sinar ngawi

Selasa, 27 Oktober 2026

PUPR Ngawi Telusuri 748 Kilometer Jalan, Target Kemantapan 2026 Menunggu Hasil Survei

SN Media™ Ngawi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi melaksanakan Survei Kondisi Jalan (SKJ) untuk memetakan tingkat kerusakan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan infrastruktur jalan. Survei tahunan ini mencakup 748 kilometer jalan yang terbagi dalam 269 ruas.

Pelaksanaan survei melibatkan pihak ketiga untuk mendata kondisi seluruh ruas jalan kabupaten. Hasilnya akan menjadi gambaran terbaru mengenai tingkat kerusakan jalan, mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat, beserta rekomendasi penanganan yang diperlukan.

Kabid Bina Marga PUPR Ngawi, Muhammad Fauzi Amir Rachman, mengatakan SKJ menjadi dasar untuk mengetahui kondisi setiap ruas sekaligus menentukan langkah perbaikan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Survei kondisi jalan ini memang rutin kita laksanakan setiap tahun. Nantinya, hasil survei berupa data kondisi setiap ruas, baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat, sekaligus rekomendasi penanganannya," jelas Fauzi.

Baca Juga:

Menurutnya, penanganan jalan tidak selalu dilakukan dengan metode yang sama dalam satu ruas. Perbedaan tingkat kerusakan pada sejumlah titik membuat kebutuhan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing bagian jalan. Pada ruas tertentu, misalnya, terdapat bagian yang mengalami kerusakan berat sehingga membutuhkan konstruksi beton.

Sementara titik dengan kerusakan ringan cukup ditangani melalui pengaspalan tanpa harus menggunakan metode perbaikan yang sama. Pemetaan ini diharapkan membantu penyusunan kebutuhan penanganan jalan secara lebih terarah. Dengan begitu, rekomendasi teknis yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam menentukan jenis perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan di lapangan.

Kembali ditegaskannya, hasil lengkap SKJ ditargetkan keluar pada akhir tahun. Laporan akhir nantinya memuat data kemantapan jalan, rincian kondisi setiap ruas, dokumentasi video, serta laporan cetak atau hardcopy.

Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Ngawi pada 2025 tercatat sebesar 96,78 persen. Capaian ini menjadi salah satu acuan untuk melihat perkembangan kondisi jalan pada tahun berikutnya. Meski diperkirakan meningkat, persentase kemantapan jalan pada 2026 belum dapat dipastikan sebelum seluruh proses survei rampung. Hasil akhir diperlukan untuk mengetahui angka kemantapan sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan selanjutnya.

"Untuk kemantapan tahun 2025 berada di angka 96,78 persen. Tahun 2026 pasti naik, tetapi kita menunggu hasil survei final terlebih dahulu agar bisa mengukur secara pasti berapa angkanya. Dari survei ini juga langsung diketahui penanganan ke depan harus seperti apa," pungkasnya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 26 Oktober 2026

Akses Pertanian Lebih Terjaga, Desa Sidomakmur Ngawi Bangun Tembok Penahan Tanah di Dua Dusun

SN Media™ NGAWI – Pemerintah Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, membangun tembok penahan tanah (TPT) di dua lokasi untuk menjaga kondisi jalan yang telah dipavingisasi agar lebih awet. Infrastruktur tersebut menjadi akses penting bagi warga dalam menunjang aktivitas sehari-hari hingga kegiatan produksi pertanian.

Pembangunan yang dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sidomakmur itu berlokasi di Dusun Sukowidi RT 001 RW 005 dan Dusun Pintuk RT 004 RW 004. Proyek tersebut memiliki volume pekerjaan 1.236 meter dengan anggaran Rp500 juta dari Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Kepala Desa Sidomakmur, Sunardi, mengatakan pembangunan TPT dilakukan untuk memperkuat infrastruktur di sekitar jalan yang sudah dipavingisasi. Dengan penguatan tersebut, kondisi jalan diharapkan lebih terjaga sehingga tidak mudah mengalami kerusakan dan bisa dimanfaatkan warga dalam jangka panjang.

“Jalan ini menjadi akses penting bagi warga. Selain untuk aktivitas sehari-hari, jalan juga digunakan petani untuk mendukung kegiatan produksi pertanian, sehingga kondisinya perlu dijaga agar tetap baik,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut dia, jalan desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Akses yang memadai memudahkan petani menuju lahan, membawa kebutuhan pertanian, hingga mengangkut hasil panen.

Karena itu, pembangunan TPT diharapkan mampu membantu menjaga kondisi jalan, terutama pada bagian yang membutuhkan penguatan tanah di sekitarnya. Infrastruktur yang terawat akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Melalui pembangunan tersebut, pemerintah desa berupaya menjaga infrastruktur yang telah tersedia agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama. Terlebih, jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan area pertanian memiliki peran penting dalam menunjang produktivitas warga.

Pun sembari berharap, pembangunan TPT di kedua lokasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain menjaga jalan agar lebih awet, keberadaan infrastruktur itu diharapkan mempermudah aktivitas warga, terutama petani yang mengandalkan akses jalan untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

“Harapannya, jalan yang sudah dipavingisasi ini bisa lebih awet dan digunakan masyarakat dengan nyaman. Petani juga bisa lebih mudah mengakses lahan maupun mengangkut hasil panen, sehingga aktivitas sehari-hari tidak terganggu,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 25 Oktober 2026

Jelang POPDA Jatim 2026, DPRD Ngawi Bedah Kesiapan Venue hingga Akomodasi

SN Media™ Ngawi – Komisi III DPRD Ngawi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat guna mendalami kesiapan daerah menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) III Jawa Timur 2026.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, mulai dari kesiapan venue pertandingan, akomodasi kontingen, kebersihan lingkungan, fasilitas penunjang, hingga kecukupan anggaran. Seluruh aspek itu perlu dipastikan matang agar pelaksanaan agenda olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut tidak tersandung kendala teknis.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ngawi, Soeradji, menekankan bahwa menjadi tuan rumah bukan sekadar perkara menyediakan arena pertandingan. Lebih dari itu, kesiapan sarana dan pelayanan bagi atlet maupun ofisial dari berbagai daerah juga harus menjadi prioritas.

“Sebagai tuan rumah, Ngawi harus benar-benar siap. Jangan sampai ada kebutuhan mendasar yang luput dari perhatian, terutama terkait venue dan fasilitas pendukung,” ujarnya.

Baca Juga:

Tak pelak, kehadiran kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur menuntut kesiapan fasilitas yang sepadan. Venue yang layak, akses menuju lokasi pertandingan, serta lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan.

Pun demikian, urusan akomodasi tak bisa dipandang sebelah mata. Pengaturan tempat menginap, mobilitas peserta, hingga koordinasi antarpihak perlu dipetakan secara cermat. Dengan persiapan yang terukur, para atlet diharapkan dapat berkonsentrasi penuh menghadapi pertandingan.

Di sisi lain, kecukupan anggaran turut menentukan ruang gerak penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan di lapangan. Perencanaan pembiayaan perlu berpijak pada kebutuhan riil agar pemenuhan fasilitas dan operasional kegiatan tidak terkendala. Komisi III DPRD Ngawi juga menaruh perhatian pada sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Pasalnya, hajatan olahraga tingkat provinsi ini tidak bisa hanya bertumpu pada Disparpora, melainkan membutuhkan dukungan sejumlah pihak sesuai tugas dan kewenangannya. Soeradji berharap catatan dalam RDP tersebut menjadi pijakan untuk membenahi kekurangan sekaligus mematangkan persiapan.

Menurutnya, keberhasilan Ngawi sebagai tuan rumah semestinya tidak hanya diukur dari kelancaran pertandingan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima kontingen.

“Harapannya, pelaksanaan POPDA dan PEPARPEDA berjalan lancar serta memberikan kesan baik bagi seluruh kontingen. Ngawi harus mampu menunjukkan bahwa sebagai tuan rumah, kita tidak hanya siap menggelar pertandingan, tetapi juga memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada para peserta,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 24 Oktober 2026

Angin Segar bagi Kontraktor Lokal Ngawi, Perlem LKPP Beri Afirmasi untuk Paket Konstruksi hingga Rp2 Miliar

SN Media™ NGAWI – Pelaku usaha konstruksi lokal di Kabupaten Ngawi mendapat peluang lebih besar untuk mengikuti pengadaan proyek pemerintah melalui afirmasi dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Ketentuan ini mengatur pemilihan penyedia berdasarkan domisili untuk paket pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran paling banyak Rp2 miliar.

Kebijakan tersebut menjadi bentuk afirmasi bagi kontraktor lokal agar memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan proyek pemerintah di daerah sendiri. Dengan mempertimbangkan domisili penyedia, aturan ini membuka peluang bagi pelaku usaha setempat untuk terlibat dalam pengerjaan proyek konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Rahmat Fitrianto, menjelaskan ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.

“Untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu paling banyak Rp2 miliar, pemilihan penyedia dilakukan kepada pelaku usaha yang berdomisili di kabupaten/kota lokasi pekerjaan,” ujar Rahmat.

Baca Juga:

Ketentuan tersebut tercantum dalam Lampiran II Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Pada bagian 1.1 huruf a dan b, aturan itu juga mengatur mekanisme pemilihan apabila tidak terdapat penyedia yang berdomisili di kabupaten/kota lokasi pekerjaan.

Dalam kondisi tersebut, pemilihan dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada penyedia di wilayah setempat terlebih dahulu sebelum pilihan diperluas ke tingkat provinsi.

Bagi kontraktor di Ngawi, afirmasi tersebut membuka peluang untuk memperluas keterlibatan dalam pengadaan proyek pemerintah. Pelaku usaha tetap perlu menyiapkan legalitas, kelengkapan administrasi, dan kemampuan teknis agar dapat memenuhi persyaratan pemilihan penyedia.

Meski peraturan telah diundangkan, kelompok kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ngawi masih menunggu finalisasi Model Dokumen Pemilihan (MDP). Dokumen tersebut akan menjadi acuan teknis pelaksanaan pemilihan penyedia yang direncanakan berlaku pada 2027.

Rahmat mengatakan, penyedia lokal perlu mencermati perkembangan penyusunan dokumen tersebut agar dapat memahami mekanisme penerapan afirmasi secara lebih terperinci.

“Kami masih menunggu finalisasi dokumen pemilihan yang akan termuat dalam MDP untuk diberlakukan pada 2027. Penyedia lokal perlu mempersiapkan diri agar dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan ini sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : AI Generated
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 23 Oktober 2026

Perda Perangkat Desa Ngawi Menanti Harmonisasi, Pansus II Belum Melangkah ke Paripurna

SN Media™ NGAWI - Pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Desa di Kabupaten Ngawi masih menanti kepastian hasil harmonisasi di tingkat kementerian. Akibatnya, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Ngawi belum membawa rancangan tersebut ke meja rapat paripurna.

Ketua Pansus II DPRD Ngawi, Khoirul Anam Mu’min, menjelaskan bahwa draf Raperda Perangkat Desa telah diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Langkah ini ditempuh sembari menunggu harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa rampung di tingkat kementerian.

“Pembahasan Perda Perangkat Desa perlu menunggu hasil harmonisasi agar substansi yang diatur benar-benar selaras. Karena itu, draf kami serahkan kembali kepada pemerintah daerah sampai proses tersebut selesai,” ujar Anam.

Baca Juga:

Sebelumnya, Pansus II sempat mempertimbangkan opsi melanjutkan pembahasan Raperda Perangkat Desa tanpa menunggu harmonisasi regulasi lainnya. Namun, setelah mempertimbangkan keterkaitan materi pengaturan, Pansus II memilih menahan langkah agar pembahasan tidak berjalan mendahului kesiapan regulasi yang saling berkaitan.

Harmonisasi tersebut juga mencakup Perda tentang Kepala Desa dan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar memiliki benang merah dalam pengaturan pemerintahan desa sehingga keselarasan substansi menjadi pertimbangan sebelum pembahasan Perda Perangkat Desa berlanjut.

Pun setelah draf hasil harmonisasi dari pemerintah pusat diterbitkan, Raperda Perangkat Desa direncanakan segera masuk agenda rapat paripurna DPRD Ngawi. Tahap berikutnya, rancangan tersebut akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dan apabila pembahasan belum rampung dalam kurun waktu satu tahun, tindak lanjutnya akan diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sesuai prosedur yang berlaku. Anam menegaskan, penundaan ini bukan berarti pembahasan Perda Perangkat Desa kehilangan arah.

Pansus II tetap menempatkan penyelesaian rancangan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun landasan hukum pemerintahan desa yang tertib dan selaras.

“Kami ingin Perda Perangkat Desa disusun dengan cermat, bukan sekadar mengejar tahapan pembahasan. Setelah harmonisasi selesai, kami berharap prosesnya dapat segera berlanjut dengan substansi yang matang dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Kamis, 22 Oktober 2026

Peringati Hari Santri 2026, Bupati Ony Ajak Lembaga Pendidikan Ngawi Perkuat Karakter Pelajar

SN Media™ NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan pentingnya memperkuat karakter, akhlak, dan budi pekerti generasi muda sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan saat apel dan kirab puncak peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Alun-Alun Merdeka Ngawi, Kamis (22/10/2026).

Menurut Ony, momentum Hari Santri menjadi pengingat pentingnya membangun sinergi antarlembaga pendidikan, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pembentukan karakter generasi muda berjalan beriringan dengan penguatan pengetahuan dan teknologi.

“Ruhnya sama, bagaimana penguatan karakter, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, teknologi, dan seterusnya ini bisa terus dikuatkan,” ujar dia.

Baca Juga:

Ia menilai, perbedaan pengelolaan lembaga pendidikan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, seluruh unsur pendidikan perlu saling mendukung dalam menyiapkan generasi yang berkarakter sekaligus mampu menghadapi tantangan zaman.

Pemkab Ngawi, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi tersebut agar nilai-nilai yang diajarkan di lingkungan pendidikan dapat menjadi bekal bagi para pelajar dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ditanya mengenai usulan agar seluruh siswa di Ngawi mengenakan pakaian muslim untuk memperingati Hari Santri, Ony menyebut gagasan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pembahasan juga dapat mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan pada momentum hari besar keagamaan lainnya.

“Kita nanti cobalah itu ditelaah untuk kegiatan Hari Santri atau hari-hari keagamaan kita bisa lebih Islami tentunya,” katanya.

Menurutnya, usulan tersebut perlu ditelaah agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lembaga pendidikan di Kabupaten Ngawi.

Sementara itu, menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur mengenai pelaksanaan Salat Istisqa menyikapi musim kemarau, Ony menyampaikan bahwa Kabupaten Ngawi telah lebih dahulu menggelar kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, salat istisqa dilaksanakan sekitar satu hingga satu setengah bulan lalu, ketika wilayah Ngawi menghadapi kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dua hari setelah pelaksanaan, hujan turun di sejumlah wilayah. Ony menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menjalankan arahan pemerintah provinsi sekaligus mendorong kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Pun harapannya, momentum Hari Santri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi penguat kebersamaan dalam membangun masyarakat yang berakhlak, berpengetahuan, peduli lingkungan, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh lembaga pendidikan harus terus diperkuat agar generasi muda Ngawi tumbuh dengan karakter yang baik serta mampu menghadapi perkembangan zaman,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Perkuat Akses Bantuan Hukum, Pemdes Sidolaju Ngawi Bekali Warga Lewat Pelatihan Kadarkum

SN Media™ NGAWI - Pemerintah Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar sosialisasi dan pelatihan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) untuk meningkatkan pemahaman warga terhadap aturan hukum sekaligus memperkuat akses pendampingan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Kegiatan yang berlangsung di balai desa setempat itu diikuti warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Pemdes Sidolaju berkolaborasi dengan Polsek setempat untuk memberikan arahan mengenai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Desa Sidolaju, Karminto, mengatakan pemahaman hukum penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin warga semakin memahami aturan hukum dan tidak gegabah mengambil keputusan yang justru bisa merugikan diri sendiri,” ujarnya.

Baca Juga:

Edukasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pengenalan peraturan, tetapi juga membantu masyarakat memahami prosedur yang perlu ditempuh saat menghadapi persoalan hukum.

Dengan begitu, warga memiliki bekal untuk menyikapi permasalahan secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menyasar masyarakat, kegiatan ini memperkuat pemahaman perangkat desa mengenai batas kewenangan dalam menjalankan tugas pelayanan.

Pengetahuan tersebut diperlukan agar keputusan administratif tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan baru akibat kekeliruan dalam bertindak. Pemahaman itu juga menjadi bekal bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi awal kepada warga yang membutuhkan bantuan ketika berhadapan dengan proses hukum.

Perangkat desa diharapkan dapat mengarahkan masyarakat menuju layanan pendampingan yang tepat tanpa melampaui kewenangannya. Pembentukan Posbakum menjadi salah satu upaya memperluas akses keadilan, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan informasi maupun pendampingan hukum.

Keberadaan layanan ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh arahan mengenai langkah yang dapat ditempuh sesuai permasalahan yang dihadapi. Dengan saluran pendampingan yang jelas, warga diharapkan tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hukum.

Masyarakat juga dapat mengetahui tempat meminta bantuan sehingga proses penyelesaian masalah berjalan lebih terarah dan berdasarkan aturan.

Karminto berharap sosialisasi dan pelatihan Kadarkum memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sidolaju. Menurutnya, kesadaran hukum perlu dibangun melalui pemahaman yang memadai serta kemudahan memperoleh informasi dan pendampingan ketika diperlukan.

“Harapan kami, warga semakin sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 21 Oktober 2026

Di Ngawi, Gubernur Khofifah Ungkap Prediksi BMKG, Hujan Berpotensi Turun Desember 2026 hingga Februari 2027

SN Media™ NGAWI – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono meninjau distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Rabu (21/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah mengungkapkan kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal. Kondisi itu dipengaruhi fenomena El Nino yang membuat musim hujan mundur dari prediksi sebelumnya.

“Awalnya BMKG memprediksi puncak kemarau terjadi pada September, kemudian awal musim hujan diperkirakan mulai Oktober. Namun, berdasarkan pembaruan terbaru, potensi hujan baru terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027,” ujar Khofifah.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, kondisi kekeringan berkepanjangan juga berdampak pada sejumlah daerah di Jawa Timur yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari 25 kabupaten/kota yang memerlukan distribusi air, sebanyak 24 daerah telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.

Situasi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi lebih matang, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Distribusi air bersih menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan untuk membantu warga di wilayah terdampak.

Khofifah menilai, mundurnya musim hujan perlu menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap ketersediaan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sektor pertanian. Pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.

Menurutnya, perubahan pola musim juga menuntut perencanaan yang lebih komprehensif. Apalagi, periode hujan pada tahun ini hingga tahun depan diperkirakan relatif singkat sehingga pengelolaan sumber daya air perlu diperhatikan sejak dini.

“Jadi, tahun ini dan tahun depan itu hanya tiga bulan turun hujan. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara lebih komprehensif,” tegasnya.

Selain penyaluran air bersih, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi dampak kekeringan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Khofifah mengatakan, pelaksanaan OMC menyesuaikan kondisi atmosfer dan pergerakan awan yang terpantau.

Operasi dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk mendukung upaya penambahan curah hujan di wilayah sasaran.

“Kita ini sebetulnya sudah dipandu oleh BMKG. Asal ada pergerakan awan, kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Titiknya di mana tergantung di mana awan itu bergerak,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok rblk
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 20 Oktober 2026

Badan Keuangan Ngawi Gelar FGD, Perkuat Kebijakan Akuntansi untuk Pertahankan Opini WTP

SN Media™ NGAWI – Badan Keuangan Kabupaten Ngawi memperkuat kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penyempurnaan kebijakan akuntansi dan rekonsiliasi berkala dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang digelar beberapa bulan lalu. Forum ini membahas penyesuaian kebijakan terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 18, PSAP 19, dan PSAP 20.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Aklap) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Sukarmi, menyampaikan bahwa rekonsiliasi keuangan dengan SKPD berperan penting dalam menjaga ketepatan pencatatan dan pertanggungjawaban anggaran.

“Rekonsiliasi berkala bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi untuk membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga:

FGD tersebut diikuti jajaran bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah bersama staf yang menangani penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS). Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan kebijakan akuntansi agar selaras dengan standar yang berlaku.

Penyesuaian tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain penyempurnaan regulasi, Badan Keuangan Kabupaten Ngawi juga melaksanakan rekonsiliasi keuangan secara berkala bersama SKPD.

Dalam proses ini, petugas penanggung jawab (PIC) menelusuri transaksi penerimaan, pengeluaran, serta transaksi non-Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan dokumen sumber. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian pencatatan antardokumen, meningkatkan validitas data, dan meminimalkan potensi kesalahan sebelum laporan keuangan diselesaikan.

Dengan demikian, laporan keuangan masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat disusun tepat waktu sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan. Peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi penting karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran.

Dapat diinformasikan, pada Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Ngawi kembali meraih opini WTP dari BPK. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-13 kalinya bagi Kabupaten Ngawi sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Seluruh SKPD perlu berkomitmen menyajikan laporan keuangan yang valid dan akuntabel agar opini WTP Kabupaten Ngawi dapat dipertahankan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com