SN™ NGAWI-Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi yang diawali hari ini, dengan agenda penyampaian nota bupati serta pandangan umum 6 fraksi DPRD. Adi Cahyono selaku juru bicara Fraksi Persatuan dan Kebangkitan Bangsa (FPKB), meminta kegiatan seremonial yang dilakukan Pemkab harus dikurangi, karenena menurut penilaiannya mempunyai kecenderungan menghamburkan keuangan daerah.
Bupati Ngawi Budi Sulistyono secara singkat menanggapi terkait beberapa pandangan umum fraksi diantaranya mengenai kegiatan seremonial Pemkab Ngawi yang dianggap berlebihan.“Itu menjadi perhatian kita, seremoni yang tidak perlu ya tidak usah apalagi hubunganya dengan pilkada,” jelas Budi Sulistyono.
Penilaian kritis terhadap Pemkab Ngawi juga disampaikan Fraksi Indonesia Sejahtera (FIS) melalui Haryanto menegaskan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti.
Seperti restribusi Alun-Alun Merdeka Ngawi menurutnya perlu kajian mendalam kalau perlu jangan sampai ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat.
Menyangkut galian C yang illegal dan tersebar dibeberapa titik di wilayah Ngawi pihak Pemkab sudah menggandeng kepolisian untuk melakukan penertiban.
Langkah tegas yang diambilnya mendasar permasalahan riil lapangan seperti di Kecamatan Kendal yang sudah mengancam terhadap kelangsungan sumber daya alam.
Sementara jalannya rapat paripurna sempat diwarnai mogonya Genset yang tak bisa dioperasikan saat pihak PLN melakukan pemadaman listrik. Akibatnya nyaris jalannya rapat Paripurna tanpa penerangan maupun soun sistem akibat genset milik kesekretariatan DPRD Ngawi yang konon dianggaran hampir dua ratus juta Rupiah tersebut tak berjalan normal.
Pewarta: Purwanto
Editor: Kuncoro
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda