Takut Terjerat Masalah, Petani Enggan Terima Bantuan Puso 2013

NGAWI™ Tak mau terseret masalah, seperti kasus puso 2011, para petani nampaknya enggan terima bantuan puso lagi, kalau seandanya ada bantuan serupa di tahun ini. Sementara serangan hama wereng, telah meluas kebeberapa wilayah kab. Ngawi. Diprediksi setidaknya ratusan hektar bakal terjadi gagal panen ataupun terpaksa panen dini.

Rasa trauma yang dialami petani tersebut bukan tanpa alasan, gagal panen besar-besaran pada dua tahun lalu bermuara digelontorkan bantuan puso miliaran rupiah dan sebagian dari jumlah itu hanya dijadikan bancaan oknum pejabat Ngawi.

“Kalau pada tahun ini seandainya gagal penen lagi, jangan sampai mau didata untuk pengajuan bantuan puso mengapa demikian yang susah kita malah yang menikmati mereka,” tuding salah satu petani Ngawi yang enggan disebut namanya, Rabu (13/2).

Sebagai petani padi tambah nara sumber, peristiwa puso yang sempat menyeret sejumlah nama pejabat pemerintahan merupakan satu bukti bobroknya birokrasi sekarang ini.

Dirinya juga menilai meskipun sebagai petani hingga sekarang terus memantau perkembangan kasus puso yang ditangani Polres Ngawi. “Anehnya dalam kabar terakhir yang saya baca disejumlah media massa kok pelaku utamanya malah seolah-olah dikaburkan dari mata masyarakat dan hanya menyebut-nyebut oknum LSM dan wartawan yang ikut terlibat,” keluhnya lagi.

Bebernya, adanya oknum LSM maupun oknum wartawan yang katanya ikut menerima suap atas bantuan puso ada sebab akibat didalam system bantuan ini. “Seandainya pihak yang menjabat sebagai kepala dinas pertanian waktu terjadinya puso dulu itu bersih tidak memotong hak petani kenapa risih saat ditanya mereka, makanya kalau bisa dikata sekarang ini maling teriak maling,” kecamnya.

Memang sesuai data yang berhasil dihimpun media pada dua tahun lalu yang mengalami kegagalan panen mencapai 2189 hektar berimbas cairnya bantuan pemerintah untuk petani senilai Rp 3,7 juta setiap hektarnya.

Dari rincianya, jumlah tersebut dari usulan 217 Gapoktan terdiri dari 13 kecamatan dan 70 desa, akan tetapi yang disetujui oleh pusat sebanyak 177 Gapoktan sedangkan sisanya sekitar 40 Gapoktan proposalnya dikembalikan.

Selain itu teknis penyaluran bantuan tersebut langsung diberikan melalui rekening Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tanpa singgah ke Dinas Pertanian.

Sementara Slamet Riayadi S.sos selaku ketua komisi II DPRD Ngawi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan kepada petugas penyidik untuk menuntaskan perkara puso. Harapnya, jangan sampai petani hanya dikambing hitamkan atas bantuan tersebut serta pemerintah jangan dirugikan lantaran ulah segelintir oknum nakal. (pr)

Berita Terkait