Hasil PAK APBD Ngawi Tetap Masih Memihak Belanja Pegawai

KOTA ™ Perubahan APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan guna membentuk kemandirian masyarakat masih terbungkus mimpi panjang. Pasalnya, Keuangan daerah Kab. Ngawi, untuk mengurusi belanja pegawainya yang memang tak sedikit, disinyalir makin kelabakan.

Dalam rapat yang dibuka Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Djatmiko (26/7), Bupati Ngawi menjelaskan bahwa dalam rancangan perubahan APBD tahun 2012 terkait kenaikan belanja pegawai karena dipengaruhi adanya tambahan yang cukup signifikan khususnya dari tunjangan profesi guru mendasar SK Menteri Keuangan No34/PMK.07/2012.

“Kita ini di wajibkan jam kerja tambah dengan dana dari luar APBD sebesar 53 milyar terutama untuk tunjangan profesi, akibat itu ditambah maka APBD secara otomatis presentasenya juga tambah, sebetulnya uang itu tidak milik kita cuma dititipkan lewat APBD,” tegas Ir Budi Sulistyono.

Dengan demikian lanjutnya, kesulitan untuk menurunkan presentase belanja pegawai juga dilatarbelakangi permasalahan sertifikasi yang terus ditambah. “Meskipun gaji murni pegawai terus menurun, faktornya yang pindah tambah dan yang juga pensiun tambah,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Ngawi juga membeberkan belanja modal P-APBD 2012 terus turun mencapai angka 12,6 persen dari ketentuan 29 persen sesuai Permendagri No.37 Tahun 2012 penyebabnya program kegiatan seperti DPPID, DPID dan BOS sudah tidak lagi bersumber dari APBN.

Selain itu penerimaan pajak hanya meningkat 0,99 persen dilatarbelakangi target tahun lalu adanya peningkatan 2,10 persen dari target Rp 11,262 miliar dan realisasinya Rp 11,499 miliar, meningkatnya dari target pajak tersebut saat itu adanya Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB. Sehingga capaian target tersebut juga berpengaruh pada peningkatan pajak untuk tahun ini sebesar 2,37 persen dari Rp 11,343 miliar menjadi Rp 11,612 miliar. (pr)

Berita Terkait