SN-Media™ Ngawi – Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, ternyata berdampak pada hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ngawi, termasuk di antaranya DPUPR Ngawi.
Mohammad Sadli, Kepala DPUPR setempat, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa anggaran yang berasal dari DAK sebesar lebih dari Rp 155 miliar tidak dapat direalisasikan akibat kebijakan yang mengharuskan penerapan efisiensi anggaran.“Efisiensi anggaran ini berdampak pada pembatalan sejumlah pekerjaan infrastruktur atau lainnya yang sebelumnya direncanakan dengan dana DAK,” ujar Sadli, Senin (10/02/2025).
Disinggung mengenai 5 proyek DAU dengan total HPS lebih dari Rp 52 miliar, hingga memasuki pertengahan bulan Februari 2025, belum dilakukan penandatanganan kontrak meskipun telah muncul pemenang tender, lantaran masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan.
“Proyek DAU tersebut, kami masih menunggu putusan dari Kemkeu, apakah nantinya ada pengurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran atau tidak, dan setelah itu baru dilakukan penandatanganan kontrak,” sambungnya.
Sebagai tambahan informasi, 5 proyek dana DAU yang telah selesai tender dan menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait dampak efisiensi anggaran adalah: Rekonstruksi Jl. Kendung - Kwadungan Tahap II dengan HPS Rp 32,3 miliar, Penggantian Jembatan Bangsal Ruas Jl. Patalan – Widodaren, HPS Rp 3,8 miliar, Pembangunan Trotoar Jl. PB. Sudirman Sisi Selatan, HPS Rp 4,9 miliar, Pemeliharaan Berkala Jl. Klitik-Paron, HPS Rp 3,1 miliar, serta Rekonstruksi Jl. Teguhan – Pelangkidul, HPS Rp 8,4 miliar, dengan total sekitar Rp 52 miliar.
Simak Berita Menarik Lainnya di: Google News dan Chanel Whatsapp
Pewarta: kun
Editor : Asy
Foto : ilustrasi Pixabay
Copyright : SNM
0 comments:
Posting Komentar
Terima-kasih atas partisipasi anda