sinar ngawi

Senin, 07 September 2026

Bea Cukai Madiun Perkuat Pemahaman Aturan Cukai bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Ngawi

SN Media™ Ngawi – Bea Cukai Madiun terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ngawi mengenai ketentuan cukai. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Madiun memperkuat pemahaman terhadap perkembangan aturan di bidang cukai, terutama bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan barang kena cukai. Pemahaman regulasi dinilai penting agar kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sabtu, 05 September 2026

Ruang Fiskal Menyempit, DPRD Ngawi Relakan Pokir demi Menjaga Program Prioritas Tetap Berjalan

SN Media™ Ngawi - Dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Ngawi menjadi salah satu alokasi yang dihapus dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan itu dilakukan di tengah kebutuhan anggaran program mencapai Rp150 miliar, sementara dana yang tersedia sekitar Rp20 miliar sehingga terdapat kekurangan pembiayaan Rp130 miliar.

Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Ngawi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Raperda tersebut kemudian disetujui menjadi Perda pada Selasa (01/09/2026) lalu.

Pembahasan perubahan APBD dilakukan ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, sedangkan transfer pemerintah pusat juga berkurang sekitar Rp79 miliar. Kondisi itu membuat pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah alokasi belanja.

Baca Juga:

Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko yang akrab disapa King mengatakan, penghapusan pokir merupakan bagian dari penyesuaian anggaran untuk menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Alokasi yang sebelumnya disiapkan melalui pokir harus direlakan agar ruang anggaran dapat difokuskan pada program yang lebih mendesak.

"Jadi bukan pokir yang menyebabkan defisit Rp130 miliar. Defisit itu muncul karena kebutuhan program mencapai Rp150 miliar, sementara anggaran yang tersedia baru sekitar Rp20 miliar. Karena itu, pokir menjadi salah satu yang kami sesuaikan untuk membantu menutup kekurangan tersebut," katanya.

Kekurangan pembiayaan tersebut membuat DPRD bersama pemerintah daerah harus kembali menyusun skala prioritas. Program yang dinilai paling penting dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dipertahankan, sedangkan sejumlah alokasi lain harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penghapusan pokir tidak serta-merta menghilangkan aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun anggota DPRD. Aspirasi tersebut tetap menjadi bahan pertimbangan, namun pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi fiskal dan kemampuan anggaran pada perubahan tahun berjalan. Pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat.

Penyesuaian dilakukan agar kegiatan yang dipertahankan memiliki kepastian pembiayaan hingga akhir tahun. Kondisi tersebut sekaligus menjadi evaluasi dalam penyusunan anggaran berikutnya. Perencanaan belanja perlu lebih memperhitungkan dinamika PAD dan transfer pusat agar kebutuhan program dapat diselaraskan sejak awal dengan kemampuan fiskal daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Dwi Riyanto Jatmiko, pimpinan dan anggota DPRD Ngawi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ngawi.

Di tengah keterbatasan anggaran, kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan infrastruktur dan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan.

"Yang kami jaga adalah program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Pokir kami relakan terlebih dahulu, supaya anggaran yang terbatas bisa diarahkan untuk menyelesaikan program prioritas dan tidak menimbulkan persoalan pembiayaan di akhir tahun," pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok DPRD Ngawi
*** : ----
Copyright : SNM

Jumat, 04 September 2026

Puncak Kemarau 2026, Kebutuhan Air Bersih Warga Ngawi Capai 240 Ribu Liter Per Hari

SN Media™ Ngawi - Puncak musim kemarau 2026 mulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Periode kering yang berlangsung cukup panjang membuat sumber air warga semakin terbatas, terutama di kawasan pedesaan.

Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari masyarakat ikut terdampak. Air yang tersedia harus digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari mandi, mencuci, memasak hingga minum.

Di sisi lain, sebagian warga juga memerlukannya untuk menunjang aktivitas produktif dan ternak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina mengatakan, peningkatan konsumsi terjadi seiring bertambahnya pemakaian masyarakat selama periode kemarau.

“Rata-rata pemakaian sebelumnya sekitar 80 liter per orang per hari, sekarang meningkat menjadi sekitar 100 sampai 110 liter per orang per hari. Kenaikan ini karena pemanfaatannya juga untuk menunjang produktivitas masyarakat dan kebutuhan minum ternak,” ujarnya.

Kamis, 03 September 2026

Setelah Tiga Tahun Kosong, Jabatan Direktur Perumdam Ngawi Masuk Tahap Akhir Pengisian

SN Media™ Ngawi – Setelah lebih dari tiga tahun kosong, jabatan Direktur Perumdam Tirto Kertonegoro Ngawi memasuki tahap akhir pengisian, dengan tiga calon telah lolos seleksi dan menjalani wawancara bersama Bupati Ony Anwar Harsono selaku KPM.

Ketiga calon tersebut yakni Aris Setyanto, Djoko Widodo, dan Dwi Purnomo. Sebelum sampai pada tahap wawancara dengan KPM, mereka telah menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta wawancara bersama panitia seleksi (pansel).

Ketua Pansel Calon Direktur Perumdam Tirto Kertonegoro Ngawi, Maftuh Affandi, mengatakan rangkaian seleksi dilakukan untuk mendapatkan figur yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kesiapan mengembangkan perusahaan daerah tersebut.

“Ketiga calon sudah melalui tahapan yang telah ditetapkan. Kami melihat berbagai aspek, mulai dari integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, sampai kesiapan mereka dalam mengembangkan perusahaan,” ujar Maftuh.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, proses seleksi tidak hanya menilai pemenuhan persyaratan, tetapi juga kemampuan calon menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perusahaan air minum. Aspek tersebut dinilai penting karena Perumdam Tirto Kertonegoro bersentuhan langsung dengan kebutuhan air bersih masyarakat.

Perusahaan daerah itu pun membutuhkan sosok yang mampu menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendorong peningkatan kinerja. Karena itu, kapasitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola perusahaan menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses seleksi.

Setelah seluruh tahapan dilalui, hasil seleksi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu bagian yang diperhatikan sebelum keputusan penetapan direktur terpilih.

Maftuh mengatakan tidak ada batasan waktu khusus dalam memproses tiga calon tersebut berdasarkan rekomendasi Kemendagri. Meski begitu, pihaknya berupaya agar proses pengisian jabatan dapat diselesaikan secepatnya, mengingat posisi direktur telah kosong lebih dari tiga tahun.

“Kami berharap proses ini segera mendapatkan hasil terbaik. Yang terpenting, direktur terpilih nantinya mampu membawa Perumdam Tirto Kertonegoro semakin sehat, profesional, dan memberikan pelayanan air bersih yang semakin baik kepada masyarakat Ngawi,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Rabu, 02 September 2026

DPRKP Ngawi Serap Masukan Pengembang dan Masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik

SN Media™ Ngawi – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) standar pelayanan di Kurnia Convention Hall. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan standar pelayanan.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah instansi terkait, pengembang perumahan serta wartawan. Melalui forum tersebut, DPRKP menghimpun berbagai masukan, kritik dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita, mengatakan forum tersebut penting untuk memastikan rancangan standar pelayanan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan perumahan.

“Kami ingin ada ruang komunikasi sehingga masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak bisa menjadi bahan dalam penyempurnaan standar pelayanan,” ujarnya, Selasa (01/09/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, sektor perumahan di Ngawi terus berkembang, termasuk penyediaan rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah daerah juga berupaya menciptakan iklim yang mendorong pengembang untuk memperbanyak pembangunan hunian terjangkau. Salah satu bentuk dukungan tersebut berkaitan dengan proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang bagi rumah subsidi diarahkan tanpa biaya.

Kebijakan itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembang untuk menyediakan lebih banyak pilihan hunian yang dapat dijangkau masyarakat. Di sisi lain, DPRKP juga memberikan perhatian terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dalam kawasan perumahan.

Aspek tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Mitigasi risiko bencana turut menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan.

Sebelum pengesahan site plan, terdapat tahapan terkait tata ruang yang memberikan informasi mengenai kondisi kawasan, termasuk potensi kerawanan bencana. Dalam proses permohonan site plan, aspek teknis juga diperhatikan untuk memastikan lokasi dan rancangan pembangunan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diperlukan agar kawasan perumahan tidak berada pada lokasi yang berpotensi terdampak banjir maupun ancaman bencana lainnya.

Wahyudi menegaskan, masukan yang muncul dalam FKP menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan DPRKP. Standar pelayanan diharapkan semakin transparan, akuntabel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. “Masukan dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan perumahan semakin jelas, terbuka dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pengembang,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

Selasa, 01 September 2026

Pemantauan PTLHP Inspektorat Ngawi Dorong Unit Kerja Benahi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

SN Media™ Ngawi - Inspektorat Kabupaten Ngawi tengah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) untuk memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban secara tertib, terukur, dan sesuai ketentuan.

Noor Hasan Muntaha, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi, mengatakan pemantauan tidak berhenti pada pemeriksaan temuan, tetapi berlanjut pada pengecekan terhadap langkah perbaikan yang dilakukan perangkat daerah.

“Setiap saran maupun rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) perlu dipastikan penyelesaiannya, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun pembenahan pengelolaan di lingkungan kerja,” jelas Hasan.

Baca Juga:

Menurut dia, PTLHP diperlukan agar rekomendasi pemeriksaan tidak sekadar menjadi catatan, melainkan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan. Karena itu, Inspektorat memantau kelengkapan dokumen, penyelesaian kewajiban, serta tindak perbaikan yang dilakukan unit kerja berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Pun, dalam pemantauan juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindakan yang telah dilaksanakan. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian hasil pemeriksaan dapat diketahui secara lebih jelas, termasuk apabila masih terdapat bagian yang membutuhkan tindak lanjut dari masing-masing unit kerja.

Selain memastikan kewajiban dituntaskan, PTLHP diharapkan memberi dampak terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan. Perbaikan yang dilakukan setiap unit kerja menjadi bagian dari proses membangun sistem kerja yang lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasan menambahkan, pemantauan secara berkelanjutan juga menjadi sarana evaluasi agar kelemahan yang pernah ditemukan tidak kembali terjadi. Hasil pemantauan dapat menjadi bahan bagi unit kerja untuk memperbaiki proses internal, memperkuat pengendalian, serta meningkatkan ketepatan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejatinya, inspektorat mendorong adanya komitmen bersama untuk segera melengkapi bukti tindak lanjut, memperbaiki prosedur yang masih lemah, dan memastikan hasil perbaikan diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari secara konsisten, sehingga pengendalian internal semakin kuat di setiap lingkungan unit kerja.

“Setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti dan menjadi pijakan untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Senin, 31 Agustus 2026

Rumi Hadir dengan Pop Kreatif dan City Pop Jepang dalam Maxi Single Terbaru

Sekarputih Gelar Musdessus, Fokus Sinkronisasi APBDes 2026 dengan Kinerja Pembangunan Desa

SN Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menyesuaikan arah kebijakan anggaran tahun 2026. Forum ini menjadi langkah cepat merespons regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Rumi beranggotakan Agnesia Puji Karisma Putri (Agnes), Pramatatya Marta Mahendra (Tata), dan Mohamad Isra’ Ardiansyah (Bom Bom). Ketiganya sebelumnya menjadi bagian dari kuartet Angkasara yang hadir sejak 2018, sebelum membuka babak baru sebagai trio pada Januari 2026.

Perubahan tersebut bermula pada akhir 2025 ketika mereka merancang konsep city pop tanpa mengganti nama Angkasara. Setelah mempertimbangkan masukan, ketiganya memilih rebranding, termasuk konsep dan arah musik.

Dari brainstorming itu lahir nama Rumiko yang kemudian diperkenalkan sebagai Rumi. Sebelum maxi single resmi dirilis, Rumi memperkenalkan diri melalui demo “hi! Rumiko” di Bandcamp pada Maret 2026. Rilisan terbaru ini menjadi pintu masuk bagi pendengar untuk mengenal musik mereka yang memadukan pop dengan city pop, R&B, soul, jazz, funk, dan disco.

Baca Juga:

“Melalui maxi single ini, kami mencoba berkenalan dengan teman-teman audiens atau pendengar melalui demo perkenalan kami di Bandcamp. Pendengar juga boleh memanggil kami Rumi,” ujar Agnes.

Salah satu materi yang ditawarkan adalah “Irama Lantai Dansa”. Lagu tersebut menggabungkan unsur salsa dengan lirik santai dan mudah dipahami. Menurut Agnes, lagu itu sekaligus menjadi ajakan bagi pendengar untuk menikmati musik dan ikut berdansa.

Secara musikal, city pop Jepang dan pop kreatif Indonesia menjadi dua pengaruh utama Rumi. Perbedaan referensi personal setiap personel diramu menjadi karakter bersama, dengan permainan gitar funk serta sentuhan jazz dan disco yang disesuaikan dengan identitas mereka.

Proses maxi single berjalan bersamaan dengan persiapan album perdana. Workshop pada Januari 2026 menghasilkan sembilan lagu, sebelum delapan materi dipilih untuk album. Proses final guide dan perekaman instrumen hingga vokal berlangsung Februari-April di Paraduta Record, kemudian editing, mixing, dan mastering dikerjakan Mei-Agustus di RA2 Studio.

Bom Bom menyebut workshop menjadi momen penting untuk kembali berkumpul setelah Angkasara hiatus. Sesi tersebut mempertemukan personel, produser Decky Anugrah Pratama Putra, dan KVLTURA LAB. untuk menyusun arah album.

Materi lagu banyak berangkat dari cerita personal dan membentuk karakter bernama RUMIKO. Setelah maxi single dirilis, Rumi menyiapkan album penuh, tur, merchandise, live session, serta showcase. Rangkaian itu menjadi upaya memperkenalkan identitas baru Rumi sekaligus membawa pendengar lebih jauh ke dalam dunia musikal yang mereka bangun.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Press Release
Editor : Asy
Foto/iLst : TRIPS STUDIO
*** : ----
Copyright : SNM

Minggu, 30 Agustus 2026

DLH Ngawi Ungkap Tahapan Perizinan Lingkungan, dari Penapisan hingga Terbit melalui OSS-RBA

SN Media™ Ngawi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi menegaskan proses perizinan lingkungan kini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem aplikasi Amdal hingga terhubung dengan OSS-RBA. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan, pemeriksaan, verifikasi, hingga penerbitan persetujuan lingkungan.

Sistem digital tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi ketentuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya. Jenis dokumen yang diproses pun menyesuaikan hasil penapisan, mulai dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), UKL-UPL, hingga AMDAL.

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi, Yani Setyowati, mengatakan proses awal dilakukan melalui aplikasi Amdal. Sistem tersebut digunakan untuk melakukan penapisan atau screening guna menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi pelaku usaha.

“Dari penapisan itu akan diketahui dokumen lingkungan yang diperlukan sekaligus kewenangan yang menerbitkannya. Jadi tidak semua kegiatan usaha memiliki proses dan kewenangan penerbitan yang sama,” ujar Yani.

Baca Juga:

Setelah pengajuan dilakukan, tahapan berikutnya berjalan melalui sistem, termasuk pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Seluruh proses tersebut kemudian terintegrasi dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi.

Melalui keterhubungan tersebut, penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui OSS-RBA setelah tahapan persetujuan lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan. Dengan demikian, proses administrasi tidak lagi berjalan secara terpisah antara dokumen lingkungan dan perizinan berusaha.

Dia menjelaskan, khusus kegiatan industri maupun UMKM dengan skala mikro, apabila dokumen atau perizinan lingkungan telah diterbitkan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, DLH selanjutnya memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha tetap menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang telah dipenuhi. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar aktivitas usaha tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Lanjutnya, bahwa digitalisasi perizinan juga memberikan kejelasan sejak tahap awal mengenai dokumen yang harus dipenuhi dan instansi yang memiliki kewenangan menerbitkannya. Proses tersebut sekaligus membantu pelaku usaha memahami tahapan perizinan sebelum menjalankan kegiatan.

“Intinya, penapisan menjadi tahapan awal untuk menentukan dokumen lingkungan dan kewenangan penerbitannya. Setelah seluruh proses terpenuhi, perizinan terintegrasi melalui OSS-RBA, sedangkan DLH tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangannya,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Pewarta: dam
Editor : Asy
Foto/iLst : Ilustrasi
*** : ----
Copyright : SNM

Sabtu, 29 Agustus 2026

Novita Soroti Tantangan UMKM Ngawi dan Dorong Produk Lokal Lebih Mudah Menembus Pasar

SN Media™ Ngawi – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi membutuhkan dukungan yang lebih nyata agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. Pemerintah dinilai perlu memastikan produk UMKM mendapat ruang pemasaran sekaligus pendampingan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, saat bertemu pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi, Kamis (27/08/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah pelaku usaha menyampaikan kondisi serta tantangan yang masih dihadapi untuk mengembangkan usahanya.

Dia mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan kesempatan berjualan. Pelaku usaha juga membutuhkan pembinaan sejak proses produksi, peningkatan kualitas, legalitas, hingga akses pasar dan permodalan agar mampu tumbuh secara bertahap.

Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya dapat menjadi salah satu sarana yang membantu UMKM mendapatkan pasar lebih luas. Produk buatan masyarakat desa perlu memperoleh kesempatan untuk ditampilkan dan dipasarkan melalui berbagai saluran ekonomi yang tersedia.

Baca Juga:

“Dengan adanya Kopdes, barang yang masuk, dipajang, kemudian dijual seharusnya produk UMKM wong cilik. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang masih berkembang,” ujarnya.

Ia menilai pelaku usaha kecil yang telah menjalankan aktivitas ekonomi di desa perlu tetap mendapat perlindungan. Jangan sampai muncul pola pemasaran baru yang justru membuat UMKM harus bersaing dengan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Novita juga mendorong adanya proses kurasi terhadap produk UMKM sebelum dipasarkan. Kurasi tersebut bukan semata-mata untuk menyaring produk, melainkan menjadi bagian dari pembinaan agar kualitas barang semakin baik dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Pelaku usaha yang belum memenuhi standar, lanjut dia, juga tidak boleh kehilangan kesempatan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan, pendampingan, sertifikasi, kemudahan perizinan, serta membuka akses permodalan agar mereka dapat memperbaiki produknya dan berkembang.

“Pemerintah tetap punya tanggung jawab memberikan perhatian kepada UMKM yang belum mendapat tempat untuk memasarkan produknya,” katanya.

Tantangan lain dirasakan UMKM sektor pangan yang berhadapan langsung dengan perubahan harga bahan baku. Kenaikan harga minyak, tepung, beras, dan kebutuhan produksi lainnya dapat meningkatkan biaya sekaligus menekan keuntungan pelaku usaha.

Karena itu, Novita mendorong pemerintah memberikan dukungan yang lebih terarah, termasuk subsidi bagi usaha berskala mikro. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan upaya membawa UMKM naik kelas membutuhkan biaya serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Untuk meningkatkan kapasitas UMKM atau scale up tentu tidak berbiaya nol. Pemerintah paling tidak harus memberikan subsidi, terutama bagi UMKM yang skalanya masih sangat mikro,” pungkasnya.

Berita Sinar Ngawi Media Juga Bisa di Simak melalui : Chanel Whatsapp Atau: Google News

Tim
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

Langganan: sinarngawi.com