Merasa dipecundangi, Puluhan Tenaga Honorer K1 datangi Dewan

Puluhan tenaga honorer kategori 1 (K1) resah. Pasalnya, namanya tak tercantum dalam pengumuman kelulusan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Ini dinilai sebuah keputusn sepihak dan mereka ramai-ramai mendatangi DPRD Ngawi guna mengadukan nasibnya yang kian tak jelas, Selasa (3/4).

Mereka langsung diterima komisi I DPRD Ngawi yang membidangi pengaduan masyarakat. Tepatnya dilantai II DPRD Ngawi para tenaga honorer KI ini ingin minta kejelasan terkait pengumuman kelulusan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dianggap suatu keputusan secara sepihak.

“Kemarin saya sudah menanyakan kenapa nama saya tidak dicantumkan pada pengumuman di BKD Ngawi namun, jawabanya tidak memuaskan,” terang salah satu tenaga honorer yang enggan disebut namanya.

Selain itu dirinya menanyakan pengumuman tenaga honorer KI yang dinyatakan lolos seleksi sejumlah 59 orang dari 98 tenaga honorer KI yang ada penuh kecurangan.

“Persyaratan yang kita lampirkan sudah sesuai mekanisme yang diajukan oleh BKN, selain itu mereka yang dinyatakan lolos juga tidak melalui uji kompetensi hanya mendasar persyaratan administrasi seperti kita,” terangnya.

Sedangkan menurut Umi yang sehari-harinya mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK) di Ngawi dimana nasibnya juga nyantol dari pengumuman KI menjelaskan mekanisme yang dipakai oleh BKN sejauh ini sama sekali tidak jelas. “Padahal saya jadi tenaga honorer sejak 2002 sedangkan acuan persyaratan BKN untuk SK nya harus tertanggal per 31 Desember 2005 berati mulai mengabdikan jadi tenaga honorer harus terhitung per 1 Januari 2005, sedangkan yang masuk pertengahan tahun pada waktu itu kok lolos ini kan aneh,” jelas Umi. Nasib serupa juga dialami oleh Nina salah satu pengajar di SMPN 2 Ngawi mengaku kecewa lantaran dinyatakan tidak lolos seleksi KI padahal sebelumnya namanya sudah tertera.

Diapun mengungkapkan kekesalannya. Sebab kalau dilihat dari nama-nama yang ada sebagian honorer yang mengabdi setelahnya. Karena itu perlu ada kejelasan dari pemerintah setempat tentang hal ini."Kok bisa begini," kesalnya.

Rata-rata melihat ada indikasi penyimpangan dalam penetapan kelulusan honorer kategori K1 ini. Karena itu mereka minta agar pemerintah daerah segera memperjelas soal data kelulusan yang telah beredar dengan harapan agar persoalanya menjadi tuntas.

Dilain sisi mendasar pengakuan Nina akan tetap memperjuangkan sesuai haknya. “Kalau tanggapan dari BKD masih itu-itu aja maka minggu depan saya langsung ke BKN saja,” kilahnya lagi.

Kemudian Maryoto selaku ketua komisi I DPRD Ngawi membeberkan masalah tenaga honorer KI merupakan persoalan sensitive, dimana hasil validasi BKN yang mengumumkan tenaga honorer KI dari Ngawi secara total jumlahnya 98 orang kenyataan yang ada hanya 59 orang yang dinyatakan lolos merupakan suatu masalah tersendiri yang segera dituntaskan.

“Kita prinsipnya yang fair ajalah termasuk BKD dan BKN dalam melakukan pendataan, sedangkan yang tidak lolos ini kan sudah memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana mereka yang dinyatakan lolos,” ujar Maryoto. Lanjutnya, pihak komisi I sudah meminta kejelasan dari BKD bagaimana nasib dari tenaga honorer KI yang terganjal.

“Tadi BKD berjanji akan secepatnya memberikan penjelasan kepada mereka dan hari ini mereka berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan BKN, katanya tadi besok jum’at sudah bisa kita dengarkan penjelasanya selain itu mendasar keterangan dari Menteri PAN bagi pihak-pihak yang ingin mengadu terkait KI ini diberi waktu enam belas hari terhitung awal bulan ini,” Imbuhya.

Maryoto menambahkan, hasil investigasi di lapangan rata-rata honorer yang telah memasukan data mengklaim mereka adalah tenaga honorer berkategori K1, sehingga ketika ada pengumuman kelulusan maka ratusan honorer yang merasa menjadi resah dan ingin segera mengetahui penjelasan resmi dari pemerintah. (pr)

Berita Terkait