Amin Rais: Kenaikan BBM Asal Jangan Di Korupsi

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais mengkritisi soal kebijakan nasional tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012."jangan lantas hal ini dijadikan lahan baru sebagai ladang korupsi." Urainya ketika hari ini bertandang di Ngawi

“Jangan sampai kenaikan BBM menjadi beban buat rakyat demikian juga harus jelas pula penggunaan dana triliunan itu setelah perolehan dana setelah harga kenaikkan BBM itu,” terang Amin Rais disela-sela melakukan panen raya bersama Fshindo di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Jum’at (9/3). Meski mendukung rencana tersebut, Amin Rais tetap memiliki catatan minus terhadap kinerja pemerintah. Amien masih melihat adanya keragu-raguan pemerintah dalam mengambil kebijakan penting. “BBM boleh naik asal jangan dikorupsi uang dari rakyat tersebut,” tambahnya.

Pada panen raya tersebut juga dihadiri beberapa orang penting seperti tokoh ekonomi Didik J Rachbini dan Dra. Mardiana Indraswati, anggota DPR RI dapil Jatim VII. Pada acara yang sama Forum Usahawan Harapan Indonesia (Fushindo) yang dirintis Dra.Mardiana Idraswati sudah hampir 25 tahun mencoba mengambil peran memberikan penyadaran, pencerahan sekaligus solusi terhadap persoalan pertanian.

“Fushindo lahir karena mendasar komitmen kita, disetiap saya turba ke wilayah selalu menemui keluhan petani mulai dari pupuk sampai hama yang pada intinya petani belum maksimal mengerti secara teknis pertanianya,” ungkap Dra.Mardiana Indraswati. Menurut Mardiana, saat ini yang dibutuhkan masyarakat petani dimana mereka membutuhkan langkah nyata dengan memberikan solusi terbaik terhadap persoalan petani.


Selain itu pihak pemerintah tidak seharusnya punya dalih kepedulianya terhadap nasib petani terus digembar gemborkan sedangkan pada sisi yang lain justru nasib petani semakin terabaikan dan tersingkir dari roda pembangunan yang salah kaprah. “Banyak orang berbicara tentang ekonomi kerakyatan dan segala macam persoalanya tetapi pemerintah baru sebatas menggelontorkan program- programnya, minim manfaat dan tanpa pendampingan secara maksimal,” imbuh Dra.Mardiana Indraswati.

Lanjut Mardiana, program- program tersebut tidak jelas sasarannya, dan justru menambah angka panjang daftar petani yang hanya tercatat dalam lembaran program kerja pemerintah. Kemudian terkait ulah yang dilakukan para pejabat ditingkat DPR RI yang terganjal persoalan hukum Dra.Mardiana Idraswati menilai, kelakuan negatif para oknum ini, memberikan dampak negatif bagi banyak anggota dewan yang masih berpegang teguh pada kejujuran, amanah dan idealisme. (pr)

Berita Terkait