NGAWI™ Entah kriteria seperti apa yang dipakai sebagai acuan bagi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap awal yang telah direalisasikan oleh sejumlah kantor pos dibeberapa kecamatan wilayah Ngawi. Pastiny, dari pantauan nampak puluhan warga umur produktif akut dalam antrian kompensasi dampak kenaikan BBM ini.Seperti yang dikatakan Mukshon Hariyadi koordinator Bhirawa Kabupaten Ngawi menilai carut marutnya pencairan BLSM tidak lepas dari faktor validitas data yang dilakukan Badan Pusat Stastitik (BPS) tidak akurat.
“Jelas saja BLSM ini akan kacau saat realisasinya karena data yang dipakai BPS itu sudah kadaluwarsa atau data lama kalau hal ini dibiarkan begitu saja akan memicu persoalan horisontal antar masyarakat itu sendiri,” terang Mukshon Hariyadi, Sabtu (7/7).
Jelasnya, data yang digunakan disinyalir hasil pendataan lama dan tidak perbaruhi lagi sehingga tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
Guna antisipasi salah sasaran yang akhir-akhir ini marak dibicarakan oleh berbagai pihak Mukshon demikian panggilan akrabnya hanya berharap terhadap pemerintah propinsi dan pusat harus melibatkan pemerintah daerah.
“Peran pemerintah daerah sendiri sangat vital untuk menunjang ketepatan BLSM ke masyarakat,” terangnya lagi. Belajar dari pengalaman waktu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak urung hanya menjadikan persoalan sosial.
Dan peran sentra dari pemerintah sendiri tambah Mukshon, diharuskan ada pemutakhiran data penerima BLSM yang baru. “Sebagai acuan BLSM ini jelas mereka yang tidak mampu dan miskin akan tetapi ada saja dilapangan yang tidak tepat sasaran,” tegas Mukshon Hariyadi.
Kemudian sesuai data dari kantor pos Ngawi dipastikan ada 90.392 rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menerima BLSM sejak 1 Juli kemarin dan nominalnya Rp 300 ribu setiap penerima. Dan pembayaran ke penerima BLSM akan dilakukan secara bergiliran disetiap kantor pos yang ada di 19 kecamatan.
Untuk mekanisme pencairanya tetap mengacu pada kartu perlindungan sosial yang sudah dibagikan sebelumnya. Sementara Indah Setyastuti Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial
Dinsosnakertrans Kabupaten Ngawi menjelaskan BLSM pencairanya secara bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sedangkan penerima PKH sendiri sekitar 9 ribu dari 161 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Akan tetapi lanjut Indah Setyastuti terkait PKH ada daftar tambahan di 3 kecamatan yakni Paron, Pangkur dan Kendal. (pr)
1 comments:
Pada program BLT terdahulu banyak penyaluranya yg tdk tepat sasaran dan lebih celaka lagi utk program BLSM kali ini lebih parah ketidak tepatanya akurasi data atas warga yg berhak menerima.
Data tahun berapapun yg di pakai BPS jelas ngawur dan salah kaprah. Komentar ini sebagai gambaran nyata atas program BLSM yg ada di dsn siwalan rt 06 rw 03 desa widodaren gerih.
Selain banyak usia produktif yg menerima BLSM kondisi riil penerima juga berekonomi mampu. Ironisnya janda tua sebatang kara yg nyata2 hidup miskin ternyata tdk tersentuh BLSM.
Metode apapun dan kriteria apapun yg dipakai BPS jelas banyak yg salah sasaran terkecuali kalau yg dipakai adalah metode dan kriteria yg NGAWUR.
Program pemerintah pusat seperti BLSM seperti ini akan selalu karut marut dan tdk tepat sasaran sepanjang pendataannya tdk melibatkan pemerinta daerah, pemerintah desa dan yg utama adalah para ketua RT yg paling paham betul kondisi para warganya.
Dari semrawutnya BLSM ini akhirnya kepala desa, kepala dusun dan para ketua RT lah yg kebanjiran dan panen PROTES dr warganya yg tdk menerima BLSM, bahkan ada para perangkat desa dan RT yg didemo dan di caci maki para warga yg tdk menerima BLSM sedang tetangganya yg lebih mampu ekonominya malah kebagian BLSM.
Lebih jauh lagi ada sistem pranata sosial di lingkungan desa dan lingkup RT yg pasti terganggu atas kacaunya BLSM. Kegiatan dan aktivitas sosial yg di organisir oleh aparat desa dan ketua RT pasti akan terganggu atau sengaja diabaikan oleh para warganya yg tdk menerima BLSM. Dan tentunya banyak lg dampak negatif yg timbul di sistim kehidupan sosial masyarakat atas program perlindungan pemerintah pada rakyat miskin sbg dampak dari kenaikan harga BBM dan program ini bernama BLSM.
Subsidi BBM yg katanya tdk tepat sasaran ternyata program BLSM pun jg tdk tepat sasaran dan malah menimbulkan dampak SOSIAL KEHIDUPAN di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. (yanto bulak cepit widodaren)
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda