Slamet: Buyarkan Saja Unas Tahun Ini...!

NGAWI™ “UNAS itu kan agenda tahunan kenapa masih ada kesalahan yang berakibat kurangnya konsentrasi dari pelajar itu sendiri, kalau demikian lebih baik UNAS dibubarkan saja,” ungkap Slamet Riyanto ketua Komisi II DPRD Ngawi saat mengetahui makin carut marutnya pelaksaan UN tahun ini.

Sistem Ujian Nasional (UNAS) yang makin tidak jelas alias carut marut pada pelaksanaan untuk tahun ini.

Sehingga boleh jadi sebagai residen buruk di dunia pendidikan nasional seperti yang terjadi di Kabupetan Ngawi.

Betapa tidak, kemarin disaat pelaksanaan UNAS setingkat SMA seminggu lalu sempat terjadi keterlambatan lembar soal yang terjadi terjadi pada pelajar SMK yakni mata ajar teori kejuruan tidak serentak di terima oleh anak didik di saat ujian berlangsung.

Ruwetnya pelaksanaan UNAS juga terjadi pada pelajar setingkat SMP yang barus selesai digelar pada Kamis, (25/4), seperti yang dirasakan di MTsN Paron sempat terjadi kekurangan lembar soal.

Pihaknya mengharapkan kepada Diknas Ngawi untuk lebih menunjukkan peran aktif dan memperbaiki diri, pasalnya muara dari kejadian ketidak kompakan ujian bersama ini ada di tangan panitia penyelenggara.

Sementara 17 peserta dari 11.670 siswa yang mengikuti UNAS tingkat SMP yang tidak hadir dan mengundurkan diri dengan beralasan ekonomi maka jelas tidak dibenarkan.

“Dengan masalah ini seharusnya Diknas secepatnya melakukan antisipasi jangan sampai tahun berikutnya kejadian semacam itu terulang lagi,” beber Slamet Riyanto.

Kemudian ungkapan kekecewaan terhadap carut marutnya UNAS juga dilontarkan oleh Mukson Hariyadi koordinator LSM Bhirawa Ngawi. Ungkapnya, persoalan UNAS adalah masalah yang sangat komplek terhadap kemajuan sistem pendidikan nasional yang justru makin jeblok.

Sehingga Menteri Pendidikan Nasional dalam hal ini M.Nuh harus bertanggung jawab terhadap kinerjanya.
“Jadi pasca UNAS ini M.Nuh harus mengevaluasi secara total kenapa ada keterlambatan dibeberapa daerah seharusnya tidak demikian,” kata Mukson Hariyadi.

Dia juga menyayangkan, Kemeterian Pendidikan Nasional yang mempunyai anggaran besar justru tidak mampu melaksanakan UNAS secara tepat waktu. Imbuh Mukson, lepas dari apapun M.Nuh selaku Mendiknas tidak hanya menyalahkan perusahaan pemenang tender, tapi harus ada evaluasi menyeluruh seperti perencanaan yang disesuaikan dengan anggaran. (pr)

Berita Terkait