SINAR NGAWI™ Kota-Paripurna hari pertama, dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Ngawi TA 2015, DPRD setempat menyoal bengkaknya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), pada pancawarsa terakhir. Fraksi Golkar, lewat jubirnya Sugito, menandaskan, pemanfaatan Silpa harus matang dan Pemkab Ngawi segera mencari solusi.
“Silpa kalau terus membengkak tentunya sangat merugikan tentunya Pemkab Ngawi harus membuat terobosan dalam menekan laju Silpa,” ujar dia.Tambahnya, terobosan yang dimaksudkan antara lain, setiap awal tahun anggaran setiap SKPD harus segera melakukan penyerapan sesuai ploting program kerja sebelum masuk akhir tahun.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Nurani Demokrat, anggaran yang tercover APBD tidak lain uang rakyat. Sehingga patut disayangkan jika anggaran yang telah disediakan untuk belanja program kerakyatan tidak terserap bisa berakibat terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.
Fraksi Nurani Demokrat melalui jubir Amirul Yati menandaskan, selama lima tahun terhitung tahun anggaran 2010 sampai 2015 angka Silpa terus merangkak naik dan diketahui angka Silpa berada di titik klimaks mencapai Rp 347,3 miliar.
Ditempat yang sama, Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi sebelumnya pernah mengatakan, pihaknya mewanti-wanti kepada pemerintah daerah dalam P-APBD 2016 ini harus lebih fokus merancang postur anggaran yanga artinya nilai belanja ditahun anggaran berikutnya bisa ditutupi dengan silpa tahun 2015 sebesar Rp 347,3 miliar.
“Jadi kedepanya pihak Pemkab Ngawi harus bisa merancang postur anggaran yang ideal sehingga nilai belanja akan disesuaikan dengan kekuatan APBD itu sendiri,” terang Antok, sapaan akrabnya.
Sementara, Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar mengakui ada sisi kelemahan sewaktu penggunaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya saran legislatif sebagai acuan dasar untuk lebih memprioritaskan program kerja ditahun berikutnya.
Pewarta: kun/pr
Editor: Kuncoro
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda