Porsi Gila: Anggaran Belanja Pegawai Tipiskan Keuangan Daerah

KOTA ™ Tak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 104 miliar sebagai penyokong dari total belanja daerah di Tahun Anggaran 2012 ini bakalan ludes hanya untuk belanja pegawai saja. Hal inipun dikhawatirkan oleh beberapa pihak, bakal berdampak madegnya program kemasyarakatan termasuk pembangunan infrastruktur di Ngawi.

Kabar tersebut kontan saja mendapat sorotan dari dewan, meskipun dalam beberapa sidang paripurna sebelumnya sebagai wakil rakyat ngotot program kerakyatan tetap di prioritaskan terlebih dahulu. “Pokoknya jangan sampai terulang lagi belanja peghawai lebih di utamakan ketimbang urusan rakyat,” terang Maryoto, ketua Komisi I DPRD Ngawi beberapa hari lalu yang lalu. Selain itu Maryoto menegaskan, total anggaran Rp 104 miliar tersebut bersumber dari silpa 2011 sekitar Rp 81 miliar dan sisanya berasal dari bantuan pusat dan propinsi.

Dengan porsi yang tidak seimbang belanja pegawai dugaan sementara dari hasil investigasi, menemukan sejumlah draf keuangan pemerintah yang terlalu memberikan alokasi kuota lebih besar untuk belanja pegawai daripada program yang sifatnya fundamental di masyarakat.

Membengkaknya jatah belanja pegawai kuat dugaan akibat penganggaran yang sembrono seperti honorarium, konsumsi dan alat tulis kantor. Meski Maryoto belum membeberkan yang semestinya namun, angka anggaran yang diperuntukan buat pegawai tersebut cukup fantastis. Mencuatnya angka anggaran yang cukup gede ini sebagai wakil rakyat terus mengawasi draf yang di usulkan eksekutif dalam rapat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang bakal digelar pada pekan ini.

“Untuk persiapan pembahasan PAK saat ini kita masih mengkoreksi draf-draf anggaran yang ada,” papar Maryoto. Masih dari legislator PKS, seharusnya pemerintah sendiri mengoptimalkan tiga aspek program yang bersentuhan dengan masyarakat langsung seperti pembenahan insfrastruktur, penggiatan perekonomian, dan percepatan kesejahteraan.
Akan tetapi anggaran yang di plot sebesar 65 persen sebelumnya menurut Maryoto sudah mampu untuk mencukupi belanja pegawai yang mendekati angka 14 ribu orang. “Penambahan kuota anggaran tersebut secara tidak langsung akan membebani pihak daerah sendiri, dan bila PAK nanti tidak memfokuskan ke tiga aspek tadi jelas kita menolaknya,” urainya.

Tambahnya, secara riil untuk pertengahan tahun ini saja belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ngawi hampir menyentuh angka 100 persen. Kenaikan tersebut sudah jelas menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan dimana jumlah PNS pada tahun 2012 jumlahnya 14.057 orang pegawai justru pemkab Ngawi harus merogoh kocek dalam-dalam sebesar Rp 814 miliar. (pr)

Berita Terkait