Diberitakan pada tahun 2010 lalu sudah mengajukan permodalam lewat program skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kepada Bank Jatim sebesar Rp.807. Menurut sekretaris Kelompok Tani Golan, Sucipto, alasan Bank Jatim sendiri dalam mengganjal permohonan kreditnya sama sekali tidak realistis dimana hanya mengacu peristiwa dari daerah lain seperti Magetan.
“ Katanya mereka tidak bisa mencairkan karena belajar dari pengalaman salah satu kelompok tani yang ada di Magetan dimana kelompok tani tersebut mengalami kebangkrutan, jadi hal seperti ini jangan dipukul rata,” terang Sucipto, dengan nada berang, Jum’at (29/6).
Untuk mempersiapkan pengelolaan pembibitan sapi seperti yang terlihat dilokasi Kelompok Tani Golan sudah membangun beberapa kadang. Dengan tersendatnya KUPS yang diajukan ke Bank Jatim, terpaksa kadang yang dibangun dengan puluhan juta tersebut tampak kosong.
Dengan dasar demikian ini beber Sucipto, Bank Jatim merupakan salah satu dari 4 Bank yang ditunjuk oleh Departemen Pertanian untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) senilai 25 miliar dengan sengaja menghambat para pelaku usaha yang bergerak di bidang pembibitan sapi.
“Memang disatu sisi pemerintah pusat dengan adanya KUPS dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan populasi ternak bibit sapi hingga 30 persen, program skim ini pada intinya membantu peternak mengatasi masalah modal yang selama ini menjadi kendala utama,” tambah Sucipto.
Dia mencatat sejumlah bank yang bertugas menyalurkan KUPS adalah BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Sucipto merasa geram dengan sikap Bank Jatim tersebut saking geramnya, sebagai penjamin permohonan KUPS, Kelompok Tani Golan mengumpulkan 11 sertifikat tanah yang sudah dinotariskan dari anggotanya untuk memuluskan pencairan permohonan kredit ke Bank Jatim.
“Padahal sekitar enam bulan lalu pihak Bank Jatim sendiri sudah survey kelapangan untuk mengetahui persis dari sertifikat tersebut dan bahkan identifikasi Kelompok Tani Golan sebagai calon pelaku KUPS,” ungkap Sucipto. Sebagai pelaku usaha Sucipto menganggap program KUPS yang sejatinya adalah program strategis nasional, ternyata fiktif belaka. “Kami sudah berulangkali melakukan lobi ke berbagai pihak seperti kepada DPRD Ngawi pada bulan lalu namun kenyataanya sampai sekarang tidak ada kejelasan,” pungkasnya. (pr)
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda