Hanya Satu Titik, DKPP Ngawi Alokasikan Pembangunan JUT Sekarjati Tahun 2026

SN-Media™ Ngawi - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mulai menyiapkan rencana pembangunan jalan usaha tani di Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar. Program tersebut menjadi satu-satunya kegiatan pembangunan JUT pada tahun anggaran 2026.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan, menjelaskan saat ini prosesnya masih berada pada tahap perencanaan. Kegiatan pembangunan tersebut dialokasikan menggunakan anggaran sekitar Rp165 juta yang bersumber dari APBD. 

“Pembangunan jalan usaha tani itu merupakan usulan yang sebelumnya telah diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2024 lalu. Usulan tersebut kemudian masuk dalam perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran ini (2026),” jelas Hendro, Rabu (11/03/2026). 

Ia menegaskan bahwa pada tahun berjalan pembangunan maupun rehabilitasi jalan usaha tani hanya satu titik lokasi. Desa Sekarjati menjadi wilayah yang memperoleh prioritas pengerjaan program tersebut. 

Sebagai informasi, jalan usaha tani merupakan prasarana transportasi yang berada di kawasan lahan pertanian. Keberadaannya dirancang untuk memudahkan mobilitas alat dan mesin pertanian yang digunakan petani dalam proses budidaya. 

Selain itu, akses tersebut juga mempermudah distribusi berbagai sarana produksi seperti pupuk dan bibit. Dengan jalur yang lebih memadai, proses pengiriman kebutuhan pertanian dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. 

Tidak hanya berhenti pada distribusi sarana produksi, jalan usaha tani juga membantu memperlancar pengangkutan hasil panen. Petani dapat membawa hasil pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan atau pasar dengan lebih mudah. 

Kondisi akses yang baik juga berdampak langsung pada efisiensi waktu dan biaya operasional petani. Aktivitas pertanian yang sebelumnya terhambat karena medan sulit dapat berjalan lebih lancar.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Musrenbang RKPD 2027 Ngawi Satukan Arah Pembangunan Daerah dengan Program Nasional

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Wedya Graha. Forum ini menjadi ruang penyelarasan arah pembangunan daerah sekaligus merumuskan prioritas program strategis tahun mendatang, Selasa (10/03/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok marginal, hingga perwakilan pemerintah provinsi serta kepala daerah sekitar. 

Musrenbang RKPD 2027 mengangkat tema ekspansi program unggulan dan integrasi sistem menuju kemandirian ekonomi berbasis keberlanjutan. Agenda ini menjadi momentum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran. 

Selain dikenal sebagai daerah penopang produksi pangan nasional, Kabupaten Ngawi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung wilayah perdagangan. Letak geografis tersebut menjadikan Ngawi sebagai titik penting bagi arus distribusi barang maupun mobilitas ekonomi kawasan. 

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah isu strategis, terutama upaya menurunkan angka kemiskinan serta memastikan program strategis nasional berjalan optimal di wilayah Ngawi. 

“Beberapa program yang perlu didorong implementasinya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program penguatan ekonomi kerakyatan. Seluruh kebijakan itu diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Ony. 

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas harus dibarengi sistem pemerintahan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya good governance. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Ngawi, Indah Kusumawardhani, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan mekanisme penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari seluruh pemangku kepentingan agar sejalan dengan dokumen perencanaan daerah. 

“Melalui forum ini, pemerintah daerah menetapkan sejumlah variabel prioritas yang merujuk pada RPJMD 2025–2029, meliputi penguatan pelayanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan,” paparnya saat membuka acara. 

Pun narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tiat S. Suwardi, menyampaikan bahwa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sehingga seluruh kebijakan pembangunan perlu disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. 

Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi kunci penting agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
ADV : Kominfo Ngawi
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Silaturahmi Kodim 0805/Ngawi dan Media, Dandim Paparkan Progres Jembatan Garuda

SN-Media™ Ngawi – Kodim 0805/Ngawi menggelar silaturahmi sekaligus buka puasa bersama awak media di Kabupaten Ngawi. Acara bertema TNI bersama awak media melahirkan sinergi, menguatkan informasi untuk menjaga negeri itu berlangsung di Pendopo Joglo Nely, Alas Pecah, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Senin (09/03/2026).

Acara ini dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media di Ngawi. Tampak pula unsur Forkopimda, di antaranya Kajari dan Kapolres Ngawi, yang ikut hadir mempererat kebersamaan dalam suasana Ramadan. 

Dandim 0805/Ngawi Letkol Arh Setu Wibowo menyampaikan, pertemuan dengan insan pers menjadi momentum memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. 

“Sinergi TNI dan awak media menjadi bagian penting menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat. Dengan pemberitaan yang berimbang, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait berbagai program pemerintah,” jelas Dandim, yang merupakan alumni Akmil 2024. 

Ia juga menjelaskan program pembangunan jembatan yang digagas pemerintah melalui TNI AD. Program ini dilaksanakan melalui satgas khusus yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat. Program yang dikenal sebagai Jembatan Garuda itu difokuskan membantu daerah dengan akses terbatas, termasuk wilayah terdampak bencana. 

Jenisnya meliputi jembatan Bailey, Armco hingga jembatan gantung perintis. Di Kabupaten Ngawi, Jembatan Gantung Perintis Garuda sudah terealisasi di Desa Mendiro, Kecamatan Ngrambe. Infrastruktur ini kini dimanfaatkan warga untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. 

Selain itu, jembatan serupa juga telah rampung di Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe dengan panjang sekitar 25 meter. Keberadaan jembatan ini menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat pedesaan. 

“Sementara pembangunan Jembatan Garuda lainnya masih berlangsung di Desa Puhti, Kecamatan Karangjati. Proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat setempat,” jelas Letkol Arh Setu Wibowo. 

Dapat diinformasikan, secara nasional pembangunan jembatan dalam program ini mencapai lebih dari seribu titik. Hingga Maret (2026), ratusan jembatan telah rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat. 

“Harapannya, keberadaan jembatan gantung Garuda dapat memperlancar konektivitas wilayah. Selain memudahkan aktivitas warga, infrastruktur ini juga membantu memangkas waktu tempuh, terutama bagi pelajar menuju sekolah,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Musyawarah Desa Khusus Widodaren Tinjau Ulang Kegiatan APBDes Menyesuaikan Kebijakan Dana Desa 2026

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus guna membahas penyesuaian Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes tahun berjalan di kantor desa setempat.

Musyawarah dihadiri unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Kepala Desa Widodaren, Woko Supriyanto, memimpin jalannya pembahasan yang difokuskan pada penataan kembali dokumen perencanaan anggaran desa tersebut. 

Forum musyawarah khusus tersebut digelar sebagai langkah pemerintah desa menata ulang arah belanja pembangunan agar tetap selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait pengelolaan Dana Desa tahun anggaran berjalan ini. 

Menurut Kepala Desa Woko Supriyanto, perubahan regulasi pengelolaan Dana Desa menuntut pemerintah desa mencermati kembali rencana kegiatan yang sebelumnya telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa tahun ini secara bersama. 

“Melalui Musdessus ini pemerintah desa berupaya menyamakan pemahaman seluruh unsur desa mengenai aturan baru tata kelola Dana Desa sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan tertib transparan berpihak pada kebutuhan warga,” jelas Kades Woko. 

Pemerintah desa lanjutnya tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan prioritas terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga serta mendukung keberlanjutan pembangunan desa ke depan. 

Sejumlah rencana kegiatan yang sebelumnya tercantum dalam dokumen perencanaan desa ditelaah kembali melalui forum musyawarah agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan terbaru serta tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Selain membahas penyesuaian anggaran forum tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah desa BPD dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan masukan serta pandangan mengenai arah pembangunan desa pada tahun berjalan ini. 

Musyawarah desa khusus ini digelar setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang mengatur tata kelola Dana Desa pada tahun anggaran mendatang nasional. 

Aturan tersebut membawa sejumlah penyesuaian mekanisme pengelolaan Dana Desa sehingga pemerintah desa di berbagai daerah termasuk Widodaren perlu menata kembali prioritas kegiatan dan skema penggunaan anggaran agar tetap sesuai ketentuan. 

“Melalui Musdessus ini pemerintah desa berharap seluruh keputusan yang dihasilkan dapat menjadi dasar bersama dalam menjalankan program pembangunan desa secara tertib akuntabel serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Widodaren kedepan,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Inspektorat Ngawi Reviu Pelayanan Kesehatan 2026, Pastikan Layanan Publik Bebas Gratifikasi dan Pungli

SN-Media™ Ngawi – Inspektorat Kabupaten Ngawi melakukan reviu kinerja pelayanan publik pada sektor kesehatan tahun 2026. Kegiatan pengawasan ini difokuskan untuk memastikan layanan kesehatan berjalan transparan serta terbebas dari praktik penyuapan, gratifikasi, maupun pemerasan di fasilitas kesehatan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pengawasan internal pemerintah daerah dalam menjaga mutu pelayanan publik. Terutama pada sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. 

“Pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut sikap pelayanan yang ramah, cepat, serta menjunjung tinggi integritas aparatur. Prinsip pelayanan bersih menjadi fondasi penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya, saat dikonfirmasi lewat aplikasi chat, Minggu (08/03/2026). 

Masih menurutnya, reviu pelayanan publik tersebut dilaksanakan pada awal tahun oleh Tim Inspektorat Pembantu Wilayah II. Tim turun langsung ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk melihat proses pelayanan secara nyata, sekaligus mencermati berbagai potensi kendala yang muncul di lapangan. 

Kegiatan tersebut tidak semata berfokus pada pemeriksaan dokumen administrasi. Petugas juga meninjau bagaimana alur pelayanan berlangsung, mulai dari penerimaan pasien hingga proses pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat. 

Pendekatan lapangan dipilih agar gambaran kondisi pelayanan dapat terlihat secara utuh. Dengan begitu, Inspektorat dapat mengetahui apakah standar pelayanan sudah berjalan sesuai ketentuan serta memastikan tidak ada praktik pungutan yang merugikan warga. 

Selain melakukan penilaian, tim pengawas juga berdialog dengan petugas kesehatan maupun pengelola fasilitas layanan. Diskusi tersebut menjadi ruang evaluasi bersama untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. 

Inspektorat memandang sektor kesehatan sebagai salah satu layanan publik yang memerlukan pengawasan konsisten. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan pemerintah daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Melalui reviu tersebut, Inspektorat juga memotret sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pelayanan. Catatan evaluasi itu nantinya menjadi bahan rekomendasi untuk mendorong perbaikan nyata di tingkat pelaksana. 

Langkah pengawasan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih terbuka. Masyarakat pun diharapkan semakin mudah memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan prosedural maupun praktik yang tidak semestinya. 

“Dengan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi terus meningkat. Pelayanan yang bersih, cepat, dan responsif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima,” pungkasnya.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News 

Pewarta: Kun
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Desa Banyubiru Ngawi Gelar Musdessus Menata Program Pembangunan Mengikuti Regulasi Dana Desa 2026

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna membahas penyesuaian Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes tahun berjalan. Pertemuan berlangsung di kantor desa setempat.

Kepala Desa Banyubiru, Kundari, mengatakan forum Musdessus menjadi sarana penting bagi pemerintah desa bersama unsur masyarakat untuk menata kembali dokumen perencanaan anggaran agar selaras dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. 

Menurut Kades Kundari, perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa membuat pemerintah desa perlu meninjau ulang sejumlah rencana kegiatan yang sebelumnya telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa. 

“Melalui Musdessus ini kami menyamakan pemahaman seluruh unsur desa mengenai aturan baru pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa tetap memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Kades Kundari saat ditemui awak media. 

Ia menambahkan, penyesuaian program pembangunan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan warga serta kesinambungan kegiatan desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Musyawarah desa digelar setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola Dana Desa pada tahun anggaran 2026. 

Aturan dari pemerintah pusat menegaskan bahwa perencanaan anggaran desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperhatikan target capaian pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. 

Selain itu, mekanisme penyaluran Dana Desa kini dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN TKD yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah pusat. Penggunaan sistem digital itu diharapkan mampu memperkuat keterbukaan sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. 

Pemerintah pusat juga menetapkan sekitar 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dialokasikan untuk mendukung implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelumnya menyampaikan pagu Dana Desa reguler untuk Kabupaten Ngawi diperkirakan sekitar Rp72 miliar. 

Jumlah itu mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Secara rata-rata, setiap desa diperkirakan menerima Dana Desa dalam kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta. Besaran alokasi dana dihitung melalui sejumlah indikator, di antaranya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kinerja pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. 

Kondisi anggaran yang lebih terbatas membuat pemerintah desa harus semakin cermat menentukan prioritas pembangunan agar program yang dijalankan tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

PMK Nomor 7 Tahun 2026 Terbit, Pemdes Walikukun Ngawi Gelar Musdessus Penyesuaian APBDes

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk membahas perubahan Perkades mengenai penjabaran APBDes tahun berjalan. Kegiatan tersebut bertempat di kantor desa setempat sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan terbaru terkait pengelolaan Dana Desa.

Musdessus digelar menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026. Regulasi ini menegaskan bahwa perencanaan anggaran desa harus diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat sekaligus indikator kinerja pembangunan. 

Selain itu, dalam aturan baru tersebut mekanisme penyaluran Dana Desa juga diatur melalui aplikasi OM-SPAN TKD. Sistem ini terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Kepala Desa Walikukun, Mustahmid Saiful Ichwan, menjelaskan bahwa Musdessus menjadi forum penting bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan dokumen perencanaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh program desa tetap sejalan dengan ketentuan terbaru pemerintah pusat. 

Menurutnya, perubahan regulasi tersebut menuntut pemerintah desa menata kembali rencana kegiatan yang sebelumnya telah disusun. Sejumlah program perlu diselaraskan ulang agar penggunaan Dana Desa tetap tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. 

“Melalui Musdessus ini kami menyamakan persepsi seluruh unsur desa terkait perubahan aturan tersebut. Pemerintah desa tetap berupaya agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” terang Kades Walikukun saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (07/03/2026). 

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah desa dalam mendukung pembangunan. Penyesuaian perencanaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta keberlanjutan program desa. 

Dapat diinformasikan, pemerintah menetapkan bahwa sebesar 58,03 persen dari total pagu Dana Desa dialokasikan secara khusus untuk mendukung implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Berdasarkan data APBN 2026, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir 2025 telah menyampaikan bahwa pagu Dana Desa reguler atau allocated untuk Kabupaten Ngawi hanya sebesar Rp72 miliar. 

Nilai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pun secara rata-rata, setiap desa diperkirakan menerima Dana Desa dalam kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta. 

Begitu juga sejumlah indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kinerja pemerintah desa. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan. 

Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat diharapkan tetap menjadi perhatian utama meskipun ruang fiskal desa relatif lebih terbatas. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Fasilitas RPH Kandangan Ngawi Direhab Tahun Ini, DPP Siapkan Anggaran Rp260 Juta

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) kembali menyiapkan langkah pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, sebagai upaya memperkuat layanan pemotongan ternak yang lebih layak.

Program pengembangan tersebut menjadi bagian dari pembenahan sarana prasarana yang selama ini digunakan masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Pemerintah daerah menilai fasilitas yang memadai dapat menunjang aktivitas ekonomi berbasis peternakan di daerah. 

Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya kembali mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan fasilitas di RPH Kandangan agar lebih representatif. Menurut Tony, total anggaran yang disiapkan dalam program pengembangan tersebut mencapai sekitar Rp260 juta. 

“Dana tersebut difokuskan untuk melakukan rehabilitasi sejumlah fasilitas yang saat ini kondisinya mulai mengalami kerusakan,” jelasnya, Kamis (05/03/2026). 

Pun, beberapa bagian bangunan yang direncanakan mendapat perbaikan di antaranya pos jaga, lantai dasar area RPH, hingga bagian atap kantor. Selain itu juga akan dilakukan pemasangan kanopi pada Rumah Potong Unggas (RPU). 

Perbaikan fasilitas tersebut dinilai penting agar aktivitas operasional di lingkungan rumah potong dapat berjalan lebih tertib, aman, serta sesuai standar layanan kesehatan hewan dan kebersihan produk pangan asal hewan. 

“Saat ini proses pengembangan masih berada pada tahap penyusunan perencanaan teknis. DPP Ngawi masih berkoordinasi dengan konsultan perencana sebelum tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan,” tambahnya. 

Masih menurutnya, setelah dokumen perencanaan rampung, proyek rehabilitasi tersebut akan dilanjutkan dengan proses lelang sesuai mekanisme pengadaan pemerintah. Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum pekerjaan fisik benar-benar dimulai di lapangan. 

Pemerintah daerah berharap peningkatan sarana prasarana di RPH Kandangan nantinya dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha peternakan, pedagang daging, serta sektor usaha turunannya di Ngawi. 

“Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, target tahapan perencanaan dapat diselesaikan pada akhir Maret sehingga proyek rehabilitasi fasilitas RPH tersebut sudah siap masuk tahap lelang,” pungkasnya. 

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: dAm-TiM
Editor : Asy
Foto/iLst : Dok
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT

Gerakan Pangan Murah Ngawi Digelar, Bupati Ony Pastikan Harga Tetap Stabil

SN-Media™ Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar Gerakan Pangan Murah di sisi timur Alun Alun Ngawi, kegiatan ini dibuka langsung Bupati Ony Anwar Harsono, Rabu (04/03/2026).

Bupati Ony menyampaikan agenda tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pangan Nasional guna menjaga kestabilan harga serta kecukupan pasokan saat memasuki Ramadan dan Idul Fitri 2026. 

Intervensi ini diharapkan mampu meredam gejolak pasar, sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa dihantui lonjakan signifikan saat permintaan meningkat di wilayah Ngawi. 

“Kegiatan ini menjadi ikhtiar bersama menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan situasi pangan di daerah tetap terkendali hingga mendekati hari raya,” jelas Bupati Ony. 

Di tempat yang sama, Supardi selaku Kepala DKPP setempat menegaskan ketersediaan beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga aneka sayur dalam kondisi aman dan terpantau mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Namun demikian, ia mengakui terdapat komoditas tertentu yang pasokannya terbatas, terutama cabai, akibat produksi lokal menurun dipicu faktor cuaca yang kurang bersahabat dalam beberapa waktu terakhir. 

“Penurunan hasil produksi cabai berdampak pada kenaikan harga di pasaran, meski pemerintah daerah terus berupaya melakukan distribusi dan koordinasi dengan pemasok guna menekan lonjakan yang memberatkan warga,” jelasnya. 

Dapat diinformasikan, kegiatan bazar pangan murah ini, selain harga yang ditawarkan lebih bersahabat dibanding pasaran, sehingga pembeli merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus mengurangi kualitas konsumsi keluarga menjelang momentum keagamaan besar. 

Warga tampak memadati stan penjualan untuk mendapatkan beras medium, beras program stabilisasi, minyak goreng kemasan, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, hingga ikan lele. 

Selain transaksi bahan pokok, lokasi kegiatan juga diramaikan bazar, hiburan musik, serta pembagian doorprize yang menambah semarak suasana dan menarik antusiasme pengunjung sejak pagi hari setempat. 

Pun gerakan serupa juga digelar di sejumlah titik sebagai bentuk pemerataan akses, agar warga desa hingga kota merasakan manfaat yang sama dalam memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga relatif stabil. 

Pemerintah daerah berharap gerakan ini mampu menjadi penyangga stabilitas pangan, memberi rasa ayem bagi masyarakat Ngawi, serta menjaga ritme distribusi tetap lancar hingga perayaan Idul Fitri 1447 H.  

Simak Berita Menarik Lainnya di: Chanel Whatsapp Juga di: Google News  

Pewarta: Asri
Editor : Asy
Foto/iLst : SNm
*** : ----
Copyright : SNM

© BACA LEBIH LANJUT