan penggunaan sumber daya dapat ditekan tanpa mengurangi hasil. 

Supardi kembali menegaskan pihaknya akan terus memperluas implementasi PRLB serta memperkuat pendampingan kepada petani. Ia berharap peningkatan produktivitas dapat terus terjaga sehingga produksi padi Kabupaten Ngawi tetap tumbuh, mendukung ketahanan pangan daerah. 

“Sekaligus menjaga posisi Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

KIP Jawara hingga PKH Plus Diperluas untuk Warga Rentan di Ngawi

SN Media™ Ngawi – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara simbolis bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat kepada warga Kabupaten Ngawi di Pendopo Wedya Graha. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran, Jumat (05/06/2026).

Usai kegiatan, Khofifah menegaskan bahwa berbagai program yang disalurkan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. “Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perlindungan sosial sekaligus kesempatan meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program pemberdayaan yang telah disiapkan,” ujarnya. 

Pun, dia menyebut, sejumlah program yang disalurkan meliputi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan sosial bagi lanjut usia kurang mampu berusia di atas 70 tahun melalui PKH Plus, KIP Jawara, bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga zakat produktif bagi pelaku usaha ultra mikro.

Menurut Khofifah, program zakat produktif diarahkan kepada pelaku usaha kecil yang paling rentan terhadap praktik rente. Karena itu, ia meminta Dinas Sosial setempat segera melakukan pendataan agar pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria dapat memperoleh dukungan permodalan tersebut. 

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyinggung program KIP Jawara yang ditujukan bagi keluarga dengan orang tua tunggal atau single parent yang kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga. Program tersebut dapat diusulkan melalui mekanisme Musrenbang kabupaten agar penerima memperoleh akses bantuan secara tepat sasaran. 

Selain menyerahkan bantuan sosial, gubernur turut menghadiri kegiatan pasar murah yang digelar di halaman Kepatihan Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. 

Saat meninjau pelaksanaan pasar murah, Khofifah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, pola serupa perlu terus diperkuat dan diterapkan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

“Pasar murah ini adalah salah satu instrumen intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Langkah seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan masyarakat semakin kuat,” pungkas Khofifah. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Perlancar Sarpras Pertanian, DKPP Ngawi Realisasikan Pembangunan JUT

SN Media™ Ngawi – Upaya memperkuat infrastruktur penunjang sektor pertanian terus dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi. Salah satu kegiatan yang direalisasikan tahun ini berupa pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk Poktan Bina Karya di Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar.

Pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap kelancaran aktivitas pertanian di tingkat lapangan. Infrastruktur yang memadai sejatinya dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas petani sekaligus meningkatkan efisiensi berbagai kegiatan budidaya. 

Jalan Usaha Tani yang dibangun memiliki lebar 2,5 meter dengan panjang mencapai 165 meter. Keberadaannya diharapkan mampu mempermudah akses menuju areal persawahan sekaligus memperlancar arus distribusi sarana produksi maupun hasil pertanian dari lahan menuju titik pengumpulan. 

Kabid Sarpras Tanaman Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Hendro Budi Suryawan, menjelaskan bahwa pembangunan JUT merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana pendukung yang sesuai kebutuhan petani. 

Menurut dia, akses jalan yang layak dapat membantu petani menjalankan aktivitas usaha tani dengan lebih efektif. Selain mempercepat mobilitas menuju lahan, keberadaan infrastruktur tersebut pun berpotensi menekan biaya operasional selama proses produksi hingga pascapanen. 

“Jalan usaha tani ini dibangun untuk mendukung kelancaran sarana dan prasarana pertanian bagi anggota Poktan Bina Karya. Dengan akses yang semakin baik, distribusi sarana produksi maupun hasil panen diharapkan menjadi lebih lancar dan efisien,” terangnya. 

Kegiatan pembangunan JUT Poktan Bina Karya Desa Sekarjati tersebut memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp162.568.308. Dana itu digunakan untuk mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan petani dalam menunjang kegiatan pertanian sehari-hari secara lebih optimal. 

Pun dijelaskannya juga, bahwa wilayah pertanian, jalan usaha tani tidak hanya berfungsi sebagai akses penghubung antarlahan. Infrastruktur tersebut juga menjadi jalur penting bagi kendaraan pengangkut pupuk, benih, alat pertanian, hingga hasil panen yang akan dipasarkan. 

Dengan akses yang semakin baik, berbagai hambatan yang selama ini dihadapi petani akibat kondisi jalan kurang memadai diharapkan dapat berkurang. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kemudahan mobilitas, tetapi juga terhadap efisiensi waktu dan tenaga. 

Pembangunan sarana pendukung pertanian semacam ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Ketersediaan infrastruktur yang tepat sasaran sejatinya diyakini mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian di wilayah pedesaan. 

Dia menambahkan, keberadaan Jalan Usaha Tani tersebut diharapkan dapat dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kelompok tani maupun masyarakat sekitar. Upaya pemeliharaan bersama pun dinilai penting agar manfaat infrastruktur tetap berkelanjutan. 

“Kami berharap infrastruktur ini dapat dipelihara dengan baik agar manfaatnya berlangsung jangka panjang dan terus mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Desa Sekarjati,” pungkasnya. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Senam Prolanis di Sekarjati Bantu Lansia Jaga Kebugaran dan Kesehatan Tubuh

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, terus mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Kegiatan ini diikuti para lansia, kader posyandu, perangkat desa, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat.

Program yang difasilitasi BPJS Kesehatan dan dilaksanakan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tersebut menjadi salah satu langkah preventif dan promotif untuk membantu peserta yang memiliki penyakit kronis, khususnya hipertensi dan diabetes melitus agar tetap terkontrol. 

Kepala Desa Sekarjati, Sugeng Purnomo, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Prolanis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena mendekatkan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. 

"Program ini sangat membantu masyarakat, terutama para lansia yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara rutin. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berjalan karena manfaatnya benar-benar dirasakan warga dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujar Sugeng Purnomo. 

Dalam pelaksanaannya, peserta terlebih dahulu mengikuti senam Prolanis yang dirancang dengan gerakan ringan dan terstruktur. Aktivitas fisik tersebut bertujuan menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, serta mempertahankan kelenturan otot dan persendian agar tetap aktif beraktivitas. 

Setelah senam, tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin yang meliputi pengukuran berat badan, pengecekan tekanan darah, hingga pemeriksaan kadar gula darah. Pemantauan berkala tersebut menjadi bagian penting dalam mendeteksi perubahan kondisi kesehatan peserta secara dini. 

Selain pemeriksaan fisik, peserta juga memperoleh kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter mengenai perkembangan kondisi kesehatannya. Melalui layanan ini, peserta dapat menerima evaluasi medis sekaligus memperoleh obat rutin sesuai kebutuhan dan rekomendasi tenaga kesehatan. 

Kegiatan semakin lengkap dengan sesi edukasi dan penyuluhan kesehatan. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada penerapan pola hidup sehat, pengaturan asupan gizi, serta pentingnya disiplin menjalani pengobatan bagi penderita penyakit kronis agar kesehatan tetap terjaga. 

Pun, Kdes Sugeng Purnomo berharap sinergi antara BPJS Kesehatan, Puskesmas, kader kesehatan, dan pemerintah desa dapat terus terjalin dengan baik. Dukungan seluruh pihak dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. 

"Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa menjaga kesehatan tidak cukup saat sakit saja. Dengan pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat, warga bisa menjalani hari tua dengan lebih nyaman, produktif, dan berkualitas," pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : dok-des
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

UMKM Ngawi Didorong Manfaatkan Pembiayaan Formal dan Jaminan Perlindungan Usaha

SN Media™ Ngawi – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi terus didorong agar semakin dekat dengan layanan perbankan, sumber pembiayaan formal, serta perlindungan usaha guna mengurangi berbagai risiko yang berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi yang difasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Ngawi bersama sejumlah instansi terkait. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap layanan keuangan yang aman dan berkelanjutan. 

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ngawi, serta Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Materi yang disampaikan mencakup literasi keuangan, akses permodalan formal, hingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Irine Sulistyowati, menuturkan bahwa peningkatan literasi dan pemahaman terhadap produk keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan UMKM di tengah tantangan usaha yang terus berkembang. 

Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengenal berbagai skema pembiayaan yang tersedia. Mereka juga perlu memahami langkah-langkah mitigasi risiko agar usaha yang dijalankan tetap tumbuh sehat, stabil, dan memiliki prospek jangka panjang. 

“Melalui edukasi ini, kami ingin para pelaku UMKM semakin memahami akses perbankan dan lembaga keuangan formal sehingga tidak bergantung pada sumber pembiayaan yang berisiko. Di sisi lain, perlindungan usaha juga perlu diperhatikan agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih aman dan produktif,” ujar Irine. 

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Pengenalan Produk Permodalan dan Perlindungan Usaha tersebut merupakan bagian dari agenda edukasi TPAKD yang dilaksanakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dalam memperluas inklusi keuangan daerah. Bekal tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat dan terukur. 

Pun, melalui peran TPAKD, sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses layanan keuangan yang semakin luas dan mudah dijangkau masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan UMKM terhadap layanan pembiayaan dan perlindungan usaha. 

Ia menambahkan, TPAKD akan terus memfasilitasi kegiatan serupa agar semakin banyak UMKM di Kabupaten Ngawi mampu naik kelas, memperluas jaringan usaha, serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang aman dan berkelanjutan. 

“Harapannya, semakin banyak UMKM yang memanfaatkan layanan keuangan formal dan perlindungan usaha secara optimal sehingga mampu memperluas usahanya, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok-E
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Danrem 081/DSJ: Pancasila Adalah Jangkar Moral Bangsa dalam Menghadapi Turbulensi Global

SN Media™ Madiun – Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar bangsa. Semangat tersebut relevan bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan berita Ngawi, berita Madiun, maupun berbagai dinamika kebangsaan yang terus berkembang di tengah perubahan zaman.

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. 

Pesan itu disampaikan Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Halaman Makorem 081/DSJ, Kota Madiun, Senin (01/06/2026). 

Dalam amanatnya, Yudian menegaskan bahwa Pancasila merupakan “bintang penuntun” yang telah terbukti mampu mengarahkan perjalanan bangsa melewati berbagai tantangan. Di tengah ketidakpastian global, konflik, serta ancaman perpecahan, Pancasila tetap menjadi pijakan utama bagi Indonesia. 

Menurutnya, Indonesia merupakan contoh nyata keberhasilan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, serta beragam budaya, bahasa, dan agama dapat hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh. Pancasila juga disebut sebagai “jangkar moral” bangsa dalam menghadapi berbagai turbulensi global. 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga dinamika geopolitik internasional membutuhkan fondasi nilai yang kuat agar bangsa tetap mampu melangkah secara terarah. Keberhasilan menjaga persatuan di tengah kemajemukan menjadi bukti bahwa nilai-nilai luhur Pancasila masih relevan hingga saat ini. 

Prinsip yang terkandung di dalamnya terus menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. 

Ia menjelaskan, Pancasila menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah, kemanusiaan, keadilan, serta mufakat menjadi instrumen penting dalam membangun dialog dan menjembatani berbagai perbedaan antarbangsa. BPIP juga mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam berbagai misi perdamaian dunia, mulai dari keterlibatan pasukan perdamaian PBB hingga diplomasi yang konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur dialog. 

Menanggapi amanat tersebut, Kolonel Arm Untoro Hariyanto menegaskan bahwa Pancasila harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman penting untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. 

“Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nilai-nilai tersebut harus terus diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya. 

Yudian juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan nyata serta menolak intoleransi, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap persatuan nasional. 

Senada dengan pesan tersebut, Untoro mengajak masyarakat untuk terus merawat semangat gotong royong dan kebersamaan. Menurutnya, semangat persatuan menjadi modal utama menghadapi tantangan masa depan sekaligus mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. 

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat persatuan dan gotong royong. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak, Indonesia akan semakin kokoh menghadapi berbagai tantangan serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia,” pungkasnya.  

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Pewarta: Arw
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok-arw
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Ryamizard Ryacudu Berpulang, TNI AD Kenang Sosok Pemimpin Tegas dan Sederhana

SN Media™ Jakarta - Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu putra terbaik bangsa sekaligus prajurit terbaik TNI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, yang berpulang ke Rahmatullah pada Minggu (31/05/2026) pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Kepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi TNI AD dan bangsa Indonesia. Dimana sepanjang hidupnya, almarhum senantiasa mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada negara melalui berbagai penugasan strategis di lingkungan TNI maupun pemerintahan dengan penuh loyalitas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi. 

Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan putra dari Brigjen TNI Musannif Ryacudu, seorang perwira Angkatan Darat yang dikenal atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Semangat pengabdian tersebut kemudian diwarisi dan dilanjutkan oleh almarhum sepanjang perjalanan hidup dan karier militernya. 

Dalam pengabdiannya di TNI AD, almarhum meniti karier dari berbagai penugasan lapangan hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis. Puncak pengabdiannya di lingkungan Angkatan Darat ditandai saat dirinya menerima amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) periode 2002–2005. 

Di bawah kepemimpinannya, TNI AD terus memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan pengabdian di lingkungan militer, almarhum kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014–2019. 

Dalam jabatan tersebut, almarhum berperan aktif dalam memperkuat sistem pertahanan negara dan mendorong peningkatan kapasitas pertahanan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Bagi prajurit TNI AD, almarhum dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, berani, sederhana, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. 

Keteladanan, integritas, serta semangat pengabdiannya akan senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus prajurit Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala khilaf dan dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. 

Kepergian Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggalkan jejak pengabdian yang akan selalu dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia. 

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News  

Dispenad
Editor : Asy
Foto/iLst : Dispenad
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT