Disinyalir, APBD Ludes Guna Belanja PNS Dan Seabrek Acara Seremonial

KOTA ™ makin tak bisa mungkir, bludaknya PNS serta seabrek acara seremonial jelang hari jadi ini bisa jadi musabab makin memangkas kantong APBD yang memang menipis. Rumor berkembang, hal ini mengakibatkan beberapa proyek Infrastruktur terancam terpangkas, lebih celaka lagi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa TA 2012 banyak yang tak terealisasi.

Nuansa demikian ini tidak berimbang dengan kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat, betapa tidak untuk pertengahan tahun ini belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ngawi hampir menyentuh angka 100 persen. Kenaikan tersebut sudah jelas menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan dimana jumlah PNS pada tahun 2012 jumlahnya 14.057 orang pegawai justru pemkab Ngawi harus merogoh kocek dalam-dalam sebesar Rp 814 miliar.

Padahal kalau dihitung dari tahun sebelumnya jelas tidak realistis, pada saat itu dengan jumlah 14.081 PNS saja pemkab Ngawi hanya mengeluarkan bujet dari total APBD hanya berkisar Rp 717 miliar. Maka secara persentase jumlah PNS pada tahun ini turun justru anggaran belanja pegawai naik sekitar Rp 97 miliar. Angka yang segitu besarnya dianggap salah satu pemborosan uang rakyat hanya untuk mencukupi anggaran belanja pegawai sedangkan untuk rakyat yang lainya apakah dibiarkan cukup gigit jari belaka.

Pembekakan belanja untuk pegawai negeri ini membuat gerah Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, pasalnya, anggaran yang terus merangkak naik tidak hanya tersedot untuk honorarium dan konsumsi melainkan banyak ditemukan nilai penganggaran yang tidak wajar pada masing-masing satker. “Seharusnya jumlah PNS tahun ini turun malah anggaran belanjanya naik kan bisa dikatakan hal aneh,” kata Antok (sapaan akrab dari Dwi Rianto Jatmiko-red) baru-baru ini.

Anggaran yang dianggap tidak wajar tersebut tidak jarang hanya berjubel pada pejabat setingkat kepala dinas dan kepala bagian seperti program baru pada satker pasti dibarengi munculnya nominal anggaran. Dengan temuan yang demikian boros ini seringkali pihaknya mewanti-wanti waktu sebelumnya untuk dilakukan penghematan pembiayaan misalkan konsumsi akan tetapi kenyataanya malah melebihi kuota anggaran yang sudah ditargetnya.

“Jalan satu-satunya memang harus dilakukan efisiensi penganggaran terhadap satker kalau tidak mau belanja pegawai naik,” bebernya.
Sebagai wakil rakyat Antok mengatakan, dalam waktu dekat ini akan mengambil langkah koreksi sebagai kewenanganya. Padahal perhitungan awalnya versi wakil rakyat kenaikan bukan Rp 97 miliar melainkan hanya Rp 78 miliar. “Hitungan tersebut sudah termasuk pembayaran kenaikan gaji pegawai sebesar 10 persen, kalau dibiarkan terus masalah keuangan daerah ini jelas berakibat gejolak,” urai politikus muda ini yang berkarier lewat PDI Perjuangan.

Terangnya lagi, langkah penghematan anggaran yang bakal diambil dirinya tidak akan berati bilamana Bupati Ngawi tidak melakukan pemangkasan anggaran yang sekiranya tidak perlu. Selain itu harapanya terkait temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang mencatat 73 persen APBD Kabupaten Ngawi hanya untuk belanja PNS. Maka selaku legislator Antok terus mengupayakan penurunan bujet APBD untuk belanja pegawai daerah. (pr)

Berita Terkait