Warga Lakukan Bedah Rumah Dengan Dana Iuran Lingkungan

NGAWI™ Pemerintah selalu lantang serukan program bedah rumah sebagai rasa kepedulian terhadap rakyat yang tinggal di rumah tak layak huni. Kenyataannya, realisasinya tak semudah yang dibayangkan lantaran terbentur seabrek persyaratan yang hampir mustahil dipenuhi. Jadinya, wargapun nekat lakukan bedah rumah sendiri dengan dana iuran sukarela.

Terlebih janji pemerintah pada tahun 2013 ini akan menargetkan 500.000 unit rumah melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Namun program tersebut bisa dirasakan terlalu lama realisasinya bahkan tidak segampang untuk mendapatkan program bedah rumah.

Dengan realita yang demikian ini membuat sebagian warga Ngawi menempuh jalan lain dengan inisiatifnya sendiri. Tepatnya di lingkungan RT.09/RW.01 Dusun Paron, Desa Gelung, Kecamatan Paron sedikitnya lima orang warganya mendapatkan bantuan bedah rumah yang dikelola oleh lingkunganya sendiri.

“Bedah rumah ini murni dari swadaya masyarakat dari lingkungan RT sini, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah ataupun lembaga lainya,” ujar Prokoso, Ketua RT.09, Minggu (13/1). Sesuai anggaranya lanjut Prakoso, ke lima warga yang kondisi rumahnya betul-betul memprihatinkan tersebut akan mendapatkan bedah rumah senilai Rp 10 juta yang diambilkan dari iuran warganya secara sukarela.

Bedah rumah sendiri seperti yang terlihat di lokasi langsung ditangani oleh puluhan warga sekitar dengan cara gotong royong. “Dan program ini sebetulnya tanpa melewati perencanaan terlebih dahulu melainkan secara spontan atas inisiatif warga kami, seperti di rumahnya Mbah Partinah itu dilakukan dengan sukarela karena kasihan selama ini tempat tinggalnya sangat memprihatinkan,” jelas ketua RT.

Kepedulian yang dilakukan oleh sebagian warga Ngawi ini bisa menjadikan apresiasi tersendiri bagi lainya. Bedah rumah atas swadaya masyarakat merupakan satu bukti yang perlu dicermati oleh pemerintah.

Karena selama ini tiga pilar pembangunan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta belum berjalan sesuai alurnya. Pemerintah perlu mengkaji ulang setumpuk programnya yang bersentuhan dengan sistem penguatan ekonomi rakyat karena didalamnya masih ada diskriminasi sehingga melahirkan kesenjangan sosial pada umumnya. (pr)

Berita Terkait