Marak Anak Didik Titipan, Dewan Minim Aduan

NGAWI™ Indikasi titipan anak pejabat tiap kali Penerimaan Peserta Didik Baru, pastinya selalu tercium. Carut marutnya kebijakan yang diambil pihak sekolah juga kadang turut meperlonggar aksi titip-menitip ini yang konon hingga pakai embel-embel puluhan juta Rupiah untuk sekolah favorit.

Terciumnya aksi yang tidak sepantasnya terjadi ini setelah pengumuman PPDB melalui jalur khusus diubah, yang sebelumnya mengacu ke nilai raport secara mendadak dirubah lagi dengan model test.

Jelas saja perubahan yang tidak dikira sebelumnya membuat kalang kabut dari para orang tua siswa yang sudah terlanjur mendaftarkan putra putrinya dengan jaminan raport asli.

Ternyata mendasar kasak kusuk dari informasi menyebutkan, kasus amburadulnya sistem pendidikan di Kabupaten Ngawi ini sudah menjadi hal yang lumrah dari kalangan orang tua siswa sendiri.

Sehingga muncul isu beredar akan jalur PMDK dan Jalur khusus marak dengan aksi percaloan dengan iming-iming uang pelicin dari siswa dan siswi yang notabene dari kalangan menengah atas.

Langkah main mata dengan pihak sekolah disinyalir terjadi guna siswa bersangkutan dapat masuk ke sekolah favorit tersebut padahal tanpa mengikuti persyaratan sesuai mekanismenya.

Diungkapkan oleh Maryoto Sp selaku ketua Komisi I DPRD Ngawi kepada media akhir-akhir ini menjelaskan gembor-gembor tersebut pada dasarnya sudah tidak menjadi rahasia umum.

Namun sampai saat ini juga pihaknya sebagai fungsi kontrol dalam kebijakan pemkab tidak dapat bergerak karena minim aduan dari masyarakat Ngawi sendiri.

“ Selama tidak ada aduan atau laporan dimeja Komisi I DPRD kami tidak dapat menindaklanjuti,” ungkap legislator dari PKS Ngawi ini, kemarin (6/3).

Dijelaskannya PPDB sekarang ini dipastikan maraknya pencaloan terlebih lagi, calo tersebut bernaung di sekolah-sekolah favorit yang sulit di tembus hanya dengan perjuangan calon siswa itu sendiri.

Maryoto menambahkan bila menerima satu laporan saja dan terdapat bukti yang memberatkan pasti kami tidak segan-segan berjalan sesuai dengan kekuatan hukum yang ada, namun sekali lagi kembali terulang antara korban dan pelaku saat ini sama-sama pandai.

Sehingga bila pemohon lolos dari ujian dan diumumkan di publik, dana pelicin akan di serahkan secara utuh kepada pelaku dari sebelumnya setengah uang di berikan dalam sebuah perjanjian kesepakatan.

Tragisnya, dalam situasi ini siswa maupun siswi yang mempunyai kemampuan berlebih bakal tersisih hanya kalah dari segi materi, belum mengeyam pendidikan di sekolah di inginkan akan tetapi sudah membanyar mahal akan maraknya kasus calo PPDB. (pr)

Berita Terkait