Ditengarai pihak BKD sengaja bungkam terkait tercecernya ke 39 Honda

Pupus sudah harapan ke-39 tenaga honorer daerah (Honda) kategori 1 (K1) Pemkab Ngawi. Selain kesannya disingkirkan dari daftar seleksi BKN kini harus legowo lantaran aduannya bakal kandas di tengah jalan. Terbukti, undangan dari komisi I DPRD Ngawi yang dilayangkan pada pihak BKD tanggal 9 lalu guna dimintai kejelasan system verivikasi tak digubrisnya.

“Seharusnya BKD segera membeberkan informasi yang ada kepada kita dari BKN yang katanya pada Jum’at kemarin sudah pulang dari Jakarta namun sampai hari ini nyatanya belum hadir, yang jelas kecewalah kita disini,” ungkap Maryoto, Ketua Komisi I DPRD Ngawi.

Kekecewaan yang dilontarkan Maryoto sudah jelas masuk akal, apalagi komisinya membidangi hokum dan pemerintahan telah didesak oleh puluhan tenaga honorer K1 yang tidak lolos pada minggu kemarin. Selain itu rencananya akan diadakan hearing secara terbuka terpaksa dibatalkan lantaran Djono tidak bisa dihubungi pihaknya.

“Beberapa nomor hand phonenya yang ada sudah kami hubungi nyatanya malah tidak aktif,” tambah Maryoto. Akhirnya pada waktu yang sama hearing hanya digunakan untuk menampung semua aspirasi yang disampaikan perwakilan tenaga honorer.

“Jadi percuma kalau hearing tanpa hadirnya BKD soalnya mereka cukup kompeten mengenai masalah ini ditingkat daerah, yang menjadi bahan pertanyaan kita kenapa 98 tenaga honorer K1 ini melakukan pemberkasan secara bersama akan tetapi yang lolos hanya 59 orang dan yang tersisa apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan mereka gagal,”beber legislator dari PKS.

Dengan mokongnya BKD yang dianggap mengingkari janji, sejumlah anggota komisi I DPRD Kabupaten Ngawi dan perwakilan tenaga honorer K1 secara geregetan berencana berangkat ke Jakarta menemui pejabat BKN yang berwenang. Rasa pesimis juga dilontarkan Khoirul Anam, salah satu anggota komisi I.

Dirinya menegaskan, terlihat jelas carut marutnya sistem verifikasi tenaga honorer K1 merupakan ada indikasi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengambil keuntungan.

“Kalau BKD ada itikad baik dengan tenaga honorer pastinya mereka membukakan diri dengan memberikan pejelasan dan jangan seolah-olah membelokan alur dari mekanismenya demikian juga kronologi sebagai ketentuan BKN dimana tenaga honorer yang tercecer tersebut juga harus diberi tahu penyebabnya ketidak kelolosanya,” jlentreh Khoirul Anam. (pr)

Berita Terkait