Ngawi BOROS, Kanang malah termotivasi dari temuan Fitra

Kanang sapaan akrab dari Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono angkat bicara terkait temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang mencatat daerah yang dipimpinya terboros dalam pengelolaan anggaran dengan peringkat ke-4 se-Indonesia dan peringkat pertama di Jawa Timur.

'' Kita tidak menyalahkan temuan Fitra itu justru menjadikan cambuk bagi kita untuk melakukan pembenahan berbagai sektor,'' terang Kanang. Sebagai langkah yang harus diambil untuk menekan terkurasnya anggaran pihaknya mengambil kebijakan dengan mengusulkan pensiun dini bagi kalangan PNS. Selain itu untuk tahun ini Kanang tidak bakal menerima rekrutmen CPNSD kemudian keberadaan tenaga honorer K1 yang sempat mencuat beberapa hari lalu, pihaknya masih mengevaluasi mendasar kebutuhan PNS.

Dilain sisi temuan Fitra selaku Bupati Ngawi memberikan nilai tersendiri untuk lebih memacu kinerjanya selama ini. Meskipun Kabupaten Ngawi terancam bakal dilikuidasi dan dimerger dengan daerah lain oleh Kemendagri, Kanang tetap berupaya melakukan penghematan anggaran yang ada.

Pihaknya mencotohkan dengan dilakukanya penghematan anggaran disatuan kerja lembaga eksekutifnya selain itu juga penghematan hasil deviden Bank dan yang lebih utama peningkatan PAD selama ini. ''Meskipun di Kabupaten Ngawi sempat devisit anggaran sesuai kenyataan yang ada mampu keluar dari permasalahan tersebut tanpa harus melakukan peminjaman kepada pihak lain untuk menutupi anggaran pada waktu itu,'' beber Kanang. Lanjut Bupati Ngawi, rencana yang dilakukan Kemendagri justru terlalu prematur dengan menilai terjadi pemborosan anggaran selama ini. ''Buktinya Kabupaten Ngawi masih bisa melakukan pembangunan sesuai rencana yang ada, misalkan perbaikan insfrastruktur jalan dan pemenuhan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat,'' tambah Kanang.

Rasa optimis yang dilontarkan Bupati Ngawi yang masih sanggup melakukan pengelolaan anggaran sesuai posnya masing-masing setelah Fitra menilai 73 persen anggaranya dipakai untuk belanja PNS. Bila kondisi yang demikian ini dibiarkan dalam kurun waktu lima tahun mendasar survey Fitra, Kabupaten Ngawi terancam bangkrut.

Memang temuan Fitra selama ini bukan tanpa alasan, berbagai faktor yang cukup mempengaruhi pembekakan anggaran pemkab salah satunya untuk belanja terhadap PNS yang masih aktif sebanyak 13.841 orang. Sudah jelas jumlah PNS yang membludak tidak sesuai dengan standarisasi topografi wilayah Kabupaten Ngawi yang hanya berpenduduk sekitar 900 ribu jiwa orang.

Dengan demikian tidak urung Kabupaten Ngawi harus merogoh kocek dalam-dalam senilai Rp 60 miliar setiap bulanya dan dalam satu tahunya sekitar Rp 720 miliar untuk menggaji pegawainya. Dari besarnya jumlah PNS yang berkutat dilingkup kedinasan Kabupaten Ngawi penyumbang terbesar dari Dinas Pendidikan dimana jumlah PNS yang ada sebanyak 8.354 orang dan disusul dari Dinas Kesehatan jumlah PNS nya tercatat 1.216 orang. (pr)

Berita Terkait