Massa PDI Perjuangan Ngawi Demo tolak kenaikan BBM

Ratusan simpatisan dan kader PDI Perjuangan cabang Ngawi melakukan aksi turun jalan menolak kenaikan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada awal bulan mendatang, Selasa (27/3). Ratusan massa partai berlambang banteng bermoncong putih langsung berbaur dengan berbagai elemen dari organisasi masyarakat seperti FKMI, SRMI, REPDEM, BMI, GMNI dan BARMUSI.

Berangkat dari kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Kartini langsung melakukan long march menuju DPRD Ngawi. "Tujuan kami sama dengan elemen-elemen lainnya yang sudah menggelar unjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir ini, yakni menolak kenaikan harga BBM," tegas Hidayatul Imam, salah satu kader PDI Perjuangan.

Aspirasi yang dibawa para kader PDIP tersebut, tegas Hidayatul Imam, bukan hanya instruksi dari pimpinan pusat, tapi memang lahir dari bawah termasuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang pada dasarnya menolak keras kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat tersebut. “Jika pemerintah bersikeras menaikan harga BBM bersubsidi maka kita akan ke Jakarta menggulingkan SBY bersama rakyat lainya,” lanjut Hidayatul Imam.

Dalam aksinya, ratusan pendemo langsung diterima ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko yang juga salah satu kader PDI Perjuangan dan wakil Bupati Ngawi Ony Anwar. Setelah melakukan negosiasi beberapa saat, ratusan pendemo berhasil melakukan kesepakatan tertulis yang ditanda tangani Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, seluruh anggota DPRD Ngawi dari PDI Perjuangan serta ditambah beberapa anggota legislative lainya dari Partai Golkar dan Partai Hanura, wakil Bupati Ngawi Ony Anwar dan perwakilan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut.

Pada dasarnya isi dari pernyataan yang ditanda tangani bersama menolak dengan tegas rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan, jika pemerintah tetap berkeras menaikkan harga BBM, PDI Perjuangan akan menyerahkan keputusan paling tepat kepada fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “ Secepatnya akan membawa aspirasi dari rakyat ini ke meja DPR RI sebagai bentuk keseriusan kita sebagai wakil rakyat menanggapi rencana pemerintah yang sepihak ini,” terang Dwi Rianto Jatmiko, ketua DPRD Ngawi.

Menanggapi aksi demo penolakan kenaikan BBM bersubsidi yang makin meluas sampai daerah ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang pernah dirilis berbagai media mengatakan, kenaikan BBM sudah harga mati. Pihak pemerintah berprinsip dalam neraca perhitungan APBN 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 90 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama Februari rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah US$ 122,17 per barel.

Sedangkan konsumsi Solar dan Premium juga meningkat dari 35,8 juta kiloliter pada 2010 menjadi 38,5 juta kiloliter pada 2011 lalu. Akibatnya, subsidi untuk Solar dan Premium sepanjang 2012 akan melonjak dari Rp. 123,6 triliun menjadi Rp. 191,1triliun. Selain itu pihak-pihak tertentu mengatakan jika harga minyak naik maka penerimaan pemerintah juga naik, anggapan yang demikian ini memang sangat dibenarkan. Alasan pemerintah secara riil mendasar sumber yang ada, setiap kenaikan harga sebesar US$ 1 per barel, dengan asumsi kurs Rp. 9.000 per dolar, akan menaikkan penerimaan sebesar Rp. 3,37 triliun. Jadi, secara netto setiap ada kenaikan harga minyak sebesar U$$ 1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan Rp 900 miliar.

Beban totalnya tinggal mengalikan jumlah ini dengan berapa U$$ kenaikan harga minyak yang terjadi. Dari sini terlihat jelas bahwa penerimaan dari migas semakin kecil karena produksinya menurun, sementara subsidinya justru makin meningkat karena konsumsi semakin besar. (pr)

Berita Terkait