Desa Online Bohong, Ratusan Desa Ancang-Ancang Siap Perkarakan

NGAWI™ Program desa online ternyata tidak berjalan mulus sebagaimana konsep awalnya. Terbukti, teknologi informasi (IT) sebagai sarana untuk menunjang kecepatan informasi cepat yang tepat malah sampai akhir 2013 ini makin tidak jelas jejaknya. Benar saja Ratusan desa di Kab Ngawipun Komplain lantaran kadung keluar Duit untuk anggaran tersebut.

‘’Kalau itu program 2011, harusnya ini sudah tuntas apalagi saat ini sudah akhir tahun ini makin tidak jelas, kenyataanya banyak desa yang sama sekali belum merasakan fasilitas teknologi itu,’’ terangnya Mukhson Hariyadi koordinator Bhirawa Ngawi , Jum’at (11/10).

Perwakilan desa yang merasa belum mendapat kuota, sudah menginformasikan ke tingkat kecamatan diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) yang menjadi leading sector tapi sayangnya belum ada tanggapan serius.

‘’Para kepala desa dan perangkat itu sudah kecewa. Sebab sudah berulang kali melaporkan desa online ini. Sampai sekarang juga tidak ada respon,’’ ujarnya.
Program yang berorientasi mempercepat pengadministrasian desa itu, budgetnya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Masing-masing desa dikepras Rp 6,5 juta sehingga total anggaranya secara keseluruhan menembus Rp 1,4 miliar.

‘’Dana yang dipotong tersebut katanya untuk pembelian satu unit komputer, printer dan modem, pengadaannya di tenderkan. Itu yang menjadi pertanyaan besar, rekanan mana yang menjadi pemenang untuk bertanggung jawab pengerjaan proyek IT tersebut. Sebab sampai sekarang juga belum ada kejelasan sama sekali,’’ bebernya.

Karena adanya indikasi penyimpangan, pihaknya akan terus menggali data-data penting seputar pengadaan perangkat lunak tersebut. Selain itu juga akan membeberkan temuan-temuan karut marut desa online tersebut.

‘’Kami juga akan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Biar nanti tidak disangka mencari sensasi atau sekadar popularitas semata. Sebab oknum pejabat yang memanfaatkan ini (desa online) juga tidak sedikit,’’ jelasnya.

Sementara M. Sodiq Tri W kepala Bapemas dan Pemdes dikonfirmasi koran ini mengakui, program desa online tidak berjalan sesuai rencana. Pihaknya terpaksa menghentikan tahapan sementara untuk menghindari ‘masalah’ yang kian rumit.(pr)

Berita Terkait