Kaya Sumber Alam, Eksekutif Harus Maksimal Garap Sektor Pertanian

NGAWI™ Kabupaten Ngawi secara geografis kaya akan sumber alamnya terutama dari sektor pertanian. Mutu pertanian perlu digarap serius guna menunjang peningkatan perekonomian. Penegasan tersebut disampaikan DPRD Kabupaten Ngawi saat sidang paripurna menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Budi Sulistyono, (05/05).

Seperti yang dikupas Suprapto juru bicara DPRD Kabupaten Ngawi secara tegas kemampuan eksekutif dinilai kurang maksimal menjalankan laju di bidang pertanian dan perdagangan.
Kedua sektor riil tersebut bisa ditekan dengan melakukan terobosan sistem pengembangan dengan melibatkan stakeholder yang ada.

Suprapto menyinggung indikatornya sudah jelas ke dua sektor tersebut harus menjadi prioritas kedepanya tidak lepas dari target yang masih dibawah rata-rata di Propinsi Jawa Timur.
“Upaya kedepanya Ngawi ini harus disentralkan lagi pada pengembangan pertanian, karena daerah kita masuk lima besar penyuplai padi di wilayah Jawa Timur,” ungkap Suprapto.

Dari hasil evaluasi secara umum terhadap 26 urusan wajib ditambah 8 urusan pilihan yang dilaksanakan eksekutif pada tahun lalu dinilai sangat memuaskan dimata legislatif.
Pada kesempatan yang sama legislatif mengapresiasi jajaran Pemkab Ngawi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Jawa Timur.

Sementara pada LKPJ Bupati Ngawi, Budi Sulistyono membeberkan hasil kinerjanya yang dinilai mampu membawa Kabupaten Ngawi selangkah lebih maju dari berbagai sektor. Dari target yang dipasang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sebesar Rp 1.399.625.661.108 atau Rp 1, 3 triliun lebih namun sesuai realisasinya mengalami penambahan 1,16 persen atau Rp 1.415.902.461.801 atau Rp 1,4 triliun lebih.

Dan dilihat dari penyelenggaraan urusan wajib Pemkab Ngawi mampu menyerap anggaran sebsar 91,08 persen dari alokasi pembiayaan kegiatan Rp 1.414.912.405.926 atau Rp 1,4 triliun lebih terserap Rp 1.288.692.256.982 atau Rp 1,2 triliun lebih.

Dari sekian urusan wajib sesuai penjabaranya memang yang menyerap anggaran terbesar ada di urusan pendidikan dari alokasi Rp 716 miliar lebih terserap Rp 651 miliar lebih. Sedangkan urusan pilihan dari alokasi Rp 76 miliar lebih terserap sebesar 87,30 persen atau Rp 66 miliar lebih.

Dari urusan pilihan tahun lalu memang diprioritaskan pada urusan pertanian dengan dana alokasi mencapai Rp 23 miliar lebih dan tersedot mencapai Rp 22 miliar lebih. Meski dinilai sukses, Budi Sulistyono secara gamblang mengakui masih ada beberapa hal yang belum mencapai target terutama pada urusan pendidikan hal ini terkendala pada masalah juklak maupun juknis.
ADVETORIAL

Berita Terkait